Ditemukan 33284 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Wanprestasi
Keputusan walikota
Pemilihan walikota
Surakarta
Peraturan tata tertib khusus pencalonan walikota
Surono vs walikota surabaya;
14g2013
Mahfut
Walikota balikpapan
Pilkada (walikota / wakil walikota bau-bau periode 2008-2013
Mulyadi vs walikota bengkulu;
Surat keputusan walikota padang
Surat keputusan walikota denpasar
Register : 05-03-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 12-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 182 K/TUN/2020 Tanggal 20 Mei 2020 — BELLING TUMORANG, S.Sos VS WALIKOTA SIBOLGA;
87 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
87 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
BELLING TUMORANG, S.Sos VS WALIKOTA SIBOLGA;
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Sibolga Nomor888/539/Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan atas nama Belling Tumorang, S.Sos.dengan NIP. 196211291985011001 ditetapkan tanggal 04 Desember2018;3.
Register : 02-01-2020 — Putus : 17-02-2020 — Upload : 10-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 P/HUM/2020 Tanggal 17 Februari 2020 — ., DKK VS WALIKOTA BOGOR;
401 — 472 — Berkekuatan Hukum Tetap
401 — 472 — Berkekuatan Hukum Tetap
., DKK VS WALIKOTA BOGOR;
Bahwa Peraturan Walikota Bogor Nomor 3 Tahun 2014 akandiajukan untuk dicabut;c. Dalam proses revisi Perda Bogor 12/2009 wajib melibatkanpara pemangku kepentingan;d. Selama menunggu proses revisi Perda Kota Bogor,Pemerintah Kota Bogor akan melaksanakan ketentuanPerda Bogor 12/2009 sesuai dengan Standard OperationalProcedure (SOP); dane.
Penambahan pengaturan mengenai Kawasan Tanpa Rokok yangmemberikan kewenangan kepada Walikota untuk menetapkantempat umum lainnya;4. Penghapusan bagi lembaga dan atau badan yang mempromosikandan mengiklankan rokok di dalam tempat atau gedung tertutup untukmempunyai izin;5.
Penambahan ketentuan mengenai kewajiban setiap pimpinanlembaga dan/atau badan melaksanakan pengendalian di lingkunganKawasan Tanpa Rokok sesuai kewenangannya untuk di atur lebihlanjut dengan Peraturan Walikota;7.
Hasbhy Munnawar,S.H., M.Si, yang hadir mewakili Walikota Bogor sebagaiKepala Daerah dan pihak yang bertanggungjawabterhadap Pemerintahan Kota Bogor serta yangmenerbitkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 3 Tahun2014,tentang Larangan Penyelenggaraan Reklame RokokDi Kota Bogor;Bahwa dalam pertemuan dengan agenda undangan untukmemberikan keterangan ini, banwa Bapak H.
Karena objek perkara yang dimohonkan adalah PeraturanDaerah dan Peraturan Walikota Bogor sehingga WalikotaBogor sebagai pempinan daerah adalah orang yangbertanggung atas regulasi tersebut dan merupakan pihakyang harusnya hadir dalam pertemuan tersebut, sehinggakeadiran Bapak H.
Register : 06-04-2022 — Putus : 20-06-2022 — Upload : 05-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 299 K/TUN/2022 Tanggal 20 Juni 2022 — THOMAS TRIJONO, DKK VS WALIKOTA SAMARINDA
62 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
THOMAS TRIJONO, DKK VS WALIKOTA SAMARINDA
Putus : 30-03-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 41 K/TUN/2015 Tanggal 30 Maret 2015 — WALIKOTA MAKASSAR VS PT. KENCANA ROYALINDO
123 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
123 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
WALIKOTA MAKASSAR VS PT. KENCANA ROYALINDO
Putusan Nomor 41 K/TUN/2015utama dari bangunan Hotel di Jalan Daeng Tompo Nomor: 8 Makassar (vidediktum kedua Keputusan Walikota Makassar a quo) ;Bahwa Keputusan Tergugat Nomor: 503/676/Kep/IV/2013 tanggal 05 tersebutdiserahkan oleh Petugas dari Kantor Walikota Makassar dan telah diterimaPenggugat melalui Karyawan P.T. Kencana Royalindo pada hari Jumiattanggal 05 April 2013.
Majelis Hakim yang terhormat;Gugatan ini diajukan oleh karena Keputusan Walikota Makassar Nomor:503/676/Kep/IV/2013 tanggal O5 April 2013 (objek gugatan), telahbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan jugatelah bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(algemene beginselen van behoorlijke bestuur).Alasannya :* Sehubungan dengan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor:503/676/Kep/IV/2013 tanggal O05 April 2013 tersebut.
;Maka sekali lagi, surat Keputusan Walikota Makassar Nomor:503/676/Kep/IV/2013 tanggal 05 April 2013 tersebut telah diterbitkan secaramenyimpang dan bertentangan dengan ketentuan prosedur yang harusnyaHalaman 7 dari 19 halaman.
Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor503/676/IV/2013 tanggal 5 April 2013 tentang Pencabutan Izin GangguanNomor 503/0143/IGP/O1/KPAP yang diberikan kepada PT KencanaRoyalindo/Hotel Mercure Jalan Daeng Tompo No. 8 Makassar;3.
Apakah terdapat dalamPeraturan Nomor 5 Tahun 2012 atau Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004ataukah Peraturan Walikota Makassar Nomor 11 Tahun 2005.
Register : 19-03-2020 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 204 K/TUN/2020 Tanggal 5 Mei 2020 — HERMAN SERADI, SH VS WALIKOTA BENGKULU;
284 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
284 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
HERMAN SERADI, SH VS WALIKOTA BENGKULU;
Dalam Penundaan1.Mengabulkan Permohonan Penggugat tentang PenundaanPelaksanaan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 487 Tahun 2018tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannyadengan Jabatan, atas nama Herman Seradi, S.H., tanggal 28Desember 2018, sampai ada keputusan yang berkekuatan hukumtetap;Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda atau menangguhkanpelaksanaan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 487 Tahun 2018tentang Pemberhentian
Dalam Pokok PerkaraMengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota BengkuluNomor 487 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatanyang Ada Hubungannya dengan Jabatan, atas nama Herman Seradi,S.H., tanggal 28 Desember 2018:Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan WalikotaBengkulu Nomor 487 Tahun 2018 tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Bengkulu Nomor487 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang AdaHubungannya dengan Jabatan, atas nama Herman Seradi, S.H., tanggal28 Desember 2018;3.
Mewajibkan kepada Termohon Kasasi dahulu Tergugat untuk mencabutKeputusan Walikota Bengkulu Nomor 487 Tahun 2018 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan,atas nama Herman Seradi, S.H., tanggal 28 Desember 2018;4. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi dahulu Tergugat untukmerehabilitas) Pemohon Kasasi dahulu Penggugat dengan caraHalaman 3 dari 6 halaman.
Register : 05-10-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 16-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 511 K/TUN/2020 Tanggal 18 Nopember 2020 — YUSRIN HELMI, ST VS WALIKOTA MEDAN;
174 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
174 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
YUSRIN HELMI, ST VS WALIKOTA MEDAN;
Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan objeksengketa berupa Keputusan Walikota Medan, Nomor: 800/215.K/IV/2019Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki KekuatanHukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan AtauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atasnama: Yusrin Helmi, S.T., NIP: 197601102006041006, tanggal 30 April2019, selama pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota MedanNomor: 800/215.K/IV/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Putusan Pengadilan YangTelah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan atas nama: Yusrin Helmi, S.T., NIP:197601 102006041006, tanggal 30 April 2019:4.
Register : 01-09-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 16-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 461 K/TUN/2020 Tanggal 26 Oktober 2020 — PAULUS SOUHUWAT, ST.M.Si vs WALIKOTA AMBON;
143 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
143 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
PAULUS SOUHUWAT, ST.M.Si vs WALIKOTA AMBON;
Menyatakan batal atau tidak san Surat Keputusan Walikota AmbonNomor 297 Tahun 2019 tentang Pemberhentian karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yangAda Hubungannya dengan Jabatan tanggal 25 April 2019 atas namaPaulus Souhuwat, S.T., M.Si., NIP 19640819 199012 1 001;3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota AmbonNomor 297 Tahun 2019 tentang Pemberhentian karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yangAda Hubungannya dengan Jabatan tanggal 25 April 2019 atas namaPaulus Souhuwat, S.T., M.Si., NIP 19640819 199012 1 001;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kKedudukan, harkat, danmartabat Penggugat seperti semula yaitu sebagai PNS pada DinasPerumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Ambon;5.
Register : 22-01-2020 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 27-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 55 PK/TUN/2020 Tanggal 19 Maret 2020 — WALIKOTA SURABAYA VS KWA YUNGGONO KRESNASAPUTRA;
228 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
228 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
WALIKOTA SURABAYA VS KWA YUNGGONO KRESNASAPUTRA;
Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali WALIKOTA SURABAYA:2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor 106/B/2019/PT.TUN.SBY., tanggal 28 Mei 2019,MENGADILI KEMBALI:Dalam Eksepsi: Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;Dalam Pokok Perkara:1. Menolak gugatan Penggugat:2.
Register : 08-10-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 11-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 146 PK/TUN/2021 Tanggal 11 Nopember 2021 — ., M.Si VS WALIKOTA AMBON;
134 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
134 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
., M.Si VS WALIKOTA AMBON;
Putus : 15-11-2021 — Upload : 13-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 449 PK/Pid.Sus/2021 Tanggal 15 Nopember 2021 — Yohanes Bria Klau alias Bei Ulu
264 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
264 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 03-08-2020 — Putus : 13-10-2020 — Upload : 15-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 433 K/TUN/2020 Tanggal 13 Oktober 2020 — ANDI AMIRUDDIN JUSUF, SH VS WALIKOTA PALOPO;
103 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
103 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
ANDI AMIRUDDIN JUSUF, SH VS WALIKOTA PALOPO;
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Palopo ProvinsiSulawesi Selatan Nomor 800/403/BKPSDM/V/2019 tanggal 31 Mei 2019Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 433 K/TUN/2020tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan atas nama Andi = Amiruddin Jusuf, S.H., NIP.197111162002121004;3.
Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota PalopoProvinsi Sulawesi Selatan Nomor 800/403/BKPSDM/V/2019 tanggal 31Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan atas nama Andi Amiruddin Jusuf, S.H.,NIP. 197111162002121004:4.
Register : 03-05-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 275 K/TUN/2019 Tanggal 27 Juni 2019 — ,M.Si VS WALIKOTA BUKIT TINGGI;
66 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
,M.Si VS WALIKOTA BUKIT TINGGI;
Putusan Nomor 275 K/TUN/2019Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Penundaan:Memerintahkan Tergugat untuk melakukan penundaan terhadappelaksanaan Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor:888/06/KEP/BKPSDM2018 tentang Pemberhentian Dengan TidakHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Unggul, S.Sos, M.Si, NIP.196906251990101001, tanggal 04 Mei 2018;Dalam Pokok Perkara:1.
Dalam Penundaan:Memerintahkan Tergugat untuk melakukan penundaan terhadappelaksanaan Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor:888/06/KEP/BKPSDM2018 tentang Pemberhentian Dengan TidakHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Unggul, S.Sos, M.Si, NIP.196906251990101001, tanggal 04 Mei 2018;Il. Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 275 K/TUN/20192.
Register : 04-01-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 27-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 71 K/TUN/2021 Tanggal 3 Maret 2021 — MARKUS IEK, M.Si VS WALIKOTA SORONG;
111 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
111 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
MARKUS IEK, M.Si VS WALIKOTA SORONG;
Register : 04-01-2021 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 14-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 K/TUN/2021 Tanggal 2 Februari 2021 — ., M.Pd VS WALIKOTA TUAL;
126 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
126 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
., M.Pd VS WALIKOTA TUAL;
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat berupaKeputusan Walikota Tual Nomor 289 Tahun 2019, tanggal 19 April 2019tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama Akib Hanubun, S.Pd., M.Pd., NIP. 19670314 199702 1003;4. Mewajibkan Tergugat untuk Merehabilitasi Harkat, Martabat danKedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada lingkupPemerintah Kota Tual:;5.
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupaKeputusan Walikota Tual Nomor 289 Tahun 2019, tanggal 19 April2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagaiPegawai Negeri Sipil, atas nama Akib Hanubun, S.Pd., M. Pd NIP19670314 199702 1 003;3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat berupaKeputusan Walikota Tual Nomor 289 Tahun 2019, tanggal 19 April2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil, atas nama Akib Hanubun, S.Pd., M.Pd;4.
Register : 13-06-2023 — Putus : 04-10-2023 — Upload : 09-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 288 K/TUN/2023 Tanggal 4 Oktober 2023 — WALIKOTA SURABAYA VS dr. TOTOK SUHARTOJO, Sp.B.FINACS;;
252 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
252 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
WALIKOTA SURABAYA VS dr. TOTOK SUHARTOJO, Sp.B.FINACS;;
Register : 04-01-2021 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 7 K/TUN/2021 Tanggal 2 Februari 2021 — HENNY DEETJE NANLOHY, SE VS WALIKOTA AMBON;
121 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
121 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
HENNY DEETJE NANLOHY, SE VS WALIKOTA AMBON;
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota AmbonNomor 302 Tahun 2019 tentang Pemberhentian karena MelakukanHalaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 7 K/TUN/2021Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yangAda Hubungannya dengan Jabatan, tanggal 25 April 2019, atas namaHenny Deetje Nanlohy, S.E.;3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota AmbonNomor 302 Tahun 2019 tentang Pemberhentian karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yangAda Hubungannya dengan Jabatan, tanggal 25 April 2019, atas namaHenny Deetje Nanlohy, S.E.;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat danmartabat Penggugat seperti semula yaitu sebagai PNS pada KantorKecamatan Teluk Ambon Pemerintah Kota Ambon;5.
Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota AmbonNomor 302 Tahun 2019 tentang Pemberhentian karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yangAda Hubungannya dengan Jabatan tanggal 25 April 2019 atas namaHenny Deetje Nanlohy, S.E.
Register : 01-09-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 16-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 472 K/TUN/2020 Tanggal 18 Nopember 2020 — AGUSTIN BASTAMAN vs WALIKOTA TANGERANG SELATAN;
219 — 132 — Berkekuatan Hukum Tetap
219 — 132 — Berkekuatan Hukum Tetap
AGUSTIN BASTAMAN vs WALIKOTA TANGERANG SELATAN;
Menyatakan batal atau tidak sah, Surat Keputusan Walikota TangerangSelatan No. 863/Kep.342Huk/2018, Tanggal 1 Agustus 2018, TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri SipilPemerintah Kota Tangerang Selatan Kepada AGUSTIN BASTAMAN*;3.
Menyatakan batal atau tidak sah, Surat Keputusan Walikota TangerangSelatan No. 863/Ke.342Huk/2018 Tanggal, 1 Agustus 2018, TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri SipilPemerintah Kota Tangerang Selatan Kepada AGUSTIN BASTAMAN* ;Halaman 3 dari 3 halaman. Putusan Nomor 472 K/TUN/20203.
Register : 14-05-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 27-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 303 K/TUN/2019 Tanggal 15 Juli 2019 — GIRI PRAYOGA VS WALIKOTA PASURUAN;
120 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
120 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
GIRI PRAYOGA VS WALIKOTA PASURUAN;
Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang dikeluarkan olehTergugat berupa:Surat Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 803/173/423.202/SK/2018tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama Drs. H. Giri Prayogo tertanggal 22 Januari 2018;3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan yang dikeluarkanoleh Tergugat berupa:Surat Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 803/173/423.202/SK/2018tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama Drs. H. Giri Prayogo tertanggal 22 Januari 2018;4. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat Penggugatdengan mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Pasuruan tentangpemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaDrs. H.
Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang dikeluarkan olehTermohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding, berupa:Surat Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 803/173/423.202/SK/2018tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama Drs. H. Giri Prayogo tertanggal 22 Januari 2018;Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 303 K/TUN/20194.
Mewajibkan Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding untukmencabut surat keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasidahulu Tergugat/Terbanding berupa:Surat Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 803/173/423.202/SK/2018tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama Drs. H. Giri Prayogo tertanggal 22 Januari 2018;5.
Mewajibkan Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding untukmemulihkan harkat dan martabat Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dengan mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Pasuruantentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipilatas nama Drs. H. Giri Prayogo terhitung sejak memasuki batas usiapensiun (akhir bulan Maret 2017 dan mendapatkan hak pensiun sertahak lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan yangberlaku);6.
Register : 29-01-2019 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 03-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 PK/TUN/2019 Tanggal 14 Maret 2019 — WALIKOTA SURABAYA VS RATNA ENDANG HARTATIEK T;
120 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
120 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
WALIKOTA SURABAYA VS RATNA ENDANG HARTATIEK T;
Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali WALIKOTA SURABAYA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor108/B/2018/PT.TUN.SBY., tanggal 2 Agustus 2018;MENGADILI KEMBALI:Dalam Eksepsi: Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang Penggugat Tidak MemilikiKepentingan (Legal Standing);Dalam Pokok Perkara:1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;2.
Register : 21-03-2023 — Putus : 22-09-2023 — Upload : 01-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 97 PK/TUN/2023 Tanggal 22 September 2023 — WAKIL WALIKOTA BOGOR VS PT. GALVINDO AMPUH;;
69 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
WAKIL WALIKOTA BOGOR VS PT. GALVINDO AMPUH;;