Ditemukan 33240 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Keputusan walikota Wanprestasi Pemilihan walikota Surakarta Peraturan tata tertib khusus pencalonan walikota 14g2013 Mahfut Walikota balikpapan Surono vs walikota surabaya; Mulyadi vs walikota bengkulu; Surat keputusan walikota padang Surat keputusan walikota denpasar Pilkada (walikota / wakil walikota bau-bau periode 2008-2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-12-2007 — Upload : 25-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 357K/TUN/2005
Tanggal 18 Desember 2007 — GUSNELIDAR ; WALIKOTA PADANG PANJANG
57 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUSNELIDAR ; WALIKOTA PADANG PANJANG
Pengadilan PN MEDAN
Register : 16-02-2012 — Putus : 06-09-2012 — Upload : 02-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 92/PDT.G/2012/PN.MDN
Tanggal 6 September 2012 —
71 — 21
  • Syihab No.1 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2012, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;L A W A NWALIKOTA MEDAN Cq. Kepala Dinas Kebersihan Kota Medan, beralamat di Jalan Pinang Baris No.114 Medan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 23-10-2003 — Upload : 03-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 02P/HUM/2000
Tanggal 23 Oktober 2003 — H. Mudrick Setiawan Sangidu ; H Zaenal Ma'arif, SH. ; Moh. Rido ; Haryoko ; Seno Hadisumitro ; Triharyono ; DPRD Kota Surakarta
124 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 16-05-2013 — Putus : 02-10-2013 — Upload : 18-12-2013
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 14/G/2013/PTUN-SMD
Tanggal 2 Oktober 2013 — MAHFUT, DKK; melawan WALIKOTA BALIKPAPAN;
161 — 111
  • MAHFUT, DKK;melawanWALIKOTA BALIKPAPAN;
    Bahwa dengan dikeluarkannya SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA BALIKPAPANNomor : 188.4512/2013, TENTANG PENUTUPAN KOMPLEK LOKALISASIWANITA TUNA SUSILA KM.17 KELURAHAN KARANG JOANG KECAMATANHalaman 9 dari 55 hlm, Putusan No. 14/G/2013PTUNSMD .......BALIKPAPAN UTARA, oleh Walikota Balikpapan, tanggal 21 Januari 2013, makaWalikota telah melanggar Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor : 31 Tahun 2000pada pasal 1 angka 7 (tujuh) tentang Ketertiban Umum dan Peraturan Daerah KotaBalikpapan Nomor 12 Tahun 2012, tentang
    Rencana Tata Ruang Wilayah KotaBalikpapan 20122032, Walikota Balikpapan didalam menerbitkan SK PenutupanLokalisasi KM.17 tanpa memperhatikan hasil kajian kajian yang dilakukan oleh DinasTenaga Kerja Dan Sosial Pemerintah Kota Balikpapan yang dilakukan padabulanSeptember 2010 mengenai pengendalian dampak sosial penutupan lokalisasi KM.17Balikpapan.
    Dimana saat mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tersebut;, Walikota tidakmemperhatikan akan dampak yang timbul atas PENUTUPAN kompleks lokalisasiKM.17. Jika tetap dilakukan PENUTUPAN, maka para pelaku prostitusi akan mewabahdijalanjalan atau segala tempat dimana saja di)Kota Balikpapan hingga menggangukenyamanan masyarakat atau penduduk kota ,.
    Bahwa di dalam Perkara ini, yang dijadikan obyek sengketa oleh PARAPENGGUGAT adalah Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 188.4512/2013tentang Penutupan Komplek Lokalisasi Wanita Tuna Susila KM.17 KelurahanKarang Joang Kecamatan Balikpapan Utara (selanjutnya disingkat SK Walikota),dimana SK Walikota tersebut bukan termasuk dalam pengertian Keputusan TataUsaha Negara sebagaimana Pasal angka 9 UU PTUN, sebab SK Walikota tersebutmerupakam pengaturan yang bersifat unum yang memuat normanorma hukum yangkekuatamberlakunya
    Pada tanggal 23 Januari 2013diberikan kepada Sdr.M.THOLIBIN ......... poin ini menunjukan adanyapengakuan dari PARA PENGGUGAT bahwa M.THOLIBIN notabene selakupengelola komplek KM. 17 (di dalam Gugatan selaku PENGGUGAT angka 6) padatanggal 23 Januari 2013 telah menerima keputusan Walikota Balikpapan yangdijadikan sebagai obyek gugatan ; b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 04-06-2020 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 271 K/TUN/2020
Tanggal 28 Juli 2020 — MULYADI vs WALIKOTA BENGKULU;
219 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MULYADI vs WALIKOTA BENGKULU;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 21-02-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 PK/TUN/2019
Tanggal 16 Mei 2019 — SURONO VS WALIKOTA SURABAYA;
187 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SURONO VS WALIKOTA SURABAYA;
    Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Walikota Nomor188.45/4139/436.7.11/2017 tanggal 2 Agustus 2017 tentang PencabutanSurai Izin Pemakaian tanah Nomor 188.45/2358P/436.4.22/2003 tanggal16 September 2003 dengan objek tanah yang terletak di Jalan PucangAnom Timur Nomor 32 Surabaya, atas nama Surono, S.Sn, M.Si a.n.Perguruan Ilmu Sejati;3.
    Mewajibkan kepada Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali untukmencabut surat Keputusan Walikota Nomor 188.45/4139/436.7.11/2017tanggal 2 Agustus 2017 tentang Pencabutan Surai Izin Pemakaian tanahNomor 188.45/2358P/436.4.22/2003 tanggal 16 September 2003 denganobjek tanah yang terletak di Jalan Pucang Anom Timur Nomor 32Surabaya, atas nama Surono, S.Sn, M.Si a.n. Perguruan Ilmu Sejati;4.
    berakhirnya masa pemberian Izin PemakaianTanah kepada Penggugat yaitu tertanggal 12 September 2008 danmeskipun telah beberapa kali permohonan perpanjangan diajukan olehPenggugat kepada Tergugat, tetap dijawab oleh Tergugat bahwapermohonan perpanjangan IPT tersebut tetap tidak dikabulkan denganalasan akan dibangun fasilitas parkir (park and ride) untuk kepentinganumum, oleh karenanya tidak terdapat hubungan hukum lagi antaraPenggugat dengan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa berupaKeputusan Walikota
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 31-05-2007 — Upload : 03-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 492K/TUN/2003
Tanggal 31 Mei 2007 — WALIKOTA PADANG ; WALIKOTA PADANG
66 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • WALIKOTA PADANG ; WALIKOTA PADANG
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 15-04-2008 — Upload : 06-05-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 171K/TUN/2007
Tanggal 15 April 2008 — I GUSTI MADE RUMATENAYA ; I NYOMAN DEGENG, Dkk ; WALIKOTA DENPASAR
183 — 227 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • I GUSTI MADE RUMATENAYA ; I NYOMAN DEGENG, Dkk ; WALIKOTA DENPASAR
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pilkada
Putus : 27-02-2009 — Upload : 09-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 073K/PDT.SUS/2009
Tanggal 27 Februari 2009 — Drs. H. IBRAHIM MARSELA, MM ; Drs. LA ODE MUSTARI, M.Si, vs. KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA BAU-BAU
61 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN TARUTUNG Pidana Khusus Pemilu
Register : 30-12-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 15-01-2021
Putusan PN TARUTUNG Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Trt
Tanggal 12 Januari 2021 — Penuntut Umum:
Arfiansyah Nasution,SH
Terdakwa:
RUSMAN BANJARNAHOR
156 — 90
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 08-08-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 03-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 62 P/HUM/2019
Tanggal 3 Oktober 2019 — LISA MARDIANA VS WALIKOTA YOGYAKARTA;
392 — 170 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LISA MARDIANA VS WALIKOTA YOGYAKARTA;
    Spesifik mengenai peraturan walikota, dengan mengacupada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2017tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah, ternyataterdapat tahapantahapan yang =musti dilalui sebelumdiundangkannya suatu peraturan walikota;17.Bahwa dalam penyusunan peraturan walikota, sesuai dengan Pasal2/ Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2017 tentangPedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah:Halaman 37 dari 126 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2019i.
    Fotokopi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor2 Tahun 2009 tentang Pasar (Bukti P5):. Fotokopi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2016 tentangPerubahan Ketiga Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentangPetunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun2009 tentang Pasar (Bukti P6);.
    Pembentukan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota YogyakartaHalaman 58 dari 126 halaman.
    Walikota;.
    KBP dan KIP yang diatur dalam Peraturan Walikota;5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 08-05-2023 — Putus : 21-08-2023 — Upload : 16-10-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 234 K/TUN/2023
Tanggal 21 Agustus 2023 — ERWIN HAMONANGAN VS WALIKOTA PASURUAN;;
121 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ERWIN HAMONANGAN VS WALIKOTA PASURUAN;;
Pengadilan PN Bobong Pidana Khusus Lain-lain
Register : 14-12-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PN Bobong Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Bbg
Tanggal 16 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.YUDI SATRIYO NUGROHO, S.H.
2.ANTON SUSILO,S.H.
3.YAYAN ALFIAN,S.H.
Terdakwa:
Irma Liambana Alias Irma Alias Ibu Kades
118 — 0
Pengadilan PN JAYAPURA TUN Pilkada
Register : 19-01-2021 — Putus : 27-01-2021 — Upload : 19-04-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jap
Tanggal 27 Januari 2021 — Pidana - BANNI KUJIRO
267 — 74
  • Menyatakan terdakwa BANNI KUJIRO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilih dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janjimelanggarPasal 187A ayat (1) Jo Pasal 73 Ayat (4) huruf c Undang-undang RI No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang
    mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakanhak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehinggaHalaman 1 dari 50 Putusan Nomor1 7Pid.Sus/2021/PN Japsuara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilihcalon tertentumelanggarPasal 187A ayat (1) Jo Pasal 73 Ayat (4) hurufc Undangundang RI No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atasUndangundang RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2014 tentangPemilinan Gubernur, Bupati, dan Walikota
    Pelibatan perangkat desa dalampemilihan umum melanggar aturan pada Pasal 189 UndangUndangNomor 1 Tahun 2015 yang berbunyi:Calon Gubernur, Calon Bupati, danCalon Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usahamilik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara,anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota TentaraNasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah sertaperangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan sebagaimanadimaksud Pasal 70 ayat
    dan Wakil Walikota).
    Menyatakan terdakwa BANNI KUJIRO terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Pemilin dengan sengaja melakukanperbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janjimelanggarPasal187A ayat (1) Jo Pasal 73 Ayat (4) huruf c Undangundang RI No.10 Tahun2016 tentang Perubahan kedua atas Undangundang RI No. 1 Tahun 2015tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor1 Tahun 2014 tentang Pemilinan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadiUndangundang sebagaimana dakwaan
Pengadilan PN JAYAPURA TUN Pilkada
Register : 19-01-2021 — Putus : 27-01-2021 — Upload : 19-04-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Jap
Tanggal 27 Januari 2021 — Pidana - MAKS KRAKUKO
188 — 80
  • Menyatakan terdakwa Maks Krakuko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilih dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janjimelanggarPasal 187A ayat (2) Jo Pasal 73 Ayat (4) huruf c Undang-undang RI No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undangsebagaimana
    MAKS KRAKUKO telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana* pemilih yang dengansengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberianHalaman 1 dari 46 Putusan Nomor16/Pid.Sus/2021/PN Japatau janjimelanggarPasal 187A ayat (2) Jo Pasal 73 Ayat (4) huruf cUndangundang RI No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atasUndangundang RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2014 tentangPemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
    Pelibatan perangkat desa dalampemilihan umum melanggar aturan pada Pasal 189 UndangUndangNomor 1 Tahun 2015 yang berbunyi:Calon Gubernur, Calon Bupati, danCalon Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usahamilik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara,anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota TentaraNasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah sertaperangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan sebagaimanadimaksud Pasal 70 ayat
    dan Wakil Walikota).
    Menyatakan terdakwa Maks Krakuko terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Pemilih dengan sengaja melakukanperbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janjimelanggarPasal187A ayat (2) Jo Pasal 73 Ayat (4) huruf c Undangundang RI No.10 Tahun2016 tentang Perubahan kedua atas Undangundang RI No. 1 Tahun 2015tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadiUndangundangsebagaimana dakwaan
Pengadilan PN TARUTUNG Pidana Khusus Pemilu
Register : 08-01-2021 — Putus : 19-01-2021 — Upload : 20-01-2021
Putusan PN TARUTUNG Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Trt
Tanggal 19 Januari 2021 — Penuntut Umum:
ADE F D SINAGA,SH
Terdakwa:
LASMA MANULLANG
174 — 135
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus Pemilu
Register : 11-02-2021 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 14-09-2022
Putusan PT PEKANBARU Nomor 69/PID.SUS/2021/PT PBR
Tanggal 17 Februari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum I : Jimmy Manurung, S.H.
Terbanding/Terdakwa : GUSPAN ARDODI alias DODI Bin alm ABDUL KADIR
117 — 32
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 27-10-2023 — Putus : 27-03-2024 — Upload : 28-03-2024
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 43/G/TF/2023/PTUN.SMD
Tanggal 27 Maret 2024 — Penggugat:
ASMURADI
Tergugat:
WALIKOTA SAMARINDA
121 — 87
  • Penggugat:
    ASMURADI
    Tergugat:
    WALIKOTA SAMARINDA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 08-07-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 16-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 403 K/TUN/2020
Tanggal 28 September 2020 — ADOLFIEN SUPIT VS WALIKOTA TOMOHON;
172 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ADOLFIEN SUPIT VS WALIKOTA TOMOHON;
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Tomohon Nomor230 Tahun 2019, tanggal 10 Juni 2019, tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Ir.Adolfien Supit;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan WalikotaTomohon Nomor 230 Tahun 2019, tanggal 10 Juni 2019, tentangHalaman 1 dari 5 halaman.
Pengadilan PN PEKALONGAN Pidana Khusus Pemilu
Register : 08-12-2020 — Putus : 18-12-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 335/Pid.Sus/2020/PN Pkl
Tanggal 18 Desember 2020 — Penuntut Umum:
HASRAWATI MUSYTARI SH MH
Terdakwa:
MOHAMAD AZMI BASYIR, M.Sc Bin M. BASYIR
547 — 121
  • Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;

    3.Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

    4.Menetapkan barang bukti berupa:

    • 12 (dua Belas) Lembar Print Out Screenshot Ungahan Iklan Kampanye Di Akun Resmi Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Tahun 2020 Nomor Urut 2 Dengan Nama Akun Media Social Facebook Balqis Machrus -
    • 1(satu) Keping Cd Yang Berisikan File Video Iklan Kampanye Diakun Resmi Pasangan
    Calon Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020 Hj.
    Mohammad Azmi;
  • 12 (dua Belas) Lembar Fotocopy Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 90/pp.01.2-kpt/3375/kpu-kot/iv/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 150/pp.01.2-kpt/3375/kpi-kot/ix/2019 Tentang Pedoman Tekhnis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020;
  • 1 (satu) Lembar Foto Copy Formulir Model BC4-KWKTentang Pendaftaraan Akun Media Social
    Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan;
  • 4 (empat) Lembar Salinan Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan 1729/pl.02.4-sd/3375/kpu-kota/x/2020 Tertanggal 20 Oktober 2020 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Media Social Media Daring, Mobil, Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye;

Dikembalikan ke BAWASLU Kota Pekalongan melalui saksi NASRON, SE, Sybin SULARNO.