dimintakanrestitusi tanpa memperhatikan apakah perusahaan telahberproduksi atau belum;Atas penggunaan dasar hukum S488/PJ.51.1/2000 tanggal 13April 2000 tersebut, Pemohon Peninjauan Kembaliberpendapat bahwa Surat tersebut adalah surat yangdikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kepadaDirjen Pertambangan, untuk menjawab masalah pada saat itu,mengenai kompensasi/restitusi Pajak Masukan, sepanjangbelum dibiayakan;Dengan demikian, surat itu hanya merupakan kebijakan dariDJP kepada institusi atau entitas

tertentu, sehinggaseharusnya tidak dapat digunakan sebagai sumber hukumuntuk kasus dalam entitas lain selain dalam surat tersebut;Bahwa sebagai informasi tambahan untuk Majelis HakimMahkamah Agung yang Terhormat, bahwa terhadap kasusyang sejenis atas koreksi pajak masukan terhadap WajibPajak yang belum berproduksi dan tidak dapat diketahuibahwa produk yang dihasilkan terutang atau tidak terutangPPN, terdapat putusan Mahkamah Agung Nomor294/B/PK/PJK/2010 yang mempertahankan koreksi DJP;Bahwa pendapat

restitusi tanpa memperhatikanapakah perusahaan telah berproduksi atau belum;Bahwa atas penggunaan dasar hukum S488 tersebut, PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa Surattersebut adalah surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak(DJP), kepada Dirjen Pertambangan, dan untuk menjawab masalahpada saat itu, mengenai kompensasi/restitusi Pajak Masukan,sepanjang belum dibiayakan;Bahwa dengan demikian, surat itu hanya merupakan kebijakan dariDJP kepada institusi atau entitas

tertentu, sehingga seharusnya tidakdapat digunakan sebagai sumber hukum untuk kasus dalam entitas lainselain dalam surat tersebut;Bahwa Majelis dalam memutus sengketa terikat pada ketentuan dalamPasal 78 UndangUndang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwaPutusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian, dan berdasarkan peraturan perundangundanganperpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa putusan Majelisuntuk

Kondisi di mana bukti diperoleh Bukti yang dihasilkanoleh entitas yang memiliki sistem pengendalianinternal kuat = memiliki validitas lebih tinggiHalaman 10 dari 42 halaman. Putusan Nomor 951/B/PK/PJK/2016dibandingkan bukti yang dihasilkan oleh entitas yangmemiliki sistem pengendalian internal lemah;3. Cara bukti diperoleh.

restitusi tanoa memperhatikan apakah perusahaantelah berproduksi atau belum.Bahwa atas penggunaan dasar hukum S488 tersebut, PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa Surattersebut adalah surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak(DJP), kepada Dirjen Pertambangan, dan untuk menjawab masalah padasaat itu, mengenai kompensasi/restitusi Pajak Masukan, sepanjang belumdibiayakan.Bahwa dengan demikian, surat itu hanya merupakan kebijakan dari DJPkepada institusi atau entitas

tertentu, sehingga seharusnya tidak dapatdigunakan sebagai sumber hukum untuk kasus dalam entitas lain selaindalam surat tersebut.Bahwa Majelis dalam memutus sengketa terikat pada ketentuan dalamPasal 78 UU Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa PutusanPengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, danberdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yangbersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa putusan Majelis untuktidak mempertahankan

dimintakan restitusi tanoa memperhatikan apakahperusahaan telah berproduksi atau belum.Atas penggunaan dasar hukum S488/PJ.51.1/2000 tanggal 13 April2000 tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwaSurat tersebut adalah surat yang dikeluarkan oleh Direktorat JenderalPajak (DJP), kepada Dirjen Pertambangan, untuk menjawab masalahpada saat itu, mengenai kompensasi/restitusi Pajak Masukan,sepanjang belum dibiayakan.Dengan demikian, surat itu hanya merupakan kebijakan dari DJPkepada institusi atau entitas

tertentu, sehingga seharusnya tidak dapatdigunakan sebagai sumber hukum untuk kasus dalam entitas lainselain dalam surat tersebut;Bahwa sebagai informasi tambahan untuk Majelis Hakim MahkamahAgung yang Terhormat, bahwa terhadap kasus yang sejenis ataskoreksi pajak masukan terhadap Wajib Pajak yang belum berproduksidan tidak dapat diketahui bahwa produk yang dihasilkan terutang atautidak terutang PPN, terdapat putusan Mahkamah Agung Nomor : 294/B/PK/PJK/2010 yang mempertahankan koreksi DJP.Bahwa

Ltd kepada Badoradimana fotocopy permohonan penutupan telah disampaikankepada Terbanding;Bahwa sebagai referansi, bersama ini Pemohon Bandingmelampirkan surat dari Direktur Jenderal Pajak Nomor : S358/PJ.1011/2000 tanggal 14 September 2000 yang ditujukankepada Direktur Trading Representative Office yang usahanyadiambil alin oleh perusahaan Penanaman Modal Asing yang barudidirikan, dengan demikian Trading Representative Office tersebutsudah tidak ada lagi;Bahwa Pemohon Banding adalah suatu entitas

tersendiri yangindependent dan tidak bergantung dari entitas lainnya, sesuaidengan Pasal 5 butir (8) Tax Treaty antara Indonesia denganJepang dikatakan bahwa :suatu perusahaan dari suatu negara tidak dianggap mempunyaipendirian tetap di negara lain hanya karena menjalankan usaha dinegara lain tersebut melalui makelar, komisioner umum atau agenlainnya yang berdiri sendiri, sepanjang mereka bertindak dalamrangka usahanya yang lazim;Bahwa berdasarkan ketentuan Tax Treaty tersebut, maka dapatdisimpulkan

restitusi tanpa memperhatikan apakah perusahaantelah berproduksi atau belum.Bahwa atas penggunaan dasar hukum S488 tersebut, PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa Surattersebut adalah surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak(DJP), kepada Dirjen Pertambangan, dan untuk menjawab masalah padasaat itu, mengenai kompensasi/restitusi Pajak Masukan, sepanjang belumdibiayakan.Bahwa dengan demikian, surat itu hanya merupakan kebijakan dari DJPkepada institusi atau entitas

tertentu, sehingga seharusnya tidak dapatdigunakan sebagai sumber hukum untuk kasus dalam entitas lain selaindalam surat tersebut.Bahwa Majelis dalam memutus sengketa terikat pada ketentuan dalamPasal 78 UU Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa PutusanPengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, danberdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yangbersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa putusan Majelis untuktidak mempertahankan

terhadap Tergugat II secara hukum jika dikaitkan dengan Tugaspokok dan fungsi (TUPOKSI) Tergugat II selaku penanggung jawabpengelolaan keuangan daerah yang memiliki tugas, kewajiban danfungsinya mengusulkan dan menganggarkan belanja daerah untukpembiayaan program/kegiatan pembangunan melalui Tim AnggaranPemerintah Aceh (TIM TAPA) yang dijabarkan dalam Rancangan APBAmurni dan Rancangan APBAPerubahan guna dilakukan pembahasanbersama dengan Panitia Anggaran DPRA dan selanjutnya disahkan olehDPRA selaku entitas

kesepakatanForum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA) yangmenyatakan sepakat untuk melakukan pembayaran terhadap sisa nilaivolume pekerjaan yang diperintahkan dengan SPMK pada DinasPengairan Aceh, lagi pula dalam APBA Tahun 2012 dan 2013 ternyataTergugat III telah membahas dan mengesahkan anggaran untukmembayar sebagian dari nilai total volume pekerjaan Penggugat,namun tidak menyediakan anggaran untuk membayar lunas pekerjaanPenggugat itu dalam APBA Murni Tahun 2014 yang seharusnyaTergugat III selaku entitas

terhadap Tergugat IIsecara hukum jika dikaitkan dengan Tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) Tergugat IIselaku penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah yang memiliki tugas,kewajiban dan fungsinya mengusulkan dan menganggarkan belanja daerah untukpembiayaan program/kegiatan pembangunan melalui Tim Anggaran Pemerintah Aceh(TIM TAPA) yang dijabarkan dalam Rancangan APBA murni dan Rancangan APBAPerubahan guna dilakukan pembahasan bersama dengan Panitia Anggaran DPRA danselanjutnya disahkan oleh DPRA selaku entitas

kesepakatanForum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA) yangmenyatakan sepakat untuk melakukan pembayaran terhadap sisa nilaivolume pekerjaan yang diperintahkan dengan SPMK pada DinasPengairan Aceh, lagi pula dalam APBA Tahun 2012 dan 2013 ternyataTergugat III telah membahas dan mengesahkan anggaran untukmembayar sebagian dari nilai total volume pekerjaan Penggugat,namun tidak menyediakan anggaran untuk membayar lunas pekerjaanPenggugat itu dalam APBA Murni Tahun 2014 yang seharusnyaTergugat II selaku entitas

Kondisi di mana bukti diperolehBahwa bukti yang dihasilkan oleh entitas yang memiliki sistempengendalian internal kuat memiliki validitas lebih tinggi dibandingkanbukti yang dihasilkan oleh entitas yang memiliki sistem pengendalianinternal lemah;Halaman 9 dari 71 halaman. Putusan Nomor 939/B/PK/PJK/201 43.

Hal inimenunjukkan bahwa koreksi Terbanding tidakmemiliki kualifikasi karena Terbanding tidakmencari sumber diperolehnya bukti; Kondisi di mana bukti diperoleh:Bukti yang dihasilkan oleh entitas yang memilikisistem pengendalian internal kuat memilikivaliditas lebih tinggi dibandingkan bukti yangdihasilkan oleh entitas yang memiliki sistempengendalian internal lemah Seharusnya Terbanding menggunakanpemakaian tepung sebagai bahan bakuberdasarkanpengambilan nyata material darigudang sebagaimana terlampir

Putusan Nomor 541/B/PK/PJK/2015pada dasarnya merupakan satu kesatuan unit usaha yang tidakterpisahkan sebagai suatu entitas usaha dan merupakan mata rantaiproduksi yang tidak terputus, sehingga Pajak Masukan (PM) olehPemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dapatdikreditkan (vide Pasal 9 ayat (2a) UU PPN), dan karenanya koreksiTerbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkaraa quo tidak dapat dipertahankan karena tidak memenuhi ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku

Dengan demikian,kegiatan usaha tersebut pada dasarnya merupakan satu kesatuan unitusaha yang tidak terpisahkan sebagai suatu entitas usaha dan merupakanmata rantai produksi yang tidak terputus, sehingga Pajak Masukan (PM)oleh Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdikreditkan (vide Pasal 9 ayat (2a) UU PPN), dan karenanya koreksiTerbanding (Sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quoHalaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 548/B/PK/PJK/2015tetap dipertahankan

Para Pembela Hak Atas Ruang Hidup di KelurahanLidan Kulon merupakan entitas yang selama ini dikenal kritis terhadappersoalan kelestarian lingkungan di wilayah Lidah Kulon.

Bahwa, Para Pemohon banding tidak sependapat dengan pertimbanganMajelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menolak terkait denganeksepsi gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidakmengikutsertakan reksa dana dan Bancassurance dengan pertimbangansebagai berikut :Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Turut Tergugat yang menyatakangugatan Para Penggugat kurang pihak (Exeptio Plurium Litis Consortium)karena terkait simpanan dalam bentuk Reksa Dana dan Bancassurancedikelola oleh entitas yang berbeda

Bahwa, Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak mencermatibahwa Reksa Dana dan Bancassurance adalah entitas yang berbedadengan PT.

Consortium) karena tidakmengikutsertakan Reksa Dana dan Bancassurance sebagai pihak dalamgugatan;Bahwa Para Terbanding/Para Penggugat sependapat denganpertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta dalamPutusannya Nomor 37/Pdt.G/2020/PN.Yyk halaman 129 alinea 1 yangmenyatakan :Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Turut Tergugat yang menyatakangugatan Para Penggugat kurang pihak (Exeptio Plurium Litis Consortium)karena terkait simpanan dalam bentuk Reksa Dana dan Bancassurancedikelola oleh entitas

Tikimerupakan entitas terpisah dan tidak bertindak atas nama Terbanding, hal inijuga berlaku bagi PT. Pos Indonesia;bahwa dengan demikian menurut Terbanding tanggal pengirimankeputusan Terbanding No.

dimintakanrestitusi tanpa memperhatikan apakah perusahaan telahberproduksi atau belum;Atas penggunaan dasar hukum S488/PJ.51.1/2000 tanggal 13April 2000 tersebut, Pemohon Peninjauan Kembaliberpendapat bahwa Surat tersebut adalah surat yangdikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kepadaDirjen Pertambangan, untuk menjawab masalah pada saat itu,mengenai kompensasi/restitusi Pajak Masukan, sepanjangbelum dibiayakan;Dengan demikian, surat itu hanya merupakan kebijakan dariDJP kepada institusi atau entitas

tertentu, sehinggaseharusnya tidak dapat digunakan sebagai sumber hukumuntuk kasus dalam entitas lain selain dalam surat tersebut:Bahwa sebagai informasi tambahan untuk Majelis HakimMahkamah Agung yang Terhormat, bahwa terhadap kasusyang sejenis atas koreksi pajak masukan terhadap Wajib Pajakyang belum berproduksi dan tidak dapat diketahui bahwaproduk yang dihasilkan terutang atau tidak terutang PPN,terdapat putusan Mahkamah Agung Nomor294/B/PK/PJK/2010 yang mempertahankan koreksi DJP;Bahwa pendapat

TERGUGAT dan IIpada prinsipnya merupakan satu entitas yang tidak dapat dipisahkan.Jika mencermati redaksi perbuatan yang dilakukan oleh Paratergugat mengalihkan objek terperkara kepihak para tergugat di atas,Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor :22/PDT/2018/PT BNAmerupakan suatu uraian posita yang tidak jelas, karena tidak mungkinpara tergugat mengalihkan objek terperkara kepada para tergugatsendiri.

SPS).Maka, oleh karena itu PENGGUGAT telah salah dalam menuliskandan memasukan, serta telah keliru pula menyebutkan alamatTERGUGAT dan II sehingga membuat gugatan ini menjadi kacaudan tidak jelas;Sesuai ketentuan hukum perusahaan, TERGUGAT bukanlahmerupakan suatu entitas hukum yang mandiri atau berdiri sendiri.Akan tetapi, merupakan satu kesatuan dari kantor pusat yangberlamat kantor di Jakarta.

Pajak Masukan olehPemeriksa sebesar Rp528.700,00 karena Pajak Masukan atasFertilizer, Pupuk, dan obatobatan berhubungan dengan prosesmenghasilkan Barang Kena Pajak (Tandan Buah Segar TBS)yang atas penyerahannya tidak terutang PPN;Bahwa atas penyerahan Tandan Buah Segar (TBS) dari unitperkebunan ke pabrik bukan merupakan penyerahan sebagaimanadimaksud di dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 18Tahun 2000 karena antara kebun dan pabrik merupakan satukesatuan yang tidak terpisahkan sebagai suatu entitas

TBS hasil kebunsendiri yang Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) hasilkan seluruhnya kemudian diolah lebih lanjutuntuk menghasilkan CPO;> Bahwa atas penyerahan Tandan Buah Segar (TBS) dari unitperkebunan ke pabrik bukan merupakan penyerahansebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 karena antara kebun dan pabrikmerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagaisuatu entitas usaha dan merupakan mata rantai produksi yangtidak terputus;> Bahwa produk

TERGUGAT 1 adalah sebuah Perseoran Terbatas Terbuka (PT.Tbk) yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia danmerupakan grup usaha yang bergerak dalam bidang Perumahsakitandan memiliki penyertaan secara langsung maupun tidak langsung pada 41(empat puluh satu) Entitas Anak Langsung dan 13 (tiga belas) Entitas AnakTidak Langsung dimana salah satunya adalah PT Medikaloka Galaxy(TERGUGAT 2) selaku pengelola Rumah Sakit Hermina Galaxy.3.

atau belum;Atas penggunaan dasar hukum S488/PJ.51.1/2000 tanggal 13April 2000 tersebut, Pemohon = Peninjauan KembaliHalaman 32 dari 38 halaman Putusan Nomor 921/B/PK/PJK/20173.46.3.47.berpendapat bahwa Surat tersebut adalah surat yangdikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kepadaDirjen Pertambangan, untuk menjawab masalah pada saat itu,mengenai kompensasi/restitusi Pajak Masukan, sepanjangbelum dibiayakan;Dengan demikian, surat itu hanya merupakan kebijakan dariDJP kepada institusi atau entitas

tertentu, sehinggaseharusnya tidak dapat digunakan sebagai sumber hukumuntuk kasus dalam entitas lain selain dalam surat tersebut;Bahwa sebagai informasi tambahan untuk Majelis HakimMahkamah Agung yang Terhormat, bahwa terhadap kasusyang sejenis atas koreksi pajak masukan terhadap Wajib Pajakyang belum berproduksi dan tidak dapat diketahui bahwaproduk yang dihasilkan terutang atau tidak terutang PPN,terdapat putusan Mahkamah Agung Nomor294/B/PK/PJK/2010 yang mempertahankan koreksi DJP;Bahwa pendapat

Untuk itu supaya tujuanP3B dapat tercapai sesuai maksud dan tujuannya, makadilakukan koreksi;SubjectToTaxApproach;Bahwa pendekatan ini secara ringkas mensyaratkanbahwa untuk memenuhi kriteria sebagai beneficial owner,maka penerima penghasilan harus merupakan penduduknegara mitra P3B yang telah dikenakan pajak di negaratersebut;Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah diuraikan diatas, diketahui bahwa Goederhand Finance B.V.merupakan sebuah entitas yang baru didirikan dan sampaidengan tahun 2005

,terdapat informasi bahwa Goederhand Finance B.V. tidakdiaudit berdasarkan hukum di negara perusahaandidirikan ("Not Audited to be law in its country ofincorporation");Bahwa berdasarkan informasi di atas tampak jelas bahwaGFBV pada tahun 20042008 sebenarnya tidak memilikikriteria sebagai sebuah entitas yang bonafide karenajangankan sahamnya telah diperdagangkan di bursa efek,GFBV bahkan baru didirikan dan belum melakukankegiatan atau belum beroperasi;Bahwa dengan demikian, melalui pendekatan inipun