Ditemukan 3400 data
Urut Berdasarkan
Register : 30-08-2010 — Putus : 13-01-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN JAMBI Nomor 4/G/2010/PTUN.JBI Tanggal 13 Januari 2011 — SANTI WIRDA, S.Pd, M.Pd. (PENGGUGAT) melawan BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR (TERGUGAT)
285 — 92
285 — 92
MHurufg, yang mendalilkan bahwa Pemindahan dalam RangkaPenurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah merupakanTingkat Jenis Hukuman Disiplin Berat, bahwa Penggugatdiuntungkan dengan adanya Surat Keputusan BupatiTanjung Jabung Timur Nomor: 133 Tahup, 4940 tertanggal31 Mei 2010 Tentang Mutasi Pegawai Negeri SipilTenaga Guru di Lingkungan Pemerintah KabupatenTanjung Jabung Timur $atas nama Penggugat, yangdimutasikan menjadi Guru SMA Negeri 7 KabupatenTanjung Jabung Timur karena semula Penggugat akandijatuhi Sangsi
sebagaimana yang Penggugat dalilkantetapi karena ada kebijakan lain maka Tergugat cukupdengan memutasi Penggugat, bahwa Penggugat Dimutasibukan Turun Pangkat karena Pangkat atau GolonganPenggugat tetap pada Golongan IV/A, namun untuk31Kepala Sekolah hanya merupakan Tugas Tambahan;Semula Sangsi yang akan dijatuhi kepada Penggugatkarena Penggugat Tidak Disiplin sejak Diangkatmenjadi Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Tanjung JabungTimur Yaitu) tidak pernah memenuhi' Undangan Rapatyakni: Pada tanggal 22 Februari
Putus : 31-05-2016 — Upload : 09-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 362 K/Pdt/2016 Tanggal 31 Mei 2016 — POLTAK PL SILITONGA, dkk vs. JHON PITHER SIAGIAN, dkk
115 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
115 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu bagaimana dilakukan pemeriksaan setempat (PS) mengingatdiatas bidang tanah objek perkara telah berdiri bangunan rumah termasukmilik Pemohon Kasasi sebab pondasi yang disebut Termohon Kasasitersebut sudah tidak ada pada tempatnya;Dengan demikian tidak ada alas an maupun dasar hukum bahwa TermohonKasasi dinyatakan sebagai pemilik berdasarkan kartu kaveling yang tertulisatas nama Bambang Sutikno Rustani bukan atas nama Termohon Kasasiyang menurut ketentuan tidak dapat dialinkan dengan sangsi
Register : 18-11-2013 — Putus : 04-06-2014 — Upload : 30-06-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 677/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel Tanggal 4 Juni 2014 —
41 — 21
41 — 21
Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang secara spesifiktelah diatur didalam Bab XI Tentang Ketentuan Sangsi Pasal 84 UndangUndang R.I.
Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang secara spesifik telah diaturdidalam Bab XI Tentang Ketentuan Sangsi Pasal 84 Undang Undang R.I.
Register : 08-06-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 30-K/PM.II-10/AD/VI/2021 Tanggal 4 Agustus 2021 — Oditur:
Rudiyanto, S.H.
Terdakwa:
Amruloh Agus Sutomo
113 — 38
Rudiyanto, S.H.
Terdakwa:
Amruloh Agus Sutomo
113 — 38
Bahwa kemudian di Makodim 0713/Brebes diadakanJam Komandan Khusus yang diambil langsung olehDandim 0713/Brebes dan pada saat Jam Komandan,Dandim 0713/Brebes menyampaikan tentang ketidakhadiran Terdakwa dalam melaksanakan Pengamanan VVIPKunker 3 (tiga) Menteri di wilayah yang telah ditentukankemudian Dandim menyampaikan kepada Terdakwabahwa Terdakwa akan diberikan sangsi internal dan sangsitersebut akan disampaikan oleh Saksi4.f.
Bahwa kemudian setelah Jam Komandan selesaiTerdakwa menghadap Saksi4 di Ruang Bamin Unit Inteldan pada saat itu Saksi4 menyampaikan sangsi yangdiberikan Satuan kepada Terdakwa yaitu. mengikutikegiatan Apel pagi di Makodim 0713/Brebes selama 1(satu) minggu dan Terdakwa diperintahkan secara lisanuntuk mengikuti kegiatan Latihan PenanggulanganBencana Alam (Latgulbencal) yang akan dilaksanakanpada tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 5November 2020 di Desa Dawuan Kecamatan SirampogKabupaten
Register : 15-04-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 96/Pid.B/2020/PN Skt Tanggal 18 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
Rr. RAHAYU NUR RAHARSI, S.H.
Terdakwa:
NATALIA GO, SE anak dari GO SIANG SAN
478 — 158
478 — 158
sifat dan karakteristik hukum pidana perbankan sebagai hukumpidana khusus eksternal, hukum pidana khusus eksternal ada ciricirinya yang pertama hukum pidana khusus eksternal itu bersifatultimum remedium artinya sarana yang paling terakhir untukpenegakan hukum apabila perangkat hukum lainya tidak lagiberfungsi ciri yang kedua dari hukum pidana khusus eksternal yangtermasuk didalamnya adalah hukum pidana perbankan merupakahpidana administrasi atau dengan kata lain hukum administrasi yangdiberikan sangsi
Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Sktpengganti apabila sangsi administrasi atau sangsi keperdataantidak dapat ditegakan;Bahwa terkait dengan Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan, jika kita kembali kepada asas legalitas asas yangsangat fundamental dalam hukum pidana, asas legalitas inimewajibkan 4 (empat) sarat yang pertama hukum pidana tidakdapat berlaku surut yang kedua hukum pidana harus tertulis yangketiga hukum pidana harus jelas yang keempat hukum pidanaharus ketat terkait dengan hukum
Apabila kita melinat berdasarkan interprestasihistoris atau sejarah terbentuknya Pasal tersebut ini berkaitandengan prinsip kehatihatian didalam dunia perbankan artinyakembali pada sifat dan karakteristik hukum pidana perbankansebagai hukum pidana khusus eksternal ini adalah hukumadministrasi yang diberi sangsi pidana sehingga prinsip kehatihatian yang ada pada Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan tidak melaksanakan langkahlangkah dan seterusnyamaka pertamatama harus diupayakan penyelesaian
secaraadministrasi, jika upaya administrasi tidak berhasil baru kemudianpada sangsisangsi lainya;Bahwa pelanggaran SOP adalah sangsi administrasi, jika sangsiadminstrasi sudah ditegakan dan ternyata orang yangbersangkutan masih tetap melangar baru kemudian dikategorikandalam konteks Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan jadi tidak sertamerta pelanggaran SOP dimasukanHalaman 51 dari 109 hal.
Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN SktBahwa pelanggaran terhadap SOP pada hakikatnya merupakanperbuatan melanggar administrasi dengan sanksi administrasi ;Bahwa pelanggaran SOP adalah sangsi administrasi, jika sangsiadminstrasi sudah ditegakan dan ternyata orang yangbersangkutan masih tetap melangar baru kemudian dikategorikandalam konteks Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan jadi tidak sertamerta pelanggaran SOP dimasukandalam tidak melaksanakan kehatihatian jadi kembali lagi pada sifatdan
Register : 27-12-2013 — Putus : 24-02-2014 — Upload : 19-03-2014
Putusan PA TRENGGALEK Nomor 1899/Pdt.G/2013/PA.TL. Tanggal 24 Februari 2014 — PENGGUGAT - TERGUGAT
11 — 1
11 — 1
Kecamatan Bendungan KabupatenTrenggalek, hingga terjadi perpisahan dengan Penggugat selama tahun 2 bulansampai sekarang;Bahwa Tergugat telah mengambil anak dari Penggugat secara paksa dan membuatSurat Pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh Penggugat danmengatasnamakan Penggugat, dimana salah satu surat tersebut menyatakan jikaPenggugat menyerahkan hak asuh anak sepenuhnya kepada Tergugat, dan jikaPenggugat menyalahi atau mengingkari pernyataan tersebut maka Penggugat akandikenai denda atau sangsi
Register : 15-03-2016 — Putus : 20-06-2016 — Upload : 04-08-2016
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0278/Pdt.G/2016/PA.Bkl Tanggal 20 Juni 2016 — Penggugat
Tergugat
23 — 4
23 — 4
Bkl, Halaman 3 dari 18dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, juncto SE BAKN 48 Tahun 1990,oleh karenanya pemeriksaan perkara ini bisa dilanjutkan setelah Penggugatmendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian dari atasan dan atauPenggugat mengajukan surat pernyataan yang menerangkan Penggugat siapdengan segala sangsi yang akan diberikan oleh instansi dimana Penggugatbekerja;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Karyawan BUMN, belummemperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasan akan tetapipermohonan
Register : 15-09-2008 — Putus : 08-01-2009 — Upload : 16-10-2014
Putusan PA BLITAR Nomor 2244/Pdt.G/2008/PA.BL Tanggal 8 Januari 2009 — PEMOHON DAN TERMOHON
12 — 1
12 — 1
dalildalil tersebut di atas maka dapatlahdiperoleh fakta nyata menurut hukum, bahwa :1). rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung hingga sekarangselama tahun 4 bulan, sudah hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 5hari, dalam keadaan bada dukhul, dan telah mempunyai seorang anak ;2). telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, karena Pemohon merasaterpaksa menikah dengan Termohon, waktu menikah, Termohon sudah hamil akibatkumpul dengan Pemohon, dan Pemohon sangsi
Register : 06-02-2013 — Putus : 06-03-2013 — Upload : 07-02-2014
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 31-K/PM.II-09/AD/II/2013 Tanggal 6 Maret 2013 — KAPTEN ARM LUTFI NUR RIDLWAN
73 — 42
73 — 42
kesatuan tanpa ijin dariKomandan Satuan berada di jogyakarta dengan kegiatan bermain forek(jual beli valuta asing), kemudian pergi ke purwerejo untuk bertemudengan ibu dan kakak Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diantarkankembali kerumah.MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangpendapatnya7 Bahwa benar Pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 sekira pukul 13.00wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengandiantar istri ke Denpom ITI/5 Bandung8 Bahwa benar Terdakwa sudah tahu aturan dan sangsi
Register : 03-04-2017 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 05-02-2018
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 70-K / PM.II-09 / AD / IV / 2017 Tanggal 4 Oktober 2017 — Prada Moh. Dawam
112 — 26
112 — 26
Bahwa benar sebelum perkara ini, Terdakwa pernah meninggalkan dinastanpa seijin Komandan Satuan dan sudah diberi sangsi masuk sel dan penundaanpangkat oleh Kesatuan.4.
Register : 21-07-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 11-11-2019
Putusan PA WONOGIRI Nomor 746/Pdt.G/2016/PA.Wng Tanggal 22 Nopember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 1
21 — 1
memukul Penggugat;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telahmengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya memang terjadi perselisihandan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun justru yangmenyebabkan percekcokan tersebut adalah Penggugat yang sering tidakkembali ke rumah setelah pulang kerja, tapi ke rumah orangtuanya dulu, Sampalmalam baru pulang ke rumah dan mohon agar gugatan Penggugat tidakdikabulkan dengan alasan yang dkemukakan Penggugat serta agar Penggugatdiberi sangsi
Putus : 15-09-2009 — Upload : 27-03-2013
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 169/Pid.B/2009/PN.Pwk Tanggal 15 September 2009 — BUDI SUMARTO BIN USMAN
79 — 19
79 — 19
Kemudian Hakim Ketua Majelismenerangkan dan menjelaskan tentang sangsi pidana yang berlaku bagi terdakwa12Budi Sumarto Bin Usman apabila terdakwa Budi Sumarto tetap padaketerangannya terdahulu dibawah sumpah, bahwa setelah mendengar penjelasanHakim Ketua Majelis terdakwa Budi Sumarto Bin Usman tetap padaketerangannya terdahulu dan Hakim Ketua Majelis kemudian memerintahkanterdakwa Budi Sumarto Bin Usman untuk ditahan karena keterangan mana yangdiberikan oleh terdakwa Budi Sumarto bertentangan dengan
Putus : 06-09-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 842 K/Pid/2017 Tanggal 6 September 2017 — ADE SEPTIAN INDRIANTO;
120 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
120 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 842 K/Pid/2017quo putusan Pengadilan Tinggi Semarang, karena menurut TermohonKasasi Judex Facti Majelis Hakim salah di dalam penerapan hukumnyakarena berdasarkan KUHAP, pengajuan memori banding bukan merupakankewajiban hukum bagi pemohon, tetapi sematamata merupakan hak,berarti ada atau tidak ada memori banding, perkara tetap diperiksa ulangsecara keseluruhan pada pemeriksaan banding;Bahwa tujuan dari pemberian Sangsi Pidana adalah Preventif, Edukatif danKorektif;Bahwa dalam pertimbangan hukumnya
Register : 25-03-2021 — Putus : 26-04-2021 — Upload : 26-04-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 122/PID/LH/2021/PT BNA Tanggal 26 April 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ARIFINSYAH Bin Alm ALI MUDIN.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Darma Mustika, SH
177 — 37
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Darma Mustika, SH
177 — 37
terlibat sebagai subjek hukum;Halaman 8 dari halaman 14 Putusan Nomor 122/PID/LH/2021/PT BNABerdasarkan halhal yang telan Pembanding sampaikan, untuk ituPembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Aceh untukmemberi putusan dengan amar putusan sebagai berikut:Menerima Permohonan Banding Pembanding;Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Takengon tidak relefan;Menyatakan SPBU 14.245.438 (SPBU Jamil Idris) Desa Kemili KecamatanBebesen Kabupaten Aceh Tengah harus bertanggung jawab danmendapatkan sangsi
Putus : 18-06-2007 — Upload : 08-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 398PK/PDT/2003 Tanggal 18 Juni 2007 — DRS. I WAYAN JAMAN ; I KETUT DARMA ; Dkk vs. NI WAYAN GOPEL ; I KETUT BENDI ; Dkk
77 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
77 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa, pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar hal. 9 yang tidakmembenarkan seorang anak perempuan yang semula sudah berstatuskawin keluar / status predana kemudian ditarik kembali ke rumah asalnyadan dirubah statusnya menjadi dikawin kecuburin status purusa danselanjutnya sebagai ahli waris dari orang tuanya adalah sangat bertentangandengan rasa keadilan karena mengenai hal tersebut di dalam masyarakatadat Bali tidak ada sangsi yang mengaturnya, lagi pula persoalan semacamitu sudah ada pendapat
Register : 12-01-2016 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 09-06-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Plg Tanggal 10 Maret 2016 — YULIANA PRATAMA lawan PT. SARWA KARYA WIGUNA
58 — 14
58 — 14
jelas dicantumkanapa yang menjadi hak dan kewajiban pihak pihak yang membuat perjanjian kerjakarenanya harus ditaati.Menimbang, bahwa menurut ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT) Nomor 55.KKWT/230/SKW/IV/2015 yang berlaku mulai Maret 2015sampai dengan tanggal 31 April 2016 (Bukti T5) pasal 8 berbunyi Pihak kedua(in casu Penggugat) dilarang melakukan perbuatan antara lain : melakukanpenipuan, pencurian barang ditempat kerja dan atau uang milikperusahaan...............dSt.Menimbang, bahwa sangsi
Upload : 27-04-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 653 K/PDT.SUS/2010 PT. WUJUD NAWANG WULAN ; ANAM SUKARYO, DKK.
45 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
WujudNawang Wulan) sebagai alasan untuk melakukan Pemutusan HubunganKerja (PHK) terhadap Penggugat (Anam Sukaryo Cs) tidak pernah terbuktisecara hukum dan belum pernah dibuktikan di Pengadilan ;Bahwa alasan diduga akan melakukan tindakan pengrusakan barangmiiik perusahaan seperti yang dituduhkan kepada Penggugat (AnamSukaryo Cs) adalah alasan yang sangat tidak berdasar mengingatseseorang tidak bisa dikenakan sangsi/nukuman hanya atas dasar dugaansehingga tuduhan tersebut sangat tendensius dan dipaksakan
Putus : 18-03-2010 — Upload : 16-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 23-K / PM.II-09 / AD / II / 2010 Tanggal 18 Maret 2010 — Prada SUNTORO
45 — 45
45 — 45
Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela dan agartidak = ditiru oleh prajurit lain, Majelis perlumemberikan sangsi yang tegas dengan tujuan memberikanefek jera kepada Terdakwa dan efek cegah terhadapprajurit TNI lainnya.4.
Register : 02-04-2012 — Putus : 05-06-2012 — Upload : 10-12-2012
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 89-K/PM II-08/AL/IV/2012 Tanggal 5 Juni 2012 — Sertu Nav Amin Suyono
31 — 25
31 — 25
Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sebagai seorang Prajurittelah diikat dengan aturanaturan yang harus ditaati dan mempunyaikewajiban untuk melaksanakan kehadiran dan apabila hal tersebutdilanggar maka akan dikenakan sangsi tetapi Terdakwa tetapmelakukan perbuatan pelanggaran tindak pidana dan hal tersebutTerdakwa lakukan karena Terdakwa mempunyai mental kurangbaik.2.
Register : 10-10-2013 — Putus : 14-11-2013 — Upload : 09-12-2013
Putusan PN MARABAHAN Nomor 176/Pid.B/2013/PN.Mrb Tanggal 14 Nopember 2013 — JUNIADI BIN AMIR HAMZAH
83 — 29
83 — 29
UNSUR YANG KARENA KELALAIANNYAMENGAKIBATKAN KECELAKAANLALULINTAS. monn Menimbang, bahwa pada umumnya untuk setiap perbuatan pidanadisyaratkan adanya kehendak pelaku itu ditujukan terhadap perbuatan yangoleh undangundang disertai dengan ancaman (sangsi) yang berupa pidana.Tetapi merupakan pengecualian adanya perbuatan yang dapat dipidana yangtidak bersumber pada kesengajaan akan tetapi karena sikap kurang hatihati,kurang adanya tindakan pencegahan, pendek kata : kesalahan pelaku. mrmonnenanne Menimbang