Astica Mas.Bahwa hal tersebut menyebabkan kekaburan dalam perkara a quokarena Penggugat adalah entitas hukum yang berbeda denganperseroan sekalipun Penggugat berkedudukan sebagai Direktur UtamaPT.

dimintakanrestitusi tanpa memperhatikan apakah perusahaan telahberproduksi atau belum;Atas penggunaan dasar hukum S488/PJ.51.1/2000 tanggal 13April 2000 tersebut, Pemohon Peninjauan Kembaliberpendapat bahwa Surat tersebut adalah surat yangdikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kepadaDirjen Pertambangan, untuk menjawab masalah pada saat itu,mengenai kompensasi/restitusi Pajak Masukan, sepanjangbelum dibiayakan;Dengan demikian, surat itu hanya merupakan kebijakan dariDJP kepada institusi atau entitas

tertentu, sehinggaseharusnya tidak dapat digunakan sebagai sumber hukumuntuk kasus dalam entitas lain selain dalam surat tersebut:Bahwa sebagai informasi tambahan untuk Majelis HakimMahkamah Agung yang Terhormat, bahwa terhadap kasusyang sejenis atas koreksi pajak masukan terhadap Wajib Pajakyang belum berproduksi dan tidak dapat diketahui bahwaproduk yang dihasilkan terutang atau tidak terutang PPN,terdapat putusan Mahkamah Agung Nomor294/B/PK/PJK/2010 yang mempertahankan koreksi DJP;Bahwa pendapat

TERGUGAT dan IIpada prinsipnya merupakan satu entitas yang tidak dapat dipisahkan.Jika mencermati redaksi perbuatan yang dilakukan oleh Paratergugat mengalihkan objek terperkara kepihak para tergugat di atas,Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor :22/PDT/2018/PT BNAmerupakan suatu uraian posita yang tidak jelas, karena tidak mungkinpara tergugat mengalihkan objek terperkara kepada para tergugatsendiri.

SPS).Maka, oleh karena itu PENGGUGAT telah salah dalam menuliskandan memasukan, serta telah keliru pula menyebutkan alamatTERGUGAT dan II sehingga membuat gugatan ini menjadi kacaudan tidak jelas;Sesuai ketentuan hukum perusahaan, TERGUGAT bukanlahmerupakan suatu entitas hukum yang mandiri atau berdiri sendiri.Akan tetapi, merupakan satu kesatuan dari kantor pusat yangberlamat kantor di Jakarta.

TERGUGAT 1 adalah sebuah Perseoran Terbatas Terbuka (PT.Tbk) yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia danmerupakan grup usaha yang bergerak dalam bidang Perumahsakitandan memiliki penyertaan secara langsung maupun tidak langsung pada 41(empat puluh satu) Entitas Anak Langsung dan 13 (tiga belas) Entitas AnakTidak Langsung dimana salah satunya adalah PT Medikaloka Galaxy(TERGUGAT 2) selaku pengelola Rumah Sakit Hermina Galaxy.3.

Pajak Masukan olehPemeriksa sebesar Rp528.700,00 karena Pajak Masukan atasFertilizer, Pupuk, dan obatobatan berhubungan dengan prosesmenghasilkan Barang Kena Pajak (Tandan Buah Segar TBS)yang atas penyerahannya tidak terutang PPN;Bahwa atas penyerahan Tandan Buah Segar (TBS) dari unitperkebunan ke pabrik bukan merupakan penyerahan sebagaimanadimaksud di dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 18Tahun 2000 karena antara kebun dan pabrik merupakan satukesatuan yang tidak terpisahkan sebagai suatu entitas

TBS hasil kebunsendiri yang Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) hasilkan seluruhnya kemudian diolah lebih lanjutuntuk menghasilkan CPO;> Bahwa atas penyerahan Tandan Buah Segar (TBS) dari unitperkebunan ke pabrik bukan merupakan penyerahansebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 karena antara kebun dan pabrikmerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagaisuatu entitas usaha dan merupakan mata rantai produksi yangtidak terputus;> Bahwa produk

Bukti yang dihasilkanoleh entitas yang memiliki sistem pengendalian internalkuat memiliki validitas lebih tinggi dibandingkan buktiyang dihasilkan oleh entitas yang memiliki sistempengendalian internal lemah;3. Cara bukti diperoleh.

dimintakanrestitusi tanopa memperhatikan apakah perusahaan telahberproduksi atau belum;Atas penggunaan dasar hukum S488/PJ.51.1/2000 tanggal 13April 2000 tersebut, Pemohon = Peninjauan Kembaliberpendapat bahwa Surat tersebut adalah surat yangdikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kepadaDirjen Pertambangan, untuk menjawab masalah pada saat itu,mengenai kompensasi/restitusi Pajak Masukan, sepanjangbelum dibiayakan;Dengan demikian, surat itu hanya merupakan kebijakan dariDJP kepada institusi atau entitas

tertentu, sehinggaseharusnya tidak dapat digunakan sebagai sumber hukumuntuk kasus dalam entitas lain selain dalam surat tersebut;Bahwa sebagai informasi tambahan untuk Majelis HakimMahkamah Agung yang Terhormat, bahwa terhadap kasusyang sejenis atas koreksi pajak masukan terhadap Wajib Pajakyang belum berproduksi dan tidak dapat diketahui bahwaproduk yang dihasilkan terutang atau tidak terutang PPN,terdapat putusan Mahkamah Agung Nomor 294/B/PK/PJK/2010 yang mempertahankan koreksi DJP;Bahwa pendapat

Dilandasi dengankesadaran tersebut di atas, sebagai sebuah produk zaman dan tempatbangsa ini pun telah melahirkan peraturan sebagai wujud perhatiannyaterhadap entitas anak. Peraturan dimaksud adalah UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Memperhatikan pasalpasalserta ayat yang memenuhi undangundang ini terbaca dengan terangbahwa bangsa ini benarbenar berazam kuat untuk melahirkan anak yangberkualitas.

atau belum;Atas penggunaan dasar hukum S488/PJ.51.1/2000 tanggal 13April 2000 tersebut, Pemohon = Peninjauan KembaliHalaman 32 dari 38 halaman Putusan Nomor 921/B/PK/PJK/20173.46.3.47.berpendapat bahwa Surat tersebut adalah surat yangdikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kepadaDirjen Pertambangan, untuk menjawab masalah pada saat itu,mengenai kompensasi/restitusi Pajak Masukan, sepanjangbelum dibiayakan;Dengan demikian, surat itu hanya merupakan kebijakan dariDJP kepada institusi atau entitas

tertentu, sehinggaseharusnya tidak dapat digunakan sebagai sumber hukumuntuk kasus dalam entitas lain selain dalam surat tersebut;Bahwa sebagai informasi tambahan untuk Majelis HakimMahkamah Agung yang Terhormat, bahwa terhadap kasusyang sejenis atas koreksi pajak masukan terhadap Wajib Pajakyang belum berproduksi dan tidak dapat diketahui bahwaproduk yang dihasilkan terutang atau tidak terutang PPN,terdapat putusan Mahkamah Agung Nomor294/B/PK/PJK/2010 yang mempertahankan koreksi DJP;Bahwa pendapat

Untuk itu supaya tujuanP3B dapat tercapai sesuai maksud dan tujuannya, makadilakukan koreksi;SubjectToTaxApproach;Bahwa pendekatan ini secara ringkas mensyaratkanbahwa untuk memenuhi kriteria sebagai beneficial owner,maka penerima penghasilan harus merupakan penduduknegara mitra P3B yang telah dikenakan pajak di negaratersebut;Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah diuraikan diatas, diketahui bahwa Goederhand Finance B.V.merupakan sebuah entitas yang baru didirikan dan sampaidengan tahun 2005

,terdapat informasi bahwa Goederhand Finance B.V. tidakdiaudit berdasarkan hukum di negara perusahaandidirikan ("Not Audited to be law in its country ofincorporation");Bahwa berdasarkan informasi di atas tampak jelas bahwaGFBV pada tahun 20042008 sebenarnya tidak memilikikriteria sebagai sebuah entitas yang bonafide karenajangankan sahamnya telah diperdagangkan di bursa efek,GFBV bahkan baru didirikan dan belum melakukankegiatan atau belum beroperasi;Bahwa dengan demikian, melalui pendekatan inipun

Antara Kebundan Pabrik merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagaisuatu entitas usaha dan merupakan mata rantai produksi yang tidakterputus. Hasil perkebunan Kelapa sawit berupa Tandan Buah Segar(TBS) diolah di Pabrik Kelapa Sawit dengan hasil akhir berupa Crude OilPalm (CPO) dan Kernel.

Bahwa atas penyerahan Tandan Buah Segar (TBS) dan Getah(Lateks) ke Unit Pengolahan untuk diolah lebih lanjut menjadiproduk akhir adalah bukan merupakan penyerahan sebagaimanadimaksud di dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 18Tahun 2000 karena antara kebun dan pabrik merupakan satukesatuan yang tidak terpisahkan sebagai suatu entitas usaha danmerupakan mata rantai produksi yang tidak terputus;2.

Dipergunakan/dipakai dalam satu entitas Perusahaan (Badan Usaha) yangsama (bernama: PT Agronusa Investama); dan2.

terhadapperedaran seluruhnya;Bahwa dengan demikian dalam sengketa a quo terdapat perbedaanpendapat/penafsiran ketentuan perundangundangan perpajakanmengenai Pajak Masukan atas perolehan BKP (pembelian pupuk danyang lainnya) yang digunakan untuk unit yang menghasilkan BarangKena Pajak tertentu yang bersifat strategis (TBS), yaitu apakah atasPajak Masukan tersebut dapat dikreditkan atau tidak dengan kondisibahwa TBS yang dihasilkan digunakan untuk kegiatan produksiselanjutnya yang terjadi dalam satu entitas

No.43/B/PK/PJK/2008.sebagai subyek pajak tersendiri karena ketentuanRing Fencing Policy (satu wilayah kerjapertambangan dianggap sebagai satu entitas subyekpajak).Bahwa pembayaran Toll Fee kepada Northsea oleh PemohonPeninjauan Kembali terkait langsung dengan usaha Kodecountuk memenuhi komitmen terhadap Pertamina dan PLN yangmana tidak dapat dipenuhi' seluruhnya oleh Kodeco dariLapangan Gas Madura Barat Blok yang diproduksinya.Berdasarkan hal ini, pihak Kodeco atas persetujuanPertamina meminta untuk

Padahal setiap suppliertersebut merupakan entitas terpisah. Format yang samauntuk supplier yang berbedabeda juga sama untuk ProformaInvoice;Halaman 16 dari 41 halaman. Putusan Nomor 5/B/PK/PJK/2016Dokumendokumen berupa Proforma Invoice, Invoice,packing list dan Sales Contract diterbitkan oleh GarwarePolyester Ltd., namun bukti transfer pembayaran ditujukankepada United Impact Pte. Ltd.

Sedangkan Pengendalianadalah kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasidari suatu entitas sehingga memperoleh manfaat dari aktivitastersebut;bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan tersebut diatasdapat diketahui :a. bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali, penyelesaianpembayaran transaksi antara Pemohon dengan Suppliernyamelalui United Impact, Pte, Ltd, di Singapore, pada dasarnyamengikuti perintah dari Supplier berdasarkan surat tanggal 18Januari 2013 yang memerintahkan kepada

Pejabat Beadan Cukai menentukan nilai pabean berdasarkan nilaitransaksi barang identik sampai denga metodepengulangan (fallback) yang diterapkan sesuai hierarkipenggunaannya;c. bahwa format Sales Contract tidak memerinci barangyang dipesan, hal ini tidak lazim dalam praktekperdagangan international, dan dalam hal PemohonBanding atas seluruh berkas permohonan banding yangsedang menjalani sidang ini, untuk supplier yangberbeda format Sales Contract tetap sama, padahalsetiap supplier tersebut merupakan entitas

Putusan Nomor 1271/B/PK/PJK/2015Operasi dari suatu entitas sehingga memperoleh manfaat dariaktivitas tersebut;bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan tersebut di atasdapat diketahul:a.bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali, penyelesaianpembayaran transaksi antara Pemohon dengan Suppliernyamelalui United Impact, Pte, Ltd., di Singapore, pada dasarnyamengikuti perintah dari Supplier berdasarkan surat tanggal 10Desember 2012 yang memerintahkan kepada PemohonPeninjauan Kembali untuk melakukan

restitusi tanoa memperhatikan apakah perusahaantelah berproduksi atau belum.Bahwa atas penggunaan dasar hukum S488 tersebut, PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa Surattersebut adalah surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak(DJP), kepada Dirjen Pertambangan, dan untuk menjawab masalah padasaat itu, mengenai kompensasi/restitusi Pajak Masukan, sepanjang belumdibiayakan.Bahwa dengan demikian, surat itu hanya merupakan kebijakan dari DJPkepada institusi atau entitas

tertentu, sehingga seharusnya tidak dapatdigunakan sebagai sumber hukum untuk kasus dalam entitas lain selaindalam surat tersebut.Bahwa Majelis dalam memutus sengketa terikat pada ketentuan dalamPasal 78 UU Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa PutusanPengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, danberdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yangbersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa putusan Majelis untuktidak mempertahankan

Dengan demikian, kegiatan usaha tersebutpada dasarnya merupakan satu kesatuan unit usaha yang tidakterpisahkan sebagai suatu entitas usaha dan merupakan mata rantaiproduksi yang tidak terputus, sehingga Pajak Masukan (PM) olehPemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dapatdikreditkan (vide Pasal 9 ayat (2a) UU PPN), dan karenanya koreksiTerbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkaraa quo tidak dapat dipertahankan karena tidak memenuhi ketentuanperaturan perundangundangan

Dipergunakan/dipakai dalam satu entitas Perusahaan (Badan Usaha) yangsama (bernama PT Bumipratama Khatulistiwa); dan2.

Putusan Nomor 965/B/PK/PJK/2017Bahwa penyerahan TBS untuk tujuan produktif, berupa penyerahan TBS yangnyatanyata digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya (yang terjadi dalamsatu entitas Perusahaan (Badan Usaha) yang sama bernama PT BumipratamaKhatulistiwa), bukanlah (belumlah) merupakan penyerahan BKP berupa TBSyang dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana dimaksud dalam PeraturanPemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah terakhir denganPeraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007;

PT Badak NGLCo. menerbitkan Faktur Pajak jasa pengolahan LNG yang ditujukankepada Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding).Adapun alasan Pertimbangan Hukum Pembebanan PPN PengolahanLNG kepada Pemohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding):i) Pemerintah: Bukan entitas usaha (UU Perseroan Terbatas) danbukan termasuk para pihak dalam kontrak, sehingga PPN tidakbisa dibebankan/dikreditkan kepada Pemerintah.Halaman 19 dari 58 halaman.

Pertamina tidak memiliki pengaruh yang signifikan sepertiyang disyaratkan dalam PSAK 15 sehingga tidak memenuhipersyaratan sebagai entitas asosiasi.c. Investasi Pertamina dalam bentuk penyertaan sahamdikategorikan sebagai tersedia untuk dijual yang digunakandalam nilai wajar, namun sesuai dengan PSAK 50 dan 55bahwa nilai wajar tidak dapat digunakan jika tidak dapatmenghasilkan informasi yang andal, sehingga Pertaminamencatat investasi pada Biaya Perolehan.2.2.

dalam sengketa a quo : pokoksengketa Peninjauan Kembali ini terdapat perbedaanpendapat/ penafsiran ketentuan perundangundanganperpajakan mengenai Pajak Masukan atas perolehanBKP (seperti pembelian pupuk dan yang lainnya) yangdigunakan untuk UNIT yang menghasilkan Barang KenaPajak tertentu yang bersifat strategis (karet), yaituapakah atas Pajak Masukan tersebut dapat dikreditkanatau tidak dengan kondisi bahwa karet yang dihasilkandigunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya yangterjadi dalam satu entitas

dibenarkan,karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalamMemori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali danTermohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra MemoriPeninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara aguo berupa penyerahan getah menghasilkan produk akhir Crumb Rubbermerupakan perusahaan yang integrated dalam satu entitas