Ditemukan 1140 data
145 — 78
Berdasarkan SP2HAT, Kepaia Desa Tomabarujelas telah melepaskan haknya atas tanah yang karenanya memungkinkanTergugat II untuk memperoleh hak atas tanah tersebut;14. Lebih lanjut, Pasal (c) dari SP2HAT menyebutkan:"Pihak (Desa Tomabaru) menjamin kepada Pihak II (Tergugat II) bahwa:1. Hanya pihaknya yang berhak dan berwenang untuk melakukanpelepasan hak atas tanah tersebut;halaman 18 dari 63 Putusan nomor 43/Pdt.G/2017/PN. Tob.1516.2.
BAIQ SURIANI
Tergugat:
PT. PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA (PERSERO)/INDONESIA DEVELOPMENT COORPORATION (ITDC)
Turut Tergugat:
1.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) RI
2.PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN (BPN) LOMBOK TENGAH
204 — 131
Pemerintah Provinsi DaerahTingkat Nusa Tenggara Barat (Turut Tergugat fl), terletak di Desa Kuta,Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah seluas 1.873.385 m2diterbitkan oleh Turut Tergugat (Kepaia BPN RI) sesuai Surat KeputusanNomor : 22/HPL/BPN.RI/2009, tertanggal 31 Agustus 2009.Bahwa oleh karena PT. LTDC yang diberikan oleh Tergugat Ilsebagian HPL dan sebagian Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut, yangkemudian Turut Tergugat Il melepaskan hak pengelolaan lahan tersebutbersama PT.
152 — 35
Seharusnya Pihak Tergugat Illmengetahui dan mengerti bahwa diatas tanah yang dimohonkan hak olehPihak Tergugat adalah tanah yang memiliki hak historika, karena adapemiliknya tidak dilakukan penelitian terlebih dahulu secara seksama ataslokasi tanah beserta turutan yang ada diatasnya (riwayatPihak Tergugat Ill, sebagai Penguasa Bupati Kepaia Daerah, seharusnyaberupaya melindungi warganya / rakyatnya agar supaya tidak terjadipelanggaran terhadap hakhak keperdataan warganya ( PihakPenggugat ), Sehingga
710 — 443
;KPPU Menghilangkan Fakta Penting Mengenai Skema 2 : 1 Yang Disampaikan 5(Lima) Saksi :124125126Bahwa Termohon Keberatan dalam persidangan telah menghilangkansubtansi penting dari kesaksian 5 orang saksi, yaitu M Tauhid (DPWGapeksi), Jonggung Sitorus (Kepaia Adminitrasi Pelabuhan TelukBayur) .Dalsaf Umar (GM Pelabuhan Teluk Bayur) Agus Widianto (KetuaAsosiasi Tangki Timbun) dan Erwin (PT.Wira Indomas) yang memberikanketerangan yang sama bahwa terdapat fakta mengenai terdapatnya pulaskema 2 : 1 untuk
123 — 114
Bahwa setelah dilaksanakan Proses Jual Beli Tanah berdasarkan PP No. 24Tahun 1997 tersebut, kemudian oleh Kantor Pertanahan Kota Depok (TurutTergugat ) telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan MenteriNegara Agraria / Kepaia Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi sebagaiberikut :Pasal 94 (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilaksanakan denganpendaftaran perubahan
52 — 16
Bahwa, Tergugat VIII (Kepaia Kantor Pertanahan Kota Tebing linggi)adalah pejabat Tata Usaha Negara yang didalam perbuatan hukumnyadalam menerbitkan surat hak atas tanah berupa Sertitikat Hak Milik No.498/Rambung merupakan dan/atau dalam kapasitas atau kewenangansebagai perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara, dimanahasitperbuatannya berupa menebitkan surat hak atas tanah adalah bersifatKonkrit dan Final.
1006 — 945 — Berkekuatan Hukum Tetap
PB940/BPPN/1200, tertanggal 5 Desember 2000, dari BPPN kepadaJaksa Agung RI dan Kepaia Kapolisian Ri, perihal : Status Proses PenyelesaianKewajiban Pemegang Saham (PKPS, PT. Bank Modern, Tbk (Bank Modern)(Tertanda T1) ; .Berita Acara Penerimaan Pernyataan penyerahan Asset dari SamadikunHartono kepada Jaksa Agung Muda Pardata dan Tata Usaha Negara,tertanggal 18 September 1998 Tartanda T2);Rekening bulanan PT.
35 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sedangkan Tergugatdalam perkara ini, yaitu Tergugat dalam Konpensi (Kepaia KantorPertanahan Kota Bandung), dan Tergugat dalam Konvensi/Penggugatdalam Rekonvensi (Gubernur Jawa Barat) adalah Pejabat Tata UsahaNegara.b.
62 — 47
,S.Si. dan yangmengetahui DWI HANDAYANI, S.Si , S.Si selaku Kepaia UPTLaboratorium Uji Narkoba Lakhar BNN Kasubag Tata Usaha, setelahdilakjkan pemeriksaan secara Laboratoris:Barang Bukti:Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlaksegel lengkap degan labelobarang bukti, barang bukti tersebut setelahdilakukan penyisihanKesimpulan:Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan:Bahwa barang bukti Tablet warna coklat logo "BRO" didalam bungkusplastic bening
ISMAN
Tergugat:
1.LUTFIN, S.Sos
2.Panitia Pemilihan Kepala Desa Marana
3.Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Donggala
137 — 66
tergugat 1 menjadi calon kepala Desa yang tidak memiliki haksedikitoun untuk menjadi calon kepala Desa Marana, karena tidak lolos berkasdan teijadi 2 kali Pleno penetapan Calon kepala Desa maka hubungan hukumantara penggugat dan tergugat membawa akibat hukum yang sangat merugikanPenggugat karena bermufakat dalam menetapkan tergugat 1 sebagai calonkepala Desa Marana yang seharusnya di gugurkan sejak permulaan tahapan,dan perlu penggugat tegaskan kepada pera penggugat, bahwa penyelesaiansengketa kepaia
93 — 12
Simpang, ternyatamengenai objek perkara yang sama ini telah pernah diajukan sebanyak 5 (lima) kali diKepaniteraan Pengadilan Negeri Idi Kabupaten Aceh Timur, dan terhadap 5 (lima) perkara inisesungguhnya telah pernah dijatuhkan putusan, dimana putusan tersebut telah mernperolehkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde); Bahwa terhadap gugatan yang dimajukan oleh Para Penggugat pada Pengadilan Negeri KualaSimpang pada perkara ini, terdapat daiildaiil yang dikemukakan yaitu pada Surat KeputusanBupati Kepaia
59 — 20
menjabat sebagai KepalaBagian Operasional di Kantor Pusat Nusantara Bona Pasogit 11.Bahwa benar saksi tidak pernah bekerja di Kantor CabangNusantara Bona Pasogit 11 ;Bahwa benar saksi kenal dengan pihak Penggugat sewaktubersamasama bekerja di Kantor Pusat Nusantara Bona Pasogit11.Bahwa benar saksi lebih dahulu bekerja di Nusantara BonaPasogit 11 dari pada pihak Penggugat ;Bahwa Saksi menerangkan bahwa PENGGUGAT pernah bekerja diKantor Pusat Nusantara Bona Pasogit 11 di Cicurug, Sukabumisebagai Kepaia
37 — 31
TAUHID yangmenjabat Kepaia Desa Brongkal dan Pjs. Kepala Desa Brongkal saat itu (saatAJBAJB diterbitkan),Demikian juga Turut Tergugat sekarang ini (HARI KRISPRIYANTO,S.Sos.,M.Si.) bukanlah PPATS Kecamatan Pagelaran yang membuat AJBAJBdimaksud saat itu, sehingga yang bersangkutan pun tidak dapat dimintaipcrtanggungjawaban atas perbuatan yang tidak dilakukannya tersebut.
ABDUL KADIR NASELA bin HAJI ABDUL LATIF NASELA
Tergugat:
1.Negara, R.I., Cq., Pemerintah, R.I., Cq., Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku, Jalan Jenderal Sudirman, Tantui, Kota Ambon
2.Pemerintah Adat Negeri Hitumessing, pada Pemerintahan Adat Negeri Hitumessing, Merangkap Saniri Adat Negeri Hitumessing
3.WAHAB TOMU
4.ABDULSAMAD TOMU
5.KADER TOMU, SH
6.KADER TOMU
7.MARODONG TOMU
8.BADARUDIN TOMU
9.ALI TOMU
10.IBRAHIM TOMU
11.ISMAIL TOMU
12.USMAN TOMU II
13.USMAN TOMU I
14.HASAN TOMU II
15.HASAN TOMU I
16.Haji TAIB TOMU
17.Haji TAHER TOMU
18.Negara, R.I., Cq., Pemerintah, R.I., Cq., Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku, Cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah
146 — 109
Adjarang Nasela yang adalahMoyang Penggugat Intervensi terhadap tanah atau dusun yang bernamaTitaoekoe atau yang lebih dikenal dengan nama dusun Titauku, yangterletak di dalam petuanan Negeri Hitumessing, Kecamatan Leihitu,Kabupaten Maluku Tengah adalah didasarkan pada Surat Pengakuan HakAtasTanah dari Orang Kaya Parentah dan dua Kepaia Soa di NegeriHitumessing tanggal 8 Oktober 1906 yang kemudian disalin kembali olehPemerintah Negeri Hitumessing pada tanggal 14 September 1956mengetahui Kepaia Pemerintah
600 — 653
Jakindra) sebesarRp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 29 Desember 1999.Bukti TII58 (asli)Surat Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor 1.711.2/1275/31/Sek/99 tanggal 15Juli 1999 kepada Kepaia Kantor Pertanahan Jakarta Pusat perihal bantuan penertibanpenggunaan tanah milik Gelora Senayan. Dalam surat tersebut Kakanwil BPN DK!
menentukan siapakah yang berhak atas tanah Hak GunaBangunan No.26/Gelora dan Hak Guna Bangunan No.27/Gelora adalah akan sangat ditentukanoleh sah tidaknya masingmasing Surat keputusan yang mendasari masingmasing hak tersebutdus karena itu Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu dari SuratKeputusan tersebut untuk menentukan sah tidaknya Surat keputusan tersebut ditinjau dari segihukum.Menimbang, bahwa pertamatama yang perlu dipertimbangkan adalah tentang sahtidaknya Surat Keputusan Kepaia
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : JOHANA JOSEPHINA, SH
75 — 27
Segala bentuk kegiatan yang terlaksana di SMK Negeri 4 pinrang sesuaidengan RKAS yang telah disusun bersama oleh Pihak Sekotah melaluiRapat Dinas yang dipimpin oteh Terdakwa selaku Kepaia Sekolah danBendahara hanya menjaiankan segala kebijakan yang ada sesuaidengan hasil rapat penyusunan RKAS yang telah disusun oleh pihakyang terkait sesuai dengan keterangan saksisaksi pada persidanganyang telah dituliskan pada Nota Pembelaan (pledoi)b.
79 — 34
Segalabentuk kegiatan yang terlaksana di SMK Negeri 4 pinrang sesuaidengan RKAS yang telah disusun bersama oleh Pihak Sekotah melaluiRapat Dinas yang dipimpin oteh Terdakwa selaku Kepaia Sekolah danBendahara hanya menjaiankan segala kebijakan yang ada sesuaidengan hasil rapat penyusunan RKAS yang telah disusun oleh pihakyang terkait sesuai dengan keterangan saksisaksi pada persidanganyang telah dituliskan pada Nota Pembelaan (pledoi)b.
59 — 13
MUHAMMAD INDARTO Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua yang diterangkan dalam BAP1adalah benar ; ; Bahwa, saksi sebagai kepaia seksi Dikmas Kec.
42 — 21
Oktober 2016mengajukan permohonan lelang kepada Tergugat Ill terhadap objeksengketa berupa SHM No. 1404, 1337, 1757, 2622atas namaMochammad Palal dan Mudzakiroh dan SHM No. 2226 atas namaMochammad Palal.Bahwa Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.27/PMK.06/2016tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, mengatursebagai berikut:Penjual yang akan melakukan penjuaian barang secara lelang melaluiKPKNL, harus mengajukan surat permohonan lelang dengan disertaidokumen persyaratan lelang kepada Kepaia
perkumpulan perusahaan rokok blitar
Tergugat:
1.oerip santoso
2.STELYWATI
5.Rachellia Yossy Santoso
6.Ribka Silvia Santoso
Turut Tergugat:
badan pertanahan nasional kota blitar
122 — 15
Sehingga proses permohonanpernbaharuan hak dalam sertipikat tersebut dapat di laksanakan setelahadanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;Berdasarkan dalildalil yang telan kami sampaikan diatas, maka kami pihakTurut Tergugat memohon kepada Bapak Kepaia Pengadiian Negeri Biitar yangmemeriksa perkara ini untuk berkenaan memberikan keputusan, diantaranyayaitu:1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.