Menyatakan Terdakwa HENDRIO DJUMRI ALS RIO BIN DJUMRI bersalahmelakukan tindak pidana Korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b Ayat(2) dan Ayat (8) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo.

Yang Mulia Majelis Hakim telah memutus perkara Pemohon PK denganketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a,b, Ayat (2) danAyat (3) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubahdan ditambah dengan Undangundang Republik Indonesia No. 20Tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang RI No. 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat(1) KUHPidana, Undangundang No.8 Tahun 1081 serta peraturan lainyang bersangkutan; hal ini benarbenar telah keliru.b.

Pertani);e Rp3.150.000,00 (selisih pemberian SYAMSUL BAHRI ke Toko FikriTani);Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar dan diancam dengan pidanapenjara dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) KUHP;ATAUKEDUA:Bahwa ia Terdakwa, yakni ROSDIANA binti BUCHARI, SP., pada waktudan tempat

tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriMamuju tanggal 23 November 2011 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa ROSDIANA binti BUCHARI, SP., terbukti bersalahsecara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Korupsisebagaimana dimaksudkan dalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan danHal. 11 dari 24 hal.

Simalungun sebesarRp. 1.756.434.566,76 atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu sesuaidengan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR3880/PW02/5/2011 tanggal 14 Juli 2011.sonee= Perbuatan terdakwa KARDIUS MARLINA sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI No.20 Tahun 2001tentang Perubahan

berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebutadalah keliru, oleh karena itu putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Medan harus dibatalkan dan selanjutnya MajelisHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medanakan mengadili sendiri perkara tersebut dengan pertimbangan hukum sebagaiberikut :Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan, didakwamelakukan tindak pidana :Primair : Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor :31. tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang RI Nomor20 tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang RINomor 31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP.Subsidair : Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang RINomor 31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang

Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR721/PW21/5/2009 tanggal 07 Juli 2009.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 yangtelah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 jo Pasal 64ayat (1) KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa ia terdakwa Drs. H.

SAHABUDDIN KASIM, M.Hi terbukti bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam DakwaanPrimair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999jo. UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, dan membebaskanterdakwa dari dakwaan selebihnya ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs.SAHABUDDIN KASIM, M.Hioleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangiselama terdakwa ditahan ;3.

Syariah Mersam dengan nomor rekening 7001498872 An.EFI SUSANNA, periode 01 Juli 2022 s/d 09 Oktober 2023

Menyatakan TerdakwaADI BUNTARAN,SH Bin KASDI dan Terdakwa NAMAN,SH Bin BONENGsecara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindakpidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaanKesatu) Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke

termasukpensiunan Pegawai Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yangberjumlah lebih kurang 507 ( lima ratus tujuh) orang; Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan keuangannegara sebesar Rp. 673.101.293,00 (enam ratus tujuh puluhtiga juta seratus satu ribu dua ratus sembilan puluh tigarupiah) sesuai Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negaradari BPK RI Nomor : = 23/S/II X/08/2007 tertanggal 07Agustus 2007 atau sekitar jumlah itu; were ee Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) = ke1 KUHP;were Bahwa Terdakwa terdakwa ADI BUNTARAN,SH Bin KASDIdan terdakwa NAMAN,SH Bin BONENG masing masing AnggotaTim Pemeriksa Verivikasi Dana Askeskin pada Rumah Sakit33Jiwa Daerah Surakarta berdasarkan Surat

DJALIL AR BAF, MM telah terbuktibersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimanadalam Primair kami.; 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Drs. H.M.

uang pengganti serta lama pidana apabila Terdakwa tidakmembayar uang pengganti, sedangkan putusan selebihnya dapatdikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawahMenimbang, bahwa berhubung Terdakwa berada dalam tahanandan tidak ada alasan untuk melepaskan dari tahanan, oleh karenanyapatut apabila Terdakwa tetap berada dalamtahanan; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah makakepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan;Mengingat bunyi pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 64 ayat ( 1) KUHP.

MEGADESIGN ENGINEERING tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor :31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor :20 tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal55 ayat (1) ke1e Kitab Undangundang Hukum Pidana(KUHP).SUBSIDIAIR.Halaman 23

PETRUS KANISIUS, HB, M.Si terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaKorupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)Jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Undangundang Republik IndonesiaNomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang RepublikIndonesia Nomor : 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidanadalam dakwaan Primair kami2

PETRUS KANISIUS, HB,M.Si bersamasama dengan saksi ROOSLIN, ST Direktur Utama CV.LINK BOATS dan SUBAHRIN, ST selaku Konsultan Pengawas CV.MEGA DESIGN ENGINEERING telah terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidanakorupsi, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undangundang Republik Indonesia

MEGA DESIGN ENGINEERING terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun2001 tentang perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor :31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo pasal 55ayat

Pasal 242KUHAP);Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal55 ayat (1) ke.1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana, UndangUndang Nomor8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana , UndangUndang Nomor 46 Tahun2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan yang terkait ;MENGADILI :1.

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDAIRBahwa ia terdakwa Drs.

ARIS PURNOMO terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARABERSAMASAMA DAN BERLANJUT sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana82telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001jo. 55 ayat (1) ke1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs.

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang RI No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;Subsidiair: Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001

tentang Perubahan UndangUndang RI No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;92Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuksubsidiaritas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding akanmempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, yaitu terdakwa didakwamelanggar Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndangNo. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 jo Pasal 64ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa primair, melanggar Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndangNo. 20

permohonan praperadilan yang diajukanoleh Pemohon tersebut, Kuasa Termohon mengajukan Jawaban sebagaiberikut:Halaman 11 dari 25 Putusan Praperadilan Nomor 19/Pid.Pra/2021/PN MdnBahwa setelah membaca dan mempelajari materi gugatan Praperadilanyang disampaikan Kuasa Hukum Pemohon , dapat kami simpulkan bahwapokok permohonan Praperadilan Pemohon adalah terkait denganPenangkapan dan Penahanan Pemohon sebagai Tersangka TAUFIKSITEPU, SH. dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi Penguasaan Divre Sumut melanggar pasal

2 Ayat (1) jo pasal 18 , pasal 3 UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 KUHP denganmengajukan alasan sebagai berikut :Bahwa Penangkapan dan Penahanan Pemohon Praperadilan/TersangkaAn.

Kereta Api Indonesia (Persero) Divre Sumut,melanggar pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi. Selanjutnya dilakukan penyidikan berdasarkan ketentuanPasal 1 Angka 2 KUHAP.

Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggaraseluruhnya sebesar Rp.5.785,000.000, (lima milyar tujuh ratus delapan puluh lima jutarupiah) atau setidaktidaknya sebesar Rp. 165.000.000, (seratus enam puluh lima jutarupiah).Perbuatan terdakwa RONNY HIRONEMUS MAURUS TENIWUT sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah denganUndang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (

sependapat dengan pertimbanganpertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut akan tetapi tidaksependapat dengan cara mempertimbangkan bentuk dakwaan Subsidaritas dari pertimbanganhukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan dipandang perlu untuk dilakukanperbaikan dalam pertimbangan hukum dan amar putusan yang selengkapnya sebagaimanatersebut dibawah ini :Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kemuka persidangan dengan Dakwaanberbentuk Subsidaritas yakni Dakwaan Primair: melanggar pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadi ubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Dakwaan Subsidair; melanggar pasal 3 Jo pasal 18UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 20 tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP jo pasal 64 ayat (1);Menimbang, bahwa oleh karena

amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agungakan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yangmeringankan bagi Terdakwa, yaitu keadaan yang memberatkan perbuatanTerdakwa mengakibatkan kerugian kKeuangan negara yang jumlahnya relatifbesar, sedangkan keadaan yang meringankan Terdakwa belum pernahdihukum;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat(1) ke1 KUHP, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 TahunHal. 11 dari 13 hal.

2 ayat (1) jo.

Pasal 64 ayat (1) KUHP, sesuai Dakwaan Primair dalam SuratDakwaan Penuntut Umum, dan menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini memutuskan:1.Menyatakan Terdakwa TOMAD SUJATMO Bin WIRYAMNAYA bersalahmelakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjutsebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Menyatakan Terdakwa TOMAD SUJATMO Bin WIRYAMUAYA tidak terbuktimelakukan perbuatan yang memenuhi unsurunsur tindak pidana korupsidalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;2.

MWACHYU AGUSNUR.Perbuatan Terdakwa TOMAD SUJATMO Bin WIRYAMIJAYA sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;2SUBSIDIAIR:wananno Bahwa Terdakwa TOMAD SUJATMO Bin

SUPARMAN SUBARDJA terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi...Halaman 26 dari 50 halaman, Putusan No.01/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.GtloKorupsi Jo UndangUndang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangUndang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP sebagaimana dakwaanPrimair

2 ayat (1)Jo.

Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, oleh karena itu pertimbangan hukum PengadilanTingkat Pertama untuk hal tersebut akan diambil alih sebagai pertimbanganhukum Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;Menimbang, bahwa akan tetapi Pengadilan

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangHalaman 43 dari 50 halaman, Putusan No.01/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.GtloPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

M.Si tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsisebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UndangundangHal 18 dari 44 perkara Nomor 18/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.SbyNomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UndangundangNomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan Primair, olehkarena itumembebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;Menyatakan terdakwa ECHSAN GANI, SE.

Sby tanggal 07 April 2014 sebagaimana diuraikan dalamKontra Memori Bandingnya ;Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah didakwa olehpenuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk Subsidairitas, yaitu :Primair : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 ayat (1)

kaedah hukum bahwa Unsur setiap orangbaru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsurunsur pidana lainnya.Oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsurunsurlainnya dalam perbuatan yang didakwakan, maka Majelis Hakim TingkatBanding berpendapat masih diperlukan adanya pembuktian lebih lanjutterhadap unsurunsur lainnya dalam delik pasal 2 ayat (1) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tersebut ;Menimbang, bahwa Terdakwa ECHSAN GANI, SE.M.Si telah didakwadengan dakwaan Primair yakni Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangHal 29 dari 44 perkara Nomor 18/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.SbyNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang unsurunsurnya sebagai berikut :1.

Ongkos Pembuatan 3.350.000,00 2.000.000,00 1.350.000,00BiogasJumlah 66.650.000,00 31.620.000,00 35.030.000,00 Hal. 8 dari 41 Putusan No. 31/PID.SUS/TPK/2015/PT.Sby Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr.Moch.Ichwani Noor,mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp.35.030.000,00 (tiga puluh lima jutatiga puluh ribu rupiah) ;Perbuatan terdakwa dan Sdr.Moch.Ichwani Noor diancam pidanasebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun1999 yang telah diperbaharui dengan UndangUndang

penggantimaka diganti dengan pidana penjara 6 (bulan) ;Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding/Penuntut Umumtersebut Terbanding/Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontraHal. 26 dari 41 Putusan No. 31/PID.SUS/TPK/2015/PT.Sbymemori banding, dan Terdakwa selaku Pembanding/Terdakwa tidak pulamengajukan kontra memori banding ;Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah didakwa olehPenuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk Alternatif Subsidairitas, yaitu :Pertama :Primair : Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor.20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jopasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Subsidair : Pasal 3 jo Pasal 18 Undangundang Nomor. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP ;ATAUKedua : Pasal

Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk Alternatif Subsidairitas, dan Majelis Hakim TingkatPertama telah memilih dakwaan pertama yang tepat terhadap diri Terdakwa, hal itudapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding karena pertimbanganhukumnya didasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan dan telah puladipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama Primair tersebut Terdakwadidakwa melanggar Primair yakni Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubahdan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangHal. 27 dari 41 Putusan No. 31/PID.SUS/TPK/2015/PT.SbyPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dakwaanPertama, Subsidair melanggar Pasal 3 jo pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP, maka harus dibuktikan terlebih dahulu

273.128.300,00 berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Sul9sel di Makassar dalam memperoleh nilai kerugian keuangan negara tersebut diatasberasal dari 9 (sembilan ) SPM berserta dokumen pendukungnya yang telah dipalsukansebesar Rp 273 .128.300,00 dengan rincian sebagai berikut :Nilai 9 SPM Rp 300.540.000,00PPN 10 % Rp 23.816.000,00PPh Ps 221,5% Rp 3.595.700,00Jumlah pajak Rp 27.411.700.00Kerugian Negara Rp 273.128.300,00Bahwa perbuatan tersangka melanggar dan diancam dengan pidana penjara dalam Pasal

2 ayat(1) Jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UUNo.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi ;Kedua Subsidair:Bahwa ia Terdakwa SUPRATMAN K.ALIAS AMMANG BIN KADARUSMAN pada waktudan tempat sudah tidak dapat diingat lagi , atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dalamtahun 2011, atau setidaktidaknya ditempat lain dalam Kab.

Kesatu Primair,dakwaan Kedua Subsidair, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatuprimair terlebih dahulu, apabila dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, maka terdakwa harusdibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut dan Majelis selanjutnya akanmempertimbangkan dakwaan Kedua subsidair , akan tetapi apabila dakwaan Kesatu primair telahterbukti maka dakwaan Kedua subsidair tidak perlu dibuktikan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kesatuprimair melanggar Pasal

2 ayat (1) Jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan33Tindak Pidana Korupsi jo UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsurunsurnya sebagai berikut :1.

Mamuju sebesarRp.300.450.000, ;Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut, ternyata perbuatanterdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur dari dakwaan Kesatu Primair, sehingga Majelisberkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakPidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU No. 31tahun 1999 tentang

Ruzaham Thahir, MM. bersamasama denganPrananto tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 jo. UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa Drs.

Agung Jayadalam perkara terpisah sebagai Terdakwa yang telah dituduhkan Jaksa/Penuntut Umum melakukan perbuatan melawan hukum memenuhirumusan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayatke1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;c.

, sedangkan sisanya olehTerdakwa lain (Prananto) (linat putusan Pengadilan Negeri halaman 85) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Terdakwa ditolak, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebaniuntuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 jo. UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang PerubahanUndangUndang No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo.

dalamupaya pemberantasan tindak pidana korupsi mengingat terdakwa telahmelakukan pengembalian kerugian negara secara keseluruhan yangseharusnya tindakan tersebut perlu dipertimbangan secara muatan sosiologisdan muatan filosofis bukan hanya menerapkan muatan yuridis semata;Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan majelishakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur Nomor : Nomor :1/Pid.SusTPK/2020/PN.Smr tanggal 03 Juni 2020 yang menyatakan bahwaterdakwa terbukti melanggar Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang RI Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undangundang RI Nomor : 20Halaman 63 dari 92 hal.

masyarakat, oleh karenaitu Tindak Pidana Korupsi tidak lagi digolongkan sebagai bentuk kejahatanbiasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crimes)dan para pelakunya memiliki intelektual (White Collar Crime) danmenghadapi modus yang demikian maka diperlukan metode penegakanhukum yang optimal, intensif, profesional dan diperlukannya keberanian dariaparat Penegak Hukum agar hukum tetap dijunjung tinggi.Bahwa Majelis Hakim pada putusannya menyatakan bahwa terdakwaterbukti melanggar Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang RINomor : 31 Tahun 1999 jo Undangundang RI Nomor : 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan salah satupertimbangannya yakni Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentangPemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan halaman 5huruf F point 1 berbunyi Nilai Kerugian Keuangan Negara diatasRp.200.000.000, (dua ratus

AHMAD HADI didakwasecara subsidaritas oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair pasal 2 ayat(1) jo pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 jo UU RI Nomor 20 tahun 2001Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi yang unsurunsurnya terdiri dari:1. Unsur setiap orang;Halaman 79 dari 92 hal.

volume masingmasing item pekerjaan dengan hargasatuan masingmasing item pekerjaan tersebut;Berdasarkan metode/cara penghitungan kerugian kKeuangan Negara sertafakta yang diperoleh, pembayaran Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem Wae Ngencung Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai TahunAnggaran 2009, telah merugikan keuangan Negara sebesarRp61.078.000,00 (enam puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah);Perbuatan Terdakwa Gradus Galus, S.ST. sebagaimana diatur dandiancam dengan pidana dalam Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana;SUBSIDIAIR:Bahwa ia Terdakwa GRADUS GALUS, S.ST., selaku Pejabat PembuatKomitmen telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukanperbuatan bersamasama dengan Hubertus Sibu Siboe alias Akiong selaku12Direktur Beringin Jaya (berkas tersendiri), Fabianus Abu alias Fabi (DPO)selaku Sub Kontraktor dan

Bahwa Terdakwa kami ajukan di persidangan dengandakwaan dalam bentuk subsidiaritas yaitu Primair :Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) a, b UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dan ditambah oleh UndangUndang Nomor : 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP, Subsidair :Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambaholeh UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentangHal. 35 dari 41 hal.

Hakim Pengadilan Tindak PidanaKorupsi dalam putusannya menyatakan Unsurunsur memperkaya dirisendiri, orang lain atau suatu kooperasi tidak terbukti sehingga MajelisHakim membuktikan pasal yang dianggap terbukti yaitu Pasal 3, hal inisebagaimana pertimbangannya yang termuat lengkap dalam putusannya;Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim mengenai yang dianggapterbukti yaitu Pasal 3, kami tidak sependapat karena dari hasil pemeriksaansaksisaksi, ahli serta apabila kita kaitkan dengan unsurunsur Pasal

2 Ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dan ditambah oleh UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP,semua unsurunsur dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi;3.