Ditemukan 1072 data
Urut Berdasarkan
Register : 30-12-2013 — Putus : 15-05-2014 — Upload : 08-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 150/PID.SUS/TPK/2013/PN.BDG.- Tanggal 15 Mei 2014 — DRS. H. SOEMARNO, MM.
72 — 9
72 — 9
Permendagri no. 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah Permendagrino. 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri no. 13tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :Pasal 4 (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat padaperundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan danbertangung jawab dengan meperhatikan keadilan, kepatutan danmanfaat untuk masyarakatPasal 132 (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harusdidukung bukti yang lengkap dan sahe Berdasarkan
Register : 30-12-2013 — Putus : 19-05-2014 — Upload : 09-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 148 /Pid.Sus.TPK/2013/PN.Bdg Tanggal 19 Mei 2014 — FARID WAJDI
49 — 9
49 — 9
Permendagri no. 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubahPermendagri no. 21 tahun 2011 tentang perubahan keduaatas Permendagri no. 13 tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah:e Pasal 4 (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taatpada perundangundangan, efektif, efisien, ekonomis,transparan dan bertangung jawab dengan memperhatikankeadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakate Pasal 132 (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDharus didukung bukti yang lengkap dan sahe Berdasarkan
Register : 28-11-2016 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 124/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST Tanggal 12 April 2017 — Pidana Korupsi
- LIM WENDRA HALINGKAR
158 — 77
158 — 77
tahap ke Il 10% pada saat setelah pengadaanperangkat Siskohat online pada 74 Kankemenag Kab/Kotaselurunnya selesai dilaksanakan, dengan bukti Laporan133pelaksanaan pekerjaan, BA pemeriksaan hasil pekerjaan dan BAserah terima hasil pekerjaan dari pihak Il kepada pihak sesuaihasil penyelesaian pekerjaan sebagai berikut:e Bukti pengiriman dan BA beserta lampiran data perangkat yangditandatangni oleh pejabat atau petugas kantor KemenagKab/Kota dengan mencantunmkan nama dan NIP sertamembubuhkan cap yang sahe
Register : 28-11-2016 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 122/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst Tanggal 12 April 2017 — Pidana Korupsi
- ZAINAL ABIDIN SUPI
114 — 46
114 — 46
tahap ke Il 10% pada saat setelah pengadaanperangkat Siskohat online pada 74 Kankemenag Kab/Kotaselurunnya selesai dilaksanakan, dengan bukti Laporanpelaksanaan pekerjaan, BA pemeriksaan hasil pekerjaan dan BAserah terima hasil pekerjaan dari pihak Il kepada pihak sesuaihasil penyelesaian pekerjaan sebagai berikut:e Bukti pengiriman dan BA beserta lampiran data perangkat yangditandatangni oleh pejabat atau petugas kantor KemenagKab/Kota dengan mencantunmkan nama dan NIP sertamembubuhkan cap yang sahe
Register : 04-07-2019 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 57/Pid.Pra/2019/PN Mdn Tanggal 1 Agustus 2019 — Pemohon:
LIONG TJAI Alias HARRIS ANGGARA Alias NG LIONG TJAI
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM Cq. DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS
159 — 139
LIONG TJAI Alias HARRIS ANGGARA Alias NG LIONG TJAI
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM Cq. DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS
159 — 139
peraturan perundangundangan yang berlaku;Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan a quosebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan inidilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanyamenurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :e Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalampasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sahe
Register : 28-11-2016 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 123/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST Tanggal 12 April 2017 — Pidana Korupsi
- MIFTAHUL MAULANA
188 — 582
188 — 582
tahap ke Il 10% pada saat setelah pengadaanperangkat Siskohat online pada 74 Kankemenag Kab/Kotaselurunnya selesai dilaksanakan, dengan bukti Laporanpelaksanaan pekerjaan, BA pemeriksaan hasil pekerjaan dan BAserah terima hasil pekerjaan dari pihak Il kepada pihak sesuaihasil penyelesaian pekerjaan sebagai berikut:e Bukti pengiriman dan BA beserta lampiran data perangkat yangditandatangni oleh pejabat atau petugas kantor KemenagKab/Kota dengan mencantunmkan nama dan NIP sertamembubuhkan cap yang sahe
Putus : 23-04-2015 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 62/Pid.Sus - TPK / 2014/ PN.Bjm Tanggal 23 April 2015 — Drs. MOHAMMAD HASANUDDIN Bin H. ABDUL AZIZ (Alm)
61 — 18
61 — 18
Pekerjaan untuk pekerjaan yangdibayarkan secara bertahape Berita Acara Serah Terima Pekerjaane Berita Acara Pembayarane Kuitansi yang disetujui oleh Kepala Kantor/ Satker sebagai PA/ Kuasa PAatau Pejabat lain yang ditunjukPutusan Nomor 62/Pid.SusTPK/2014/PN.Bjm Hal 149 dari 204e Faktur Pajak beserta SPPnya yang telah ditandatangani oleh WajibPajakJaminan Bank untuk Pembayaran uang muka, pemeliharaan danpekerjaan yang dibayarkan secara bertahape SPTJM yang menyatakan bahwa Jaminan Bank tersebutasli atau sahe
Register : 09-02-2016 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 27-10-2016
Putusan PN PADANG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg Tanggal 27 Juni 2016 — MUHAMMAD DAHRIL LUBIS Alias M. DAHRIL LUBIS
83 — 26
83 — 26
Pasal 14 ayat (5) disebutkan Pemerintah Nagari dilarang melakukanpungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan nagari pasal 15 ayat (1) Pemerintan Nagari dilarang melakukanpengeluaran atas beban belanja Nagari untuk tujuan yang tidaktersedia anggarannya dan atau yang tidak cukup tersediaanggarannya dalam APB Nagari Pasal 16 disebutkan :e Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Nagari harusdidukung dengan bukti yang lengkap dan sahe Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatpengesahan
Peraturan Bupati Pasaman Nomor 9 Tahun 2012 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Nagari Pasal 9 disebutkan :e Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Nagari harusdidukung dengan bukti yang lengkap dan sahe Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatpengesahan oleh PTPKN atas kebenaran material yang timbuldari penggunaan bukti dimaksud.H.
/PN.Pdge Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatpengesahan oleh PTPKN atas kebenaran material yang timbuldari penggunaan bukti dimaksud.Peraturan Bupati Pasaman No. 5 Tahun 2010 tentang PengelolaanKeuangan Nagari pasal 19 disebutkan :e Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Nagari harusdidukung dengan bukti yang lengkap dan sahe Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatpengesahan oleh PTPKN atas kebenaran material yang timbuldari penggunaan bukti dimaksud..
Register : 03-09-2015 — Putus : 20-01-2016 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 34/Pid. Sus- Tpk/2015/PN.DPS Tanggal 20 Januari 2016 — Drs. I GEDE JAGREM, MSi
104 — 64
104 — 64
Nyoman Artajaya, I Nyoman Gede Jayanegara, dan I WayanMariyasa (ketiganya karena sebelumnya kendala DP3 nilai ketaatan 75) dan 1(satu) orang atas nama I Wayan Mahrata Dusak terkendala masalah belummenyerahkan ijazah yang dilegalisir ;e Bahwa keempat orang tersebut diajukan pengusulan pengangkatan PNS sebabpada saat diusulkan oleh bagian kepegawaian DKP Kab.Tabanan, berkaskelengkapan keempat orang tersebut sudah memenuhi syarat, terutama DP3nilai ketaatannya sudah 76 (baik) dan sudah ada fotokopi sahe
Register : 04-06-2015 — Putus : 16-09-2015 — Upload : 19-02-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr Tanggal 16 September 2015 — TAUFIK, S.Sos.,M.Si Bin H. IBRAHIM
55 — 24
55 — 24
nilai kekayaan bersih.Selanjutnya berdasarkan PP 58 Tahun 2005 Pasal 21 & Pasal 22, dan PermendagriNomor 13 Tahun 2006 Pasal 25 & Pasal 26, disebutkan bahwa :e Pendapatan daerah dikelompokkan atasa. pendapatan asli daerah;b. dana perimbangan; danc. lainlain pendapatan daerah yang sah.e Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurutjenis pendapatan yang terdiri atas :a. pajak daerah;b. retribusi daerah;c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dand. lainlain pendapatan asli daerah yang sahe
Putus : 26-10-2015 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 551 K/Pdt.Sus-PHI/2015 Tanggal 26 Oktober 2015 — PT LUCKY PRINT ABADI VS EDI HARTONO, dkk
176 — 150 — Berkekuatan Hukum Tetap
176 — 150 — Berkekuatan Hukum Tetap
menolak seluruh anjuran dan tidak maumenerima Para Penggugat bekerja kembali, maka Tergugat telahmelakukan pemutusan hubungan kerja sepihak.Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak tanpamerundingkan terlebih dahulu dengan Serikat Pekerja di PerusahaanTergugat yang saatb itu berafliasi Federasi SP RTMM SPSI dengannama PUK SP RTMM SPSI PT Lucky Print Abadi, batal demi hukumsampai ada penetapan dari Lembaga Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial.(3) Hak atas upah/gaji sejak mogok kerja sahe
Register : 20-08-2014 — Putus : 18-09-2014 — Upload : 25-11-2014
Putusan PN BEKASI Nomor 1023/Pid.B/2014/PN.Bks Tanggal 18 September 2014 — BAKHTIAR ALAMSYAH bin YUSUF
133 — 35
133 — 35
danpada saat itu timbul niat terdakwa untuk membunuh korban ;Bahwa terdakwa mengakui telah mencekik leher korban dengan kedua tangannya danmelilitkan tali tas korban di lehernya lalu ditarik selama dua menit hingga korban tidakbergerak lagi dan tubuhnya didorong bekalikali hingga terguling dipagar kebun ;Bahwa terdakwa mengambil HP milik korban dan pulang kerumah mertuanya di Setu ;Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa barang bukti yang disita secara sahe