Ditemukan 1439 data
Urut Berdasarkan
Putus : 18-12-2013 — Upload : 13-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 659/B/PK/Pjk/2013 Tanggal 18 Desember 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SMELTING
51 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
51 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selama PemohonBanding memproduksi cathode yang kualitasnya sesuai dengan standarinternasional, penentuan premium akan didasarkan pada "annual benchmarkingpremium" yang dikeluarkan oleh Codelco, sebuah perusahaan penghasil cooperyang terbesar di dunia;Halaman 6 dari 33 halaman.
Register : 22-09-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 30-11-2020
Putusan PA JAMBI Nomor 844/Pdt.G/2020/PA.Jmb Tanggal 30 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
54 — 13
54 — 13
EmpatLawang ke Jambi namun sejak bulan Mei 2020 Pemohon tidak pernahlagi datang kerumah kediaman bersama di Jambi;Halaman 15 dari 36 halaman, Putusan Nomor 844/Pdt.G/2020/PA.Jmb Bahwa Pemohon tinggal di Empat Lawang karena bekerja disanamengurus toko orangtuanya, Pemohon juga mengurus travel, saksi tidaktahu berapa penghasil Pemohon; Bahwa sekita dua bulan yang lalu, Termohon sudah merasa agaksehat meskipun masih terus control kerumah sakit, Termohonmenyampaikan keinginannya kepada Pemohon untuk
Putus : 22-08-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 694/B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Agustus 2016 — Direktur Jenderal Pajak VS PT. Hari Sawit Jaya,
184 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
184 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga Faktur Pajak masukan tersebutmerupakan Pajak Masukan yang terkait dengan industri penghasil CPOyang merupakan BKP dan objek PPN;Bahwa KMK575 tersebut tidak tepat diterapbkan pada kegiatan usahaterpadu (integrated) yang telah mendapat izin atau otomatis diberikansentralisasi PPN (pemusatan tempat pajak terutang), yang artinyapenyerahan antar cabang pusat (bila perkebunan dan pabrik beda wilayahKPP) tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP berdasarkan Pasal1 A ayat (2) huruf c UndangUndang
Register : 15-04-2014 — Putus : 15-09-2014 — Upload : 06-11-2014
Putusan PA DEMAK Nomor 0591/Pdt.G/2014/PA.Dmk. Tanggal 15 September 2014 — PEMOHON melawan TERMOHON
11 — 3
11 — 3
. : 608 K/AG/ 2003, untuk menentukan besarnya nilai mutah, nafkah, maskan, dan kiswahselama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimumberdasarkan kepatutan dan rasakeadilan, untuk itu. maka Majlis akanmempertimbangkan besarnya nafkah sebagai berikut;Menimbang, bahwa menurut Pengakuan Tergugat rekonpensi penghasilanTergugat Rekonpensi adalah Rp.1.600.000, ditambah penghasil anpenghasilan lain,namun menurut Penggugat Rekonpensi adalah lebih dari Rp.4.000.000, (empat jutarupiah
Putus : 20-07-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1022 B/PK/PJK/2017 Tanggal 20 Juli 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DAYA LABUHAN INDAH
23 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
dipertahankanoleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karenasetelah meneliti dan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalam MemoriPeninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkandengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidanganserta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkaraa quo kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali dahulu PemohonBanding adalah industri penghasil
Register : 25-05-2011 — Putus : 04-04-2012 — Upload : 27-02-2014
Putusan PN BANGKINANG Nomor 17/Pdt.G/2011/PN.BKN Tanggal 4 April 2012 — Yayasan Riau Madani MELAWAN PT.Central Lubuk Sawit dkk
123 — 71
123 — 71
Balai Penelitian Hutan Penghasil Serat, beralamatdi Jalan Raya Bangkinang Kuok Km.9 Bangkinang 28401. Telephon (0762)7000121, sebagai TERGUGAT III ;1 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn. Departemen Dalam Negeri Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. GubernurProvinsi Riau Cq. Bupati Kabupaten Kampar, beralamat di Jalan Lingkar,Bangkinang Telephon (0762 ) 20077, sebagai TERGUGAT IV ;. Departemen Kehutanan RI Cq. Menteri Kehutanan RI Cq.
Sampai saat ini, Tergugat III tidak pernah melakukanperubahan fungsi Kawasan Hutan Produksi TerbatasTesso Nilo Jo areal Kawasan Hutan dengan tujuankhusus (KHDTK) Kepau Jaya, yang saat ini menjadiobjek sengketa dan tidak pernah merubah statuskawasan hutan tersebut dengan memberikan izinpelepasan objek sengketa kepada Tergugat I, karenastatusnya adalah kawasan hutan dengan fungsi HutanProduksi Terbatas sebagaimana angka dan 2 di atas.Bahwa Balai Penelitian Hutan Penghasil Serat (Tergugat III) telahmelaksanakan
Foto copy Surat Keputusan dari Kepala Balai Penelitian Hutan Penghasil SeratNomor : SK.85/VII/BPHPS01/2011 tanggal 3 Mei 2011 tentang PembentukanTim Gelar Perkara dan Penunjukan Tim Pelaksanaan Kegiatan PenyelesaianKasus Perambahan KHDTK Kepau Jaya Tahun 2011, diberi tanda T.V13;Menimbang, bahwa buktibukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukupdan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat VIII telahmengajukan alat bukti surat
Register : 26-07-2016 — Putus : 19-01-2017 — Upload : 25-03-2019
Putusan PA KISARAN Nomor 599/Pdt.G/2016/PA.Kis Tanggal 19 Januari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 3
9 — 3
adalah seorang PEDAGANG sedangkan pada repliknya pekerjaanPemohon NELAYAN yang menurut hemat Termohon perobahan statuspekerjaan tersebut hanyalah untuk mengelabui Majelis Hakim Yang Muliadalam menetapkan hakhak Termohon setelah dicerai talaq namunsesungguhnya Bahwa yang Pemohon d.r/Termohon d.k ketahuiPekerjaan Termohon d.r/Pemohon d.k adalah sebagai pengusaha/tokeHalaman 13 dari 37 halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2016/PA.Kisdalam usaha pembelian hasil tangkapan laut seperti Sotong, kerangbahkan penghasil
Register : 04-12-2018 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 25-04-2019
Putusan PA SALATIGA Nomor 1210/Pdt.G/2018/PA.Sal Tanggal 24 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 10
21 — 10
324.000.000 (tiga ratus duapuluh empat juta rupiah)3.5 Bahwa Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi akanmemberikan uang Mutah sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah),uang nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 1.000.000, (satu jutarupiah) dikali tiga bulan sama dengan Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah),uang pendidikan anak sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah)adalah tidak layak sebagai Aparat Kepolisian yang berpangkat SersanKepala apalagi Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi memilikiusaha Penghasil
Register : 01-02-2021 — Putus : 10-03-2021 — Upload : 10-03-2021
Putusan PA SINJAI Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Sj Tanggal 10 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 11
18 — 11
Pemohon pernah datang menjenguk anak Pemohon danmemberikan uang Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) bukan Rp10.000,00 (sepuluh ribu);Bahwa Pemohon tetap ingin berceai dengan Termohon;Dalam Rekonvensi1.Bahwa Pemohon tidak bersedia memberikan nafkah lampau kepadaTermohon karena Termohon sendiri yang pergi duluan meninggalkanPemohon;Bahwa nafkah untuk 2 (dua) anak Pemohon dengan Termohon, Pemohontidak bisa menentukan karena panghasilan Pemohon tidak tetep yangbekerja sebagai penjual ikan dengan penghasil
Putus : 26-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 200/B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. RIGUNAS AGRI UTAMA
142 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
142 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga Faktur PajakMasukan tersebut merupakan Pajak Masukan yang terkait denganindustri penghasil CPO yang merupakan BKP dan objek PPN;Bahwa pengertian integrasi adalah menyatukan atau satu kesatuan,dan seharusnva tidak lagi dipisahpisahkan dalam istilah unit ataukegiatan yang terpisah, yang kemudian diasumsikan oleh Terbanding(Pemeriksa) sebagai adanya penyerahan dari unit perkebunan ke unitHalaman 6 dari 39 halaman Putusan Nomor 200/B/PK/PJK/2016pabrikasi;Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding
Register : 11-12-2012 — Putus : 07-05-2013 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 85 /PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST Tanggal 7 Mei 2013 — Pidana Korupsi
- RICKSY PREMATURY
240 — 146
240 — 146
Chevron Pasific Indonesia bergerak dibidang eksplorasi minyak dan sebagai penghasil; limbah B3, adakewajiban PT.
Verifikasi PengelolaanLimbah B3 pada Deputi Bidang Pengolahan B3, Limbah B3 danSampah;Bahwa lingkup kerja atau sesuai Tupoksi saksi adalah menyiapkanperumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan,pelaksanaan fungsi teknis, pemantauan, analisis, evaluasi, danpelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang verifikasipengelolaan limbah B3;Bahwa setahu saksi PT Chevron Pasific Indonesia adalahperusahaan yang bergerak di bidang migas,Bahwa setahu saksi PT Chevron Pasific Indonesia sebagaiperusahaan penghasil
;Bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (3) UU No.382 Tahun 2009menyatakan, bahwa dalamhal penghasil limbah tidak mampumengelola limbahnya maka bisa menyerahkan kepada perusahaanyang mendapat ijin. Dengan ketentuan 100% limbahnya menjaditanggungjawab pihak ketiga, kalo belum memenuhi ini masihtanggungjawab Chevron.
Putus : 26-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 199/B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT RIGUNAS AGRI UTAMA
134 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
134 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
SehinggaFaktur Pajak Masukan tersebut merupakan Pajak Masukan yangterkait dengan industri penghasil CPO yang merupakan BKP danobyek PPN;Halaman 6 dari 36 halaman.
Register : 16-04-2021 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 6/Pid.Sus-PRK/2021/PN Tpg Tanggal 6 Mei 2021 — Penuntut Umum:
Yogi Fransis Taufik SH
Terdakwa:
NGIE TJUNG
121 — 30
Yogi Fransis Taufik SH
Terdakwa:
NGIE TJUNG
121 — 30
Penghasil Terdakwa sendiribersih tiap trip berkisar delapan jutaan. Dalam satu bulan bisa sampai 25jutaan. Terdakwa mendapatkan hasil dari keuntungan penjualan ikandikurangi kebutuhan operasional perbekalan dan gaji ABK. Perbekalan dangaji ABK biasanya berkisar 27 jutaan pertrip,bahwa Ikan hasil tangkapan kapal KM. SARI akan dibawa ke Tanjung pinanguntuk dijual ke pengepulbahwa KM. SARI Tidak pernah masuk ke pelabuhan selain di kKepulauan riau.bahwa pada trip ini, KM.
Register : 11-08-2015 — Putus : 28-10-2015 — Upload : 09-07-2019
Putusan PA MIMIKA Nomor 0110/Pdt.G/2015/PA.Mmk Tanggal 28 Oktober 2015 — xxx melawan xxx
26 — 15
26 — 15
jumlahnya lebih kurang sebesar Rp300.000.000.00, (tigaratus juta rupiah), telah digunakan oleh Termohon untuk keperluan keluargaPemohon dan Termohon seperti, membeli mobil dan motor, renovasi rumahPemohon dan Termohon di Makassar dan keperluan lainlainnya, sehinggauang tersebut telah habis terpakai semua.Bahwa perkerjaan Pemohon saat ini sebagai Petani yang menanami sayurmayur seperti kKacang panjang, merica, jagung dan lainlain dan Pemohonbiasanya panen secara keseluruhan pertiga bulan dengan penghasil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 377 — 431
- Tentang : Minyak dan Gas Bumi
Mengingatminyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis takterbarukan yang dikuasai negara danmerupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri,pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri, dan penghasil devisa negara yang penting, makapengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesarbesarnyakemakmuran dan kesejahteraan rakyat.Dalam rangka memenuhi ketentuan UndangUndang Dasar 1945 tersebut, setelah empat dasawarsasejak
Putus : 28-02-2008 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 P/HUM/2007 Tanggal 28 Februari 2008 — PHILIPUS P. SUKIRNO vs MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
108 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
108 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 13 P/HUM2007.kerap menuduh Indonesia sebagai penghasil dan pengekspor bahan bakuNarkotika dan Psikotropika, maka sesuai dengan Peraturan Presiden RepublikIndonesia No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, SusunanOrganisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara, dalam Pasal 43menyebutkan bahwa DepartemenPerdaganganmempunyaitugas dalampenyelenggaraan sebagianurusanpemerintahdi bidang perdagangantelah mengambil inisiatif untuk menerbitkan peraturan a quo.Sebelum diterbitkan Peraturan Menteri
Register : 07-04-2016 — Putus : 05-10-2016 — Upload : 01-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 P/HUM/2016 Tanggal 5 Oktober 2016 — M. H. PANJAITAN., DKK VS MENTERI PERINDUSTRIAN RI;
188 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
188 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
PersentaseIndustri pajak kontribusipajak1 Badan Usaha Milik 1.890 triliun 160 triliun 8,5 %Negara2 Real Estate dan 907 triliun 142 triliun 15,7 %Konstruksi3 Kesehatan dan Farmasi 307 triliun 3 triliun 0.9%4 Rokok 248 triliun 131 triliun 52,7 %5 Telekomunikasi 114 triliun 3 triliun 3% Industri Hasil Tembakau juga berkontribusi langsung terhadappenerimaan daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil Cukai HasilTembakau (DBHCHT yang nilainya sama dengan 2% dari jumlahcukai, yang didistribusikan ke daerah daerah penghasil
Pada tahun 2007 Indonesia menempati urutankeenam negara produsen daun tembakau di dunia (setelah China,Brazil, India, Amerika Serikat dan Argentina).Daerahdaerah penghasil tembakau tersebar di banyak daerah diIndonesia.
Register : 04-02-2021 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kpn Tanggal 16 Juni 2021 — Penggugat:
1.Kusnadi
2.Ludi Antoko
3.Samidi
4.Miseman
5.Purwanto
6.Kasdu
7.Piyanti
8.Sunami
9.Legimin
10.Sugeng Moh. Soleh
Tergugat:
10.Direktur Utama PTPN XII (PERSERO) dahulu bernama PTPN XIII Cq Manager PTPN XII Kebun Pancursari Kab. Malang
11.MENTERI DALAM NEGERI
12.Menteri BUMN
13.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq Kanwil Pertanahan Jawa Timur Cq Kepala Badan Pertanahan Kab. Malang
154 — 133
1.Kusnadi
2.Ludi Antoko
3.Samidi
4.Miseman
5.Purwanto
6.Kasdu
7.Piyanti
8.Sunami
9.Legimin
10.Sugeng Moh. Soleh
Tergugat:
10.Direktur Utama PTPN XII (PERSERO) dahulu bernama PTPN XIII Cq Manager PTPN XII Kebun Pancursari Kab. Malang
11.MENTERI DALAM NEGERI
12.Menteri BUMN
13.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq Kanwil Pertanahan Jawa Timur Cq Kepala Badan Pertanahan Kab. Malang
154 — 133
Perkebunan XXIII dalam hal ini pemohon.Bahwa Panitia B Propinsi Jawa Timur, dalam RisalahPemeriksaan Tanahnya tanggal 21081985 No.46/Agr/HGU/Jatim/1985, berkesimpulan bahwa permohonatersebut dapat diluluskan untuk diberikan Hak Guna Usaha seluas+ 1.863,86 Ha, selebinnya seluast+t 506,30 Ha yang adalahmerupakan pendudukan/garapan rakyat dikeluarkan daripermohonan Hak Guna Usaha.Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas dan mengingat fungsiperkebunan sebagai penghasil devisa Negara serta sesuai dengankebijaksanaan
dandalil no. 24 (Seharusny urut 26) juga dalil yang tidak benar padahalupaya damai oleh pihak Tergugat sudah sering dilakukan dengan dialogdan memberi tawaran Kerja Sama Usaha (KSU) di areal Perkebunanmilik Tergugat namun tawaran tersebut tidak dihiraukan dan denganterangterangan bahwa para Penggugat menginginkan tanahperkebunan milik Tergugat dengan berbagai dalih yang menggiringOpini, padahal sudah jelas dan nyata tanah perkebunan milik Tergugat adalah tanah milik Pemerintah RI/Negara sebagai penghasil
Register : 24-03-2016 — Putus : 26-01-2017 — Upload : 07-04-2019
Putusan PA PARE PARE Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.Pare Tanggal 26 Januari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
66 — 20
66 — 20
Azis Cege,sampai sekarang semua hasil panen gabah objek sengketa Il, III danIV sejak dikuasai dan digarap hasilnya tidak pernah disampaikankepada Penggugat, dan jika dipelajari dan dicermati penghasilan gabahobyek sengketa Il, Ill, IV tidak mendapat untung, jadi yang menjadipertanyaan dimanakah semua penghasil panen gabah hartapeninggalan almarhum M. Azis Cege, yang mengambil dan menikmatisemua hasilnya siapa? Tentunya yang menguasai dan menggaraptanah sawah harta peninggalan almarhum M.
Bahwa dalam bantahanPenggugat pada halaman 78 tertanggal 16 September 2016 yangmenyatakan bahwa:Semua hasil panen gabah objek sengketa Il, Ill, dan IV, sejakdikuasai dan digarap hasilnya tidak pernah disampaikan kepadaPenggugat, dan jika dipelajari tidak mendapat untung, dandimanakah semua penghasil gabah, serta yang mengambil danmenikmati semua hasilnya siapa? Dan tentunya yang menguasaldan menggarap tanah sawah harta peninggalan almarhum M.
Register : 18-10-2013 — Putus : 02-05-2012 — Upload : 18-10-2013
Putusan PN BOYOLALI Nomor 35/Pid.B/2012/PN.Bi Tanggal 2 Mei 2012 — - RIFQI ROZAQ, S.Si bin SARWANU
38 — 8
38 — 8
ditandatangani saksi HediYuda Permana Dwi Nur Cahyo als Londo dantanda tangan penerimaan yang dilakukan saksiHedi Yuda Permana Dwi Nur Cahyo als Londotersebut tanda tangannya mirip tanda tangankeempat konsumen dan saksi Hedi YudaPermana Dwi Nur Cahyo als Londo yangmembawa uang muka keempat calon konsumentersebut;Bahwa pada kenyataannya Terdakwa tidakpernah melakukan pengecekkan atau verifikasidata calon konsumen baik tentang pekerjaan,alamat tempat tinggal, cek lingkungan , karakterkonsumen, pemakai unit, penghasil