Ditemukan 1463 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
substantif
subiantie
subtanail
subtantini
sustantin
sutantio
susbtantif
subiantin
sustantio
Putus : 19-02-2013 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 490 K/PDT.SUS/2012 Tanggal 19 Februari 2013 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT MEREK cq. KOMISI BANDING MEREK vs JIMMY SANTOSO HERLAMBANG
268 — 192 — Berkekuatan Hukum Tetap
268 — 192 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pada tanggal 15 Maret 2010, Penggugat menerima suratpemberitahuan informasi status pendaftaran merek dengan nomor suratHKI4HI.06.01.78 dari Direktorat Merek dengan nomor agendaDO002009010277 dengan klasifikasi jenis barang kelas 30 yang masihdalam proses pemeriksaan subtantif (bukti P3);.
Register : 23-06-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PA MAKASSAR Nomor 1431/Pdt.G/2021/PA.Mks Tanggal 16 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
94 — 50
94 — 50
Majelis adalah adanyakepastian apakah Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri secaranormatif dan yuridis formal benarbenar telah terjadi perceraian sehinggaharta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatanperkawinan sudah waktunya untuk dibagi;Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbanganpertimbangan diatas, maka difahami bahwa yang menikah adalah Penggugat dan Tergugatkemudian yang diajukan perceraian oleh Penggugat tidak lain adalahTergugat sendiri sehingga secara materiil dan subtantif
Register : 18-03-2015 — Putus : 04-06-2015 — Upload : 23-06-2015
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 43/Pid.B/2015/PN.BLK Tanggal 4 Juni 2015 — Terdakwa Fitrah Hasbullah Alias Fitra Bin Hasbullah ,JPU:Ahmad Ashar, SH., MH
43 — 13
43 — 13
penerapan suatuaturan tidak lagi sejalan dengan perkembangan dinamika masyarakatpencari keadilan, sebagaimana amanat dari UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 5 ayat (2) yangmenyatakan Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti,dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalammasyarakat;Menimbang, bahwa sebagai wujud pengembangan hukumprogresif dimana Hakim bukan hanya menjadi corong UndangUndangtetapi juga harus mengedepan nilainilai keadilan subtantif
yang mampumemberikan kualitas dengan menemukan sumber hukum yang tepatsesuai dengan roh dan citacita hukum pidana untuk mendapatkankebenaran Materiil;Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim mengambil sikapdengan berlandaskan pada nilainilai keadilan subtantif, yang bertujuanuntuk menjatuhkan putusan yang dapat memenuhi rasa keadilandimasyarakat, maka Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadiliHalaman 47 dari 58 Putusan Nomor: 43/Pid.B/2015/PN.BLK48perkara
Putus : 22-01-2014 — Upload : 02-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 568 K/Pdt.Sus-Parpol/2013 Tanggal 22 Januari 2014 — Dewan Pimpinan Daerah PARTAI GOLONGAN KARYA Kabupaten Musi Rawas VS 1. Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi Sumatera Selatan, DK
33 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa ketentuan yang termaktub dalam UndangUndang tersebutdi atas bersifat limitatif dan subtantif/prinsif, karena disebut dalamUndangUndang dengan kalimat yang tegas (ipsis verbis) danberdasarkan atas ketentuan hukum (ipso yure) atau vanrechtswege;e.
Putus : 04-04-2016 — Upload : 20-04-2016
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 21/Pid.B/2016/PN Tlg Tanggal 4 April 2016 — I. Anton Endrayana; II. Sebastian Hadinata; III. Christiani Irwanto Alias Laila Christiani Irwanto;
118 — 12
118 — 12
Lebih dari itu,keadilan yang Majelis Hakim terapkan adalahkeadilan yang bersifat subtantif (subtantif justice)yang tidak hanya berorientasi pada perbuatanpelaku saja, tetapi juga memperhatikan latarbelakang terjadinya tindak pidana dan jugakerugian yang dialami korban;Bahwa apabila dicermati, motif para Terdakwamelakukan perbuatannya adalah untukmengalihkan sebagian tanah dalam SertifikatBekas Hak Guna Bangunan Nomor 80 tanggal 20Desember 1978 luas 4.634 M2 atas nama LIEMKEE THO cs (kakek Terdakwa
Register : 16-02-2021 — Putus : 14-04-2021 — Upload : 14-04-2021
Putusan PA SAROLANGUN Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Srl Tanggal 14 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 5
15 — 5
Nomor 9 Tahun 1975, akantetapi upaya tersebut juga tidak berhasil.Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon padapokoknya bermaksud menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dengan dalilterjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak terima atasperilaku Pemohon yang berselingkuh dengan perempuan lain sehingga sejakbulan Maret 2021, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.Menimbang, bahwa mengacu pada uraian mengenai pokok permohonanPemohon tersebut, maka secara subtantif
Register : 05-03-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 13-08-2020
Putusan PN JAMBI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jmb Tanggal 12 Agustus 2020 — Penggugat:
ARI NURAHMAN
Tergugat:
PT GRAHA CIPTA BANGKO JAYA
130 — 130
ARI NURAHMAN
Tergugat:
PT GRAHA CIPTA BANGKO JAYA
130 — 130
Bahwa sikap Tergugat yang menyatakan tidak pernah berurusandengan PD.F.SPPP.SPSI Provinsi Jambi serta menolak memberikanjawaban subtantif merupakan sikap yang tidak kooperatif, bahwa PekerjaPT.
Register : 20-05-2014 — Putus : 21-10-2014 — Upload : 02-12-2014
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 48/G/2014/PTUN.Mks Tanggal 21 Oktober 2014 — Jonathan Sampetoding (Penggugat)
Melawan
1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar (Tergugat)
2. Drs. A. S. Syarifuddin Juga Bernama H. A. S. Sjarifuddin (Tergugat II Intervensi)
65 — 35
65 — 35
mengajukan gugatan), oleh karenanya Majelis terlebih dahulu menguji apakah Penggugatmempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa aMenimbang, bahwa UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 joUndangUndang Nomor : 51 Tahun 2009 tidak menjelaskan arti kepentingan, oleh karenaitu arti kepentingan dapat dipahami dari doktrin maupunyurisprudensi ; Menimbang, bahwa kepentingan secara subtantif
Putus : 26-08-2015 — Upload : 12-10-2015
Putusan PN KEDIRI Nomor 155/Pid.Sus/2015/PN Kdr Tanggal 26 Agustus 2015 — IMAM MAHMUDI BIN SIHABUDIN
33 — 28
33 — 28
Bin Sihabudin ( Alm ) dari dakwaanJaksa Penuntut Umum (vrijpraak) ;ATAU APABILA YANG MULIA MAJELIS HAKIM BERPENDAPAT LAINDENGAN BERKEHENDAK MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAANTERHADAP DIRI TERDAKWA, maka kami Tim Penasihat Hokum Terdakwa MohonYang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berani mengambilsikap secara progresif dalam memberikan putusan pemidanaan dengan tidak terbelenggudalam teks rumusan undangundang yangg dengan bijaksana, dengan semangat spiritual,mencari keadilan subtantif
Register : 29-06-2018 — Putus : 01-11-2018 — Upload : 25-02-2019
Putusan PA MAROS Nomor 300/Pdt.G/2018/PA.Mrs Tanggal 1 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 7
13 — 7
No. 300/Pdt.G/2018/PA Mrs.Menimbang, bahwa mengacu pada uraian mengenai pokokpermohonan Pemohon tersebut, maka secara subtantif dapat disimpulkanbahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan berdasar padaalasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf fPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
Register : 05-05-2014 — Putus : 27-10-2014 — Upload : 18-11-2014
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 45/G/2014/PTUN.Mks Tanggal 27 Oktober 2014 — SAHABUDDIN (Penggugat)
Melawan
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR (Tergugat)
74 — 40
74 — 40
sebaliknya ada kepentingan baru adaaksi (mengajukan gugatan), oleh karenanya Majelis terlebih dahulu menguji apakahPenggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya objeksengketa a quo ; Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004tidak menjelaskan arti kepentingan, oleh karena itu arti kepentingan dapat dipahami daridoktrin maupun yurisprudensi ;Menimbang, bahwa kepentingan secara subtantif
Putus : 25-04-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 243 PK/Pid.Sus/2016 Tanggal 25 April 2017 — EDIH KUSNADI alias SEBLU
75 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
75 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
memberikanpertimbangan hukum yang jelas dan tidak relevan sebagaimana faktafaktahukum yang telah dikemukakan dalam Memori Kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi yang seharusnya dijabarkan lebih lanjut dan mendalamsetelah Judex Jurist memeriksa perkara a quo berdasarkan datadata yangtelah dikirimkan oleh Pengadilan tinggi Jakarta;Bahwa dalam putusannya Judex Jurist hanya melihat putusan dari JudexFacti Pengadilan Tinggi Jakarta yang hanya menyamakan putusan tanpamemberikan pertimbangan hukum yang subtantif
Putus : 26-05-2015 — Upload : 27-05-2015
Putusan PN STABAT Nomor 64/Pid.Sus/2015/PN.Stb Tanggal 26 Mei 2015 — Furqan Januar
40 — 18
40 — 18
(Narkotika)dalam amar putusan sudah sesuai rasa keadilan formal (menurut UndangUndang) dan keadlilan yang berlaku di masyarakat (keadilan subtantif);Menimbang, bahwa oleh karena pidana MATI dijatuhkan kepadaTerdakwa, maka Majelis Hakim tidak perlu lalgi menjatuhkan pidana dendakepada Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Register : 05-01-2022 — Putus : 27-01-2022 — Upload : 27-01-2022
Putusan PA MERAUKE Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Mrk Tanggal 27 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
27 — 15
27 — 15
denganalasan yang tidak jelas dan Termohon tidak mendengarkan nasehat dariPemohon dan sering marah kepada Pemohon yang puncaknya Termohonmenyiram air pada saat Pemohon sedang tidur sehingga membuat Pemohonsakit hati, sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisahrumah yang hingga sekarang sudah berjalan 4 tahun lamanya.Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (feitelijke gronden)dan alasan hukum (rechtelijke gronden) yang tertuang dalam positapermohonan Pemohon tersebut, maka secara subtantif
Register : 17-07-2018 — Putus : 03-12-2018 — Upload : 14-01-2019
Putusan PN GIANYAR Nomor 135/Pdt.G/2018/PN Gin Tanggal 3 Desember 2018 — Penggugat:
Anak Agung Gde Agung
Tergugat:
1.Anthony Carlisi
2.Heather LynnDuplex
3.I Made Dwita SH
398 — 235
Anak Agung Gde Agung
Tergugat:
1.Anthony Carlisi
2.Heather LynnDuplex
3.I Made Dwita SH
398 — 235
suatu perjanjian dengan sebab atau isiyang palsu adalah tidak mengikat secara hukum sehingga pembebanansuatu objek sengketa dengan membuat Akta Pembebanan Hak Tanggungan(APHT) nomor 1/2011, tertanggal 3 Januari 2011 yang dasarkan atashutang piutang yg fiktif adalah cacat hukum.11.Bahwa dengan demikian dapat dikatakan perjanjian Nominee adalah dibuatatas dasar itikad tidak baik, yang dikualifikasikan perjanjian simulasi(simulasi absolute) dan merupakan sebagai bentuk penyelundupan hukumdimana secara subtantif
Register : 05-03-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 13-08-2020
Putusan PN JAMBI Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jmb Tanggal 12 Agustus 2020 — Penggugat:
APRIZAL
Tergugat:
PT GRAHA CIPTA BANGKO JAYA
154 — 38
APRIZAL
Tergugat:
PT GRAHA CIPTA BANGKO JAYA
154 — 38
Bahwa sikap Tergugat yang menyatakan tidak pernah berurusandengan PD.F.SPPP.SPSI Provinsi Jambi serta menolak memberikanjawaban subtantif merupakan sikap yang tidak kooperatif, bahwa PekerjaPT.
Register : 23-08-2018 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN MANOKWARI Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Mnk Tanggal 28 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
69 — 68
69 — 68
dalamperkara perdata Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Mnk, dinyatakan TIDAK DAPATDITERIMA (Niet Onvankelijk Verklaring) dan/atau setidaktidaknyaDIKESMAPINGKAN SELURUHNYA;PERMOHONAN PUTUSAN UNTUK EKSEPSI :Memohon karena dalildalil tangkisan yang telah diuraikan di atas sangatlahberalasan hukum, maka kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memutuskan perkaraini Dalam Eksepsi, sebagai berikut :1.2.Menyatakan Menerima Nota EKSEPSI Tergugat karena gugatan Penggugattidak memenuhi Syarat Formil dan Syarat Materiil secara subtantif
Putus : 06-03-2012 — Upload : 27-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 K/TUN/2012 Tanggal 6 Maret 2012 — KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK VS PENGURUS DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HANURA KOTA DEPOK
50 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
KPU Kota Depok wajib melaksanakan Peraturan KPUNomor 68 Tahun 2009, karena sejak tanggal 21 Juni 2010 sudah memulai prosestahapan pencalonan;Sebelum menyampaikan alasan keberatan atas putusan banding PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat perlumenyampaikan alasan mengapa Pemohon Kasasi melakukan banding atas putusanPengadilan Tata Usaha Negara Bandung, selain alasanalasan yang disebutkan di atasdariangka 1 sampai dengan angka 10, atau alasan lebih subtantif
Register : 10-11-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 07-12-2021
Putusan PN Andoolo Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Adl Tanggal 30 Nopember 2021 — Pemohon:
HARDIKNAS TOMBILI, S.H Alias DIKI
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA SULTRA Cq POLRES KONSEL Cq POLSEK LAINEA
156 — 139
HARDIKNAS TOMBILI, S.H Alias DIKI
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA SULTRA Cq POLRES KONSEL Cq POLSEK LAINEA
156 — 139
Sidik /O6/IX/2021/Reskrim tertanggal 22 September 2021, terlebihdahulu Termohon harus melakukan proses gelar perkara untuk menentukanapakah perkara a quo bisa di naikan dari tahap penyelidikan menuju tahappenyidikan yang secara subtantif untuk menentukan perbuatan tersebut apakahmerupakan suatu tindak pidana atau bukan tindak pidana dan oleh karenaPemohon telah diperiksa yang dituangkan dalam Berita Acara PemeriksaanWawancara pada pukul 14.30 WITA tertanggal 11 Agustus 2021 dan prosesgelar perkara
Register : 10-06-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 397/Pid.Sus/2021/PN Mtr Tanggal 21 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.BAIATUS SHOLIHAH, S.H.
2.MILA MEILINDA
3.YULIA OKTAVIA ADING,SH.
Terdakwa:
Amirudin Als Amir
113 — 95
1.BAIATUS SHOLIHAH, S.H.
2.MILA MEILINDA
3.YULIA OKTAVIA ADING,SH.
Terdakwa:
Amirudin Als Amir
113 — 95
telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslahHalaman 22 dari 25 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2021/PN Mtrdinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan Nota Pembelaan tertanggal 19 Juli 2021 yang disampaikanoleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Nota Pembelaanyang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, secara subtantif