PUTUSANNomor 162/Pdt.G/2018/PN MigDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara gugatan antara:PENGGUGAT, MalangSOD AGA ix cas x exces sean owes os cena ca ox eaaen ee mH PENGGUGAT.TERGUGAT, MalangSODAGA ..... ccc ccccccccccececceeccceeeceeeeeeeeeteeeeeeees TERGUGAT.Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar Penggugat;TENTANG

ayat (1)KUHP;Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukanoleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal193 ayat (1) KUHAP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapatmenghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP,Pasal 48 KUHP (overmacht), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (noodweer exces

MBIGL all exces same earn ox vores canny aac ene cers eiown aan ene non a Rp. 6.000,00JUMMAN 0... ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaaaeaaaaaaeenseeeeeeees Rp.296.000,00(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 1551/Pdt.G/2020/PA.Grt.

,M.H.MUH.NUR IBRAHIM,S.H.Halaman 23 dari 20 putusan perkara perdata nomor 82/Pdt.G/2014/PN Pal24Panitera PenggantiSARMAN, Sm.Hk..Perincian biaya :a> P=PangQilan..............eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Rp 960.000,00POS OB iss exces snes snes socmsennseanseanseanant anit Rp = 50.000,00Pemeriksaan setempat................ Rp 550.000,00Materai PUtUSAN..........:::ceeeeeeees Rp 6.000,00;dS) Rp 35.000,00Jumlah............. Rp 1.601.000,00(Satu juta enam ratus satu ribu rupiah)

Pasal iniHalaman 4 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Endbahkan tidak hanya menyangkut pembelaan terhadap diri sendiri saja, tetapijuga orang lain.Menurut konsep hukum pidana, pembelaan pada pasal tersebut terdiri atas duabentuk, yakni pembelaan darurat (noodweer) pada Pasal 49 ayat (1) danpembelaan darurat yang melampau batas (noodweer exces) pada Pasal 49 ayat(2).

tindakanmain hakim sendiri sehingga alasan yuridis yang disampaikan oleh PenasihatHukum Para Terdakwa untuk membebaskan Para Terdakwa perlu di tolak dandikesampingkan;Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum ParaTerdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa sejatinnya terdapat beberapa asas yang harusdiperhatikan dalam menyatakan sebuah erbuatan adalah perbuatan yang dapatdibenarkan sebagai pembelaan terpaksa baik dalam bentuk noodweer maupunnoodweer exces

dilakukanoleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan serta adanya unsur kesalahanyakni kesengajaan (opzet) pada diri Terdakwa maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal193 ayat (1) KUHAP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapatmenghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP,Pasal 48 KUHP (overmacht), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (noodweer exces

Kota Yogyakarta ada penyalahgunaanNarkotika ; 22222222002 nnn ne nce ccna nee e nce cenneBahwa, setelah atasan saksi mendapat laporan dari masyarakat tersebutkemudian bersama Anggota yang lain melakukan penyelidikan dankemudian melakukan penangkapan terhadap orang tersebut/terdakwa;Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabutanggal 3 Februari 2016 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat dirumahterdakwa di Bintararan Kulon MG Il RT.06, RW.02, Wirogunan,MEIQanGSaN, YOQVAKGIIE, exces

warna merah; 1 buah pisau dapur gagang kayu warna cokelat; 1 buah celana panjang warna cokelat; buah baju kemeja pendek warna putig krem motif kotak kotak; buah topi warna merah putih; buah Hp merk Nokia seri C05 warna hitam; buah gelang warna krem bertuliskan PUMA; buah anting warna hitam; buah celana panjang warna cokelat; 1 buah kemeja lengan panjang warna motif biru kotak kotak; unit Handphone Nokia seri C110 warna biru; unit sepeda motor merk Honda Supra X warna kuningWo, Polish, F S850) Ny exces

Judex Factie Tingkat Pertama tidak cermat menerapkan hukumdalam mempertimbangkan hukum mengenai pembelaan terpaksayang melebihi batas (Noodweer Exces) sebagaimana dimaksuddalam pasal 49 ayat (2) KUHP ;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati isimemori banding tersebut pada hakekatnya inti dari memori bandingtersebut adalah bersifat ulangan dari pledoi yang diajukan PenasehatHukum Terdakwa pada persidangan tingkat pertama, dan oleh PengadilanTingkat Pertama inti pledoi tersebut telah

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukanoleh Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal193 Ayat (1) KUHAP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Para Terdakwa yang dapatmenghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP,Pasal 48 KUHP (overmacht), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (noodweer exces

., beralamat di Lespadangan, R.T.06/R.W. 07, Terusan, Gedeg, Mojokerto, selanjutnya disebutSDE xe crus serve cars aan cx es oa ene vores eae exces etme oe aes ee ee a TERGUGATIV ; HENDRO SUWONO, S.H., CN., M.H., beralamat di Kalimati Il /23, Jagalan, Magersari, Mojokerto, selanjutnya disebutSCDAGAL na eeeeecceceeeecceeeeeeaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaaaeeeeeeeeeeeeeeesaaaanateneeeeeeseesTERGUGAT V, selanjutnya disebut Sebagal .............

BIAVA ATK... .eccceccceceeeeeeeeeeeeeeeeeaeeees Rp50.000,00;Sx Biya, PAG GAM cs exces exe warns cons exarat earns ex Rp400.000,00;4. PNBP Panggilan............:::ccscseseee Rp10.000,00;5. Biaya SUMPAN...........ccceeeeeteeeeeeeeees Rp25.000,00;6. Biaya REdaKSl...........:ccccceceseeeeeeeeees Rp10.000,00;7.

Dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yangtidak berwenang;Bahwa dengan menghubungkan penjelasan Pasal 53 ayat (2) sub adengan dalil gugatan Penggugat angka 4 khususnya dalil melampauiwewenang tidak dikenal istilah tersebut, dalam konsep hukum administrasitidak berwenang (onbevoegdheid) tidak sama maknanya denganmelampaui wewenang (exces de pouvoir/abus de droa);Bahwa ketika Penggugat mendalilkan objek sengketa yang dikeluarkanoleh Tergugat tidak prosedural dan melampaui wewenang sebagaimanatermaktub

Dilihat dari perspektif teori normayaitu dari aspek adressat norma, subjek norma, objek norma dan operatornorma menunjukkan norma yang terkandung di dalam Pasal 119 huruf a, bdan c adalah mengatur tentang pejabat yang berwenang (bevoegdheid)mencabut IUP dan IUPK, dan syarat material/substansial yang harusdipenuhi oleh pejabat yang akan mencabut IUP dan IUK, serta bukan pulaberkaitan dengan melampaui wewenang (exces de pouvoir/abus de droa);Bahwa berdasarkan alasan jawaban Tergugat pada angka 5,10

Narkotika;Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukanoleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal193 ayat (1) KUHAP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapatmenghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP,Pasal 48 KUHP (overmacht), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (noodweer exces

(1) KUHP;Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukanoleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal193 Ayat (1) KUHAP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapatmenghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP,Pasal 48 KUHP (overmacht), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (noodweer exces

Pidana yang dilakukanoleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan, maka TerdakwaharusHalaman 16 dari 19 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Sgtmempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal193 ayat (1) KUHAP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapatmenghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP,Pasal 48 KUHP (overmacht), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (noodweer exces

ATK voececccccceeeeesesseeeeseeeeeeeeeeseeees Rp 50.000,00;8 scss sox vin sxe soivs saumatase unmee ence once anes om PTOGA, es cas eserves o earns exces ees steDoeeccecccessteceeeeeeeeesssnnseeeeeeeeeeseeeees PNBP Panggilan ..........:::::::000eDoe cceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaaees SsRp 50.000,00;UMP AN 1... eee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaees si eeteeessnnneneeeesnnneneeesaneeeian M Rp 10.000,00:ALVA oo... cece cece cece eeeeeeeeeeeeeeeeenaees7.

Narkotika;Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukanoleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal193 ayat (1) KUHAP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapatmenghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP,Pasal 48 KUHP (overmacht), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (noodweer exces

SAMAD, dan RABUN SUSILO selaku Pengurus.SEAN UTYS CISEDUE us ciccs exmones ces crew exces cos com earns cones ame eR MoS KERR ERAT HH 8 PIHAKNama : BACHTIAR S.Pekerjaan : PetaniAlamat : Jalan Kapuas Blok E No. 103 Desa Lamunti PermaiKecamatan MantangaiKewarganegaraan : IndonesiaNo KTP : 6203091708540002Selanjutnya CISCDUt ......... ccc ccc ceeceeeeeeeeeeeseceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaasanaaes PIHAKWWNama : ARWIANSYAH M.A.

tentangNarkotika;Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukanoleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal193 ayat (1) KUHAP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapatmenghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP,Pasal 48 KUHP (overmacht), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (noodweer exces