Kurang/ (lebih) Bayar 0,009 sanksi Administrasi 0,00h Jumlah PPh yang masih harus/ Lebih Bayar 0.00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 21 Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116458.15/2011/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 21 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00098/KEB/WPJ.27

/2017 tanggal 18Agustus 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011 Nomor00009/206/11/331/16 tanggal 8 Juni 2016 sebagaimana telah dibetulkandengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00007/WPJ.27/KP.0103/2017 tanggal 12 Juli 2017, atas nama PTCahaya Cemerlang Lestari, NPWP 02.652.813.3331.000, alamat: JalanHayam Wuruk No.38 RT.001, Cempaka Putih, Jelutung, Jambi, alamatkorespondensi: Jalan Teluk Betung No.36, Kebon

Putusan Nomor 3688/B/PK/Pjk/2019dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku:Dengan mengadili sendiri :3. 1.3. 2.3. 3.Atau:Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00098/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 18 Agustus 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011Nomor 00009/206/11/331/16 tanggal 8 Juni 2016 sebagaimanatelah dibetulkan dengan

Putusan Nomor 3688/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00098/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 18 Agustus 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011 Nomor 00009/206/

Putusan Nomor 1340/B/PK/Pjk/2018Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86165/PP/M.IIIA/27/2017, tanggal 24 Agustus 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali, dengan petitumbanding sebagai berikut:1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding untuk seluruhnya;2.

Pemohon Banding1 Dasar Pengenaan Pajak Rp 9.638.613.890.002 PPh Pasal 15 yang terutang Rp 115.700.887.003 Kredit Pajak Rp 115.700.887.004 Pajak yang tidak / kurang dibayar Rp 5 Sanksi administrasi Rp 6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 2 November 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.86165/PP/M.IIIA/27/2017, tanggal 24 Agustus 2017/7 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86165/PP/M.IIIA/27/2017 tanggalHalaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1340/B/PK/Pjk/201824 Agustus 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untukseluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86165/PP/M.IIIA/2/7/2017 tanggal 24 Agustus 2017, karena Putusan Pengadilan tersebuttelah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3.

Gedung Menara Jamsostek Lantai 3, JalanJenderal Gatot Subroto 38, Jakarta Selatan, yang diwakilioleh Park Cheon Jin, jabatan Chief RepresentativeCorporation,Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT88058/PP/M.XVIB/27

/2017, tanggal 26 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Halaman 1 dari 8 halaman.

Final Pasal 15 Masa Pajak Mei 2012 menurutPemohon Banding menjadi sebagai berikut:Menurut Terbanding Menurut Pemohon Bandinge Dasar Pengenaan Pajak : Rp34.014.026.079,00 Rp.0,00;e PPhPs 15 terutang :Rp 125.851.897,00 Rp.0,00;e Bunga Ps 13 (2) KUP :Rp 60.408.910,00 Rp.0,00;e PPhyangharus dibayar :Rp 186.260.807,00 Rp.0,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 3 Februari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT88058/PP/M.XVIB/27

/2017, tanggal 26 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00767/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 8Juni 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Masa Pajak Mei 2012Halaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 58/B/PK/Pjk/2019Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT88058/PP/M.XVIB/27/2017 tanggal 26 Oktober 2017 untuk seluruhnya, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.

ThamrinKav. 22 No. 51, Jakarta Pusat 10350, yang diwakili olehKosim Sutiono, dan Suhendra Wiriadinata, masingmasingjabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put86258/PP/M.IIIB/27/2017, tanggal 29 Agustus

Pemohon Banding1 Dasar Pengenaan Pajak Rp3.544.201.601,002 PPh Pasal 15 yang Terutang Rp 42.587.250,003 Kredit Pajak Rp 42.587.250,004 Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 5 Sanksi Administrasi Rp 6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 30 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put86258/PP/M.IIIB/27/2017, tanggal 29 Agustus 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.86258/PP/M.IIIB/27/2017 tanggal 29 Agustus 2017 untukselurunnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku.3. Dengan mengadili sendiri3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:Halaman 3 dari 8 halaman.

beralamat di Gedung MenaraJamsostek Lantai 3, Jalan Jenderal Gatot Subroto 38,Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Park Cheon Jin, jabatanChief Representative:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT88035/PP/M.XVIB/27

/2017, tanggal 26 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:1.

Pasal 15 Masa Pajak Januari 2010menurut Pemohon Banding menjadi sebagai berikut:Menurut Terbanding Menurut PemohonBandinge Dasar Pengenaan Pajak : Rp2.196.881.934,00 Rp.0O,00; PPh Ps 15 Terutang > Rp 8.128.463,00 Rp.0,00;e Bunga Ps 13 (2) KUP > Rp 3.901.662,00 Rp.0,00;e PPh Yang Harus Dibayar :Rp 12.030.125,00 Rp.0O,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 15 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT88035/PP/M.XVIB/27

/2017, tanggal 26 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00505/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 15April 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Masa Pajak Januari 2010Nomor 00014/241/10/053/15 tanggal 28 Januari 2015, atas nama BUTHalaman 2 dari 8 halaman.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88035/PP/M.XVIB/27/2017 tanggal 26 Oktober 2017 untuk seluruhnya, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.

., kewarganegaraan Indonesia, beralamatdi Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor750/18CTX, tanggal 30 Januari 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT86262/PP/M.IIIB/27/2017, tanggal 29 Agustus 2017 yang

Pemohon Banding1 Dasar Pengenaan Pajak Rp3.744.529.451,002 PPh Pasal 15 yang Terutang Rp 45.002.762,003 Kredit Pajak Rp 45.002.762,004 Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 5 Sanksi Administrasi Rp 6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 29 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT86262/PP/M.IIIB/27/2017, tanggal 29 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86262/PP/M.NIB/27/2017 tanggal 29 Agustus 2017 untuk seluruhnya, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.

Putusan Nomor 2484/B/PK/Pjk/2020Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00089/KEB/WPVJ.27/2017 tanggal 24 Mei 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, dan membatalkan SKPKB PPNMasa Pajak Juli 2013 Nomor 00006/207/13/332/16 tanggal 12 Mei 2016,atas nama CV Delkhlas, NPWP 02.693.917.3332.000, beralamat di JalanSudirman Km. 0 RT 008 RW 002 Pasar Muara Bungo, Kab.

Menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00089/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 24 Mei 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli2013 Nomor 00006/207/13/332/16 tanggal 12 Mei 2016, atas namaCV De'lkhlas, NPWP 02.693.917.3332.000, beralamat di JalanSudirman Km 0, RT 008 RW 002, Pasar Muara Bungo, KabupatenBungo, Jambi, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan

Putusan Nomor 2484/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00089/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 24 Mei 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, dan membatalkan SKPKB

Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yangterhormat untuk dapat membatalkan perhitungan PPN barang dan jasatersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 20 Oktober 201 7;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut114892.16/2013/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 30 Juli 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikut: Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00088/KEB/WPJ.27

/2017, tanggal 24Mei 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, danmembatalkan SKPKB PPN Masa Pajak Juni 2013 Nomor00007/207/13/332/16, tanggal 12 Mei 2016, atas nama CVDelkhlas, NPWP 02.693.917.3332.000, beralamat di Jalan Sudirman KM0 RT 008 RW 002, Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Jambidan menetapkan PPN yang masih harus dibayar menjadi sebagaiberikut: Uraian RpDasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang PPNnya harus dipungut

Menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00088/KEB/WPJ.27/2017, tanggal 24 Mei 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Juni 2013 Nomor 00007/207/13/332/16, tanggal 12 Mei2016, atas nama CV De'lkhlas, NPWP 02.693.917.3332.000,beralamat di Jalan Sudirman KM 0 RT 008 RW 002, Pasar Muara,Bungo, Kabupaten Bungo, Jambi, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan

mohon putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00088/KEB/WPUJ.27

/2017, tanggal 24 Mei 2017,mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, dan membatalkan SKPKB PPNMasa Pajak Juni 2013 Nomor 00007/207/13/832/16, tanggal 12 Mei 2016,atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.693.917.3332.000; sehingga pajakHalaman 4 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 2995/B/PK/Pjk/2019Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00061/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 12 Mei 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Nomor: 00001/206/14/201/16 tanggal 26 April 2016Tahun Pajak 2014, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor:114204.15/2014/PP, atas nama PT Rodamas Sejahtera, NPWP31.696.757.9201.000, beralamat di Jalan Nipah No. 20h RT.00/RW.0O,Padang Barat, Kota Padang

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00061/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 12 Mei 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Nomor 00001/206/14/201/16tanggal 24 April 2016 Tahun Pajak 2014, atas nama PT RodamasSejahtera, NPWP 31.696.757.9201.000, beralamat di Jalan NipahNo. 20h RT.00/RW.00, Padang Barat, Kota Padang, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh

PeninjauanKembali pada tanggal 21 Januari 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00061/KEB/WPJ.27

/2017 tanggal 12 Mei 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor 00001/206/14/201/16 tanggal26 April 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP 31.696.757.9201.000;sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebin bayar sebesarRp157.212.944,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Putusan Nomor 757/B/PK/Pjk/2021Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00094/KEB/WPUJ.27/2017 tanggal 24 Mei 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan membatalkan SKPKB PPNMasa Pajak Desember 2013 Nomor 00001/207/13/332/16 tanggal 12 Mei2016 atas nama CV Delkhlas, NPWP 02.693.917.3332.000, beralamat diJalan Sudirman Km. 0 RT 008 RW 002 Pasar Muara Bungo, Kab.

Menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00094/KEB/WPuJ.27/2017 tanggal 24 Mei 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, atas nama CVDe'lkhlas, NPWP 02.693.917.3332.000, beralamat di JalanSudirman Km. 0 RT 008 RW 002 Pasar Muara Bungo, Kab.

Putusan Nomor 757/B/PK/Pjk/2021Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00094/KEB/WPUJ.27/2017 tanggal 24 Mei 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan membatalkan SKPKB PPNMasa Pajak Desember 2013 Nomor 00001/207/13/332/16 tanggal 12 Mei2016, atas nama Pemohon

, Jalan M.H.Thamrin Kav. 22 No. 51, Gondangdia, Menteng, JakartaPusat, 10350, yang diwakili oleh Agustian R Partawidjajadan Kosim Sutiono, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT86247/PP/M.IIIB/27

/2017, tanggal 29 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:(1) Bahwa pengajuan banding telah =memenuhi ketentuan formalsebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 UndangundangHalaman 1 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 1508/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 10 Februari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT86247/PP/M.IIIB/27/2017, tanggal 29 Agustus 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00579/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 15 September 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas

Memori Peninjauan Kembali yangditerima tanggal 4 Desember 2017 yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohonkepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:LeMenerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor PUT86247/PP/M.IIIB/27/2017tanggal 29 Agustus 2017, yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT86247/PP/M.IIIB/27

/2017 tanggal 29 Agustus 2017, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:1.1.

Putusan Nomor 3973/B/PK/Pjk/2019Mengabulkan Seluruh banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00012/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 14Februari 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor:00002/206/10/331/15 tanggal 20 November 2015, atas nama: PT AnugrahPolanusa, NPWP: 01.654.822.4.331000, beralamat di Jalan HalmaheraNo.130, RT 014, Kebun Handil, Jelutung, Jambi, sehingga perhitunganPajak Penghasilan

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00012/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 14 Februari2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor:00002/206/10/331/15 tanggal 20 November 2015, atas nama: PTAnugrah Polanusa, NPWP: 01.654.822.4331.000, beralamat diJalan Halmahera No.130, RT 014, Kebun Handil, Jelutung, Jambi,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga

Memori PeninjauanKembali pada tanggal 18 Januari 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon' Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00012/KEB/ WPJ.27

/2017 tanggal 14 Februari2017 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor:00002/206/10/331/15 tanggal 20 November 2015 atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.654.822.4.331000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku dengan pertimbangan:a.

dan lainsebagainya, tetapi sesungguhnya kegiatan Pemohon Banding hampir samadengan kegiatan saat ini dan sebelumnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 20 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT114895.16/2013/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 30 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00090/KEB/WPJ.27

/2017 tanggal 24 Mei 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan membatalkan SKPKB PPNMasa Pajak Agustus 2013 Nomor 00005/207/13/332/16 tanggal 12 Mei2016, atas nama CV Delkhlas, NPWP 02.693.917.3332.000, beralamatdi Jalan Sudirman Km. 0, RT 008 RW 002, Pasar Muara Bungo,Kabupaten Bungo, Jambi dan menetapkan pajak yang harus dibayarmenjadi sebagai berikut : Uraian RpDasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang PPNnya harus dipungut

Menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEPOO0090/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 24 Mei 2017,Halaman 3 dari 8 halaman.

putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00090/KEB/WPVJ.27

/2017 tanggal 24 Mei 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan membatalkan SKPKB PPNMasa Pajak Agustus 2013 Nomor 00005/207/13/332/16 tanggal 12 Mei 2016,atas nama Pemohon Banding, NPWP : 02.693.917.3332.000; sehinggapajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah yang nyatanyatabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, denganpertimbangan :Halaman 4 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 2770/B/PK/Pjk/2020Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00091/KEB/WPVJ.27/2017 tanggal 24 Mei 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan membatalkan SKPKB PPNMasa Pajak September 2013 Nomor 00004/207/13/332/16 tanggal 12 Mei2016, atas nama CV Delkhlas, NPWP 02.693.917.3332.000, beralamat diJalan Sudirman Km. 0 RT 008 RW 002 Pasar Muara Bungo, Kab.

Menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00091/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 24 Mei 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2013 Nomor 00004/207/13/332/16 tanggal 12 Mei 2016,atas nama CV De'lkhlas, NPWP 02.693.917.3332.000, beralamatdi Jalan Sudirman Km. 0, RT 008 RW 002, Pasar Muara Bungo,Kabupaten Bungo, Jambi adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan

makamohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00091/KEB/WPJ.27

/2017 tanggal 24 Mei 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan membatalkan SKPKB PPNMasa Pajak September 2013 Nomor 00004/207/13/332/16 tanggal 12 Mei2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.693.917.3332.000, sehinggapajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah yang nyatanyatabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, denganpertimbangan:a.

Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Mungkid salah alamat atau tidak berpedoman pada ketentuankompetensi relatif, hal ini tampak jelas didalam Akta Pemberian HakTanggungan No. 27/2017 tertanggal Selasa, 15 Agustus 2017, yangdibuat dihadapan Notaris Dolly Yotika Kusumawardhani, S.H. diKabupaten Sleman, mengatur tentang pemilihan domisili hukum yangtelah disepakati dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut.

Turi, Kabupaten Sleman;Bahwa kemudian oleh Tergugat terhadap obyek jaminan kredittersebut telah dipasang Hak Tanggungan sebagaimana dimaksuddalam Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan tertanggal21 Juli 2017 Nomor : 235 yang dibuat dihadapan YunitaLukmanto, selaku Notaris di Kabupaten Magelang yangdilanjutkan dengan membuat Akta Pemberian Hak TanggunganNo. 27/2017 tertanggal Selasa, 15 Agustus 2017, yang dibuatdihadapan Notaris Dolly Yotika Kusumawardhani, S.H. diKabupaten Sleman hingga terbit Sertifikat

/2017 tanggal 15 Agustus 2017 padaPasal 4 Pembanding semula sebagai Penggugat dan Terbanding semulasebagai Tergugat telah bersepakat memilih Pengadilan Negeri Sleman apabilaterjadi sengketa tentang Hak Tanggungan dalam perkara ini, bukan PengadilanNegeri Mungkid dan bukti Terbanding semula sebagai Tergugat tersebut tidakdapat dibantah oleh Pembanding semula sebagai Penggugat.

/2017 tanggal 15 Agustus 2017pada Pasal 4 yang diajukan oleh Terbanding semula sebagai Tergugat, makaMajelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sangat jelas eksepsi yangdiajukan Terbanding semula sebagai Tergugat dalam perkara aquo adalahkewenangan mengadili relative (kompetensi relative) yang formatnya harusdiputus bersama dengan pokok perkaranya, bukan dengan putusan selasebagaimana dalam kompetensi absolut;Menimbang, bahwa sedangkan tentang amar putusan juga akandiperbaiki sekedar formatnya

Mayjen BAMBANG SUGENG Mertoyudan, Jarangan Sumberejo, Mertoyudan Kabupaten Magelang, JawaTengah;Menimbang, bahwa alasan hukum yang ditemukakan oleh Pembandingsemula sebagai Penggugat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 118ayat (4) HIR yaitu ditempat pengadilan negeri yang dipilin dalam perjanjiannyaitu dalam perkara aquo pengadilan negeri yang dipilin adalah PengadilanNegeri Sleman yang berwenang sesuai bukti surat dalam Akta Pemberian HakTanggungan Nomor 27/2017 tanggal 15 Agustus 2017

Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yangterhormat untuk dapat mempertimbangkan pembatalan keputusan tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 20 Oktober 201 7;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put114897.16/2013/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 30 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00092/KEB/WPJ.27

/2017, tanggal 24 Mei 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan membatalkan SKPKB PPNMasa Pajak Oktober 2013 Nomor 00003/207/13/332/16, tanggal 12 Mei2016, atas nama CV Delkhlas, NPWP 02.693.917.3332.000, beralamat diJalan Sudirman KM 0, RT 008 RW 002, Pasar Muara Bungo, KabupatenBungo, Jambi dan menetapkan pajak yang masih harus dibayar menjadisebagai berikut: Uraian RpDasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang PPNnya harus dipungut

Menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00092/KEB/WPJ.27/2017, tanggal 24 Mei 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakOktober 2013 Nomor 00003/207/13/332/16, tanggal 12 Mei 2016,Halaman 3 dari 8 halaman.

mohon putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00092/KEB/WPUJ.27

/2017, tanggal 24 Mei 2017,mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan membatalkan SKPKB PPNMasa Pajak Oktober 2013, Nomor 00003/207/13/332/16, tanggal 12 Mei2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.693.917.3332.000 sehinggapajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah yang nyatanyatabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, denganpertimbangan:a.

sehingga koreksipositip Objek PPh Pasal 23 atas Dividen semula sebesarRp6.684.332.526 dapat menjadi 0;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 26 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut112799.12/2011/PP/M.IA Tahun 2018, tanggal 10 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00060/KEB/WPJ.27

/2017 tanggal 28April 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2011 Nomor 00009/503/11/331/16 tanggal 11 Maret 2016 sebagaimanatelah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00480/NKEB/WP4J.27/2018 tanggal 2 April 2018, atas nama PT.Anugrah Polanusa, NPWP 01.654.822.4331.000, beralamat di JalanHalmahera Nomor 130, Kebun Handil, Jelutung, Jambi, sehingga jumlahyang masih harus dibayar

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00060/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 28 April 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2011 Nomor 00009/503/11/331/16 Tanggal 11 Maret2016 Sebagaimana Telah Dibetulkan Dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00480/NKEB/WPJ.27/2018 Tanggal 2April 2018, atas nama PT. Anugrah Polanusa, NPWPHalaman 3 dari 9 halaman.

PeninjauanKembali pada tanggal 18 Januari 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00060/KEB/WPJ.27

/2017 tanggal 28 April 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011Nomor: 00009/503/11/331/16 tanggal 11 Maret 2016 sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Terbanding NomorKEP00480/NKEB/WP4J.27/2018 tanggal 2 April 2018 atas nama PemohonBanding, NPWP : 01.654.822.4331.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah yang nyatanyata bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku

bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT112722.15/2011/PP/M.IA Tahun 2018, tanggal 10 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa yang pada pokoknya Pemohon Banding memohon kepadaMajelis Hakim untuk mengabulkan selurunnya banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00057/KEB/WPJ.27

/2017, tanggal 28 April 2017, tentang keberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanTahun Pajak 2011 Nomor 00002/ 206/11/331/2016, tanggal 11 Maret 2016sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00478/NKEB/ WPJ.27/2018, tanggal 2 April 2018, atas namaPT Anugrah Polanusa;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 26 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT112722.15

/2011/PP/M.IA Tahun 2018, tanggal 10 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Seluruh banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00057/KEB/WPJ.27/2017,tanggal 28 April 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor 00002/206/11/331/2016, tanggal 11 Maret 2016 sebagaimana telah dibetulkandengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00478/NKEB

PeninjauanKembali pada tanggal 18 Januari 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00057/KEB/WPJ.27

/2017, tanggal 28 April 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor 00002/206/11/331/2016,tanggal 11 Maret 2016 sebagaimana telah dibetulkan dengan KeputusanTerbanding Nomor KEP00478/NKEB/WPJ.27/2018, tanggal 2 April 2018atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.654.822.4.331000; sehinggaHalaman 4 dari 9 halaman.

sehingga Koreksi PositifObjek PPh Pasal 23 atas Dividen semula sebesar Rp6.350.846.042.dapat menjadi 0;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 26 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT112800.12/2012/PP/M.IA Tahun 2018 tanggal 10 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00059/KEB/WPJ.27

/2017 tanggal 28April 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2012 Nomor 00004/503/12/331/16 tanggal 7 Maret 2016 sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00477/NKEB/WPJ.27/2018 tanggal 2 April 2018, atas nama PTAnugrah Polanusa, NPWP 01.654.822.4331.000, beralamat di JalanHalmahera Nomor 130, Kebun Handil, Jelutung, Jambi, sehingga jumlahyang masih harus dibayar adalah

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00059/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 28 April 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2012 Nomor 00004/503/12/331/16 tanggal 7 Maret 2016Sebagaimana Telah Dibetulkan Dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00477/NKEB/WPJ.27/2018 Tanggal 2April 2018, atas nama PT.

Peninjauan Kembalipada tanggal 18 Januari 2019, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajaksudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00059/KEB/WPJ.27

/2017 tanggal 28 April 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2012Nomor 00004/503/12/331/16 tanggal 7 Maret 2016 sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP00477/NKEB/WP2.J.27/2018 tanggal 2 April 2018 atas nama Pemohon Banding, NPWPHalaman 4 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 4040/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT112723.15/2012/PP/M.IA Tahun 2018, tanggal 10 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding memohon agar Keputusan TerbandingNomor KEP00058/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 28 April

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00058/KEB/WPVJ.27/2017, tanggal 28 April 2017,tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor 00002/206/12/331/2016, tanggal 11 Maret 2016 sebagaimana telah dibetulkandengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00478/NKEB/WPJ.27/2018, tanggal 2 April 2018, atas nama PT AnugrahPolanusa, NPWP 01.654.822.4331.000, beralamat di JalanHalmahera Nomor 130, RT 014

Putusan Nomor 4040/B/PK/Pjk/2019Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00058/KEB/WPJ.27/2017, tanggal 28 April 2017mengenai keberatan