kepada Penggugat, PUK FSPKEP SPSIPT.TRAKINDO UTAMA, Pimpinan Tongoi Papua dan DPC SPSI KabupatenMimika untuk mediasi pada hari Jumat 4 April 2008 ;Bahwa pada tanggal 4 April 2008 Mediasi dihadiri Penggugat danPengurus PUK FSPKEP SPSI PT.TRAKINDO UTAMA yang ditengahi olehMediator DISNAKER Kabupaten Mimika dan akan menghindarkan pihak TongoiPapua dan DPC SPSI pada mediasi berikutnya tanggal 11 April 2008, namunHal. 8 dari 30 hal.

No.259 K/Pdt.Sus/2009Pengurus PUK FSPKEP SPSI PT.TRAKINDO UTAMA menolak mediasidilanjutkan tanpa alasan yang jelas ;Bahwa pada tanggal 10 April 2008 DISNAKER Kabupaten Mimikamenerbitkan surat ANJURAN dengan surat No.565/28/ANJ/IV/2008, yang padapokoknya berisi sebagai berikut :1. Dalam PP.PT.TRAKINDO UTAMA yang akan datang struktur dan skalaupah harus jelas dan transparan ;2.

No.259 K/Pdt.Sus/2009aksi mogok kerja kepada Disnaker Kabupaten Mimika No.040/PUK FSP/SPSI/PT.TTD/IV/2008 yang dilakukan pada tanggal 1823 April 2008 tanpa menjawabatau menanggapi Anjuran Disnaker secara tertulis lebih dahulu.

Para Tergugat lebih lanjut menolak perundinganbipartit dilakukan di Disnaker Kabupaten Mimika ;Bahwa atas permintaan wakil para Tergugat dari DPC SPSI, perundinganbipartit dilakukan di luar Disnaker sehingga perundingan bipartit dilanjutkan diHotel Sheraton Timika pada tanggaltanggal sebagai berikut :1.

Pemda Kabupaten melalui Disnaker Kabupaten Mimika memintaHal. 27 dari 30 hal. Put. No.259 K/Pdt.Sus/2009melakukan langkah strategis melindungi selurun karyawan PT.TUkhususnya yang melakukan aksi mogok. Kapolres Mimika supayamelakukan pengamanan terhadap karyawan PT.TU yang melakukan aksimogok ;Manakertrans supaya melakukan penyelidikan mengenai transparansi halhal yang dituntut karyawan dan memberikan sanksi kepada manajemenPT.TU ;8.

Selanjutnya AGUS SUPRIYANTO memberikomando : "ayo sekarang kita focus nyerang kebidang satker"Selanjutnya setelah orasi dari AGUS SUPRIYANTO selesaiterdakwa ALI NUR ACHMAD Alias ALI membuat tulisan padadinding kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja KabupatenSidoarjo dengan menggunakan cat semprot (Pilox) warna hijaudengan tulisan yang bersifat penghinaan terhadap Kantor Dinas13Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dengan kalimat: "Disnaker Bajingan, Maling, disini bukan disnaker tapi sarangvampire

Disnaker tetapi sarangsarangvampir;=> Tulisan disini pylokfulisan ini bukan Disnakerwarna apa? tetapi sarangsarangvampirPylok warna hijau,sedangkan tulisan Jancok danlainlainya ada pylok warnahijau dan merah;= Jadi tidak semua tulisah = Ya; hijau?= Mengapa Terdakwa AliSetahu saya terdakwa Ali dandatang ke Disnaker?

rekannya dari Java Comfeed maumenanyakan penelitian dankemungkin an mau menanyakanhasil pemeriksaan, tapi yangdatang orangorang dengantibatiba dengan teriakteriak;p => Apakah Disnaker menerimayalansung Surat atawperwakilan hubungan kerjamelakukan unjuk rasa Rabthtanggal 9? 16 Apakah hasil rapatpemeriksaan sebelum atausesudah unjuk rasa?Hasilnya sesudah unjuk rasa; Apakah saudara saksi jugamenjawab surat dari rekanrekan JavaComfeed?

=> Siapakah yang menulis dan => Yang melakukan coratcoretmencoratcoret tembok adalah Ali;Disnaker ?=> Tulisan pakai pylokWarna hijau;warna apa?=> Tulisan sarang bajingapAda di tembok sebelah timur;ada disebelah mana?=> Setelah itu ada tulisapSaya belum melihat tulisanapa lagi? yang ada didepan; => Apakah saudara tahu apasaya lupa;isi orasinya? Apakah terdakwa Ali ikut Tidak;menghamburhamburkan kertas?

Disini bukan Disnaker, disinisarangsarang vampir; = Apakah ada orang => Saya tidak melihat;melakukan orasi? > sense >" snereessassssenesss .=> Tulisan pakai pylokWarna hijau;warna apa?=> Tulisan sarang bajingapAda di tembok sebelah timur;ada disebelah mana?=> Setelah itu ada tulisapSaya belum melihat tulisanapa lagi? yang ada didepan; => Apakah saudara tahu apasaya lupa;isi orasinya?

untukmengadakan pertemuan kembali pada tanggal 16 April 2002 untukmembicarakan tuntutan karyawan mengenai : Tunjangan Perumahan : Tunjangan Keluarga , Tunjangan Transport : Tunjangan Extra Fooding , Tunjangan Jabatan : Bonus Tahunan,Dan dalam Persetujuan Bersama tersebut disepakati bahwa karyawantetap bekerja selama masa perundingan berjalan dan belummenghasilkan keputusan yang tetap ( bukti P.4) ;Bahwa pada tanggal 16 April 2002, diadakan pertemuan antarapihak Perusahaan, pihak Karyawan dan pihak Disnaker

Bagi karyawan yang sudah mendapat skorsing dan diajukan P.1PHK nya akan mendapat pesangon sebanyak 1 kali ketentuan,sedangkan selama masa skorsing akan mendapat gaji sebesar 75 %sesuai dengan peraturan yang berlaku ( Kep/Men150/2000).Prinsipnya Perusahaan akan mematuhi dan menyerahkan sepenuhnyakepada Hukum yang berlaku melalui anjuran Disnaker atauKeputusan P4P ;B.

Dan suratperingatan tersebut bukanlah untuk tindakan intimidasi maupun hukumankepada 7 orang tersebut , melainkan suatu peringatan supaya merekatidak mengulangi perbuatannya lagi dan dapat merubah dikemudianhari (Surat Peringatan terlampir) ;Bahwa pada tanggal O05 Juni 2002, pengacara perusahaantelah menyampaikan surat jawaban anjuran kepada pihak Disnaker (surat terlampir );Bahwa pada tanggal 11 Juni 2002, perusahaan mengadakanpertemuan dengan pihak karyawan, bertempat di Kantor Disnaker yangdihadiri

oleh DPRD dan Disnaker, guna membicarakan surat jawabananjuran dari pihak perusahaan ( surat jawaban anjuran terlampir );Bahwa pada tanggal 21 Juni 2002, telah diadakan sidang anketbertempat di Gedung Jamsostek.

Karyawan menolak saran baik Disnaker maupun PK SBSI untuktidak melakukan mogok selama perundingan bahkan menyerahkanmasalah inike DPRD Batam. Hal ini menunjukkan pemaksaan danmelecehkan aparat Pemerintah yang berwenang dalam hal iniDisnaker;Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 462 K/TUN/2003c.

Penggugat mengajukan Keberatan kepada Tergugat dengan SuratPermohonan Musyawarah (Keberatan Administratif) atas Surat Nomor:560/7364/Disnaker, tanggal 18 Maret 2019 Jo. Tanda BukiPencatatan: 1850/CTT.250/III/2016 tanggal 29 Maret 2016, tertanggal27 Oktober 2020, berdasarkan UndangUndang RI Nomor 30 Tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Surat Nomor:560/7364/Disnaker tertanggal 18 Maret 2019 perihal: Tanda BuktiPencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, telah memenuhi syaratsebagai Obyek Sengketa dalam perkara a quo;.

"Surat Nomor: 560/7364/Disnaker,tanggaJ 18 Maret 2019, perihal: Tanda Bukti Pencatatan SerikatPekerja Serikat Buruh, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas TenagaKerja Kabupaten Bekasi, ditujukan kepada:1. PUK PECGI FSPG PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia,Kawasan Industri Gabel, JI. Teuku Omar Km, 44 Cikarang Barat.2. SPTP SP PECGI PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia,Kawasan Industri Gobel, JI.

Bukti P8 : Surat Nomor : 560/2757/Disnaker tanggal 15 Mei2018 (fotocopy dari fotocopy) ;9. Bukti P9 : Surat Nomor : 008/BHP.K/VI/2017 tanggal 13 Juni2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;10. BuktiP10 : Surat Nomor : 560/4589/HIJamsos/VI/2017, tanggal20 Juni 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;11. BuktiP11 : Surat Nomor : 560/7364/Disnaker, tanggal 18 Maret2019 (fotocopy dari fotocopy) ;12.

Panasonic GOBEL EnergyIndonesia dengan Serikat Pekerja PanasonicGOBEL IndonesiaFederasi Serikat PekerjaPanasonic GOBEL ( Fotocopy dari Fotocopy);Keputusan Kepala Dinas Tenaga KerjaKabupaten Bekasi Nomor568/Kep.025/PKB/Disnaker/III/2018 tanggal 11Maret 2018 tentang Pendaftaran Perjanjian KerjaBersama antara PT.

tersebut (bukti P5);Bahwa oleh karena tidak menemukan jalan keluar dalam bipartit antara PTJawa Komputama maka penggugat akhirnya mencatatkan hubunganperselisihan ini ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Jalan Jemursari II/2Surabaya (602370 ) 28 Oktober 2015 (P5);Bahwa menindaklanjuti pencatatan perselisihan hubungan industrialtersebut, Disnaker Surabaya telah melakukan klarifikasi dengan memanggilpenggugat dan Tergugat ke kantor Disnaker Surabaya, dan kemudianbeberapa kali melakukan sidang mediasi

Surabaya antara Penggugat dan Tergugat,pihak Tergugat terkesan mengabaikan panggilan Mediator Disnaker hal ituterbukti pihak Pimpinan PT Jawa Media Komputama selaku Tergugat tidakhadir dalam panggilan ketiga dengan alasan jadwal mediasi 29 Desember2015 perusahaan sudah libur tahun baru;Halaman 3 dari 25 hal.

Bahwa atas pencatatan perselisihan hubungan industrial tersebut, padatanggal 27 April 2016 Disnaker Surabaya telah mengeluarkan AnjuranNomor 52/Pemutusan Hubungan Kerja /IV/2016 atas perselisihan hubunganindustrial tersebut yang pada intinya menganjurkan dan pihak Penggugatmenyetujui dan sebagai dasar gugatan:1.

Bahwa sejak dikeluarkannya Anjuran Mediator Disnaker Surabayatertanggal 27 April 2016, Penggugat telah memberi jawaban anjuran tertulisHalaman 6 dari 25 hal. Put. Nomor 1103 K/Pdt.SusPHI/2016kepada Mediator Disnaker Surabaya 3 Mei 2016 dengan perihal menyetujui100 % Anjuran Mediator Disnaker Surabaya;17.

Bahwa adapun yang menjadi hak dari Penggugat yang diajukan Penggugatadalah sesuai Anjuran Disnaker Surabaya mengacu pada UndangUndangan Nomor 13 Tahun 2013 dan Anjuran Disnaker Surabaya berupahak upah proses sejak pekerja di Pemutusan Hubungan Kerja selamabelum ada penetapan secara sah oleh Lembaga Perselisihan HubunganIndustri hingga sekarang sebesar 100 % (seratus persen) yaitu total setiappekerja (bukti P8) sesuai Anjuran dan perhitungan Mediator DisnakerSurabaya sejumlah PT Jawa Media Komputama

memberatkan ;

Maka pada tanggal 7 September2015 Penggugat akhirnya mencatatkan perselisihan hubungan industrialtersebut kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda (Disnaker KotaSamarinda) yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat Nomor 78, Lantai Ill,Telp. (0541) 743595 Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;Bahwa menindaklanjuti pencatatan perselisihan hubungan industrialHalaman 2 dari 13 hal. Put.

Nomor 390 K/Padt.SusPHI/201710.11.12.13.14.15.tersebut, Disnaker Kota Samarinda telah melakukan klarifikasi denganmemanggil Penggugat dan Tergugat ke kantor Disnaker Kota Samarinda,namun Tergugat tidak pernah memenuhi panggilan tersebut, walaupuntelah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali;Bahwa atas pencatatan perselisihan hubungan industrial tersebut, padatanggal 15 September 2015 Disnaker Kota Samarinda telah mengeluarkanAnjuran Nomor 567/246/105, tanggal 15 September 2015 atas perselisihanhubungan

industrial, yaitu Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHkK),pada intinya menganjurkan bahwa Tergugat diwajibkan membayar: uangpesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan, uang penggantian hak dankekurangan upah tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sesuai denganketentuan Pasal 164 ayat (3), Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 kepada Pengggugat;Bahwa atas anjuran tersebut, ternyata Tergugat tidak memberikanjawaban kepada Disnaker Kota Samarinda, artinya Tergugat menolakanjuran Disnaker

Bahwa Judex Facti salah dan keliru oleh karena sematamata hanyamengikuti putusan anjuran yang dikeluarkan oleh Disnaker Kota Samarinda,yang mana putusan anjuran tersebut hanya bersifat anjuran semata saja dantidak bersifat final, bahwa pekerjaan kontrak dalam Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Undang Undang Ketenagakerjaan)dikategorikan sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yaituperjanjian yang hanya dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dansifat pekerjaannya

Nomor 638 K/Pdt.SusPHI/20142014 dinaikkan menjadi Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah),sesuai UMR setelah diingatkan oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah KotaMakassar di dalam Suratnya Nomor 560.568/602/Disnaker/V/2014 tanggal 22Mei 2014, Perihal Anjuran;Bahwa pada saat penerimaan Penggugat sebagai Karyawan Tetap di TokoMakassar Buah, disepakati bahwa Penggugat menjabat pekerjaan sebagai StaffAdministrasi.

Pihak Mediator dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah KotaMakassar mengeluarkan Anjuran vide Surat Nomor 560.568/602/Disnaker/ 2014tanggal 22 Mei 2014, yang isinya Pengusaha memberhentikan Pekerja tanpakesalahan, maka Pimpinan Toko Makassar Buah harus membayar:Uang Pesangon 2 x 5 x Rp. 1.900.000 = Rp19.000.000,00Penghargaan masa kerja 2 x Rp. 1.900.000 = Rp 3.800.000.00 += Rp22.800.000,00Pengobatan/perumahan 15% x Rp. 22.800.000,00 = Rp 3.420.000,00Uang pengganti cuti 12/25 x Rp. 1.900.000,00 = Rp 912.000.00

Pengusaha Toko Makassar Buah,melaksanakan Anjuran yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja PemerintahKota Makassar Nomor 560.568/602/Disnaker/V/2014 tanggal 22 Mei 2014dan membayar semua hakhak Penggugat sesuai dengan ketentuan yangberlaku yaitu sebesar Rp27.132.000,00 (dua puluh tujuh juta seratus tigapuluh dua ribu rupiah);6 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadiladilnya;Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yangpada pokoknya sebagai berikut

Kota Makassar No. 560.568/602/Disnaker/V/2014 dalam bukti P5;1.Pertimbangan HukumBahwa pengusaha berwenang mengatur perusahaan termasuk penempatan kerja;Dan seterusnya;Dan seterusnya;Bahwa sdr.

Ini dapat dilihat daribukti P4 yang diajukan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat hanya merupakan Suratpengaduan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat kepada Disnaker kota Makassartanggal 14 April 2014, bukan surat pengajuan permohonan pemutusan hubungankerja pada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;Bahwa pihak mediator dalam mediasi perkara ini tidak memberikan putusan/anjuranPemutusan Hubungan Kerja dengan menggunakan Pasal 169 ayat (1) huruf e. danayat (2) Undangundang Nomor 13 Tahun

Nomor 210 K/Padt.SusPHI/2017Kasasi atas inisiatifnya telah melayangkan surat permohonanmediasi kepada Turut Termohon Kasasi I/Disnaker Samarindadengan Nomor Referensi 095/WnBp/Adm/V/2010 tanggal 20 Mei2010 dan kemudian telah diadakan pertemuan perundinganmediasi antara Pemohon Kasasi, Para Termohon Kasasi dan TurutTermohon Kasasi I/Disnaker Samarinda;Bahwa hasil dari pertemuan mediasi tersebut adalah TurutTermohon Kasasi l/Disnaker Samarinda mengeluarkan suatuanjuran tertulis berupa Penetapan Kekurangan

Upah LemburPekerja PT Weltekindo Nusantara Lapangan Muara Badak NomorKEP/561.4/245/PPK/DTKT/2010 tanggal 2 Juli 2010 (selanjutnyadisebut sebagai Anjuran tertulis Turut Termohon KasasiI/Disnaker Samarinda) (vide Bukti P5), dimana Turut TermohonKasasi l/Disnaker Samarinda telah mengajurkan Pemohon Kasasiuntuk membayar kekurangan upah lembur kepada 4 (empat) daritotal 67 (enam puluh tujuh) karyawan yang diperiksa oleh TurutTermohon Kasasi 1/Disnaker Samarinda, dengan jumlahkekurangan upah lembur sebesar

Nomor 210 K/Padt.SusPHI/2017 Status dalam anjurantertulis TurutStatus dalamStatus dalam anjuran Nama permohonan tertulis Turut TermohonTermohon KasasiV/Disnaker Samarinda: mediasi; Kasasi I/Depnaker;11.

Tidak pernah mengajukan permohonanmediasi (vide Bukti P6 dan Bukti P7) kepada TurutTermohon Kasasi II/Depnaker dan tidak pernah samasekali terlibat dan diperiksa pada tahap anjuran tertulisTurut Termohon Kasasi /Disnaker Samarinda, tetapidinyatakan oleh Turut Termohon Kasasi II/Depnakerberhak menerima kekurangan upah lembur.

Nomor 210 K/Padt.SusPHI/2017 Status Dalam AnjuranTertulis TURUTstatus DalamStatus Dalam AnjuranTertulis TURUT Nama PermohonanTERMOHON KASASI oe TERMOHON KASASI/Disnaker Samarinda I/DepnakerRp13.018.199,00 ditahun 2008;10. Muh. Tidak pernah Tidak Diperiksa dan berhakRamadhan diperiksa; mengajukan menerima upahpermohonan kekurangan lemburmediasi; sebesar:(i) Rp4.330.867,00 ditahun 2008, dan;(ii) Rp2.176.647,00 ditahun 2009;11. Muh.

permohonanpeninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 750 K/Pdt.Sus/2010tanggal 22 Oktober 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranyamelawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi / ParaPenggugat dengan posita gugatan sebagai berikut :Bahwa Perusahaan Tergugat adalah Perusahaan Modal Asing (PMA) yangbergerak di bidang usaha Crum Rubber Factory dan Export Import.Bahwa di Perusahaan Tergugat tidak mempunyai Peraturan Perusahaan (PP)yang disahkan pada Disnaker

Bahwa terhadap suratkedua Tergugat juga tidak menanggapi, dilanjutkan dengan surat ketiga Nomor : 12/SP.PP/F.SPSI.R/PT.PBD/X/IX/2008 tertanggal 04 September 2008 yang intinya tetapmeminta waktu dan tempat guna membahas draft PKB yang diajukan namun sedikitpuntidak direspon oleh Tergugat.Bahwa Penggugat juga telah mohon kepada Instansi Disnaker agar diperantaraidengan surat Nomor : 15/SP.PP/F.SPSI.R/PT.PBD/X/X/2008 tertanggal 23 Oktober2008.

Pada tanggal 07 Nopember 2008 Disnaker Bintan memanggil pihak Penggugatdan Tergugat, dan dalam perundingan disepakati, Sdr. YUSDI yang mewakiliPerusahaan Tergugat berjanji minta waktu paling lama (satu) bulan untuk membuatjuga draft PKB versi Tergugat.

Bahwa setelah lewat 1 (satu) bulan ternyata pihakTergugat tidak menepati janji, melainkan Tergugat malahan melakukan tindakan PHKterhadap Penggugat dengan alasan pengurangan Tenaga Satpam, padahal TenagaSatpam masih sangat dibutuhkan Tergugat, terbukti justru menerima personil barudengan jumlah lebih banyak yaitu 9 (sembilan) orang daripada jumlah yang dikenaiPHK yang hanya 6 (enam) orang.Bahwa Anjuran Mediator Disnaker Bintan ditolak Penggugat karena tidakmanusiawi.

Menolak Anjuran Mediator Disnaker Kabupaten Bintan yang tidak manusiawi.6. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbuldalam perkara ini.SUBSIDAIR :Namun jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat memohon Putusanyang seadiladilnya (et aequo et bono).Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 36/G/2009/PHI.PN.TPI tanggal 16 Februari2010 adalah sebagai berikut :1.

Bahwa gagalnya hasil perundingan antara Penggugat dan Tergugat padaDTKSK Kota Denpasar, maka DTKSK Kota Denpasar menyerahkan prosesperundingan selanjutnya pada Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi SumberDaya Mineral (Disnaker & ESDM) Provinsi Bali;10.Bahwa kemudian Disnaker & ESDM Provinsi Bali menindaklanjutinyasebagaimana surat panggilan klarifikasi/mediasi nomor 560/1403/IV/Disnaker & ESDM, tertanggal 12 Februari 2020, dan surat panggilanklarifikasi/mediasi nomor 560/260/IV/Disnaker & ESDM, tertanggal

Bahwa dari hasil perundingan tersebut didapatkan kesimpulan sebagaimanaRisalah Penyelesaian Perselisihnan Hubungan Industrial nomor 560/2983/IV/Disnaker & ESDM, tertanggal 1 April 2020, sebagai berikut:1)2)Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat didasarioleh perjanjian kerja secara tertulis, sebagaimana ditegaskan dalamketentuan Pasal 51 ayat (1) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan;Bahwa Tergugat telah memutuskan hubungan kerja dengan alasanbahwa Penggugat telah

Hal ini telah bertentangandengan ketentuan Pasal 156 Undangundang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan;5) Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak tercapai kesepakatan mengenaipenyelesaian yang dilakukan pada Disnaker & ESDM Provinsi Bali danTergugat menolak anjuran dari Disnaker & ESDM Provinsi Ball.12.Bahwa oleh karena proses mediasi pada Disnaker & ESDM Provinsi Balltidak berjalan dengan baik dan tidak tercapainya kesepakatan antaraHalaman 5 dari 40 Putusan Nomor 12/Pdt.SusPHI/2021/PN DpsPenggugat

Berdasarkan penjelasan tersebutadalah beralasan hukum gugatan Penggugat dalam hal ini dinyatakanditolak;Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dalam angka 13 dengan tegasTergugat tolak pula kebenarannya, dengan alasan Tergugat menerimaanjuran mediator untuk mempekerjakan kembali Penggugat sebagaimanadicantumkan dalam Risalah Penyelesaian Perselisinan Hubungan IndustrialHalaman 13 dari 40 Putusan Nomor 12/Pdt.SusPHI/2021/PN Dps14.15.Nomor: 560/2983/IV/Disnaker&esdm tanggal 1 April 2020.

Bukti T8 : Fotocopy Risalah Penyelesaian Perselisihnan Hubungan IndustrialNomor : 560/2983/IV/Disnaker & ESDM tanggal 1 April 2020 dari DinasTenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Ball;Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 12/Pdt.SusPHI/2021/PN Dps9. Bukti T9 : Fotocopy surat jawaban Tergugat Nomor : 001/Fillet/BN/IV/2020tanggal 6 April 2020;10. Bukti T10 : Fotocopy surat panggilan (pertama) kepada Penggugat Nomor:002/Fillet/BN/IV/2020 tanggal 7 April 2020;11.

Robertus Kuncoro Jati, Umur : 44 tahun; Jenis Kelamin : Lakilaki; Agama:Kristen; Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat: Disnaker Kab.Sleman, DIY;Kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yangpada pokonya kedua orang Saksi membenarkan Terdakwa telah melanggar pasalPasal 108 ayat (1) Jo 188 Undangundang Nomor 13 tahun 2003 tentangketenagakerjaan dan atas keterangan Saksisaksi tersebut terdakwamembenarkan;Didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa: Nota pemeriksaan

pengawasan ; Nota pemeriksaan pengawasan II; Database Register PP Disnaker Sleman;Nomor Perkara 131/Pid.C/2019/PN Smn., Hal. 1Bahwa Terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang padapokoknya membenarkan dakwaan tersebut;Kemudian Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara telah dianggapcukup dan selanjutnya Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :PUTUSANNomor: 131/ Pid.C / 2019 / PN.

Memerintahkan agar barang bukti berupa; Nota Pemeriksaan Pengawasan I; Nota Pemeriksaan Pengawasan II; Database Register PP Disnaker Sleman;Dikembalikan kepada PT. GIT GO AYO;4.

Robertus Kuncoro Jati, Umur : 44 tahun; Jenis Kelamin : Lakilaki; Agama:Kristen; Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat: Disnaker Kab.Sleman, DIY;Kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yangpada pokonya kedua orang Saksi membenarkan Terdakwa telah melanggar pasalPasal 108 ayat (1) Jo 188 Undangundang Nomor 13 tahun 2003 tentangketenagakerjaan dan atas keterangan Saksisaksi tersebut terdakwamembenarkan;Didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa: Nota pemeriksaan

pengawasan I; Nota pemeriksaan pengawasan II; Database Register PP Disnaker Sleman;Nomor Perkara 132/Pid.C/2019/PN Smn., Hal. 1Bahwa Terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang padapokoknya membenarkan dakwaan tersebut;Kemudian Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara telah dianggapcukup dan selanjutnya Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :PUTUSANNomor: 132/ Pid.C / 2019 / PN.

Memerintahkan agar barang bukti berupa; Nota Pemeriksaan Pengawasan ; Nota Pemeriksaan Pengawasan II; Database Register PP Disnaker Sleman;Dikembalikan kepada PT. PT. GONGSIN INTERNASIONAL TRASINDO;4.

/752, tanggal 19 Nopember 2012, perihalUsulan Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintan Tahun2013 sebesar Rp. 1.647.687, (satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribuenam ratus delapan puluh tujuh Rupiah); Bahwa disamping surat rekomendasi jBupati Bintan Nomor561/Disnaker/752, tanggal 19 Nopember 2012, yang diajukan Bupati Bintantersebut, ternyata Wakil Bupati Bintan mengajukan lagi usulan sebagaimanasuratnya Nomor : 561/ Disnaker/768, tanggal 27 Nopember 2012, perihalUsulan Penetapan UMK Bintan

bersamadengan unsur Pemerintah dan tanpa mengikutsertakan unsur DPK.halaman 13 dari 70 halaman Pu tusan No. 03/G/2013/PTUNTPIAPINDO Bintan selaku anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Bintanberdasarkan Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor : 50/I/2012 tanggal 31Januari 2012, tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati BintanNomor : 376/VI/2011 tentang Pengangkatan Keanggotaan DewanPengupahan Dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kabupaten Bintan MasaBakti 2011 2014; === = 22202 Bahwa surat Nomor : 561/ Disnaker

/768, tanggal 27 Nopember 2012, perihalUsulan Penetapan UMK Bintan Tahun 2013 sebesar Rp. 1.900.000, (satu jutasembilan ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Bintanjelas jelas telah bertentangan dengan Tata Tertib Dewan PengupahanKabupaten Bintan Masa Bakti 2011 2014, Pasal 5 tentang PengambilanKeputusan dan Pasal 6 tentang Risalah Laporan dan Naskabh; Bahwa dengan didasari surat yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Bintan,Nomor : 561/Disnaker/768, tanggal 27 Nopember 2012, perihal

/768, tanggal 27 Nopember 2012, perihal Usulan PenetapanUMK Bintan Tahun 2013 sebesar Rp. 1.900.000, (satu juta sembilanratus ribu Rupiah), sebagai dasar untuk menetapkan Upah MinimumKabupaten Bintan serta mengabaikan surat Bupati Bintan Nomor :561/Disnaker/752, tanggal 19 Nopember 2012, perihal UsulanPenetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintan Tahun 2013sebesar Rp. 1.647.687, (satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribuenam ratus delapan puluh tujuh Rupiah).

Surat Wakil Bupati BintanNomor : 561/ Disnaker/768, tanggal 27 Nopember 2012 tidak pernahmembatalkan surat Bupati Bintan Nomor : 561/Disnaker/752, tanggal19 Nopember 2012, sehingga ada 2 (dua) usulan Upah MinimumKabupaten Bintan tahun 2013; Adalah melanggar asas tertib penyelenggaraan negara; Yang dimaksud dengan Asas Profesionalitas adalah asas yangmengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku ; Yang dimaksud dengan Asas Akuntabilitas adalah

terakhir sebesar Rp 350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perminggu atau Rp. 1.400.000, (satu juta empat ratus ribu rupiah) perbulan;Bahwa Penggugat adalah anggota DPC F NIKEUBA SBSI KOTAPALEMBANG;Bahwa Penggugat selama bekerja tidak disertakan ke dalam 4 ProgramJamsostek yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKk),Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPkK);Bahwa Penggugat pada bulan Maret 2009 melalui DPC F NIKEUBASBSI mengajukan pengaduan ke Pengawas Disnaker

Kota Palembang tentangpelanggaran Normatif oleh perusahaan Tergugat yaitu tidak disertakannyaPenggugat dan kawankawan ke dalam 4 Program Jamsostek dan setelah ditindak oleh Pengawas Disnaker Kota Palembang pada bulan Juni 2009Tergugat mendaftarkan karyawannya ke dalam 3 Program Jamsostek namunPenggugat tetap tidak disertakan dan pada tanggal 31 Agustus 2009 Penggugatmengadukan kembali kasus Jamsostek tersebut di Pengawasan Disnaker KotaPalembang dan sedang dalam proses;Bahwa Tergugat pada tanggal

pengalaman kerjayang isinya menyatakan pengakhiran kerja ;Bahwa tanggal 29 Mei 2009, Penggugat tetap bekerja seperti biasanamun Tergugat memberikan uang sebesar Rp 4.200.000, dan terhitung saatitu Penggugat tidak dibolehkan lagi datang ke perusahaan karena dianggapmengundurkan diri;Bahwa terhitung sejak tanggal 30 Mei 2009 Penggugat tidak lagidiberikan upah dalam setiap minggunya oleh Tergugat;Bahwa pada tanggal 17 Juni 2009, Penggugat melalui DPC F NIKEUBASBSI Kota Palembang memasukkan pengaduan ke Disnaker

Kota Palembangdan setelah 3 kali perundingan melalui Bipartid dan Mediasi tidak juga adapenyelesaian maka pada tanggal 5 Agustus 2009 Mediator mengeluarkanPutusan Anjuran ;Bahwa Penggugat telah berupaya untuk melakukan musyawarah setelahmenerima Putusan Anjuran dari Mediator Disnaker Kota Palembang namunTergugat tidak merespon dengan baik;Bahwa tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugatterhadap Penggugat karena Penggugat telah dianggap mengundurkan diri, tidakmemenuhi ketentuan Pasal

ada lagi hubungan kerja karena hakPenggugat telah terpenuhi;Bahwa perundingan yang dilakukan oleh Mediator pada tingkat MediasiDisnaker Kota Palembang tidak tercapai karena Penggugat merasa masihada hak atas pemutusan hubungan kerja tersebut namun sebenarnyaTergugat tidak melakukan pemutusan hubungan kerja melainkan Penggugatsendiri dengan kemauan sendiri mengundurkan diri secara sepihak danpihak Penggugat ada indikasi melakukan tekanan terhadap Tergugat;10.Bahwa Tergugat tidak merespon Anjuran Disnaker

Pada tanggal 31 Agustus tahun 2005, oleh Dinas KetenagakerjaanProvinsi Riau, membuat anjuran tentang perkara tersebut dandisampaikan kepada para pihak yang berperkara.Atas Nota Anjuran yang dibuat oleh Disnaker Provinsi Riau dengan No.567/TKHK/1133, tanggal 10 Oktober 2005, oleh pihak PenggugatPenggugat menjawab anjuran, yang isinya menerima apa yangdianjurkan oleh Disnaker Provinsi Riau pada waktu itu.Terhadap pihak Tergugat, selalu menolak isi anjuran yang dibuat olehDisnaker Provinsi Riau.Karena

Kabupaten Siak secara patut, namun Tergugat tetapbertahan pada kekuatannya.17.Pada tanggal 25 November tahun 2006, pihak PenggugatPenggugatmenerima anjuran tentang perkara tersebut dari Dinas KetenagakerjaanKabupaten Siak Sri Indrapura.18.Dalam isi anjuran yang diamarkan Disnaker Kabupaten Siak, tidakberbeda atau tidak bertolak belakang dengan isi anjuran yang sudahpernah dibuat oleh Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Riau terdahulu.BUKTIBUKTI DAPAT KAMI AJUKAN DALAM PERKARA INI:1.

Foto copy anjuran yang dibuat oleh Disnaker Provinsi Riau No. 567/TKHK/1133 tanggal 10 Oktober tahun 2005.5. Asli anjuran yang dibuat oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Siaktelah kami satukan dalam gugatan yang telah kami ajukan.6. Foto copy panggilan sidang P4D Riau bila diperlukan.Hal. 5 dari 15 hal. Put.

Dengan jumlah hakhak yang 9 (sembilan) orang PenggugatPenggugat total secara keseluruhan sebesar Rp 148.272.151,(seratus empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribuseratus lima puluh satu rupiah).MOHON PERTIMBANGAN HUKUMKarena Tergugat telah melanggar perundangundangan Ketenagakerjaanyang berlaku, dan kemudian setelah diteliti di lokasi kerja PenggugatPenggugat oleh Disnaker Provinsi Riau juga Disnaker Kabupaten Siak SriIndrapura, yang menangani perkara ini, dan berdasarkan buktibukti

No. 423 K/Pdt.Sus/2011di tempat kerja, maka kedua Dinas Ketenagakerjaan tersebut mempunyaidasar hukum yang kuatdan membuat anjuran yang sama.Kiranya Majelis yang menangani perkara ini masih ada keraguraguandalam gugatan yang telah kami ajukan, kami mohon dengan hormat, agardiperkenankan untuk memanggil dan menghadirkan pegawai Disnaker yangmenangani/memeriksa perkara ini untuk menjadi saksi ahli, dan biayaterhadap saksi ahli yang dimaksud, ditanggung oleh pihak PenggugatPenggugat.Selain daripada

adalah PT.Laimbock Prima Indonesia ;Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2007 Tergugat melalui stafinyamenyampaikan pemberitahuhan secara lisan kepada paraPenggugat, bahwa muaitanggal 11 Oktober 2007, Tergugat merubah system kerja dan alih status dan hariantetap menjadi borongan lepas, dan upah para Penggugat menjadi tidak jelas danbahkan menjadi turun dibawah ketentuan upah minimum ;Bahwa pada hari itu juga tanggal 10 September 2007, siang hariparaPenggugat dengan didampingi petugas dari Disnaker

Kota Surabaya(Mediator dan Pengawasan), mengajak berunding untuk memperjelas maksuddari tindakan sepihak Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau menemui paraPenggugat dan petugas Disnaker tersebut ;Bahwa petugas Disnaker Kota Surabaya menghimbau kepada paraPenggugat untuk tetap bekerja seperti biasa, permasalahan tetap di selesaikandengan mengedepankan azas musyawarah mufakat dan selanjutnya paraPenggugat tetap bekerja seperti biasa ;Hal. 3 dari 21 hal.

No. 979 K/Pdt.Sus/2010Bahwa permasalahan tersebut selanjutnya dilaporkan ke Disnaker KotaSurabaya yang selanjutnya dilakukan sidang Mediasi, dan Mediator Disnaker KotaSurabaya menurunkan Anjuran No86/PHIVI2Z007 tanggal 21 Jun 2007,menganiurkan Tergugat di wajibkan melaksanakan UMK, membayar kekuranganupah dan mengembalikan upah para Penggugat yang telah di potong ;Bahwa karena Aniuran Mediator Disnaker Kota Surabaya tidak dilaksankanoleh Tergugat, maka paraPenggugat tanggal 22 Oklober 2007 mengajukanpermohonan

Kota Surabaya yang hadir dilokasi tidakdi temui oleh Tergugat, maka paraPenggugat sesuai surat pemberitahuan tetapmelakukan mogok kerja dan selanjunya tanggal 19 Nopember 2007 petugasDisnaker Kota Surabaya datang lagi ke Perusahaan dan Tergugat tetap bertahan tidakmau menemuinya ;Bahwa agar mogok kerja tidak berkelanjutan, Disnaker Kota Surabayamemanggil Tergugat untuk hadir ke kantor Disnaker Surabaya untuk melakukanperundingan akan tetapi Tergugat tidak mau hadir dan walaupun telah dipanggilsampai

Tergugat tetap tidak mau hadir ;Bahwa akhirnya pada tanggal 22 Nopember 2007 Tergugat denganpara Penggugat melakukan perundingan bipartite, bahwa hasil perundingannyaTergugat tetap pada pendiriannya tidak mau melaksanakan Anjuran, tidak maumelaksanakan UMK, tidak mau membayar kekurangan upah dan tidak maumembayar gaji paraPenggugat yang dipotong ;Bahwa karena tidak terdapat penyelesaian secara Bipartit, dan masingmasing pihak tetap pada pendiriannya, maka sidang mediasi dilaksanakan danMediator Disnaker

November 2003, diakhiri hubungan kerja tanggal 04 Maret2009, masa kerja 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan, dengan mendapatkan upah Rp.895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);6 Penggugat VI (enam) :Bekerja sejak Agustus 2003, diakhiri hubungan kerja tanggal 04 Maret 2009,masa kerja 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan, dengan mendapatkan upah Rp.895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);4 Bahwa di Perusahaan Tergugat tidak mempunyai Peraturan Perusahaan(PP) yang disahkan pada Disnaker

Bahwa setelah melalui proses mediasi di Instansi Disnaker, terhadap Keterangan danPendapat, serta Anjuran dari Mediator melalui Surat Nomor : 567/TKII/272tanggal 26 Mei 2009 :1)2)Penggugat menolak karena sangat bertentangan dengan UndangUndang RI No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 151 : Pengusaha, Pemerintahdengan segala upaya harus mengupayakan agar jangan terjadi PemutusanHubungan Kerja (PHK). Bahwa Keterangan dan Pendapat Sdr.

Zainal Abidin,S.Sos selaku Mediator Disnaker Bintan dapat dinilai sebagai sikap membiarkanyang sangat toleran atas tindakan Tergugat yang melakukan PHK terhadapPenggugat hanya karena masalah teknis cara pembayaran gaji yang merugikankaryawan. Sdr.

Zainal Abidin, S.Sos selaku Mediator Disnaker Bintan juga tidakkonsisten, karena telah mendorong terjadi PHK padahal dalam pertemuan diKantor Disnaker, Penggugat menyampaikan agar Mediator mengeluarkananjuran agar Penggugat dipekerjakan kembali dengan alasan tidak adakesepakatan tertulis bahwa gaji dibayar melalui rekening Bank;Penggugat menolak pada Keterangan dan Pendapat Mediator poin kalimat yangmenyatakan bahwa Penggugat telah memutuskan buku tabungan dan kartu ATMpribadi tanpa persetujuan dari

Bintan.Penggugat tidak melakukan kesalahan yang memenuhi Pasal 161 ayat (1), yangmana disebabkan : (a) dalam Perjanjian kerja tidak tertuang, (b) PeraturanPerusahaan yang disahkan Disnaker tidak ada, (c) Perjanjian Kerja Bersamasudah habis masa berlakunya sejak tahun 1996;9 Bahwa dengan adanya perselisihan tersebut hubunganindustrial tidak mungkin lagi berjalan kondusif karena tidaktercapai kesepakatan, Tergugat bersikukuh untuk melakukanPHK sepihak terhadap Penggugat, maka pada prinsipnyaPenggugat

dalam dalamSurat Anjuran nomor: 567/5331Disnaker, yang pada pokoknya TERGUGATselaku Pengusaha berkomitmen kuat untuk tetap memberikan hakkaryawan (PENGGUGAT);Bahwa berdasarkan pada keterangan PENGGUGAT dan TERGUGATsebagaimana diuraikan dalam Surat Anjuran nomor: 5567/5331 Disnaker tersebut,maka pihak Disnaker Kota Bandung menganjurkan halhal sebagai berikut:1.

Anjuran nomor: 567/5331Disnakertersebut berdasarkan Surat Jawaban TERGUGAT tertanggal 06September 2018 atas anjuran Disnaker Kota Bandung, yang pada pokoknyaTERGUGAT menyatakan sebagai berikut:.kami Management PT Vilour Promo Indonesia dengan ini menyatakan bahwakami MENYETUJUI anjuran hasil pertemuan/mediasi yang telah disampaikan.Kami akan menindaklanjuti Surat Anjuran tersebut.Bahwa terhadap anjuran Disnaker Kota Bandung selaku Mediator tersebut diatas, pihak pekerja (PENGGUGAT) telah menyatakan

Bahwa sehubungan dengan dalil gugatan PENGGUGAT pada poin 5sampai dengan poin 9, hal ini telah TERGUGAT tegaskan pada bagianEksepsi bahwa pihak mediator Disnaker Kota Bandung telahmemberikan anjuran terhadap proses Mediasi tersebut, yang mana anjuranmediator tersebut telah disepakati oleh para pihak (PENGGUGAT danTERGUGAT).

Bahwa sehubungan dengan anjuran dari Disnaker Kota Bandungselaku Mediator tersebut di atas, pihak pengusaha (Tergugat) telahmenyetujui anjuran sebagaimana dimaksud Surat Anjuran nomor: 567/533 1 Disnaker tersebut berdasarkan Surat Jawaban Tergugattertanggal 06 September 2018 atas anjuran Disnaker Kota Bandung, yangpada pokoknya TERGUGAT menyatakan sebagai berikut:"...kamiManagement PT Vilour Promo Indonesia dengan ini menyatakan bahwakami menyetujui anjuran hasil pertemuan/mediasi yang telah disampaikan.Kami

Bahwa terhadap anjuran Disnaker Kota Bandung tersebut, pihak pekerja(Penggugat) telah menyatakan setuju atas anjuran Disnaker Kota Bandungberdasarkan Surat Jawaban Penggugat tertanggal 8 September 2018 yangpada pokoknya menyatakan sebagai berikut...Pada dasarnya saya setujuatlas anjuran yang telah dikeluarkan oleh Disnaker Kota Bandung... (dst).3.