Tergugat Rekonpensi;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang mahar yangmasih terhutang tersebut, dari pengakuan Tergugat Rekonpensi dalam jawabannyaterungkap fakta bahwa benar mahar sebesar Rp. 3.450.000, (tiga juta empat ratus limapuluh ribu rupiah) yang dituntut Penggugat Rekonpensi masih terhutang dan TergugatRekonpensi bersedia dan siap untuk melunasinya;17Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan kesanggupan Termohon Rekonpensisendiri untuk melunasi mahar tersebut, maka gugatan

mahar yang dituntut oleh PenggugatRekonpensi tidak perluh dipertimbangkan lebih lanjut dan cukuplah merujuk kepadapengakuan dan kesanggupan Termohon Rekonpensi tersebut, hal ini sesuai denganketentuan Pasal 149 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bilamanaperkawinan putus karena talak, maka suami wajib melunasi mahar yang masih terhutangseluruhnya, dan kesanggupan Tergugat rekonvensi tersebut akan disebutkan dalam diktumamar putusan perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan

bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;Menimbang, bahwa halhal yang telah dipertimbangkan dalam konvensisepanjang ada relevansinya dengan permohonan rekonvensi ini, maka secaramutatis mutandis harus pula dianggap sebagai pertimbangan dalam rekonvensiini;Hal. 15 dari 20 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2016/PA.BatgMenimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi, Penggugat mengajukangugatan mahar serta nafkah lampau Penggugat.Menimbang, bahwa mengenai gugatan

mahar Penggugat yang belumdiserahkan oleh Tergugat yakni berupa tanah persawahan yang terletak diLingkungan Pasorongi RT 04, RW 02, Kelurahan Lamalaka, KecamatanBantaeng, Kabupaten Bantaeng seluas 14 x 32 m* Nomor SPPT73.03,020.002.005.0055.0 atas nama H.

melunasi mahar yang masihterhutang seluruhnya dan separo apabila qobla dukhul maka berdasarkan dalilpermohonan konvensi Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungansuami isteri ( bada dukhul) serta adanya anak hasil hubungan Penggugat dan Tergugatmaka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar mahar terhutang tersebutseluruhnya dengan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan mahar terhutangsebesar Rp.4.700.000, (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap selain gugatan

mahar terhuntang, Penggugat jugamenuntut nafkah lampau.

eksepsi Tergugatyang didasarkan pada adanya kompetensi absolut terkait dengan gugatan mahardan harta bawaan, di samping itu Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat telahmengajukan gugatan yang tidak jelas karena telah menggabungkan gugatanmahar dengan harta bersama yang semestinya diajukan secara terpisah,menurut pendapat Majelis Hakim bahwa karena gugatan Penggugat didasarkanpada gugatan harta bersama sekaligus mendalilkan juga adanya harta bawaanHal. 31 dari 63 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2018/PA.BIkserta gugatan

mahar, maka secara substantif gugatan Penggugat tersebut sudahmenyangkut pada kewenangan absolut peradilan lain (pengadilan negeri) dankewenangan relatif dari Pengadilan Agama Bulukumba, sehingga untukmemeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, maka penyelesaian eksepsitersebut merujuk kepada ketentuan Pasal 160 R.Bg., yakni dalam hal sengketayang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlakpengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan mana pun kepada hakimdapat diadakan

Mahar yang belumditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria;Menimbang, bahwa oleh karena itu, mMengenai gugatan mahar adalahmenjadi kewenangan peradilan agama untuk memeriksa, mengadili sertamemutusnya sepanjang memenuhi 4 unsur sebagaimana telah diuraikan di atas.Ini berarti bahwa manakala mahar telah diterima dengan tunai oleh mempelaiwanita, maka sejak itu menjadi hak miliknya dan pemilik mempunyai kebebasanpribadi untuk menggunakannya.

Dengan demikian, apabila sudah berkaitandengan dasar hak milik, penyelesaian hukum gugatan mahar yang demikianadalah menjadi kewenangan peradilan umum;Hal. 35 dari 63 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2018/PA.BIkMenimbang, bahwa berkaitan dengan alasan eksepsi Tergugat mengenaigugatan harta bawaan yang merupakan kewenangan pengadilan negeri, MajelisHakim berpendapat bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan hartabersama, namun dalam dalil gugatan Penggugat terdapat dalil gugatanmengenai harta bawaan yang

semua biaya dari perkara persidangan ini;Bahwa Penggugat telah mengajukan duplik secara tertulis yangsebagaimana yang termuat didalam duduk perkara;Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tersebut Majelis akanmempertimbangkan secara berurutan mulai dari hak asuh anak (hadhanah)serta nafkah pemeliharaan anak untuk 2 (dua) orang anak Penggugat danTergugat, gugatan pengembalian uang atas harta bersama yang dimilikiPenggugat dan Tergugat termasuk pembagian harta bersama diperoleh selamaperkawinan, gugatan

mahar/mas kawin, dan nafkah Iddah serta Mut;ah;Menimbang, bahwa untuk sistematisnya pertimbangan hukum atasgugatan rekonvensi, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan berdasarkan jenisgugatannya;1.

Gugatan mahar/mas kawin.Menimbang, bahwa Penggugat menuntut ditetapkan agar Tergugatuntuk mengembalikan mas kawin yang diberikan Tergugat kepada Penggugatsebesar 303 riyal dalam bentuk figura yang saat ini masih berada di rumahTergugat;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pengembalian mas kawin dalamjawabannya pada pokoknya Tergugat mengakui ada mas kawin yang diberikandan Tergugat siap mengembalikan Mas Kawin yang disebutkan olehPenggugat.

Oleh karena terbukti (bukti TR.2) penjualan mahar atas kehendakPembanding sendiri, maka gugatan mahar tidak dapat diterima, adapunpenggunaan hasil mahar untuk kepentingan bersama, menurut Majelis HakimTingkat Pertama, hal itu adalah resiko perkawinan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat danmenyetujul pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertamamengenai gugatan mahar sebagaimana diuraikan di atas.

PUTUSANNomor 10/Pdt.G/2021/PA Sel.p22 Sg 5 a UpDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama dalam persidangan moajelis telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Mahar/Maskawin antara :ENI IDAYANI BINTI AMAQ RUNI, umur 38 tahun, agama Islam,pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga,tempat tinggal di Dusun Kalitemu RT.06, DesaKalianyar, Kecamatan Terara, Kabupaten LombokTimur, selanjutnya disebut sebagai

petitum angka 4 mengenai pengembalian barang pusaka peninggalanorangtua Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tersebutHal 16 dari 19 hal.Putusan No. 180/Padt.G/201 7/PA.Mks.adalah diluar kewenangan Pengadilan Agama, oleh karenanya harusdikesampingkan;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat petitum angka 5mengenai pengembalian mahar, Tergugat dalam jawabannya menyatakanseharusnya menurut hukum ada rananya tersendiri tidak digabung dalamperkara gugatan perceraian oleh karena gugatan

mahar tidak bisa dikumulasidengan gugatan perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatanPenggugat tersebut bertentangan dengan undangundang dan hukum acaraoleh karena itu dikesampingkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan AgamaMakassar diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telahberkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugatdan Tergugat bertempat tinggal dan Pegawai Pencatat

PUTUSANNomor 111/Pdt.G/2013/PA Tkl.oo A pee Bb ll eyDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkarapermohonan cerai talak serta rekonvensi gugatan mahar, antara:secseesccecnsccececsseees , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan makelar motor, pendidikanSMP, bertempat tinggal di. we , Kabupaten Takalar,selanjutnya disebut pemohon konvensi/tergugat

mana untukselanjutnya Termohon disebut Penggugat Rekonvensi danPemohon disebut TergugatRekonvensi ; Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi dalamjawabannya mengajukan gugatan balik/rekonvensi, berupagugatan mahar dan gugatan nafkah iddah, gugatan manakemudian dipertegas kembali dalam dupliknya, yaitugugatan nafkah iddah sebesar Rp. 75.000.000, (tujuhpuluh lima juta rupiah) ; Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi dalamketerangan tambahan dari jawabannya, menyatakan telahmencabut gugatan

mahar tersebut, karena walaupun maharyang telah dibayar oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensitersebut kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi saatmenikah, adalah pemberian secara sukarela dariTermohon/Penggugat Rekonvensi dan tidak ada unsur akadutang piutang atau akad lainnya.

Menghukum tergugat untuk menyerahkan mahar pernikahantersebut yang diberikan tergugat kepada penggugat.Atau/jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya.Bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, majelis hakimmemberikan kesempatan kepada tergugat rekonvensi untuk mengajukanjawaban, selanjutnya tergugat rekonvensi mengajukan jawabanrekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa mengenai gugatan mahar penggugat, tergugat tidakkeberatan dan siap menyerahkan

dan separo apabila qobla dukhul maka berdasarkan dalilpermohonan konvensi Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suamiisteri ( bada dukhul) serta adanya anak hasil hubungan Penggugat dan Tergugat makaMajelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar mahar terhutang tersebutseluruhnya dengan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan mahar terhutang berupa 1buah ranjang komplit, 1 buah lemari, pasang kursi sudut, al quran dan Sajadah sertarumah 9 tiang;Menimbang, bahwa terhadap selain gugatan

mahar terhuntang, Penggugat jugamenuntut nafkah anak ketiga NURFAJAR RAHMI, umur 19 tahun;Menimbang, bahwa selama berumah tangga Penggugat rekonvensi dan Tergugatrekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama .

melakukanpenemuan hukum termasuk konstruksi hukum, di antaranya dapat memilih untuk tidakmenerapkan ketentuan hukum tertentu lalu bergeser pada penerapan ketentuan hukum lainatau bahkan membuat dan menerapkan hukum yang menurut keyakinannya dapatmenjembatani penegakan hukum secara berkeadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka saksi para pihaktersebut yang tidak lain adalah orang yang memiliki hubungan darah, tetap diambil sumpahdan didengar keterangannya dalam persidangan perkara gugatan

mahar ini.

keteranganmana berdasarkan pengetahuan langsung, berkaitan dengan pokok perkara, sertabersesuaian satu sama lain, sehingga oleh majelis hakim dinilai cukup untuk membuktikanbahwa Tergugat Rekonvensi tidak mampu melumpuhkan justru menguatkan dalil gugatandan alat bukti saksi Penggugat Rekonvensi sehingga terbukti Tergugat Rekonvensi belummenyerahkan mahar berupa cincin emas;Menimbang, bahwa berdasarkan segenap bukti Penggugat Rekonvensi dan TergugatRekonvensi, majelis hakim berkesimpulan bahwa untuk perkara gugatan

mahar ini, telahterbukti faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa mahar dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupacincin emas 5 gram 22 karat; Bahwa Tergugat Rekonvensi belum menyerahkan mahar cincin emas kecuali maharadat sejumlah kurang lebih Rp. 1.000.000,00.

rumahsuami tidak peduli;Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggalselama kurang lebih 2 bulan;Bahwa benar pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohondengan Termohon, namun tidak berhasil;Bahwa walaupun kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudahsedemikian parahnya, Termohon tidak menginginkan perceraian karenaanak masih kecil;Bahwa selain mengajukan jawaban, Termohon juga mengajukangugatan rekonvensi mengenai nafkah lampau, nafkah anak dan mahar, namundi persidangan, gugatan

mahar dinyatakan dicabut oleh Termohon konvensi /Penggugat rekonvensi sehingga Termohon konvensi / Penggugat rekonvensihanya menuntut nafkah lampau dan nafkah anak dengan dalildalil sebagaiberikut :1.Bahwa Tergugat rekonvensi telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagaisuami untuk memberi nafkah kepada Penggugat maupun kepada anaknya;Bahwa sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang (April 2017), Tergugatrekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat rekonvensi, makaPenggugat rekonvensi menuntut Tergugat

Gugatan Mahar yang belum diberikanMenimbang, bahwa gugatan balik yang diajukan PenggugatRekonvensi dalam perkara aquo terkait adanya mahar emas 12 gram yangdisebutkan pada saat akad nikah, pada dasarnya diakui di dalam jawabanTergugat Rekonvensi dengan klausul bahwa 2 gram telah diberikan kepadaPenggugat setelan proses pernikahan, sedangkan 10 gram sisanya akandiberikan kepada Penggugat dalam bentuk uang yang ditaksir dengan hargaRp.5.000.000, (lima juta rupiah), akan tetapi pada saat kesimpulan

hubungan hukumantara penggugat dengan tergugat, maka penggugat telah mengajukan bukti(P1) yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi syaratsuatu bukti surat dan sebagai akta autentik berdasarkan ketentuan pasal 285RBg.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) maka terbukti bahwapenggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteriyang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadaptergugat sekaligus gugatan

mahar, nafkah lampau dan nafkah iddah, dengandidasari dalildalil yang pada pokoknya, sebagaimana telah diuraikan dalamduduk perkara dimuka ;Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya membantah alasan alasan penggugat tersebut kecuali mengenai keabsahan perkawinannyadengan penggugat;Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dengantergugat , maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini ialah ;1.

SALINAN PUTUSANNomor 327/Pdt.G/2021/PA.PRA.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawahini dalam perkara Cerai Gugat, gugatan mahar dan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh:Baiq Eri Nurmayanti binti Lalu Haji Satriadi, tanggal lahir 16021994 agamaIslam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempattinggal di Dusun Bungkawang, Desa Barejulat

dimaksud termasukpokok perkara yang harus dibuktikan dalam perkara a quo ;Menimbang, bahwa mahar adalah pemberian wajib seorang calon mempelai priakepada calon mempelai wanita yang penyerahannya harus tunai dan langsung diberikankepada calon mempelai wanita dan sejak itu harus menjadi hak pribadi calon mempelaiwanita, dengan kata lain bahwa kewajiban seorang mempelai pria terhadap mahar adalahkewajiban berupa menyerahkan mahar tersebut kepada mempelai wanita (vide Pasal 30 34 Kompilasi HukumIslam) dan gugatan

mahar tersebut termasuk bagian darisengketa perkawinan, maka perkara a quo adalah kompetensi absolut peradilanagamaberdasarkan Pasal 160 RBg. jo.

Tidak jelas gugatan Penggugat, Apakah Gugatan Waris,Gugatan Harta GonoGini, Gugatan Mahar atau Gugatan PerbuatanMelawan HukumHal 12 dari 54 Hal Putusan Nomor 331/Pdt.G/2020/PA.SgmBahwa penggugat mengajukan gugatan waris namun dalam gugatannyapenggugat juga mendalilkan soal harta gonogini, mahar dan perbuatanmelawan hukum. Hal ini dapat dilihat pada halaman 3 poin 8 Penggugatmenyebut bahwa tanah/rumah seluas 180M? tersebut merupakan hartabersama antara Penggugat dan Alm.

Tidak jelas gugatan Penggugat, Apakah Gugatan Waris,Gugatan Harta GonoGini, Gugatan Mahar atau Gugatan PerbuatanMelawan HukumBahwa penggugat mengajukan gugatan waris namun dalam gugatannyapenggugat juga mendalilkan soal harta gonogini, mahar dan perbuatanmelawan hukum. Hal ini dapat dilihat pada halaman 3 poin 8 Penggugatmenyebut bahwa tanah/rumah seluas 180M? tersebut merupakan hartabersama antara Penggugat dan Alm.

Rp 12.500.000, (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ternyata jugadiakui oleh tergugat, maka menurut majelis utang tersebut harus dinyatakansebagai utang bersama antara penggugat dengan tergugat.Menimbang, bahwa khusus mengenai mahar/passorong yang dijual olehtergugat, majelis hakim dapat mempertimbangkan oleh karena mahartersebut digugat secara kumulasi dengan gugatan harta bersama yang dalamhal ini menjadi asesor dari gugatan harta bersama, maka majelis harusmempertimbangkan boleh tidaknya gugatan

mahar tersebut dikumulasidengan gugtatan harta bersama.Menimbang, bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selamadalam ikatan perkawinan baik atas hasil usaha bersama maupun atas hasilusaha sendirisendiri, sementara mahar/passorong merupakan rukun darisebuah perkawinan yang harus diserahkan oleh tergugat sebagai calonsuami kepada penggugat sebagai calon isteri sebelum pelaksanaan akadnikah dan setelah ijab kabul, mahar secara resmi menjadi hak milik penuhpenggugat.Menimbang, bahwa dengan