Menetapkan barang bukti berupa :- 9 (sembilan) lembar Surat Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Aceh serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues tahun 2017 TPS 1 Desa Akul Kecamatan Blangjerango Kabupaten Gayo Lues (Model A3-KWK);- 10 (sepuluh) lembar Surat Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Aceh serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 TPS 3 Desa Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues

(Bukti P1);Fotokopi UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahankedua Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota MenjadiUndangUndang. (Bukti P2);Halaman 13 dari 36 halaman.

Fotokopi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun2016 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi TerkaitLarangan Memberikan Uang Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau MateriLainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, Dan MasifDalam Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota; (Bukti T1)2.

Fotokopi UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahankedua Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota MenjadiUndangUndang; (Bukti T2)3. Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Sumatera UtaraNomor 01/TSM/BWSL.SUMUT/11/2016 tanggal 21 Desember 2016;(Bukti T3)4.

Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1711) sehinggaHalaman 31 dari 36 halaman.

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadiundangundang;Pokok permohonanMenimbang, bahwa pokok keberatan hak uji materiil adalahpengujian berlakunya Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Badan PengawasPemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara PenangananPelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atauMenjanjikan Uang atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur,Sistematis, dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

Bahwa Pemohon dilaporkan ke Polres Probolinggo atas dugaanPelanggaran Tindak Pidana Pemilu, sebagaimana dimaksud dalamPasal 188 Undangundang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupatidan Walikota menjadi Undangundang jo Pasal 71 ayat (1) Undangundang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atasUndangundang 01 Tahun 2015 Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undangundang Nomor 1 Tahun

Gubernur, Bupati danWalikota menjadi undangundang, dengan Nomor Panggilan NomorSpgl/1085/V/2018/Satreskrim;3.

, Pemohon dipanggil sebagaiTerseangka sebagaiamana Suarat Panggilan NonmorHalaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN KrsSpgl/323/V/2018/Satreskrim untuk menghadap penyidik ReskrimPolres Probolinggo pada Senin tanggal 14 Mei 2017;Bahwa Pemohon sebai kepala Desa yang diduga melakukanPelanggaran Tindak Pidana Pemiu, sebagaimana dimaksud dalamPasal 188 Undangundang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati,dan Walikota Menjadi Undangundang Undangundang No Pasal71 ayat (1) Undangundang Nomor 10 Tahun 2016 TentangPerubahan Kedua atas Undangundang 01 Tahun 2015 PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadiundangundang, tidak pernah diminta maupun dilakukan penyitaanterhadap Surat Keputusan (SK) terkait Pemohon sebagai KepalaDesa sebagai Subjek Hukum sebagaimana pelanggaran dimaksud;Bahwa Pemohon tidak pernah

melakukan perbuatan sebagaimanayang disangkakan oleh Termohon yakni dugaan PelanggaranTindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188Undangundang Repbulik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangundangNomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati danWalikota menjadi Undangundang No Pasal 71 ayat (1) Undangundang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atasUndangundang 01 Tahun 2015 Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undangundang

No. 2801 K/Pid.SUS/2010PPS seKabupaten Musi Rawas dalam Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur Sumsel tahun 2008 hanya selama 5 (lima) bulan, R.

Tanda terima sewa tenda, meja dan kursi Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur Sumatera Selatan Tahun 2008 tertanggal 26 Agustus 2008berikut kwitansi sejumlah Rp 591.500.000, (lima ratus sembilan puluhsatu juta lima ratus ribu rupiah).4.

Gubernur danWakil Gubernur SumSel Tahun 2008 dari R.

Tanda terima uang pengangkutan logistik Pemilihan Gubernur danWakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2008 dari Desa/Kelurahan ke KPPS dalam Kabupaten Musi Rawas tertanggal 20Agustus 2008 berikut kwitansi sejumlah Rp 435.120.000, (empatratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;. Tanda terima uang pengangkutan logistik Pemilihan Gubernur danWakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2008 dari Desa/Kelurahan dalam Kabupaten Musi Rawas tertanggal 20 AgustusHal. 66 dari 79 hal. Put.

/2018/Dit Intelkam, tanggal 30 April 2018 ;

-1 (satu) rangkap STTPK (surat tanda terima pemberitahuan kampanye) nomor : STTP/380/IV/2018/Dit intelkam, tanggal 30 April 2018 ;

- 1 (satu) rangkap formulir model A. 2 Formulir temuan nomor : 02/TM/PG/Panwascam.Woja/18.04/V/2018, tanggal 02 Mei 2018 ;

- 1 (satu) rangkap foto copy keputusan komisi pemilihan umum provinsi NTB Nomor : 56/HK.03.1Kpt/52/Prov/VI/2017, tentang pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggara pemilihan

gubernur dan wakil gubernur NTB tahun 2018 ;

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Oppo Neo 7 warna putih yang terdapat file foto bersama sdr.

gubernur danwakil gubernur NTB tahun 2018.g. 1 (satu) unit Hand Phone Merk Oppo Neo 7 warna putih yang terdapatfile foto bersama Sdr.

Gubernur, Bupati dan Walikota Jo.

Gubernur, Bupati dan Walikota Jo UUNomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang UndangHalaman 15 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Dpumengatur dalam hal penjatuhan pidana yaitu pidana penjara dan atau pidanadenda;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukandipersidangan berupa :1 (satu) rangkap laporan hasil pengawasan pemilu tertanggal 02 Mei2018.1 (satu) lembar surat tugas panwascam woja An.

gubernur danwakil gubernur NTB tahun 2018.1 (satu) unit Hand Phone Merk Oppo Neo 7 warna putih yang terdapatfile foto bersama Sdr.

gubernur danwakil gubernur NTB tahun 2018. 1 (satu) unit Hand Phone Merk Oppo Neo 7 warna putih yang terdapatfile foto bersama Sdr.

Gubernur Provinsi Aceh Tahun 2017, terdakwa yang merupakan Tim Sukses Pemenangan pasangan calon Gubernur danWakil Gubernur Aceh 20172022 Nomor Urut 5 yakni atas nama H.Muzzakir Manaf dan Ir.

Gubernur dan Wakil Gubernur ProvinsiAceh 20172022 untuk pasangan calon Nomor Urut 5 yakni atas nama H.Muzzakir Manaf dan Ir.

Khalid,MM dapat merugikan kelima pasang calon Gubernur dan Wakil Gubernur20172022 lainnya;Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 187 A ayat (1) UURI Nomor 10 Tahun 2016 tentang PerubahanKedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, dan Walikota menjadi UndangUndang jo.

Ridwan BinAhmad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengajamelakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagaiimbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung atautidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calontertentu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 A ayat(1) UURI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UUNomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati

Memerintahkan barang bukti berupa:a. 4(empat) lembar amplop berwarna putik merek AA;Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 51/PID/2017/PT.BNAb. 4 (empat) kartu contoh surat suara pemilihan Gubernur dan WakilGubernur Provinsi Aceh yang pada salah satu sisi kartu tersebutbergambar contoh surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil GubernurProvinsi Aceh 20172022 dan pada sisi lainnya bergambar pasangancalon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi nomor urut 5 atas namaH. Muzzakir Manaf dan Ir. H. T.A.

P U T U S A NNOMOR : 15/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, mengadili danmemutus Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota sebagaiperadilan tingkat pertama, Jalan A.P. Pettarani No. 45 email: pttun.makassar@ gmail.com,telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa = antara1 Dr.ELLY ENGELBERT LASUT, ME, Kewarganegaraan Indonesia BeralamatJalan W.Z.

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadiUndangUndang sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8Tahun 2015 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor Tahun 2015 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor Tahun 2014tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UndangUndang ;Pasal 25 Peraturan Bawaslu nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata cara penyelesaianpemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikotadan Wakil Walikota.

(dst) dan seterusnya sampai dengan huruf u UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota menjadi UndangUndang sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota menjadi UndangUndang.

membuat keputusan yang barudengan menetapkan dan mengakomodir pasangan calon Dr.Elly Engelbert Lasut, ME dan David Bobihoe Akib sebagaipasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan wakilGubernur Sulawesi Utara Tahun 2015.; 5 Menghukum Tergugat untuk melaksanakan keputusan ini.

Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 8 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati DanWakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah denganPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015, serta Peraturan PerundangUndangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;MENGADILI:e Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; e Menghukum Penggugat

Berdasarkan pasal 153 UndangUndang No.8 tahun 2015 tentangperubahan atas undangundang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapanperaturan pemerintah pengganti undangundang nomor 1 tahun 2014tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undangundanghal.4 dari 70 hal. Put.

Bahwa permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan Pemohondalam perkara a quo adalah termasuk permohonan penyelesaiansengketa tata usaha negara Pemilihnan sebagaimana dimaksud dalamketentuan diatas dan sebagaimana diatur dalam pasal 154 ayat (1)UndangUndang tentang perubahan atas undangundang nomor 1 tahun2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undangundangnomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikotahal.5 dari 70 hal. Put.

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT1.Bahwa berdasarkan Pasal 142 UndangUndang No.8 tahun 2015 tentangperubahan atas undangundang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapanperaturan pemerintah pengganti undangundang nomor 1 tahun 2014tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undangundangbahwa Sengketa Pemilihan terdiri dari atas: a) Sengketa antar pesertapemilinan; dan b) Sengketa antara peserta pemilihan denganPenyelenggara Pemilihan ; Bahwa berdasarkan pasal 153 UndangUndang tentang

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN1.Bahwa berdasarkan pasal 154 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati danWalikota menjadi UndangUndang sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang PemilihanGubernur, Bupati dan Walikota menjadi

No. 22/B/2015/PTTUN Mks.pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakilbupati dan/atau walikota dan wakil wali kota ; Asas dan prinsip pelaksanaan pilkada sebagaimana diatur dalampasal 2 UndangUndang Pilkada No. 8 Tahun 2015 yaitu asasEAT LAI sy nnn nr Asas asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yaitu utamanyaAsas Profesionalitas, Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, asaskeadilan dan persamaan didepan hukum ; 3.

Hendrik sudah memberitahukan kepada terdakwa akan adapemberian uang dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018oleh Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Nomor urut 3Arinal Djunaidi yang merupakan Ketua DPD Partai Golkar Lampungberpasangan dengan Chusnunia (Nunik) dengan mengatakan Pak HAJI, inimudah mudahan nanti kalo jadi mau ada amplop berisi uang dari ARINAL, tapiisinya berapa belum jelas, waktunya belum ditentukan, nanti kalo datang pakHAJI pasti di Panggil saat itu terdakwa

berisikan uang sebesar Rp.50.000, (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp. 20.000, (dua puluhribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan Rp 10.000, (sepuluh ribu rupiah)sebanyak 1 lembar total uang sebesar Rp. 850.000, (delapan ratus riburupiah).Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal187A ayat (1) UndangUndang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang PerubahanKedua atas UndangUndang Nomor 1 tahun 2015 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 tahun 2014tentang Pemilihan

Gubernur, bupati, dan Walikota menjadi UndangUndang.Menimbang, bahwa dalam tuntutanPenuntut UmumNo.REG.PERK:PDM : 04/Pemilu/07/2018, yang dibacakan pada tangal 2Agustus 2018, Terdakwa dituntut pada pokoknya sebagai berikut :1.

Gubernur, bupati, dan Walikota menjadi UndangUndang sesuai dengan dakwaan yang diajukan Penuntut Umum;2.

Gubernur, Bupati, dan Walikotamenjadi UndangUndang Jo.UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UndangUndangJo.UndangUndang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atasUndangUndang Nomor 1 tahun 2014 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 tahun 2014 tentangPemilihan Gubernur, Bupati, dan

(Bukti P1);Fotokopi UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahankedua Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota MenjadiUndangUndang. (Bukti P2);Halaman 13 dari 36 halaman.

Fotokopi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun2016 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi TerkaitLarangan Memberikan Uang Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau MateriLainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, Dan MasifDalam Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota; (Bukti T1)2.

Fotokopi UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahankedua Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota MenjadiUndangUndang; (Bukti T2)3. Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Sumatera UtaraNomor 01/TSM/BWSL.SUMUT/11/2016 tanggal 21 Desember 2016;(Bukti T3)4.

Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1711) sehinggaHalaman 31 dari 36 halaman.

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadiundangundang;Pokok permohonanMenimbang, bahwa pokok keberatan hak uji materiil adalahpengujian berlakunya Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Badan PengawasPemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara PenangananPelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atauMenjanjikan Uang atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur,Sistematis, dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UndangUndang Jo UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 TentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2014Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UndangUndang JoPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Republik Indonesia UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikotabahwa sengketa pemilihan terdiri atas:a.

Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2014Halaman 27 dari 32 HalamamPutusan Perdata Gugatan Nomor 02/Pdt.G/2016/PN.Psb.Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UndangUndang JoPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Republik Indonesia UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikotabahwa Pengadilan Negeri Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara TindakPidana Pemilihan menggunakan kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana,kecuali ditentukan lain

dalam undangundang ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat 1 UndangUndangNomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UndangUndang Jo UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 TentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2014Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi

Gubernur, Bupati dan WalikotaMenjadi UndangUndang Jo UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UndangUndang Jo Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Republik IndonesiaUndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati danWalikota bahwa Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yangtimbul dalam bidang tata usaha negaraMenimbang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UndangUndang JoUndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2014 TentangPemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UndangUndang Jo PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Republik Indonesia UndangUndang Nomor1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bahwa Perkaraperselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili olehMahkamah

ABD MAJID, SE, MSI(FATMA) pada saat pelaksanaan PILKADA Tahun 2018 lalu terdakwa menyerahkanfoto copy Kartu Keluarga terdakwa kepada saksi ABDUL KADIR;Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187A ayat (2)UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikotamenjadi Undangundang jo.

Nomor 1 Tahun 2014Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka permintaan bandingtersebut secara formal dapat diterima;Hal. 6 dari 13 Hal.

Gubernur, Bupati dan Walikota dalam penjelasan BAB huruf g menjelaskan bahwa pengaturan sanksi yang jelas bagi yangmelakukan politik uang (money politic) dalam pemilihan Gubernur danWakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan WakilWalikota, hal tersebut sejalan seperti yang telah kami tuangkan di halhalyang memberatkan dalam tuntutan kami yaitu perbuatan terdakwa dapatmerusak sistem Demokrasi yang bersih karena sejatinya pemimpin dipilihberdasarkan hati nurani rakyat tanpa pengaruh

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadiUndangUndang jo.

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UndangUndang jo.

Bahwa Tergugat adalah Penyelenggara Pemilihan Walikota Palembang untukperiode jabatan walikota tahun 2018 sampai 2023 yang dilaksanakannyasebagaimana dimaksud dalam ketentuan PERATURAN PEMERINTAHPENGGANTI UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA yangberbunyi sbb.

:Pasal 8(1) Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPUProvinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.(2) Pemilihan Gubernur dilaksanakan oleh KPU Provinsi.(3) Pemilihan Bupati dan Walikota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota.4.

UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikotamenjadi UndangUndang sebagaimana telah diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016;b.

GUBERNUR, BUPATI, DANWALIKOTA yang berbunyi sbb.: Pasal 42...Bahwa setelah Tergugat melakukan pendaftaran ke kantorTergugat sebagai Peserta Pemilihan Calon Walikota Palembanguntuk masa jabatan periode 2018 sampai 2013, maka Tergugat diwajibkan melakukan penelitian sebagaimana yang dimaksuddalam ketentuan PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTIUNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DANWALIKOTA Pasal 50 (1)...

Gubernur, Bupati, DanWalikota.

Jawawi, SP.,.S.Hut., M.P. sebagai Pasangan Calon Gubernur Dan WakilGubernur Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil GubernurProvinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015, tertanggal 18 November2015 dengan alasan adanya kepentingan PENGGUGAT yang sangat mendesak sebagai berikut :(1) Bahwa terdapat kepentingan PENGGUGAT yang sangatmendesak sebagai Pasangan Calon Gubenur dan WakilGubernur dalam Peserta Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 yang telahditetapkan oleh Komisi Pemilihan

PENGGUGAT pada saat ini telah hilang hakkonsitusinya dalam kepersertaan Pemilihan Gubernur danHal 10 dari 83 hal. Put. No. 29/G/PILKADA/2015/PT. TUN.

KalimantanTengah Nomor: 30/Kpts/KPUProv020/2015 Tanggal 24Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernurdan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur danWakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015.

Sebagai Pasangan Calon GubernurDan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur Dan WakilGubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015;Hal 33 dari 83 hal. Put. No. 29/G/PILKADA/2015/PT. TUN. JKT4.

Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UndangHal 66 dari 83 hal.

Menyatakan terdakwa SULEMAN UMAKAMEA Alias EMANG terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tidakberhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan suaramemberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS;sebagaimana diatur dalam Pasal 178C ayat (1) Undangundang RI Nomor10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undangundang Nomor 1Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati

THAMSIN YOIOGA alias TAM, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi adalah Ketua Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam)Sanana Utara pada pemilihnan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku UtaraTahun 2018; Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan olehterdakwa dengan melakukan pencoblosan menggunakan eKTP diluarPropinsi Maluku Utara pada pemilihan Gubernur dan Wakil GubernurMaluku Utara Tahun 2018; Bahwa pencoblosan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Rabu

SUWITI MARBAI dibawah sumpah, pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi adalah Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara PemungutanSuara) di TPS 002 Desa Malbufa Kecamatan Sanana Utara KabupatenKepulauan Sula pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur MalukuUtara Tahun 2018; Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan olehterdakwa dengan melakukan pencoblosan menggunakan eKTP diluarPropinsi Maluku Utara pada pemilihan Gubernur dan Wakil GubernurMaluku Utara Tahun 2018; Bahwa

di persidangan;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwaberpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar keteranganterdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Hal. 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN LbhBahwa terdakwa dengan melakukan pencoblosan menggunakan eKTPdiluar Propinsi Maluku Utara pada pemilihan Gubernur dan WakilGubernur Maluku Utara Tahun 2018;Bahwa pencoblosan tersebut dilakukan terdakwa pada hari

Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UndangUndang, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturanperundangundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI.

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati DanWakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Gubernur, Bupati danWalikota menjadi UndangUndang.Ketua Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri.........llLAMPIRAN VII:SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAHSEBAGAI TERPIDANAKOP PENGADILAN SURAT KETERANGANTIDAK PERNAH SEBAGAI TERPIDANANOMS: .......cccccceceesesseseececccccceaeeueseseecessceesesueneseeseesKetua/Kepala Pengadilan................cceeeeeee menerangkan bahwa :Nama Pgs neta selaieias seem qceisins Siela SWE ZERO.

Gubernur, Bupati danWalikota menjadi UndangUndang jo.

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.14LAMPIRAN X :SURAT KETERANGAN TIDAK MEMILIKITANGGUNGAN UTANG SECARAPERORANGAN DAN/ ATAU SECARA BADANHUKUM YANG MENJADI TANGGUNGJAWABNYA YANG MERUGIKAN KEUANGANNEGARAKOP PENGADILANSURAT KETERANGANTIDAK MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG SECARA PERORANGAN DAN/ATAUSECARA BADAN HUKUM YANG MENJADI TANGGUNG JAWABNYA YANGMERUGIKAN KEUANGAN NEGARANOMOT?

Gubernur, Bupati danWalikota menjadi UndangUndang.eee rcecrsccscce Pere eee ccccecccsccscsseeccesensKetua Pengadilan Negeri............

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak memilikikewenangan untuk mengadili dikarenakan pada perkara ini tidak dilakukanupaya administratif di Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Lombok Tengah dan telah melewati tenggang waktu;Bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota MenjadiUndangUndang, Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha

negaraPemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruhupaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan;Pts No 4/G.Pilkada/2015/PT.TUN SBY hal 9 dari 32Bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota MenjadiUndangUndang, Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negaraPemilihan sebagaimana

/KPUKab.017.433830/TAHUN 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon PesertaPemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 adalah tepatkarena sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;2.

; Menimbang, bahwa tahapantahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur,Pts No 4/G.Pilkada/2015/PT.TUN SBY hal 25 dari 32Bupati dan Walikota secara nasional Tahun 2015 telah ditetapbkan dalam PeraturanKPU Nomor 2 Tahun 2015 yaitu tahapan Persiapandan tahapan penyelenggaraan Pemilihan;Menimbang, bahwa tahapan persiapan terdiri atas (vide Pasal 5 PKPU Nomor2 Tahun 2015: a. Perencanaan program dan anggaran;b. Penysunan peraturan penyelenggaraan pemilihan; c.

Gubernur, Bupati dan Walikota;PKPU Nomor 9 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimanadiubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PKPUNomor 9 Tahun 2015tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 2 tentang Tahapan, Program dan Jawal Penyelegaraan PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

Gubernur,Bupati dan Walikota menjadi undangundang sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 8 Tahun 2015, maka Komisipemilihan umum telah menetapkan peraturan Komisi pemilihan umumnomor 2 tahun 2015 tentang tahapan,program dan jadwalHalaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor : 168/PLW/2016/PTUNJKT.penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil Gubernur,Bupati danwakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota;Bahwa, berdasarkan pasal 5 ayat (1),(2),(3) dan (4) disebutkan bahwaPEMILIHAN diselenggarakan

Gubernur,Bupati dan Walikotaadalah keliru memahami penjelasan UU No 1 tahun 2014, jo UU No 8tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota,Olehkarena gugatan penggugat/pelawan obyek dan subyek gugatan TUNbukanlah Surat Keputusan Komisi pemilihan Umum dan subyeknyabukanlah Komisi Pemilinan Umum akan tetapi Menteri Dalam NegeriRepublik indonesia dengan surat keputusannya sebagaimanaHalaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor : 168/PLW/2016/PTUNJKT.dimaksud pasal 153 UU No 1 tahun 2015, jo Peraturan

Bahwa, rangkaian hasil pemilihnan Kepala Daerah serentak Tahun 2015sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta, menurut Pelawan/Penggugat telah mengacu kepada UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, danWalikota Menjadi UndangUndang, kiranya dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 5ayat (1), (2) dan (3) yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut : Bahwa, Pemilihan

Pemilihan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.Bahwa apabila ada sengketa yang timbul dalam tahapan kampanye dan seterusnyasampai pada putusan mahkamah konstitusi bukan lagi kKewenangan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara.Menurut Ahli : Bahwa dalam menafsirakan Sengketa TUN Pemilihan telah diatur dalampasal 153 UU No 1 tahun 2015 jo Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 tahun 2014jo UU No 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, olehHalaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor

Gubernur, Bupati dan walikota yaitu : UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota Menjadi UndangUndang; UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilinan Gubernur, Bupati, DanWalikota Menjadi UndangUndang;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati

Putusan Nomor 676 K/TUN/PILKADA/2015Agustus 2015 yang lalu, berdasarkan Keputusan Komisi PemilihanUmum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 30/Kpts/KPUProv020/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur danWakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015, tertanggal 24 Agustus2015.

Kpts/KPUProv020/2015 Tanggal 24 Agustus 2015 tentang PenetapanPasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sebagai PesertaPemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun2015;Bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi KalimantanTengah tahun 2015 diikuti oleh 3 (tiga) Pasangan Calon, yakni:1) Willy M.

Putusan Nomor 676 K/TUN/PILKADA/201532.Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndangNomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, DanWalikota Menjadi UndangUndang, prosesnya dilakukan melaluiBawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota atau Pengadilan TinggiTata Usaha Negara (PT. TUN) dan Mahkamah Agung RepublikIndonesia (MA).

Penggugat yang telah menjalani proses dantahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ProvinsiKalimantan Tengah Tahun 2015, mulai dari pendaftaran, knususnyapemenuhan syarat pada saat pendafataran waktu itu H. UjangIskandar (Penggugat) melakukan pengunduran diri dari jabatanBupati Kota Waringin Barat periode 20102015 dan H.

Putusan PT.TUN a quo menimbulakanketidak pastian pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil GubernurProvinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015. Dengan demikian, penerapanHalaman 31 dari 49 halaman. Putusan Nomor 676 K/TUN/PILKADA/2015hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimanatersebut di atas harus ditolak dan dikesampingkan;.

Tahirsebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) karung beras ukuran25 (dua) puluh lima kilo merk putri duyung kepada saksi Mael ; Bahwa setahu saksi, terdakwa memberikan uang dan beras tersebut sekaitandengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat padatanggal 15 Februari 2017 ; Bahwa setahu saksi, sebelum terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksiM.

Tahir adalah pihak yangmempunyai hak pilih yang terdaftar dalam DPT dalam pemilihan Gubernur danWakil Gubernur Sulawesi Barat periode 20172022 ;Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;2. Saksi Masud Bin Nasir ; Bahwa setahu saksi terdakwa diajukan ke persidangan karena diduga telahmelakukan money politik (politik uang) pada hari Selasa tanggal 14 Februari2017 sekitar jam 21.45 wita di Desa Leppangan Kec.

Tahir keduanya terdaftar dalam DPT yangmempunyai hak pilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur SulawesiBarat 20172022 ;Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;3. Saksi M. Tahir Tariwali ; Bahwa setahu saksi terdakwa diajukan ke persidangan karena diduga telahmelakukan money politik (politik uang) pada hari Selasa tanggal 14 Februari2017 sekitar jam 21.45 wita di Desa Leppangan Kec.

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadiUndangUndang, yang mana unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.

Tahir maupun saksi Mael adalah pemilihataumempunyai hak suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ProvinsiSulawesi Barat periode 20172022 sebagaimana bukti 1 (satu) lembar suratpemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6KWK nomor urut DPT :272, NIK : 7605033112590003 an. saudara M.