• Menyatakan Terdakwa YOHANA DUHA ielah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan Tindak Pidana PEMILU : Setiap orang yangdengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranyalebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 516 UndangUndang No. 7 Tahun 2017tentang Pemilihan Umum sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Gst2.

  Umum;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, PenasihatHukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus denganPutusan Sela Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Gst tanggal 25 Juni 2019 yangamarnya sebagai berikut:1.

  Umum, yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut:1.

  Umum telah terpenuhi, makaTerdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;Menimbang, bahwa Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang padapokoknya sebagai berikut:1.

  Umum, Pasal 14 a Kitab Undang Undang Hukum Pidanadan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturanperaturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;MENGADILI1.Menyatakan Terdakwa Yohana Duha tersebut diatas, terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja padawaktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satuTPS/TPSLN atau lebih, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;2.

• • 1 (satu) Lembar Print Screen Logb Aktifitas Sistem Informasi Hasil Rekapitulasi Hasil Suara Pemilihan Umum (sirekap Pemilu) Di Tps001 Desa Panakkukang Kec Pallangga Kab Gowa Tanggal 23 Februari 2024 Pukul 20.51 Wita An.caleg Zulfiadi Dg Lantik;
  • 1 (satu) Lembar Print Screen Logb Aktifitas Sistem Informasi Hasil Rekapitulasi Hasil Suara Pemilihan Umum (sirekap Pemilu) Di Tps001 Desa Panakkukang Kec Pallangga Kab Gowa Tanggal 27 Februari

  Zubair Sebanyak 10 Suara;

• 1 (satu) Lembar Print Screen Log Aktifitas Sistem Informasi Hasil Rekapitulasi Hasil Suara Pemilihan Umum (sirekap Pemilu) Di Tps 005 Desa Panakkukang Kec Pallangga Kab Gowa Tanggal 27 Februari 2024 Pukul 17.55 Wita An.caleg Pks No. An Asnawi Dg Pataja Sebanyak 103 Suara Dan Caleg Pkb No.2.anzubair Sebanyak 21 Suara.

• 1 (satu) Rangkap Dokumen Fotocopy Legalisir Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ;
• 1 (satu) Rangkap Dokumen Fotocopy Legalisir Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Pallangga Pada Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
<

• 1 (satu) lembar Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum 2024.
• 1 (satu) lembar Daftar Calon Tetap DPD RI Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua.
• 1 (satu) lembar Daftar Calon Tetap DPRP Papua Tahun 2024 Daerah Pemilihan 2.
• 1 (satu) lembar Daftar Calon Tetap DPR RI Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua.
• 5 (lima) buah paku.
• 5 (lima) buah bantalan yang terbuat dari spons berbetuk persegi panjang.

• 6 (enam) lembar Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024.
• 1 (satu) Tanda Pengenal Ketua KPPS TPS 30 hamadi atas nama ONHES J. YOUWE.
• 1 (satu) Tanda Pengenal Anggota KPPS TPS 30 hamadi atas nama MARIKE WANGGAI.
• 1 (satu) Tanda Pengenal Anggota KPPS TPS 30 hamadi atas nama RONALDINHO R.
• (satu) Tanda Pengenal Anggota KPPS TPS 30 hamadi atas nama ALIN JENIFER.

• 1 (satu) botol tinta pemilihan umum 2024.
• 35 (tiga puluh lima) buah stiker label pemilihan umum Tahun 2024.
• 1 (satu) kotak surat suara Presiden dan Wakil Presiden TPS 30 hamadi.
• 1 (satu) kotak surat suara DPR RI TPS 30 hamadi.
• 1 (satu) kotak surat suara DPRP Papua TPS 30 hamadi.
• 1 (satu) kotak surat suara DPRD Kota Jayapura TPS 30 hamadi.
• 1 (satu) kotak surat suara DPD RI TPS 30 hamadi.

• Burhan Abudarda (Alm) dan saksi RismanYanuardo Bin Yulius Mahendra (Alm) (yang dilakukan penuntutan secaraterpisah/splitzing), selaku Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Utarayang berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No: 06/PP.05Kpt /1707/KPUKab/I / 2019 Tentang Penetapan dan Pengangkatan AnggotaHal. 1 dari 14 halaman, Pts.No.63/Pid.Sus/2019/PT BGL.Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Lebong Untuk Pemilihan Tahun 2019dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No: 30/PP.05 Kpt

  Umum yang menyebutkan bahwa setelahmelakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimanadalam pasal 17, PPK memasukan:a.

  Lebong, saat Kotak suara yang sudah tersegeldi buka ternyata tidak di dapati Formulir DA1 ataupun sampul DA1 didalamkotak suara Lebong Utara.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 505UndangUndang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55Ayat (1) Ke1 KUHP;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut UmumNOMOR REG.

  Umum jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPsebagaimana dalam dakwaan;2.

  Umum No.06/PP.05Kpt/1707/KPUKab/I/2019 tentang Penetapan dan pengangkatanAnggota Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Utara KabupatenLebong untuk Pemilihan tahun 2019 Bentuk Foto Kopian; 1 (satu) lembar keputusan Komisi Pemilihan Umum No.30/PP.05Kpt/1707/KPUKab/I/2019 tentang Penetapan dan pengangkatanAnggota Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Utara KabupatenLebong untuk Pemilihan tahun 2019 Bentuk Foto Kopian; 1 (satu) buku panduan PPK dengan bagian Depan dominanbewarna putin dan warna bagian belakang

• Hasil DPD RI Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua;

• 1 (satu) lembar Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum 2024;
• 1 (satu) lembar Daftar Calon Tetap DPD RI Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua;
• 1 (satu) lembar Daftar Calon Tetap DPRP Papua Tahun 2024 Daerah Pemilihan 2;
• 1 (satu) lembar Daftar Calon Tetap DPR RI Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua.

• 29 (dua puluh sembilan) bendel Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari TPS 30 hamadi;
• 1 (satu) bendel Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari TPS 30 hamadi;
• 1 (satu) bendel Daftar Hadir Pemilih Tetap dari TPS 30 hamadi;
• 6 (enam) lembar Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024;
• 1 (satu) Tanda Pengenal Ketua KPPS TPS 30 hamadi atas nama ONHES J.

  Pemberitahuan KPU);

• 1 (satu) botol tinta pemilihan umum 2024;
• 35 (tiga puluh lima) buah stiker label pemilihan umum Tahun 2024;
• 1 (satu) kotak surat suara Presiden dan Wakil Presiden TPS 30 hamadi;
• 1 (satu) kotak surat suara DPR RI TPS 30 hamadi;
• 1 (satu) kotak surat suara DPRP Papua TPS 30 hamadi;
• 1 (satu) kotak surat suara DPRD Kota Jayapura TPS 30 hamadi;
• 1 (satu) kotak surat suara DPD RI TPS 30 hamadi;
• 280

  MATURBONGS;

• 2 (dua) lembar surat mandat saksi partai politik PKS Kota Jayapura atas nama MUHAMMAD FADLI;

Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

• Hasil Kecamatan PPWP perhitungan di KPU Kabupaten Sinjai;

• 1 (satu) rangkap SK Penetapan dan Pengangkatan PPS Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
• 1 (satu) rangkap SK Pengangkatan KPPS Desa Kassibuleng Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai;
• 1 (satu) buah Flashdisk berwama merah hitam merek Sandisk yang didalamnya terdapat 1 file video berdurasi 1 (satu) menit 22 (dua puluhdua) detik yang merupakan video saat perhitungan

• 1 (satu) Unit hardisk berwarna hitam dengan kapasitas 1 (satu) tera yang berisi file CCTV Djoeang dan KPU;

  Dikembalikan kepada saksi SHALAHUDDIN AL KHIDHR bin SAIFULAH;

  - 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Bawaslu No. 150/K.BE-06/PM.00.02/IV/2019 tanggal 30 April 2019;

  Dikembalikan kepada saksi YOKI SETIAWAN, S.Sos bin DAHRIL;

  - 1 (satu) lembar keputusan Komisi Pemilihan

  Umum No.06/PP.05-Kpt/1707/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan dan pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong untuk Pemilihan tahun 2019 Bentuk Foto Kopian;

  - 1 (satu) lembar keputusan Komisi Pemilihan Umum No.30/PP.05-Kpt/1707/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan dan pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong untuk Pemilihan tahun 2019 Bentuk Foto Kopian;

  -

  Umum yang menyebutkan bahwa setelahmelakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimanadalam pasal 17, PPK memasukan;a.

  Lebong, saat Kotak suara yang sudahtersegel dibuka ternyata tidak di dapati Formulir DA1 ataupun sampul DA1di dalam kotak suara Lebong Utara;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal505 Undang Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal55 Ayat (1) Ke 1 KUHP;Telah membaca SuratTuntutan (Requisitoir) PenuntutUmum No.

  file CCTV Djoeang dan KPU;e 1 (Satu) lembar Surat Rekomendasi dari Bawaslu No. 150/K.BE06/PM.00.02/IV/2019 tanggal 30 April 2019;e 1 (satu) lembar keputusan Komisi Pemilihan Umum No.06/PP.05Kpt/L707/KPUKab/I/2019 tentang Penetapan dan pengangkatanAnggota Panitia Pemilinan Kecamatan Lebong Utara KabupatenLebong untuk Pemilinan tahun 2019 Bentuk Foto Kopian;e 1 (satu) lembar keputusan Komisi Pemilihan Umum No.30/PP.05Kpt/L707/KPUKab/I/2019 tentang Penetapan dan pengangkatanAnggota Panitia Pemilihnan

  Nomor 7tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KitabUndangundang Hukum Pidana;> Bahwa menurut pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang termasuk pelaku tindakpidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atauturut Serta melakukan perbuatan tersebut;> Bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat TerdakwaRedo Efendi bin Aris Komar telah terbukti secara sah dan meyakinkanmenurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Sebagai Anggota PPKyang Turut Serta karena kelalaiannya

  Umum No.06/PP.05Kpt/1707/KPUKab/I/2019 tentang Penetapan dan pengangkatanAnggota Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Utara KabupatenLebong untuk Pemilihan tahun 2019 Bentuk Foto Kopian; 1 (satu) lembar keputusan Komisi Pemilihan Umum No.30/PP.05Kpt/1707/KPUKab/I/2019 tentang Penetapan dan pengangkatanAnggota Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Utara KabupatenLebong untuk Pemilihan tahun 2019 Bentuk Foto Kopian; 1 (satu) buku panduan PPK dengan bagian Depan dominanbewarna putin dan warna bagian belakang

• d. 29 (dua puluh sembilan) lembar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab Tolitoli Nomor: 45/PL.01.4Kpt/7204/KPUKab/II/2019 tanggal 05 Februari 2019 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab Tolitoli Nomor 22/PL.01.4-Kpt/7204/KPU-Kab/IX/2018 tentang penetapan daftar calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli dalam peyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019

  e. 20 (dua puluh) lembar Peraturan Komisi

  Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019;

  f. 3 (tiga) lembar Jadwal kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Tolitoli;

  g. 13 (tiga belas) lembar informasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 atas nama SALEHUDDIN, No urut 3 Daerah Pemilihan Tolitoli 4;

  h. 20 (dua

  j. 18 (delapan belas) lembar informasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 atas nama HJ, NURFAIDA, SE, No urut 3 Daerah Pemilihan Tolitoli 4;

  k. 14 (empat belas) lembar informasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 atas nama KATRINA LESTARI, No urut 3 Daerah Pemilihan Tolitoli 4;

  l. 14 (empat belas) lembar informasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum

  Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 atas nama INDORENUNG, No urut 3 Daerah Pemilihan Tolitoli 4;

  p. 15 (lima belas) lembar informasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 atas nama NURZAMZAM, No urut 3 Daerah Pemilihan Tolitoli 4;

  q. 15 (lima belas) lembar informasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 atas nama MASTIAR, SE, No urut 3 Daerah Pemilihan Tolitoli 4;

  r. 17 (tujuh

  belas) lembar informasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 atas nama HASAN DG.

• logo atau lambang Partai Demokrat serta nomor urut partai Demokrat;

• 4 (empat) helai kain jilbab merek Zoya;
• 2 (dua) helai kain jilbab merek Mezora;
• 1 (satu) buah kantong plastik warna putih merek Zoya;
• 3 (tiga) buah kantong plastik warna putih merek PADUSI Komunitas Padusi Minang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

• (satu) rangkap salinan keputusan Komisi Pemilihan

  Umum Kota Bukittinggi Nomor 35/HK.03.1Kpt/1375/KPU-Kot/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Pemilihan Umum tahun 2019;

• 2 (satu) rangkap Form Model K4-PK.Kab/Kota nama pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019 partai PKS;

Dikembalikan kepada Bawaslu Kota Bukittinggi;

6. Menghukum Terdakwa membayar

• Darmansyah Bin Faisal tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

• Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
• Memulihkan hak- hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
• Menetapkan barang bukti berupa:
• 4 (empat) lembar Specimen (Contoh Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi

  postingan akun FB atas nama Darmansyah pada tanggal 23 Februari 2019 Pukul 21.04, dengan Postingan Tak kenal lelah setelah melaksanakan tugas kedinasan langsung sosialisasi tentang tata cara melakukan pencoblosan pada keluarga di Desa Salu Tambung Kec Ulumanda berpesan semoga pemilu ini terbebas dari politik uang, terbebas dari politik ras, suku, dan agama Amin;

Dikembalikan kepada Indriani Mustafa;

• 1 (satu) rangkap Keputusan Komisi Pemilihan

  Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 108/ PL.01.1-Kpt/ 76/ Prov/ IX/ Tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah dilegalisir;

• 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: 153/ PL.01.5-BA/ 76 / Prov/ IX/ 2018 yang telah dilegalisir;
• 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat

  Nasional Provinsi Sulawesi Barat Nomor: PAN/ B/ Kpts/ K-S/ 039/ IX/ 2018 Tentang Strukur Tim Pelaksana Kampanye Dan Akun Media Sosial Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Barat yang telah dilegalisir;

Dikembalikan kepada Saksi Sofyan Ali, S.Pdi;

• 1 (satu) buah Wireless (pengeras suara) merk TOA warna silver;

Dikembalikan kepada Terdakwa Drs.

Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentangPerubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 23tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal493 Jo Pasal 280 ayat (2) huruf (f) Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 TentangTindak Pidana Pemilu;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa danPenasihat Hukumnya masing masing telah mengajukan keberatan dan telah diputusdengan Putusan Sela Nomor 17/ Pid.

Pasal 280 ayat (2) huruf f UU Nomor 7 Tahun2017 tentang Pemilihan Umum terdapat 2 (dua) unsur yakni Unsur Subyekdan Unsur Perbuatan: Unsur subyek yaitu pelaksana dan atau Tim Kampanye; Unsur perbuatan yang dilarang adalah mengikut sertakan Aparatur SipilNegara dalam kegiatan Kampanye;Bahwa Setiap Aparatur Negeri Sipil dilarang ikut serta sebagai pelaksana danTim Kampanye Pemilu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 494 Jo Pasal280 ayat (3) huruf f UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ada 2(dua)

Umum Provinsi SulawesiBarat Nomor: 108/ PL.01.1Kpt/ 76/ Prov/ IX/ Tahun 2018 TentangPenetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi SulawesiBarat Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah dilegalisir;1 (Satu) lembar Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon TetapAnggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum Tahun 2019Nomor: 153/ PL.01.5BA/ 76 / Prov/ IX/ 2018 yang telah dilegalisir;1 (satu) rangkap Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah PartaiAmanat Nasional Provinsi Sulawesi Barat

umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 108/PL.01.1Kpt/ 76/ Prov/ IX/ Tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum Tahun 2019, Majelis Hakimberpendapat Terdakwa masuk dalam pengertian sebagai pelaksana kampanyepemilu;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap pelaksana kampanyepemilu, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;Ad. 2.

Umum Provinsi SulawesiBarat Nomor: 108/ PL.01.1Kpt/ 76/ Prov/ IX/ Tahun 2018 TentangPenetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi SulawesiBarat Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah dilegalisir;1 (Satu) lembar Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar CalonTetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum Tahun2019 Nomor: 153/ PL.01.5BA/ 76 / Prow/ IX/ 2018 yang telah dilegalisir;1 (Satu) rangkap Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah PartaiAmanat Nasional Provinsi Sulawesi Barat

• Bin DARMAWI (Alm)terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilusebagaimana diatur dalam Pasal 521 jo Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;2. Menjatuhkan' pidana terhadap Terdakwa HERWANSYAH, SE. BinDARMAWI(Alm)dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;3.

  Demokrasi berbicaramengenai hak konstitusional bagi setiap warga negara untuk memilih dandipilin dalam suatu Pemilihan Umum yang diselenggarakan setiap 5 (lima)tahun sekali. Negara hukum yang demokratis harus dikawal dengan prinsipprinsip hukum, salah satu prinsip negara hukum adalah akses kepastianhukum dan prinsip keadilan. Karena itu jika bicara demokrasi pasti juga akanberbicara keadilan.

  Umum , yang unsurunsurnya adalah :1.

  Umum ;Menimbang, bahwa terhadap fakta adanya kegiatan pembagian bahankampanye yang merupakan salah satu metode kampanye maupun ucapan secaralisan yang berisi ajakan untuk memilih Terdakwa sebagai Calon Anggota DPD RIpada pemilu tanggal 17 April 2019 ternyata dilakukan oleh orang perseoranganyang tidak memiliki kapasitas sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPDsebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan pasal 271 UU RI Nomor 7 Tahun2007 tentang Pemilihan Umum ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian

  Umum.

• M E N G A D I L I

  1. Menyatakan Terdakwa AZHAR ASBATARA ALS AZHAR BIN ALM ABDUL SANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan turut serta meakukan tindak pidana Pemilihan Umum sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AZHAR ASBATARA ALS AZHAR BIN ALM ABDUL SANI dengan

  umum tahun 2019.

  Sedangkan saksiWAHYUNI RAMADHANI dalah caleg DPRD Kabupaten Belitung timur dapil3 Nomor urut 6 dari Partai Amanat Nasional berdasarkan Surat KeputusanKomisi Pemilihan Umum Kab. Belitung Timur Nomor 96/HK.03.1Kpt/1906/KPUKab/XII/2018 tentang perubahan atas Surat KeputusanKomisi Pemilihan Umum Kab.

  Umum maupun Pasal 280 ayat (1) huruf ; UndangUndang RI Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sehingga MajelisHakim menyimpulkan bahwa Terdakwa dalam hal ini telan melakukan perbuatanmemberikan materi lain kepada peserta kampanye, dimana perbuatan tersebutadalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Pasal 280 ayat (1) huruf j UndangUndang RI Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dengan demikiancukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur ketiga initelah terpenuhi oleh

  Menyatakan Terdakwa AZHAR ASBATARA ALS AZHAR BIN ALM ABDULSANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan turutserta meakukan tindak pidana Pemilihan Umum sebagaimana dalamdakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;2.

• DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kotaatau Calon Peserta Pemilu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut : Bahwa sekitar bulan Maret 2013 terdakwa REGINA ANI MANDIBONDIBO ikutmencalonkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Jayapura MasaBhakti Tahun 20142019 melalui Partai Demokrat Kota Jayapura, dan untukmemenuhi persyaratan Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Jayapura MasaBhakti Tahun 20142019 yang diatur sesuai ketentuan Komisi Pemilihan Umumdalam Peraturan Komisi Pemilihan

  Umum (KPU) Nomor : 7 Tahun 2013 tentangJadwal, Tahapan dan Persyaratan Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, DPRDProvinsi, DPRD Kabupaten/Kota antara lain Kartu tanda Penduduk (KTP), ljazahSLTA/SMA Sederajat, Kartu Tanda Anggota Partai, SKCK asli Foto Copy yangdilegalisir, Surat Keterangan Bebas Narkoba, Surat Keterangan Berbadan Sehat,Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa, Surat Keterangan dari PengadilanNegeri dan Pas Foto."

  Umum KotaJayapura pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Nomor :301/PANWAS PILEGK.JPR/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 dan Surat kepadaBadan Penelitian dan pengembangan Pusat Penilaian Pendidikan KementerianPendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 423.7/712 tanggal 16 Mei 2014 makadiperoleh penjelasan melalui Surat antara lain sebagai berikut :1.

  Umum Anggota DPR,DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten/Kota. 3.

  Menyatakan terdakwa REGINA ANI MANDIBONDIBO terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dandiancam pidana sesuai dengan Pasal 298 UU RI Nomor 8 Tahun 2012Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRDKabupaten/Kota.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REGINA ANI MANDIBONDIBOdengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaanselama 1 (Satu) tahun;3.

• semua buktibuktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara aquo, dan telah pulamembaca serta memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh PenuntutUmum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbanganhukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakanhalaman 7 dari 9 Putusan Nomor 173/Pid/2019/PT BNATerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 516 UU RI No. 7Tahun 2017 tentang Pemilihan

  Umum jo.Pasal 56 ayat (2) KUH Pidanasebagaimana dalam DakwaanAlternatif Kedua, telah dipertimbangkan dengantepat dan benar yang didasarkan atas faktafakta hukum yang diperoleh dipersidangan serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demikian pulamengenai pidana yang dijatuhkan telah pula memenuhi rasa keadilaan baikkeadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat oleh karenanyadiambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalammemutus perkara ini;Menimbang, bahwa