• Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atauMakassar B ( C1 Salinan ) Kelurahan Masale TPS 44Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atauMakassar B ( C1 Salinan ) Kelurahan Tello BaruTPS 7Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atauMakassar B ( C1 Salinan ) Kelurahan Karuwisi BaruTPS

  hasil Perhitungan Suara CalonAnggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun2019 Dapil Sulsel Il atau Makassar B ( DAA 1 Salinan) KelurahanMasale TPS 4429) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar B ( DAA 1 Salinan ) Kelurahan Tello Baru TPS730) Asli Sertifikasi hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar

  Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel Il atauMakassar B (DAA 1 PLANO ) Kelurahan Tello Baru TPS 748.

  Padahal seharusnya jika mengacu pada ketentuan Pasal 480 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo.

  Selanjutnya, berdasarkan Pasal 480 ayat(4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo.

• Umum (KPU) Kabupaten Boalemoagar menyaksikan penyerahan kelengkapan berkas ke panitia pokja KomisiPemilinan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo;Bahwa saksi sebagai Tim Penghubung Bakal Calon bertindak menyerahkandan menandatangani kelengkapan berkas persyaratan administrasi kepadapanitia pokja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo;Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 setelah batas akhir pada pukul 24.00WITA, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo mengugurkan 3(tiga) anggota bakal calon Partai

  partai politik mengenai surat keterangan sehat jasmani tersebutdinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan tidak perlu melakukan perbaikandokumen;Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN TmtBahwa pada tanggal 31 Agustus 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU)Kabupaten Boalemo atas surat tanggapan dan masukan masyarakattersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemomengirimkan surat pemberitahuan kepada Ketua Bawaslu KabupatenBoalemo.Bahwa berdasarkan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum

  ) yang telah ditetapbkan Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Boalemo.

  Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena kurangnya pengetahuan tentanghukum yang mengatur tentang halhal yang dilarang dalam UndangUndang R.1.Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

  Perbuatan Terdakwa membawa kerugian kepada Komisi Pemilihan Umum(KPU), Bawaslu dan Rumah sakit yang dapat mengurangi rasa kepercayaanmasyarakat terhadap pemilihan umum yang seharusnya berlangsung jujur dankredibel:;Keadaan yang meringankan:1. Terdakwa belum pernah dihukum;2. Terdakwa sopan dalam persidangan;3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;4.

• tambah sebanyak 48 suara termasuk Suara partai dan Caleg Partai Buruh sebanyak 12 (dua belas) lembar;

• Kopian D HASIL KECAMATAN DPRD KABKO (Setelah 48 Suara yang ditambahkan ke Caleg atas nama ILLIYIN PUTRA SALEH dikembalikan ke suara partai semula termasuk partai dan caleg partai buruh) sebanyak 12 (dua belas) lembar;
• 1 (lembar) Rekapan daftar Suara Partai Buruh yang di geser per TPS di masing-masing Desa;
• 7 (Tujuh) lembar Kopian Berita Acara Klarifikasi Komisi Pemilihan

  Umum Kabupaten Minahasa Utara nomor berita acara: 71/HK.06.5-BA/7106/4/2024;

• 2 (Dua) lembar Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
• 2 (dua) Lembar screenshoot percakapan whatsapp atas nama YARDI HARUN. 2 (dua) Lembar screenshoot percakapan whatsapp atas nama FERDYNAN OPO BAWENGAN;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

• Tupu dan Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan umum, sebagaimana dalam dakwaan primair;

• Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Maksentius M.

  surat MODEL C Hasil DPRD KAB/KOTA yang telah dilegalisir;

• 19 (sembilan belas) lembar copyan surat MODEL D Hasil Kecamatan DPRD KAB/KOTA yang telah dilegalisir;
• 12 (dua belas) lembar copyan surat MODEL D HASIL KAB/KOTA DPRD KAB/KOTA yang telah dilegalisir;
• 16 (enam belas) lembar screenshoot/tangkapan layar aplikasi Sirekap KPU Kabupaten Rote Ndao yang telah dilegalisir;
• 5 (lima) lembar copyan Surat Keputusan Komisi Pemilihan

  Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Rote Ndao Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah dilegalisir;

ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

6.

• Malifut, saksi sendiri di Desa Samsuma Sedangkan terdakwatinggal di Desa Ngofakiaha dan sepengetahuan saksi terdakwa menjabatsebagai Kepala Desa Ngofakiaha;Bahwa saksi adalah salah satu Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab.Halmahera Utara dan menjabat sebagai Ketua, perlu saksi jelaskan bahwa KPUPropinsi Maluku Utara memang menetapkan zona kampanye dimana untukwilayah Halmahera Utara, Morotai dan Halmahera Timur masuk dalam zona 1,untuk wilayah Zona Satu Putaran Pertama dari tanggal 15 Februari

  Pasangan calon adalah Calon Gubernur, Bupati/ Walikota peserta pemilihanyang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseoranganyang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota(Vide pasal 1 angka 3 dan 4 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 Tentangpenetapan peraturan pemerintah pengganti UndangUndang nomor 1 tahun2014 Jo UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan keduaUndangUndangnomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturanpemerintah pengganti UndangUndang

  umum kabupaten/kota.

  Malifut Kabupaten Halmahera Utara, secara sah telahdilantik sebagai Kepala Desa Ngofakiaha Kecamatan Kecamatan Malifut,Kabupaten Halmahera Utara, sehingga terhadap unsur setiap Pejabat Negara,Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain / lurahdimaksud telah terpenuhi; Unsur yang dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yangmenguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat 2 bagian CPeraturan Komisi Pemilihan

  Umum Nomor 7 tahun 2015 ditegaskan dalamkampanye, pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang melibatkan kepaladesa atau sebutan lain/luran dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan,20dalam hal ini Kepala Desa merupakan salah satu bagian dari Birokrasi Pemerintahyang mana telah diatur dalam UndangUndang Pemilu, semua birokrasipemerintahan tidak boleh terlibat atau mendukung salah satu calon;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas ternyata benarbahwa pada kegiatan kampanye

• hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan DaerahProvinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel Il atau Makassar B( DAA 1 Salinan ) Kelurahan Tello Baru TPS 718) Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan DaerahProvinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel Il atau Makassar B( DAA 1 Salinan ) Kelurahan Karuwisi TPS 1919) Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan DaerahProvinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel Il atau Makassar B( DAA

  Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel Il atau Makassar B( DA1 PLANO ) Kelurahan Karampuang57.Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel Il atau Makassar B( DA1 PLANO) Kelurahan Tamamaung58.

  B(DA 1 SALINAN ) Kelurahan Sinrijala77.Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel Il atau Makassar B( DB 1 SALINAN ) Kecamatan Panakukang.Dikembalikan Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar.5.

  Selanjutnya, berdasarkan Pasal 480 ayat (4) UndangUndang Nomor 7Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo.

  Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota SecaraNasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

• No. 176/PID.SUS/2019/PT.MKS.Bahwa Terdakwa sebagai Anggota DPRD dalam melaksanakan tugasdan fungsinya menunjuk saksi Rusdi selaku ajudan dari aparatur sipilnegara (SK PNS Nomor : 821.2/BKDD/124/I/2016 tanggal 29 Januari2016) sesuai Surat tugas nomor : 3.a/11/I/2018 tanggal 11 Januari2018 yang pada pokoknya memiliki tugas mendukung kelancaranpelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan administrasikegiatan pimpinan DPRD Kabupaten Majene.Bahwa pada tahun 2019 dilangsungkan Pemilihan Umum yakniPemilinan

  Presiden RI dan Wakil Presiden RI, Pemilihan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, DPR Daerah (DPRD) Provinsidan DPRD Kabupaten / Kota serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD)yang akan diselenggarakan secara serentak tepatnya pada tanggal17 April 2019Bahwa Terdakwa selaku Caleg dan Tim kampanye terkait denganproses pemilihan umum dimaksud, melaksanakan salah satu kegiatanyaitu kampanye berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum(KPU) Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Komisi

  tahun 2018tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana tertuangdalam Pasal 69 ayat 2 huruf f tentang Peraturan KomisiPemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahanatas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 23tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 493 jo pasal 280 ayat (2) huruf (f) Undangundang Nomor 7 Tahun 2017tentang Tindak Pidana PemiluMenimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tanggal 4 April2019 No.

  Umum ProvinsiSulawesi Barat Nomor: 108/ PL.01.1Kpt/ 76/ Prov/ IX/ Tahun 2018Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRDHal. 8 dari 18 Pts.

  Pemilihan Umum Tahun 2019 ProvinsiSulawesi Barat yang telah dilegalisir;Dikembalikan kepada Saksi Sofyan Ali, S.Pdi; 1(satu) buah Wireless (pengeras suara) merk TOA warna Silver;Dikembalikan kepada Terdakwa Drs.

• Batuley, Kab/Kota, Provinsi Maluku, Tanpa Disegel Berisikan :a. 1 (satu) Buah Amplop coklat yang berisikan formulir Model C, C2dan C5 b. 1 (satu) bundle daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun2019 Modeli A3KPU. c. 2 (dua) lembar catatan asli perhitungan suarapasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pemilihan umum tahun2019, Model Cl.

  (enam ) Lembar Sertifikat Hasil Perhitungan SuaraCalon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019,Model C1DPRD Kabupaten/Kota. ( Daftar KPU ); 1 (satu ) rangkap keputusan komisi pemilihan umum kabupatenkepulauan Aru, Nomor : 05/kpt. 02/81/07/KPU Kap/III/2019, Tentangpenetapan dan pengangkatan anggota panitia pemilihan kecamatanAru Utara TimurBatuley, Kab.

  (satu ) rangkap keputusan komisi pemilihan umum kabupatenkepulauan Aru, Nomor : 05/kpt. 02/81/07/KPUKap/III/2018, Tentangpenetapan dan pengangkatan anggota panitia pemilihan kecamatanAru Selatan Utara, Kab. Kep.

  Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019,Model C1DPRD Kabupaten/Kota. ( Daftar KPU );1 (satu ) rangkap keputusan komisi pemilihan umum kabupatenkepulauan Aru, Nomor : 05/kpt. 02/81/07/KPU Kap/III/2019, Tentangpenetapan dan pengangkatan anggota panitia pemilinan kecamatanAru Utara TimurBatuley, Kab.

• • 1 (satu) Lembar Print Screen Logb Aktifitas Sistem Informasi Hasil Rekapitulasi Hasil Suara Pemilihan Umum (sirekap Pemilu) Di Tps001 Desa Panakkukang Kec Pallangga Kab Gowa Tanggal 23 Februari 2024 Pukul 20.51 Wita An.caleg Zulfiadi Dg Lantik;
  • 1 (satu) Lembar Print Screen Logb Aktifitas Sistem Informasi Hasil Rekapitulasi Hasil Suara Pemilihan Umum (sirekap Pemilu) Di Tps001 Desa Panakkukang Kec Pallangga Kab Gowa Tanggal 27 Februari

  Zubair Sebanyak 10 Suara;

• 1 (satu) Lembar Print Screen Log Aktifitas Sistem Informasi Hasil Rekapitulasi Hasil Suara Pemilihan Umum (sirekap Pemilu) Di Tps 005 Desa Panakkukang Kec Pallangga Kab Gowa Tanggal 27 Februari 2024 Pukul 17.55 Wita An.caleg Pks No. An Asnawi Dg Pataja Sebanyak 103 Suara Dan Caleg Pkb No.2.anzubair Sebanyak 21 Suara.

• 1 (satu) Rangkap Dokumen Fotocopy Legalisir Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ;
• 1 (satu) Rangkap Dokumen Fotocopy Legalisir Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Pallangga Pada Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
<

• Hasil Kecamatan PPWP perhitungan di KPU Kabupaten Sinjai;

• 1 (satu) rangkap SK Penetapan dan Pengangkatan PPS Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
• 1 (satu) rangkap SK Pengangkatan KPPS Desa Kassibuleng Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai;
• 1 (satu) buah Flashdisk berwama merah hitam merek Sandisk yang didalamnya terdapat 1 file video berdurasi 1 (satu) menit 22 (dua puluhdua) detik yang merupakan video saat perhitungan

• Seram Bagian Barat melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ;Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 301 Ayat 2UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD danDPRD;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umumtanggal 23 Mei 2014 Nomor : PDM01/Msh/Euh.02/05/2014, Terdakwa telah dituntutsebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa ZEFNAT MONATEN Als.

  CENA bersalah melakukantindak pidana PEMILU sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 301 Ayat 2UU No. 8 tahun 2012 tentang tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD dan DPRD ;Halaman 2 dari 21 Putusan No. 26/Pid.Sus/2014/PT.AMB.2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZEFNAT MONATEN Als.

  adalah masingmasing pada tanggal 30 Mei 2014,sedangkan putusan Pengadilan Negeri Masohi nomor 76/Pid.Sus/2014/PN.Mshtelah diputus pada tanggal 26 Mei 2014, oleh karenanya telah sesuai denganPasal 263 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo Pasal 1 ayat (3)Perma Nomor 2 / Tahun 2013 ;Menimbang, bahwa permohonan banding baik yang diajukan oleh JaksaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi dan Terdakwa, adalah masihdalam tenggang waktu yang dibolehkan oleh UndangUndang nomor 8 tahun2012 tentang Pemilihan

  Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dimana dalampasal 263 ayat (2)nya berbunyi : dalam hal putusan pengadilan sebagaimanaHalaman 15 dari 21 Putusan No. 26/Pid.Sus/2014/PT.AMB.dimaksud pada ayat (1) diajukan banding, permohonan banding diajukan palinglama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding baik dari JaksaPununtut Umum maupun dari Terdakwa telan memenuhi syarat formal yangdiatur dalam UndangUndang, maka permohonan banding tersebut haruslahdinyatakan

  Pasal 263 Ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang Undang Nomor : 8 Tahun 2012,Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD3. Pasal 197 KUHAP ( Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1981 ) ;4. Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun2013 ;Halaman 19 dari 21 Putusan No. 26/Pid.Sus/2014/PT.AMB.MENGADILI :1. Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa ;2.

• Kemudian pada saat saksiNur Khasanah tanyakan partainya, tibatiba datang beberapa orang yangdiketahui sebagai anggota kepolisian dan langsung menginterogasi TerdakwaJoni Edison Nuis dan saksi Nur Khasanah;Perbuatan Terdakwa Joni Edison Nuis sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 523 Ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf UndangUndangNomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;Halaman 4 dari 13 hal.Putusan Nomor 118/PID.SUS/2019/PT PDGAtau Kedua:Bahwa Terdakwa Joni Edison Nuis Panggilan.

  Kemudian pada saat saksi Nur Khasanahtanyakan partainya, tibatiba datang beberapa orang yang diketahui sebagaianggota kepolisian dan anggota tersebut langsung menginterogasi TerdakwaJoni Edison Nuis dan saksi Nur Khasanah;Perbuatan Terdakwa Joni Edison Nuis sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 523 Ayat (2) Jo Pasal 278 ayat (2) UndangUndang Nomor7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;Halaman 7 dari 13 hal.Putusan Nomor 118/PID.SUS/2019/PT PDGMenimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari

  Umum dalam surat dakwaan kedua kami;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Joni Edison Nuis berupa pidanapenjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 8.000.000,(delapan juta rupiah) subsider 1 (Satu) bulan kurungan;Menyatakan barang bukti berupa: 1 (Satu) lembar Kartu nama Hj.

  umum dan telahdiajukan menurut tata cara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh undangundang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umumpada pokoknya sebagai berikut:a.

  Umum, pasal 14 a ayat (1) KitabUndangUndang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang Undang Nomor 8 Tahun1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

• 2019;Perbuatan Terdakwa MUSTAR, S.AP Bin DERANI dan Terdakwa IIMUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf h UndangUndang No. 7tahun 2017 tentang pemilihan umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.ATAUKEDUA:Bahwa ia Terdakwa MUSTAR, S.AP Bin DERANI selaku SekretarisDewan Pimpinan Daerah Kab.

  BBLUmum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 420/PL.01.1Pu/19/Prov/IX/2018 Tanggal 21 September 2018 tentang Penetapan DaftarCalon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi KepulauanBangka Belitung pada Pemilihan Umum Tahun 2019.Perbuatan Terdakwa MUSTAR, S.AP Bin DERANI dan Terdakwa IIMUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j; UndangUndang No. 7tahun 2017 tentang pemilihan umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.ATAUKETIGA

  2019Perbuatan Terdakwa MUSTAR, S.AP Bin DERANI dan Terdakwa IlMUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 523 ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf ; UndangUndangNo. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHPidana;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor:38/Pid.Sus/2019/PN Tdn tanggal 21 Maret 2019 yang amarnya sebagai berikut:1.

  YUSUF tertanggal 26 Januari2019 yang ditandatangani a.n Ketua Mewakili MUSTAR DEDE, S.AP;Dirampas untuk dimusnahkan. 1 (Satu) buah surat yang berisikan pengumuman Nomor : 420/PL.01.1PU/19/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitungpada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Komisi Pemilihan Umum ProvinsiKepulauan Bangka Belitung;Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung;Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya

  YUSUF tertanggal 26 Januari2019 yang ditandatangani a.n Ketua Mewakili MUSTAR DEDE, S.AP;Dirampas untuk dimusnahkan; 1 (Satu) buah surat yang berisikan pengumuman Nomor : 420/PL.01.1PU/19/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitungpada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Komisi Pemilihan Umum ProvinsiKepulauan Bangka Belitung;Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung;5.

• Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tersebut;

  Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 106/ Pid.Sus/ 2017/PN.Jap tanggal 23 Maret 2017 tersebut, mengenai Kwalifikasi dan urutan redaksinya serta lamanya masa pidana percobaan sehingga selengkapnya sebagai berikut :

  Menyatakan Terdakwa ORTHIS KREUTHA,S.E. tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMILIHAN

  UMUM;

• Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan ketentuan lamanya pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali ada perintah lain dalam putusan hakim yang menyatakan Terpidana bersalah melakukan tindak pidana dalam masa percobaan selama 8 (delapan) bulan; dan denda sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan (subsidair) selama 1 (satu)