Ditemukan 965375 data
1.A. HAFIDH BIN M. HUSEN
2.MUHAMMAD SAFRIZAL BIN ILYAS
3.SURYADI BIN ABDUL HAMID
4.TEUKU MUHAMMAD AZMISYAH BIN T. NURDIN AB
5.RAZALI A. WAHAB BIN WAHAB
Termohon:
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPOLISIAN DAERAH ACEH Cq. KEPOLISIAN RESORT PIDIE
109 — 32
Surat Perintah Penangkapan NomorSP.Kap/170/X/Res.1.24/2019/Reskrim, tanggal (Kosong) Oktober 2019a.n! PEMOHONII;1.3. Surat Perintah Penangkapan Nomor :SP.Kap/172/X/Res.1.24/2019/Reskrim, tanggal (kosong) Oktober 2019a.n! PEMOHONIII;1.4. Surat Perintah Penangkapan Nomor :SP.Kap/171/X/Res.1.24/2019/Reskrim, tanggal (Kosong) Oktober 2019a.n! PEMOHONIV;1.5. Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap//X/Res.1.24/2019/Reskrim, tanggal 30 Oktober 2019 a.n/ PEMOHONV;SURAT PERINTAH PENAHANAN1.1.
Bahwa suratsurat yang diterbitkan Termohon tersebut, merupakan dasarpenetapan status Tersangka yang diikuti dilakukan tindakan penangkapan danpenahanan terhadap Para Pemohon oleh Termohon, maka dari itu baikpenetapan status Tersangka, tindakan penangkapan dan penahanan yangdilakukan Termohon merupakan satu kesatuan hukum yang saling berkaitanantara satu dan lainnya, dan oleh karenanya Para Pemohon berniat untukmenguji apakah penetapan Tersangka, penangkapan dan penahanan yangdilakukan Termohon telah
Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap//X/Res.1.24/2019/Reskrim, tanggal 30 Oktober 2019 a.n/ PEMOHONI;3.2. Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap//X/Res.1.24/2019/Reskrim, tanggal 30 Oktober 2019 a.n/ PEMOHON Ur3.3. Surat Perintah Penangkapan NomorSP.Kap/170/X/Res.1.24/2019/Reskrim, tanggal (kosong) Oktober 2019a.n PEMOHONIII;3.4. Surat Perintah Penangkapan Nomor :SP.Kap/172/X/Res.1.24/2019/Reskrim, tanggal (kosong) Oktober 2019a.n PEMOHONIV;3.5.
NurdinSurat Perintah Penangkapan, Nomor :Sp.Kap/172/X/Res.1.24/2019, tanggal 30 Oktober 2019, atas namaSuryadi Bin Abdul HamidSurat Perintah Penangkapan, NomorSp.Kap/173/X/Res.1.24/2019, tanggal 30 Oktober 2019, atas namaRazali A. Wahab Bin WahabSurat Perintah Penangkapan, Nomor :Sp.Kap/174/X/Res.1.24/2019, tanggal 30 Oktober 2019, atas namaA. Hafidh Bin HusenSurat Perintah Penahanan, Nomor :Sp.Han/131/X/Res.124/2019,tanggal 31 Oktober 2019, atas nama A.
(T . 98)99.Foto copy Foto / Dokumentasi Penyerahan Surat Perintah Penangkapan kepadaPerangkat Desa Tersangka Teuku Muhammad Azmisyah Bin T.
NURLAELA DAENG CAYA
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Resort Gowa
2.Kepala Kejaksaan Negeri Gowa
24 — 3
ZUHAYFA ALIAS LOBAR
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Resor Serdang Bedagai
2.Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Serdang Bedagai
3.IZANIBAR SITOMPUL
4.Crisvando Manik
5.Azmi Lubis
6.LH Saragih
167 — 146
MENGADILI:
- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/207/VI/2021/Narkoba tanggal 13 Juni 2021 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP.Kap/207.a/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 tidak sah;
- Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/109/VI/2021/Narkoba tanggal 19 Juni 2021 dan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B-226/L.2.29/Enz.1/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 tidak sah
TENTANG TIDAK SAHNYA PENANGKAPAN DAN PENAHANAN YANGTIDAK SESUAI HUKUM (UNPROSEDURAL).1.
Nomor: SP.Kap/207/V1/2021 /Narkoba tanggal13 Juni 2021 dan dibuatkan Berita Acara Penangkapan tanggal 13 Juni2021 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor:SPP.Kap/207.a/V1/2021/Narkoba tanggal 16 Juni 2021 yang ditandatanganioleh ZUHAYFA Als LOBAR selanjutnya dibuatkan Berita AcaraPerpanjangan Penangkapan tanggal 16 Juni 2021. satu lembar SuratPerintah Penangkapan dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapandiberikan kepada Pemohon;Bahwa selanjutnya tembusan surat perintah penangkapan dan
Tentang tidak sahnya penangkapan;2. Tentang tidak sahnya penahanan;Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan penangkapan danpenahanan Pemohon tidak sah yang pada pokoknya sebagai berikut:1.
Apakah proses penangkapan yang dilakukan oleh Termohonterhadap Pemohon tidak sah?
Menimbang, bahwa penangkapan menurut Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya dalam perkara aquodisebut KUHAP) dikenal dengan 2 (dua) metode, yaitu pertama penangkapandengan surat perintah penangkapan dan yang kedua penangkapan tanpa suratperintah penangkapan atau yang lebih dikenal dengan tertangkap tangan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penangkapan dengan suratperintah penangkapan yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 20KUHAP yang menyebutkan bahwa penangkapan
VERI SATRIA DILAPANGA,SH
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Bolaang Mongondow
77 — 28
Deswan Siregar
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Rokan Hilir cq. Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Rokan Hilir
65 — 9
suprapto
Termohon:
Kepolisian Republik Indonesia c.q Kepolisian Daerah Jawa Timur c.q Kepolisian resort Batu
120 — 60
PERMOHONAN PRAPERADILAN1.Bahwa Permohonan Praperadilan ini diajukan sesuai dengan ketentuanPasal 77 huruf a UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (KUHAP) yang mana obyek praperadilan telah diperluasberdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor :21/PUUXII/2014 tanggal 28 Oktober 2014.Bahwa Pasal 77 KUHAP menyatakan : Pengadilan negeri berwenanguntuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diaturdalam undangundang ini tentang : a. sah atau tidaknya penangkapan
MigMenimbang, Bahwa Praperadilan diajukan atau ditujukan kepada pejabatyang berwenang yang melaksanakan tugas penegakan hukum dalam halmelakukan tindakan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan,penghentian penuntutan, penyitaan, penggeledahan, ataupun penetapantersangka.
Gempar Suharto
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Jambi Cq Resor Merangin Cq Kepala Satuan Reserse Kriminalitas
46 — 6
YAHATI
Termohon:
KEPOLISIAN NEGARA RI c.q SEKTOR JOHAR BARU JAKARTA PUSAT
101 — 46
JULIUS PRASETYO TAMBUNAN Als TIO
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR BEKASI UTARA
28 — 0
SANWARI Bin SUPIYAN
Termohon:
Polres Lampung Selatan
95 — 49
Himsarrianda Alias Tefa
Termohon:
Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan
22 — 5
AKBAR
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KAPOLRESTABES MAKASSAR CQ. PENYIDIK SAT NARKOBA POLRESTABES MAKASSAR
73 — 34
M E N G A D I L I
- Menyatakan menolak permohonan Praperadilan dari Pemohon;
- Menyatakan segala tindakan hukum dari Termohon mulai dari melakukan penangkapan, memperpanjang penangkapan, penyitaan barang, serta penetapan Tersangka kepada Pemohon dan Penahanan adalah sah menurut hukum;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
DEFRIZAL Pgl AUANG.
Termohon:
POLRES AGAM,
88 — 11
Bahwa menurut Pasal 18 Ayat (1) KUHAP disebutkan, Pelaksanaantugas penangkapan oleh petugas Kepolisian Negra Republik Indonesiadengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangkaSurat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka danmenyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatanyang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap azn.SAWALI Pgl ALI berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.Pol: Sp.Kap/79/X/2020/Reskrim, tanggal 15 Oktober 2020 dan dibuatkan beritaacaranya dan terhadap turunan/tembusannya telah diserahkan kepadaTersangka dan keluarganya;j. Bahwa selanjutnya Anggota Termohon melakukan Pemeriksaanterhadap Tersangka a.n. SAWALI Pg ALI;k.
AKA tersebut; Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis, 15 Oktober 2020,pukul 21.00 WIB, di kebun sawit milik Ninik Mamak yang dikelola oleh PT.AKA; Bahwa PT.
pada malam saat kejadiantersebut; Bahwa Saksi memberitahukan perihal penangkapan dan penyitaantersebut kepada keluarga tapi keluarga tidak mau menerima Surat tersebut; Bahwa sore hari tersebut Saksi membawa Surat Tugas dan SuratPerintah Penangkapan;Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 18/Pid.Pra/2020/PN LBB Bahwa keluarga Sawali, supir dan kenek tersebut datang malam harisetelah penangkapan; Bahwa Saksi tidak tahu bentuk hubungan keluarga 3 (tiga) orangtersebut, seingat Saksi hanya satu kaum; Bahwa
Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikanatau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan danpenggeledahan;b.
JAMANATAR HUTAPEA
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR LANGGAM
79 — 49
M E N G A D I L I
- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa tindakan penangkapan dan penahanan yang telah dilakukan oleh TERMOHON adalah sah menurut hukum;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar nihil;
Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan ataupenghentian penuntutan;2.
Tentang Penangkapan dan Penahanan yang tidak sah.
Cacat formil penangkapan dan penahanan.Bahwa berdasarkan faktafakta hukum dalam proses penangkapan yangdilakukan petugas KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, CQ.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU, CQ.KEPALA KEPOLISIAN RESORPELALAWAN CQ KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR (POLSEK) LANGGAMterhadap Pemohon terbukti bahwa proses penangkapan tersebut cacat formilkarena telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan pasal 18 ayat (1)KUHAP yang menyatakan:"Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian
NegaraRepublik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikankepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitastersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkarakejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa."2.
Menyatakan bahwa tindakan penangkapan dan penahanan yang telahdilakukan oleh TERMOHON adalah sah menurut hukum;3.
1.Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia
2.Lembaga Bantuan Hukum Mega Bintang Solo Indonesia
Termohon:
NKRI Cq Pemerintah Negara RI Cq Kapolri Cq Kapolda Jawa Tengah Cq Kapolresta Surakarta
96 — 42
1.ERISMAN GEA Alias AMA JENI
2.BEZAWATO GEA Alias WATO
3.FATIZAWATO GEA Alias FATI
Termohon:
Kepolisian Negara RI, Cq Kepolisian Daerah Sumut, Cq. Polres Nias, Cq. Polsek Tuhemberua ,
23 — 4
JAMAK UDIN BIN ALM. HUSEN
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara Ri cq. Kepala Kepolisian Daerah Banten cq. Kepala Kepolisian Resor Serang Kota
25 — 9
TUMARI
Termohon:
Pemerintah Negara Kesatuan RI Cq Kepala Kepolisian RI Cq Kepala Kepolisian Resort Jember sektor wuluhan
22 — 5
RUDIANTO Alias RUDI Bin MARULI SIANTURI
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU c.q. KEPALA KEPOLISIAN RESOR ROKAN HILIR
76 — 80
SYARAT FORMIL DAN MATERIL PENANGKAPAN DAN PENAHANANTIDAK TERPENUHI.4.1.
Cacat formil penangkapan dan penahanan.Bahwa berdasarkan faktafakta hukum dalam proses penangkapan yangdilakukan petugas Kepolisian Resor Rokan Hilir terhadap Pemohon terbuktibahwa proses penangkapan tersebut cacat formil karena telah melanggardanbertentangan dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) KUHAP yangmenyatakan: Pelaksanaan tugaS penangkapan dilakukan oleh petugaskepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas sertamemberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yangmencantumkan
Bahwa proses penangkapan terhadap Pemohon terbuktitelahmelanggar dan bertentangan dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) KUHAP yangmenyatakan: Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelahpenangkapan dilakukan.4.2. Cacat Materil penangkapan dan PenahananBahwa berdasarkan faktafakta hukum yang telah diuraikan di atas,terbukti bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan Kepolisian ResorRokan Hilir cacat materil.
Sah atau tidak penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan ataupenghentian penuntutan;2.
surat tugas serta memberikan kepadatersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangkadan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara yangdipersangkakan serta tempat ia diperiksa dan Pasal 18 ayat (3) KUHAPdisebutkan Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelahpenangkapan dilakukanMenimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P25 sama denganbukti surat T37 (Surat perintah penangkapan
DEDEK MAULANA SYAHPUTRA ALIAS DEDEK
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Sumatera Utara Cq Kapolres Serdang Bedagai Cq Kasat Res Narkoba Polres Serdang Bedagai
54 — 46
Bahwa pada saat pihak keluarga tersangka menerima SuratPerintah Penangkapan Nomor SPKap/204/VIII/2020/ResNarkoba, Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor :SPKap/204.a/VIII/2020/Resnarkoba, Surat Perintah PenahananNomor : SPHan/297/VIII/2020/Res Narkoba setelah dibacaserta diamati secara seksama terdapat ketidaksesuaian dalamisi Surat tentang dasar penangkapan yang mana dalam SuratPerintah Penangkapan Nomor SPKap/204/VIII/2020/ResNarkoba, Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor :SPKap/
Surat Perintah Penangkapan Nomor: SpKap /204 / Vill / 2020 / Res Narkoba tanggal 18 Agustus 2020 an.
Tidak sahnya penangkapan yang dilakukan Termohon, karena :a.C.tanpa memperlihatkan surat tugas dan tidak disertai surat perintahpenangkapan yang mencantumkan identitas tersangka danmenyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara yangdisangkakan dan tempat ia diperiksa;Surat Perintah Penangkapan Nomor SPKap/204/VIII/2020/ResNarkoba, Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SPKap/204.a/VIII/2020/Resnarkoba, Surat Perintah Penahanan Nomor :SPHan/297/VIII/2020/Res Narkoba diterima
Surat Perintah Penangkapan Nomor SPKap/204/VIII/2020/Res Narkoba,Surat Perintan Perpanjangan Penangkapan Nomor : SPKap/204.a/VIII/2020/Resnarkoba, Surat Perintah Penahanan Nomor :SPHan/297/VIII/2020/Res Narkoba diterima ibu Pemohon pada tanggal27 Agustus 2020 melalui Kepala Desa (9 hari setelah penangkapan)?
Penangkapan terhadap orang yang salah;KUHAP memberikan syarat yang sangat ketat untuk dapatmelakukan penangkapan. Tersangka yang ditangkap harus didugakeras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaanyang cukup3. Penangkapan tidak dilengkapi Surat Perintah Penangkapan;Surat perintah penangkapan merupakan dasar bagi petugaspenyidik/penyelidik dalam melakukan tindakan penangkapan,kecuali dalam hal tertangkap tangan, surat perintah penangkapantidak diperlukan;4.