Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah dan bangunan diatasnyaberdasar Sertifikat Hak atas tanah Nomor 1086/Sidorejo Kidul dan Surat Ukurtanah Nomor 26/Sid.Kid/2002 (untuk selanjutnya disebut objek perjanjian),adapun batasbatasnya adalah sebagai berikut: Sebelah Utara Jalan Marditomo; Sebelah Selatan jalan Desa, Daerah Klumpit; Sebelah Timur Tritis Sari, rumah Bapak Mashud: Sebelah Barat jalan Petengsari, rumah Bapak Basuki Rahmad;.

Menghukum Tergugat beserta Turut Tergugat , Turut Tergugat Il dan TurutTergugat III untuk mengosongkan objek perjanjian berupa sebidang tanah danbangunan diatasnya, berdasar Sertifikat hak atas tanah Nomor 1086/SidorejoKidul dan Surat Ukur tanah Nomor 26/Sid.Kid/2002:. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu (uitvoerbaar bij voorraad)walau ada banding, kasasi, maupun verzet,10.

Menghukum Tergugat beserta Turut Tergugat , Turut Tergugat Il, dan TurutTergugat III, untuk mengosongkan obyek perjanjian berupa sebidang tanah danbangunan diatasnya, berdasar Sertifikat Hak atas tanah Nomor 1086/SidorejoKidul dan Surat Ukur tanah Nomor 26//Sid.Kid/2002:6.

Hak atas tanah Nomor1086/Sidorejo Kidul dan Surat Ukur tanah Nomor 26/Sid.Kid/2002:Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;Dalam Rekonvensi:Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensiuntuk seluruhnya;Dalam Konvensi dan Rekonvensi:Menghukum Terbanding semula Tergugat juga sebagai Pembanding danPara Turut Terbanding semula Turut Tergugat , II dan Ill dalam Konvensi(Penggugat dalam Rekonvensi) untuk membayar biaya perkara ini dalamkedua tingkat peradilan, yang

Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Judex Facti dalamputusannya, dimana dalam putusannya reg Nomor 273/PDT/2015/PT SMG.halaman 26 angka 5 yang lengkapnya berbunyi:Menghukum Tergugat beserta Turut Tergugat , Turut Tergugat II dan TurutTergugat Ill untuk mengosongkan obyek perjanjian berupa sebidang tanah danbangunan diatasnya, berdasarkan Sertifikat Hak atas tanah Nomor1086/Sidorejo Kidul dan Surat Ukur tanah Nomor 26/Sid.Kid/2002";Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Judex

PolusBoro meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2014;Bahwa walaupun dengan dasar perolehan tanah dengan cara yang tidak sahdan melawan hukum, namun sebagian Para Tergugat telah memproses hakatas tanah sengketa yang diperoleh secara melawan hukum tersebut kepadaTurut Tergugat untuk mendapatkan sertifikat hak atas tanah;Bahwa dengan demikian, untuk mendapatkan kepastian tentang adanyaperolehan sertifikat hak atas tanah dari Para Tergugat di atas tanah sengketatersebut, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya

telah berupaya untukmendapatkan data menyangkut penerbitan sertifikat hak atas tanah tersebutdengan mengajukan permintaan secara resmi kepada Turut Tergugatpersurat tanggal 11 Juni 2015 Nomor 06/PKADV/VI/2015, namun upayatersebut tidak berhasil karena sampai dengan saat gugatan ini diajukan, TurutTergugat tidak bersedia memberikan data tersebut kepada Penggugat;Bahwa selanjutnya Penggugat terus berupaya mendapatkan data tentangadanya kepemilikan sertifikat hak atas tanah tersebut langsung kepadaPara

Polus Boro, yang dihitung sampai ParaTergugat melunasi pembayaran semua kerugian yang ditimbulkantersebut;Menyatakan tidak sah secara hukum, sertifikat hak atas tanah yangdimiliki oleh masingmasing:a) H.

Yahya Syekh (ayah Tergugat XXVII, Tegugat XXVIII, TergugatXXIX, Tergugat XXX,dan Tergugat XXXI), dengan Nomor 83, tanggal25 April 2011):b) Marthinus Jalung ( Tergugat XXV), dengan Nomor 147 tanggal 14Juni 2012;c) Silfana (Tergugat XVI), dengan Nomor 178, tanggal 28 Desember2012;dan juga sertifikat hak atas tanah yang dimiliki oleh Para Tergugat lainnyaatau Siapapun yang juga memiliki sertifikat hak atas tanah di atas tanahsengketa, karena dasar perolehan hak atas tanah yang telah bersertifikattersebut

Pernyataan iniharus Tergugat sampaikan karena in concreto hampir semua tanah dilokasitersebut telah memiliki sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh BadanPertanahan Nasional Kabupaten Nunukan;Dalil ini diperkuat juga dengan pernyataan Para Penggugat sendiri sepertitersebut dalam Petitum nomor 15 dan nomor 16 halaman 14 dari gugatanPenggugat yang berbunyi "memerintahkan Turut Tergugat untuk segeramencoret semua sertifikat hak atas tanah tersebut di atas dari RegisterTurut Tergugat, Karena tidak

Bahwa para Penggugat sudah berulangkali meminta secara baikbaikkepada para Tergugat agar tanah dan bangunan diserahkan untukdibagi waris, tetapi Tergugat tidak mau dan bahkan melakukanpermohonan Sertifikat Hak atas tanah kepada Badan PertahananNasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang12.Bahwa dengan menguasai dan menempati tanpa hak serta tidakmenyerahkan sebidang tanah dan bangunan warisan milik al5marhumah XXX atau yang lebih dikenal dengan XXX sebidang tanahdan bangunan

Menyatakan permohonan sertifikat hak atas tanah yang terletak dandikenal umum di jalan A. Yani Utara No. 59. Rt. 005 Rw. 20,Mulyoharjo adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukumsehingga batal demi hukum ;7.

(enam puluhmeter persegi) dengan Sertifikat Hak Atas Tanah Nomor XXX atas namaXXX yang terletak XXX, Kota Bekasi, dengan batasbatas sebagaiberikut: Sebelah Selatan berbatan dengan rumah bapakXXX; Sebelah Utara berbatan dengan rumah bapakXXX; Sebelah Timur berbatan dengan rumah bapak XXX dan ibuXXX; Sebelah Barat berbatan dengan rumah bapak XXX/lapangan;4.

(enam puluhmeter persegi) dengan Sertifikat Hak Atas Tanah Nomor XXX atas namaXXX yang terletak XXX, Kota Bekasi, dengan batasbatas sebagai berikut Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah bapak XXX; Sebelah Utara berbatasan dengan rumah bapak XXX; Sebelah Timur berbatasan dengan rumah bapak XXX dan ibuXXX; Sebelah Barat berbatasan dengan XXX/lapangan;adalah sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat yangdiperoleh selama dalam perkawinan;3.

* (enam puluh meterpersegi) dengan Sertifikat Hak Atas Tanah Nomor XXX atas nama XXXyang terletak XXX, Kota Bekasi, dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dan rumah bapakXXX; Sebelah Utara berbatasan dengan tanah dan rumah bapakXXX; Sebelah Timur berbatasan dengan tanah dan rumah bapakXXX dan ibu XXX; Sebelah Barat berbatasan dengan XXX/lapangan; Bahwa uang pembelian dari seluruh luas tanah tersebut bersumberdari pesangon kerja Penggugat, uang jamsostek dan warisan

orangtuaPenggugat, sedangkan sisanya berasal dari hasil kerja/usaha Penggugatdan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, maka Majelisberpendapat Tergugat dapat dapat membuktikan dalil bantahannya,sehingga Majelis berpendapat: Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugatmembeli rumah dan bangunan dengan luas 60 m* (enam puluh meterpersegi) dengan Sertifikat Hak Atas Tanah Nomor XXX atas nama XXXyang terletak XXX, Kota Bekasi, dengan batasbatas sebagai berikut:HIm

Hak atas tanah melalui ProgramProna (Proyek Operasi Nasional Agraria) tersebut, selanjutnya Terdakwamenetapkan biaya penerbitan sertifikat Hak atas Tanah melalui ProgramProna (Proyek Operasi Nasional Agraria) adalah sebesar Rp 360.000 (Tigaratus enam puluh ribu rupiah) per bidang belum terhitung/belum termasukbiaya PPAT, BPHTB, PPh bagi yang terkena sesuai ketentuan PPAT,BPHPTB, PPh ditanggung pemohon di mana biaya tersebut harus dibayaroleh pemohon penerbitan setifikat Hak atas tanah melalui Program

Hak atas tanah melalui ProgramProna (Proyek Operasi Nasional Agraria) tersebut, selanjutnya Terdakwamenetapkan biaya penerbitan sertifikat Hak atas Tanah melalui ProgramProna (Proyek Operasi Nasional Agraria) adalah sebesar Rp.360.000 (Tigaratus enam puluh ribu rupiah) perbidang belum terhitung/oelum termasukHal. 4 dari 49 hal.

Hak atas tanah melalui ProgramProna (Proyek Operasi Nasional Agraria) tersebut, selanjutnya TerdakwaHal. 6 dari 49 hal.

Hak Atas Tanah melalui Program Prona yaitu Beaperolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atau Pajak Penghasilan (Pph)dan pengalihan Hak Atas Tanah dan bangunan yang terkena dan materiiluntuk leges atas hak jadi dengan demikian perbuatan Terdakwa telahHal. 27 dari 49 hal.

No. 2046 K/PID.SUS/201 1penerbitan sertifikat Hak atas tanah melalui program Prona (Proyek OperasiNasional Agraria) dan dalam pengurusan sertifikat Hak Atas Tanah melaluiProgram Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) Tahun 2009 di Ds Jajartersebut Terdakwa bersama perangkat Desa bersama Pemohon menentukan biaya prona dan disepakati per bidang sebesar Rp 360.000 selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada perangkat Desa saksi SUDARTIuntuk melakukan pemungutan sebesar Rp.360.000 per bidang kepadaPemohon

No. 397 PK/Pdt/2006menurut hukum tidak mempunyai kapasitas dan tidak mempunvaikewenangan untuk menerangkan tentang kebenaran dari alat bukti Bukti P6maupun Bukti T1 yang diajukan oleh para pihak, serta tidak memahamitentang masalah pertanahan yang berhubungan dengan objek sengketahingga adanya dua sertifikat hak atas tanah tersebut ;Bahwa, seharusnya menurut hukum Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalammemeriksa dan memutuskan perkara ini harus tetap mengacu sertamengutamakan alat bukti sertifikat hak

atas tanah (sebagaimana tercantumdalam yurisprudensi M.A.R.I.

No. 487 K/Pdt/1991, tertanggal 30 April 1996),ic. dalam perkara ini mempertimbangkan harus tetap mengacu pada BuktiP6 dan Bukti T1 ; Apabila ternyata Pengadilan Tinggi Jawa Baratmeragukan tentang kebenaran serta validitas dari Bukti P6 dan Bukti T1sebagai alat bukti surat/akta otentik yang diterbitkan olen Badan PertanahanNasional (BPN) Kota Bandung selaku badan/instansi yang berwenang untukmenerbitkan sertifikat hak atas tanah, maka seharusnya yangdipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tinggi

Jawa Barat adalahketerangan saksi IIM ROHIMAT selaku Pejabat pada Badan PertanahanNasional (BPN) Kota Bandung, yang memenuhi kriteria sebagai saksi yangmengetahui atau memahami tentang Sertifikat Hak atas tanah yangdikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandung ;Fakta lain tentang adanya suatu kekhilafan hakim sebagai suatu kekeliruanyang nyata dalam putusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67huruf f Undangundang No.5 Tahun 2004 jo Undangundang No.14 Tahun1985 tentang Mahkamah

Juanda .................. 13,5M4 Bahwa pada tahun 1994 Tergugat bersama Tergugat yang sudah tua dansakitsakitan membuat sertifikat hak atas tanah tersebut di atas pada KantorPertanahan yaitu dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 53 tahun 1994tanpa sepengetahuan Penggugat ( sebagai istri) dengan memakai nama kecilPenggugat dan Nama Tergugat yang seharusnya memakai nama suaminyadan atau nama atau DENGAN nama kecil Penggugat saja yaitu sebagai istri.Bahwa sesudah suami Penggugat meninggal yaitu pada

istriTergugat yang tinggal dan hidup satu rumah bersama penggugat selalumembuat sakit hati Penggugat karena selalu menyindir dan selalu tidak sopanterhadap Penggugat, oleh karena itu Penggugat dan dengan dibantu olehPenggugat lain sudah berusaha berbaik hati terhadap Tergugat denganmenawarkan kepada Tergugat beserta istri dan anakanaknya untuk pindahdari rumah obyek perkara dan para Penggugat akan membantu namunTergugat tetap dengan alasan berhak atas obyek perkara karena namanya adatertera pada sertifikat

hak atas tanah tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik(SHM) Nomor 53 tahun 1994.Bahwa para Penggugat terutama Penggugat sudah sering melakukanmusyawarah secara kekeluargaan dengan Tergugat untuk menjelaskan akankedudukan Tergugat sebagai anak angkat sebagaimana anak angkat yangbernama Sulastri yang tahu akan kedudukannya sebagai anak angkat tidakberhak atas obyek perkara, serta mencari jalan keluar agar tergugat maupindah dari tanah dan bangunan obyek perkara, akan tetapi Tergugat tidakjuga mau mengerti

hak atas tanah dibantah dalam hal perkara inisubjek kepemilikannya maka sertifikat tersebut tidak mempunyaikekuatan pembuktian dan oleh karena itu sertifikat hak atas atanahtersebut haruslah diperbaiki dengan keputusan hakim;4 Bahwa kalau memang objek perkara diakui milik Tergugatsilahkan buktikan ;I Dalam Rekonpensi1Bahwa tidak benar gugatan konpensi tidak didasari pada faktahukum, yang benar adalah gugatan Penggugat Konpensi/TergugatRekonpensi sudah benar menurut hukum yaitu akibat ulahTergugat

d.k/penggugat d.r bersama Tergugat yang sudah tua dansakitsakitan memnuat sertifikat hak atas tanah tersebut di ataspada Kantor Pertanahan yaitu dengan Sertifikat Hak Milik (SHM)Nomr 53 Tahun 1994 tanpa sepengetahuan Penggugat d/k,(sebagai isteri) dan nama Tergugat d.k/Penggugat d.r yangseharusnya memakai nama suaminya dan atau sebagai isteri ;Bahwa sudah sewajarnya akibat ulah Penggugat d.r untukmenghadapi gugatan Penggugat d.k/Tergugat dr dengan jalanmembuktikannya, sehingga masalah biaya yang

hak atas tanah hibahnomor 1381 dari saksi Tutik Aningsin dan ketemu denganTerdakwa AGUS SUSANTORO katanya mau membantuproses balik nama tersebut;Bahwa sewaktu di temui oleh Terdakwa di Kantor BPNtersebut, lalu saksi menanyakan tentang syaratsyaratuntuk balik nama tanah hibah kemudian Terdakwamemberitahu syaratsyarat dan jumlah biaya yang harusdisiapkan, setelah dijelaskan sebelum saksi pulangTerdakwa minta nomor HP dan alamat saksi;Bahwa Terdakwa saat itu mengatakan kepada saksi jikasanggup membantu

hak atas tanah hibah nomor1381 dari saksi tersebut;Bahwa sewakiu pulang dari Kantor BPN tersebut saksikorban Sulistyowati mengatakan ditemui oleh Terdakwa,yang katanya siap membantu dan nantinya kalau sudahada biaya dan syaratsyaratnya sudah lengkap untukdihubungi;Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 sekira pukul09.00 wib saksi korban Sulistyowati menghubungi terdakwamemberitahu jika syaratsyarat untuk balik nama sertifikattanah serta biaya sudah ada sehingga Terdakwamendatangi rumah saksi

hak atas tanah;Bahwa pada awal bulan Oktober 2015 saksi korban Sulistyowati datangke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madiun untukmengurus balik nama sertifikat hak atas tanah hibah nomor 1381 darisaksi Tutik Aningsin dan kesempatan tersebut dimanfaatkan olehTerdakwa yang saat itu sedang kebingungan mencari uang untukmelunasi hutanghutangnya;Bahwa setelah menanyakan maksud kedatangan saksi korban untukmengurus balik nama sertifikat tanah maka Terdakwa langsungmenawarkan diri untuk membantu

hak atas tanah;Bahwa benar pada awal bulan Oktober 2015 saksi korbanSulistyowati datang ke Kantor Badan Pertanahan Nasional(BPN) Kota Madiun untuk mengurus balik nama sertifikathak atas tanah hibah nomor 1381 dari saksi Tutik Aningsihdan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Terdakwayang saat itu sedang kebingungan mencari uang untukmelunasi hutanghutangnya;Bahwa benar setelah menanyakan maksud kedatangansaksi korban Sulistyowati untuk mengurus balik namasertifikat tanah maka Terdakwa langsung menawarkan

hak atas tanah;e Bahwa benar pada awal bulan Oktober 2015 saksi korbanSulistyowati datang ke Kantor Badan Pertanahan Nasional(BPN) Kota Madiun untuk mengurus balik nama sertifikathak atas tanah hibah nomor 1381 dari saksi Tutik Aningsihdan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh TerdakwaHalaman 27 dari 36 Putusan Nomor: 51/Pid.B/20 16/PN Mad.yang saat itu sedang kebingungan mencari uang untukmelunasi hutanghutangnya;Bahwa benar setelah menanyakan maksud kedatangansaksi korban Sulistyowati untuk mengurus

Lebih lanjut diuraikandalam sertifikat hak atas tanah tersebut yang dikeluarkan oleh Kepala KantorAgraria Tingkat Il Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 14 (empat belas) Nopember1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan) terdaftar atas fiamaPenggugat Berbatas sempadan : Utara dengan M. Nasir, Selatan dengan Jalanraya LirikJapura, Timur dengan Tuso, Barat dengan Rapik ;b.

Lebih lanjut diuraikandalam sertifikat hak atas tanah tersebut yang dikeluarkan oleh Kepala KantorAgraria Tingkat Il Kabupaten Indragiri Hulu, tertanggal 8 (delapan) Oktober 1988(seriobu sembilan ratus delapan puluh delapan) atas fama Penggugat Berbatas sempadan : Utara dengan Laya, Selatan dengan Jalan raya LirikJapura,Timur dengan Rapik 85 M. Nasir, Barat dengan Saidil ;c.

Lebih lanjut diuraikan dalam sertifikat hak atas tanah tersebut yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, tertanggal20 Oktober 1992, terdaftar atas fama Penggugat Berbatas sempadan : Utaradengan Jalan raya Air MolekRengat, Selatan dengan Sungai, Timur dengan RuktiAzmir, Barat dengan Nazaruddin ;e.

Lebih lanjut diuraikan dalam sertifikat hak atas tanah tersebut yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, tertanggal 9 Mei1989, terdaftar atas fama Penggugat Sekarang tanah ini telah masuk ke wilayah Kotamadya Pekanbaru dengan alamatJalan Beringin RT 03 RW 04 Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung SekakiKota Pekanbaru.Berbatas sempadan : Utara dengan Masrizal dan Palawan, Selatan dengan jalan,Hl1m.5 dari 48 Hlm.

Lebih lanjut diuraikan dalam sertifikat hak atas tanah tersebutyang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten IndragiriHulu tertanggal 27 (dua puluh tujuh) Maret 1995 (seribu sembilan ratussembilan puluh lima) terdaftar atas fama Penggugat Berbatassempadan : Utara dengan Jalan raya LirikJapura, Selatan denganPerumahan, Timur dengan Marauba Harahap, Barat dengan Nurhayati ;d.

Hak Atas Tanah,yang digunakan dalam penerbitan SHM No. 177/Wt.

Soreang tersebut tidakberposisi hukum sebagai Sertifikat Hak atas Tanah.4.

Soreang, tidak berstatussebagai Sertifikat Hak atas Tanah karena kedua SHM tersebuttidak memiliki Surat Ukur, sedangkan berdasarkan Pasal 13 ayat(3) PP No.10 Tahun 1961 Sertifikat Hak atas Tanah terdiri dari :a. Buku Tanah.b. Surat Ukur.c. Kulit Sertifikat.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2), Gambar Situasi digunakanuntuk Sertifikat Hak atas Tanah Sementara.b). Berdasarkan Pasal 7 ayat (3), Surat Ukur digunakan untukuntuk Sertifikat Hak atas Tanah yang telah bersifat tetap.b.

Hak atas Tanah tersebut.Halaman 156 dari 183 Halaman Put No 367/PDT/2019/PT MKSPengumuman tersebut dilakukan selama 3(tiga) bulan.Bila tidak ada keberatan dari masyarakat, barulahditerbitkan Sertifikat Hak atas Tanah tersebut.

adalah sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 7 yang terletak di Desa Pulubala, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo atas nama Sopjan Hasan yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria, Kabupaten Gorontalo, tertanggal 22 Januari 1982, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah menyangkut permasalahan mengenai sebidang tanah yang didalamnya dapat mengandung potensi sengketa hak atas tanah atau memiliki potensi kepentingan hukum dengan pihak lain sebab sertifikat

hak atas tanah yang dijaminkan atau dijadikan agunan adalah atas nama pihak lain yaitu atas nama Sopjan Hasan bukan atas nama para Tergugat sendiri ;

Menimbang bahwa setelah Hakim mempelajari gugatan serta berkas perkara, ternyata Penggugat tidak menjelaskan apa hubungan hukum Sopjan Hasan dengan para Tergugat sehingga sertifikat Hak Atas Tanah Nomor 7 yang terletak di Desa Pulubala, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo atas nama Sopjan Hasan, bisa menjadi jaminan kredit bagi pinjaman para

Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa oleh karena sertifikat hak atas tanah yang menjadi jaminan atau agunan kredit adalah tertulis milik pihak lain atau pihak ketiga, maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak dapat diajukan melalui gugatan sederhana sebagaimana perkara a quo karena dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019

2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 1 ayat (1) pada pokoknya mensyaratkan bahwa Gugatan Sederhana diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana, kemudian dalam pasal 4 ayat (1) pada pokoknya mensyaratkan bahwa para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama, sehingga dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa oleh karena sertifikat

Hak atas tanah yang dijadikan agunan adalah milik pihak ketiga sedangkan dalam petitum angka 4 meminta terhadap agunan tersebut diletak sita jaminan, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat untuk diajukan melalui Gugatan Sederhana sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun

./2019/PN Lboterletak di Desa Pulubala, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo atas namaSopjan Hasan, bisa menjadi jaminan kredit bagi pinjaman para Tergugat kepadaPenggugat ;Menimbang bahwa oleh karena sertifikat hak atas tanah yang menjadijaminan atau agunan kredit adalah tertulis milik pihak lain atau pihak ketiga, makaHakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak dapat diajukan melalui gugatansederhana sebagaimana perkara a quo karena dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015Tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan

hak atas tanah Tergugat tersebut diterbitkan olehBPN MUBA karena sebelum wilayah masuk ke kota Palembang dahuluhim 5 dari 27 him Put.No.108/PDT/2010/PT.PLGmasuk ke wilayah Kab.

Musi Banyuasin, sehinggaPenggugat banyak mengalami kerugian;15.Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang telah menduduki,menguasai dan menghaki serta mensertifikatkan hak milik atas tanahmilik Penggugat secara tanpa hak dan perbuatan Turut Tergugatmenerbitkan sertifikat hak milik atas nama Tergugat tersebut adalahtelah dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan melawanhukum maka sudah sepatutnya bahwa sertifikat hak atas tanah milikTergugat atas tanah seluas kurang lebih 4970 M2 No. 874 tahun

hak atas tanah milikTergugat No. 874 tahun 1981 dengan Gambar situasi No. 617tahun1980 dengan luas 4970 M2 yang masuk kedalam hak atas tanahmilik Penggugat didalam berdasarkan Surat Keterangan Jual Belihim 9 dari 27 him Put.No.108/PDT/2010/PT.PLGNomor 96 tahun 1962 tanggal 21 Juli 1962 seluas 9600 M?

Menyatakan sertifikat hak atas tanah Nomor 874 tahun 1981 denganGambar situasi No. 617 tahun 1980 atas tanah seluas 4970 M2 adalahbatal dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;6. Menghukum Tergugat atau pihak lain yang memperoleh hak atasnyasecara tanpa hak, hak milik atas tanah milik Penggugat yang seluashim 14 dari 27 him Put.No.108/PDT/2010/PT.PLG4970 M*? terletak di JIn.

Menyatakan Sertifikat hak atas tanah Nomor 874 Tahun 1981 denganGambar Situasi No. 617 tahun 1980 atas tanah seluas 4970 M2 adalahtidak sah dan tidak mempunyai kekuatanhukum; 6. Menghukum Tergugat atau pihak lain yang memperoleh hak atasnyasecara tanpa hak atas tanah milik Penggugat seluas 4970 M2 untukmengosongkan dan menyerahkan secara sukarela tanpa syaratkepadaPenggugat; 7.

SOLIKHIN Bin RASIWAN oleh karena itu dengan penjara selama 1 (satu) tahun;

1. 1 (satu) buah buku catatan penerima dan penggunaan atau pengeluaran pembayaran Sertifikat hak atas tanah (Prona) Tahun 2016.

Lebihlanjut diuraikan dalam sertifikat hak atas tanah tersebut yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Tingkat Il KabupatenIndragiri Hulu tertanggal 14 (empat belas) Nopember 1988 (seribusembilan ratus delapan puluh delapan) terdaftar atas nama Rafiq.;b.

Sebidang tanah Hak Milik Nomor 204/Sidomulyo, seluas1365 M2 (seribu tiga ratus enam puluh lima meter perseg)),diuraikan dengan Surat Ukur tertanggal 8 (delapan) Oktober 1988(seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Nomor 7547/1988.Lebih lanjut diuraikan dalam sertifikat hak atas tanah tersebut yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Tingkat Il KabupatenIndragiri Hulu, tertanggal 8 (delapan) Oktober 1988 (seribu sembilanratus delapan puluh delapan) atas nama Rafiq;C.

Lebih lanjutdiuraikan dalam sertifikat hak atas tanah tersebut yang dikeluarkanHim. 4 dari 24 hlm. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2019/PA.Pbroleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, tertanggal20 Oktober 1992, terdaftar atas nama Rapik;4 (empat) bidang tanah tersebut selanjutnya disebut Obyek Sengketa;6. Bahwa dari seluruh ahli waris ada yang tidak setuju untukmelakukan penjualan objek sengketa, yaitu Tergugat.

Lebihlanjut diuraikan dalam sertifikat hak atas tanah tersebut yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Tingkat Il Kabupaten IndragiriHulu tertanggal 14 (empat belas) Nopember 1988 (seribu sembilanratus delapan puluh delapan) terdaftar atas nama Rafiq.b. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 204/Sidomulyo, seluas1365 M2 (seribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi), diuraikandengan Surat Ukur tertanggal 8 (delapan) Oktober 1988 (seribusembilan ratus delapan puluh delapan), Nomor 7547/1988.

Lebihlanjut diuraikan dalam sertifikat hak atas tanah tersebut yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Tingkat Il Kabupaten IndragiriHulu, tertanggal 8 (delapan) Oktober 1988 (seribu sembilan ratusdelapan puluh delapan) atas nama Rafiq.Him. 6 dari 24 hlm. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2019/PA.Pbr5.C.

Seran, sekarang berbatasan dengan tanah Rosa Linda Seuk dan tanah Yovita Maria Naet;

Nomor: 000002/PD.BM/1604/09; 3) Suratsurat lain:a. 1 (satu) lembar ke empat (asli) Surat Keterangan Asal Usul (SKAU)nomor seri : 001217, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Anjungan /SYAMSU BAKRI; 1 (satu) lembar (asli) Daftar Hasil Hutan (DHH) No.64/DHH/KADESAD/X/2009 tanggal 31 Oktober 2009 yangditadatangani oleh SYAMSU BAKRI; 4) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Sertifikat Hak atas Tanahtanggal 22 Desember 2008 Desa Anjungan Dalam, yang berisi : a.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Sertifikat

Hak atas Tanah(ASLI, hanya ditandatangani oleh Pihak Kedua (Yang menerimapenyerahan) an.

SYAMSU BAKRI (Kepala desa Anjungan Dalam); 3 (tiga) lembar Daftar nama pemegang sertifikat hak atas tanah (ASL);1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lahan dan Kayu MilikMasyarakat, tanggal 24 Maret 2009 yang ditanda tangani olehSYAMSU BAKRI (Kepala desa Anjungan Dalam) (foto copy); 2 (dua) lembar lampiran Berita Acara Pemeriksaan Lahan dan KayuMilik Masyarakat Desa Anjungan Dalam Kec. Anjungan. (foto copy);e.

dan 1 (satu) lembar asli Nota Angkutan KayuOlahan (NAKO) Nomor: BM.1604,.000002, kayu durian, (satu) lembar asliDaftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 000002/PD.BM/1604/09;Suratsurat lain:1 (satu) lembar ke empat (asli) Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) nomorseri : 001217, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Anjungan / SYAMSUBAKRI.1 (satu) lembar (asli) Daftar Hasil Hutan (DHH) No. 64/DHH/KADESAD/X/2009 tanggal 31 Oktober 2009 yang ditadatangani oleh SYAMSUBAKRI.1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Sertifikat

Hak atas Tanah tanggal22 Desember 2008 Desa Anjungan Dalam, yang berisi:I (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Sertifikat Hak atas Tanah (ASLI),hanya ditandatangani oleh Pihak Kedua (Yang menerima penyerahan) an.SYAMSU BAKRI (Kepala desa Anjungan Dalam)3 (tiga) lembar Daftar nama pemegang sertifikat hak atas tanah (ASLI).c. 1 (satu) lembar A senaiwieos84)bhNo1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lahan dan Kayu Milik Masyarakat,tanggal 24 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh SYAMSU BAKRI (Kepaladesa

hak atas tanah yang dimaksud Para Penggugat, karena :a.

Satu dan lain hal bahwa Akta Penyerahan Jaminan Sebagai PenyelesaianPembiayaan No.56 tanggal 06 Pebruari 2015 yang dibuat oleh dan dihadapanSuwarni Sukiman, notaris di Jakarta yang merupakan penyerahan hak atasbeberapa Sertifikat Hak atas tanah tersebut dilakukan oleh Para Penggugatbersamasama dengan Tergugat selaku lbu kandungnya dan Tergugat II denganTergugat Ill.

hukum, dan terhadap ketentuan hukum yang manakah yang dilawan, karena tidak ada perbuatanmelawan hukum yang dilakukan Tergugat III terhadap Para Penggugat, dan kareHal. 19 dari 54 halaman, Nomor : 1215/Pdt.G/2016/PA.Kra.na itu dalil gugatan tentang hal perbuatan melawan hukum tersebut haruslah ditolak ;Tentang penyerahan 18 Sertifikat hak atas tanah ;10.Dalam gugatannya Para Penggugat menyebutkan tentang hal penyerahanatas 18 (delapan belas) sertifikat hak atas tanah kepada Tergugat Ill.

Daalilgugatan Para Penggugat tersebut tidak benar sama sekali, karena Tergugat IllTIDAK menerima penyerahan hak atas sejumlah 18 (delapan belas) Sertifikathak atas tanah, akan tetapi hanya menerima penyerahan sejumlah 9 (Sembilan)Sertifikat hak atas tanah dari Para Penggugat.

Karena itu tuntutan gugatan tentang pembatalan atas aktaakta jaminan dan penyerahan atas Sertifikat hak atas tanah tersebut tidakmemiliki dasar hukum dan bahkan bertentangan dengan hukum yaitu pasal 1338KHUPerdata, dan karena itu tuntutan gugatan tentang pembatalan aktaaktaperjanjian tersebut haruslah ditolak ;Tentang tuntutan ganti rugi ;15.

Bahwa diketahui oleh PARA PENGGUGAT, TERGUGAT telahmemiliki dua (2) sertifikat hak atas tanah yang beratas namakanTERGUGAT , yang dalam proses pembuatannya dilakukan tanpa jjindan persetujuan dari PARA PENGGUGAT di dua (2) tempat dimanalokasi tersebut merupakan Tanah Peninggalan Alm. MARTOREJOTARUNO alias NOTOSISWOYO alias SADERI alias REDJO TARUNOdan Almh. SALBIYAH.10. Bahwa, Tanah Peninggalan Alm.

MARTOREJO TARUNO aliasNOTOSISWOYO alias SADERI alias REDJO TARUNO dan Almh.SALBIYAH yang telah dibuat dan diproses hingga kemudian saat initerbit Sertifikat hak atas tanah oleh TERGUGAT adalah; TanahPekarangan dan Pertanian, sebagaimana tertulis dalam Petikan DaftarBuku Letter C No. 395 atas nama Notosiswoyo yang terletak di DesaTanjungharjo, Kec. Nanggulan, Kulon Progo, , terdiri dari :A.

Persil No. 85 Kelas S Ill dengan luas tanah 2.700 m2,menjadi SHM No. 01032/Tanjungharjo atas nama Sri Sutinah,dengan batasbatas sebagai berikut : Utara : Jalan, Timur : Jalan,Halaman 8 dari 27 putusan Nomor 387/Pdt.G/2019/PA.WtSelatan : Tanah milik Karyadi, Barat : Tanah milik Notosiswoyo ,telah diterbitkan Sertifikat Hak Atas Tanah No 01032 atas namaPENGGUGAT tertanggal 21 April tahun 2004 yang diterbitkan olehKantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo.B.

Persil No. 86 Kelas S Ill dengan luas tanah 1.500 m2,menjadi SHM No. 01033/Tanjungharjo atas nama Sri Sutinah,dengan batasbatas sebagai berikut; Utara : Jalan, Timur : Tanahmilik Selo, Selatan : Tanah milik Martopawiro, Barat : Jalan , telahditerbitkan Sertifikat Hak Atas Tanah No 01033 atas namaPENGGUGAT tertanggal 21 April tahun 2004 yang diterbitkan olehKantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo.11.

hak atas tanah tersebut seharusnya tidak dapatberlaku karena adanya kekeliruan.13.

hak atas tanah tersebut, karena gugatan a quo telahkadaluwarsa ;Bahwa Judex Factie telah melanggar Pasal 32 ayat (2) PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnyadisebut "Peraturan Pendaftaran Tanah) ;Hal. 23 dari 36 hal.

Bahwa mengingat sebagaimana telah dijelaskan, atas tanah TebetBarat dan tanah Tebet Barat Il, senyatanya sejak Tahun 1986 telahditerbitkan sertifikat hak atas tanah selama lebih dari 5 (lima) tahun,dan tidak ada yang mengajukan keberatan atau tuntutan, makasiapapun juga, termasuk Penggugat, tidak dapat lagi mengajukangugatan.

hak atas tanah, dan setelah lewat lima tahuntidak ada yang keberatan atau mengajukan tuntutan maka pemegangsertifikat hak atas tanah merupakan pemiiik sah atas tanah tersebut.Sedangkan sebagaimana .telah dijelaskan sebelumnya. terhadaptanah yang terletak di Jalan MT.

No. 274 K/TUN/2008tanggal 22 Mei 2008, Judex Factie telah memeriksa dan mengadili sengketakepemilikan atas tanah, yang telah diterbitkan sertifikat hak atas tanah yangmenjadi objek gugatan dalam sengketa a quo. Hal itu ditunjukkan JudexFactie dalam halhal sebagai berikut :a. Bahwa dalam amar putusan butir 2 dan 3, yang isi pokoknya adalahmembatalkan dan mencabut Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.2702/Tebet Barat atas nama PT.

hak atas tanah adalah adanya buktikepemilikan atas tanah tersebut (dalam gugatan a quo seharusnyaadalah penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenangmemberikan hak yang bersangkutan).

Nomor 730 PK/Pdt/2019dan atau mengeluarkan objek sengketa dari sertifikat hak atas tanah atasnama I, Il, Ill, IV, V, VI, VI, WH, IX, X, XT, XIDMenyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;Menghukum Tergugat , Il, Ill, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIIImasingmasing untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugatapabila lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejakputusan telah memperoleh kekuatan

Nomor 730 PK/Pdt/2019XIll untuk menyerahkan Tergugat I, Il, Ill, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,Xl, Xl, dan XIll untuk menyerahkan tanah yang menjadi objeksengketa dalam perkara ini dalam keadaan kosong tanpa bebanapapun juga kepada Penggugat dan atau mengeluarkan objeksengketa dari sertifikat hak atas tanah atas nama , Il, Ill, IV, V, VI,Vil, VII, IX, X, XI, XI, XI8. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan perkara ini;9. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;B.

Nomor 730 PK/Pdt/2019kosong tanpa beban apapun juga kepada Penggugat dan ataumengeluarkan objek sengketa dari sertifikat hak atas tanah atasnama Tergugat I, Il, Ill, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, X11, XI;8. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusanperkara ini;9. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;B.

Menghukum Tergugat I, Il, Ill, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, Xl, dan Xiuntuk menyerahkan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara inidalam keadaan kosong tanpa beban apapun juga kepada Penggugat danatau mengeluarkan objek sengkta dari sertifikat hak atas tanah atas namaIU, WN, IV, V, VIE, VU, VII, IX, X, XT, XT8. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan perkara ini;B.