Nomor : 0182/Pdt.P/2015/PA Pwd lPENETAPANNomor : 0182/Pdt.P/2015/PA PwdBISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama memberikan penetapan atas perkara permohonanwali adlal yang diajukan oleh : pemohon , umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidakBekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebutPEMOHON ; 2 22Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca

Purwodadi Kabupaten Grobogan, namun PihakKUA tersebut menolak dengan Surat Penolakan Nomor : Kk.11.15.14/PW.01/057/2015 tertanggal 03 Juni 2015 ; 6 Bahwa Pemohon telah mengadakan ikhtiar dan pendekatan terhadap ayahPemohon agar mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon tetapi hinggakini ayah Pemohon belum bisa berubah sikap dan belum berhasil ; 7 Bahwa agar pernikahan Pemohon tersebut dapat dilaksanakan, makaPemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi menetapkanadlalnya wali nikah Pemohon wali adlal

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadapdipersidangan kemudian Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikannasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya tersebut dan melobi ayahnya tetapitidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan permohonantersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; Bahwa ayah Pemohon (wali adlal) sebagai calon wali nikah Pemohonmenurut berita acara panggilan Nomor : 0182/Pdt.P/2015/PA Pwd tanggal 24Juni 2015, telah dipanggil secara

tidak mengajukan alat bukti lain selanjutnya Pemohonmenyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan dicatat dalam berita acarasidang, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk Berita acara Sidang sebagai bagiandari penetapan ini ; TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas ; Menimbang, bahwa yang menjadi posita permohonan Pemohon ialahtentang sikap ayah kandung Pemohon (wali adlal

bukti (P.2) adalah asli surat penolakan pernikahanpemohon karena Wali Adlol yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, olehkarena itu dapat diterima ; Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan dalam persidangan adalahorang yang dapat dipercaya, keterangannya bersumber dari apa yang dilihat,didengar dan dialami, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) maka perkara inimerupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Purwodad1 ; Menimbang, bahwa ayah Pemohon (wali adlal

002RW.003, Desa Kedungan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten,sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Setelah mendengar keterangan Pemohon ;Setelah memeriksa buktibukti dipersidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Juli2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten denganregister perkara Nomor 0222/Pdt.P/2021/PA.KIt, tanggal 13 Juli 2021, yangpada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Wali Adlal

tanggal sidang yang telah ditetapbkan, Pemohon dancalon suaminya telah datang menghadap di persidangan sedangkan ayahkandung Pemohon selaku wali nikah Pemohon tidak hadir tanpa adaketerangan/alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilatau kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan, ia telah dipanggilsecara resmi dan patut;Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0222/Pdt.P/2021/PA.KItBahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon terkaitpermohonan wali adlal

Pasal 2Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakimmenentukan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabilawali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahuitempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan dan dalam hal wali adlalatau enggan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adapenetapan Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agamadalam menetapkan adlal atau tidaknya wali

nasab harus didasarkan padabatasan adlal yang benar dan alasan yang sah menurut norma hukum baiknorma hukum positif atau hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena belum ada hukum positif yang secaraspesifik mengatur tentang batasan dari pengertian adlal dan alasan yangsah yang dijadikan dasar menentukan adlal atau tidaknya wali nasab, makaMajelis Hakim wajib menggali dari doktrin hukum yang sesuai dan dipandangadil untuk Pemohon, wali nasab Pemohon dan calon suami Pemohon,;Halaman 9 dari 13 halaman

;Menimbang, bahwa oleh karena wali nasab Pemohon adalah adlal, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan calon suaminya diijinkanuntuk melangsungkan pernikahan dan sesuai Pasal 23 Kompilasi Hukum Islamjo.

Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama Sukoyo Bin NiriKarimun adalah wali adlal;4. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KabupatenMalang berhak menikahkan Pemohon dengan calon suamiPemohon Budi Usman Bin Kasimun sebagai Wali Hakim;5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Hal. 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor 521/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg6.

Atasdasar itu, Pemohon mengajukan permohonan wali adlal, karena itupermohonan Pemohon tersebut diindikasikan didasarkan padaketentuan Pasal 23 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonanPemohon di persidangan, maka rumusan pokok persoalan dalamperkara ini adalah apakah benar wali Pemohon adalah wali yangadlal ?

atau enggan;(2)Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapatbertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilanAgama tentang wali tersebut.Menimbang, bahwa dalam hukum Islam tidak ada ketentuanhukum yang baku tentang batas adlalnya wali, namun kriteria tentangadlalnya wali telah diberikan oleh pakar hukum Islam dan MajelisHakim mengambil alin sebagai pertimbangan dalam perkara ini bahwaantara lain adlal yang paling tinggi adalah wali dengan tegasmenyatakan penolakannya untuk

Pasal 23 Ayat(1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya petitum permohonan Pemohonnomor 1 tersebut dapat dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohonnomor 1 dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 jugadapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa wali nikah Pemohonadalah adlal;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlumengemukakan apabila wali itu adlal maka hal tersebut berpindah dariwali nasab kepada wali hakim (pemerintah), sebagaimana kandunganhadits Rasulullan

Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon (Sukoyo bin Niti Karimun )adalah adlal;3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan PagelaranKabupaten Malang selaku Pegawai Pencatat Nikah menjadi walihakim untuk menikahkan Pemohon (Wijiati Eko Lestari bintiSukoyo) dengan Budi Usman bin Kasimun;4.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon adalah adlal;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

DARAN bin YASIN, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang,tempat kediaman di Dusun Mojo RT. 002 RW. 002 Desa ToyomartoKecamatan Singosari Kabupaten Malang;= Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayahPemohon; Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonanwali adlal atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suamiPemohon bernama BAMBANG Bin TARUP;= Bahwa saksi mengetahui jika rencana pernikahan tersebutmendapatkan halangan dari wali nikah Pemohon bernama BAMBANGBin TARUP

WIWIT IFAN AFANDI bin MOHTAR, umur 29 tahun, agama Islam,pekerjaan kuli bangunan, tempat kediaman di Dusun Dengkol RT. 003 RW.005 Desa Krajan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang; Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayahPemohon;halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1092/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonanwali adlal atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suamiPemohon bernama BAMBANG Bin TARUP; Bahwa saksi mengetahui jika rencana

Atas dasar itu, Pemohon mengajukanpermohonan wali adlal, Karena itu permohonan Pemohon tersebut diindikasikandidasarkan pada ketentuan Pasal 23 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohondi persidangan, maka rumusan pokok persoalan dalam perkara ini adalahapakah benar wali Pemohon adalah wali yang adlal ?

atau enggan;halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1092/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg(2)Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindaksebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang walltersebut.Menimbang, bahwa dalam hukum Islam tidak ada ketentuan hukum yangbaku tentang batas adlalnya wali, namun kriteria tentang adlalnya wali telahdiberikan oleh pakar hukum Islam dan Majelis Hakim mengambil alin sebagaipertimbangan dalam perkara ini bahwa antara lain adlal

Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon adalah adlal;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 591.000, (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 11 September2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1441 Hijnyah, oleh kamiDr. H. HASIM, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ABU SYAKUR, M.H. danDrs. H.

Zaenal Arifin Bin Sunyoto adalah adlal;

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah dengan Saiful Huda bin Matinggal dengan wali Hakim;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah)

Zaenal Arifin Bin Sunyotoadalah wali adlal;halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 2127/Pdt.P/2020/PA.Kab.MIg4. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malangberhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon Saiful HudaBin Matinggal sebagai Wali Hakim;5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;6.

Atasdasar itu, Pemohon mengajukan permohonan wali adial, karena itupermohonan Pemohon tersebut diindikasikan didasarkan pada ketentuan Pasal23 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohondi persidangan, maka rumusan pokok persoalan dalam perkara ini adalahapakah benar wali Pemohon adalah wali yang adlal ?

adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindaksebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang walitersebut.Menimbang, bahwa dalam hukum Islam tidak ada ketentuan hukum yangbaku tentang batas adlalnya wali, namun kriteria tentang adlalnya wali telahdiberikan oleh pakar hukum Islam dan Majelis Hakim mengambil alin sebagaipertimbangan dalam perkara ini bahwa antara lain adlal yang paling tinggiadalah wali dengan tegas menyatakan penolakannya untuk menjadi wali, yangtengahtengah

Pasal 23 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya petitumpermohonan Pemohon nomor 1 tersebut dapat dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon nomor 1dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 juga dapatdikabulkan dengan menyatakan bahwa wali nikah Pemohon adalah adlal;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakanapabila wali itu adlal maka hal tersebut berpindah dari wali nasab kepada walihakim (pemerintah), sebagaimana kandungan hadits Rasulullan

Zaenal Arifin BinSunyoto adalah adlal;3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah dengan Saiful Huda binMatinggal dengan wali Hakim;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesarRp.605.000, (enam ratus lima ribu rupiah)Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Selasa tanggal 08 Desember2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1442 Hijriyah, oleh kamiDrs. H. MOH.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon adalah adlal;

3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan sebagai wali hakim untuk menikahkan pemohon (WAHIDAH binti H.

Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama ADIK PEMOHON adalahwali adlal;3. Menyatakan, perkawinan Pemohon dapat dilaksanakan dengan WaliHakim;4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;5.

Atas dasar itu, Pemohonmengajukan permohonan wali adlal;halaman 7 dari 15 halaman,penetapan nomor 0186/Pdt.P/2019/PA.Pas.Menimbang bahwa sebagaimana permohonan Pemohon, perkara iniadalah permohonan wali adlal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk kKewenanganabsolut pengadilan agama;Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonanPemohon di persidangan, maka rumusan pokok persoalan dalam perkaraini adalah apakah benar wali Pemohon adalah wali

yang adlal ?

Pasal23 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya petitum permohonanPemohon nomor 1 tersebut dapat dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka petitum permohonan Pemohon nomor 2 juga dapat dikabulkandengan menyatakan bahwa wali nikah Pemohon adalah adlal;Menimbang bahwa apabila wali itu adlal maka hal tersebutberpindah dari wali nasab kepada wali hakim (pemerintah), sebagaimanahadits Rasulullan SAW., yang berbunyi :pSLalllgz > Hisifiighalell slot crissArtinya : Bila telah

Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon adalah adlal;3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat NikahKecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan sebagai wali hakim untukmenikahkan pemohon (PEMOHON) dengan calon suaminya (CALONSUAMI PEMOHON);4.

Menetapkan ayah kandung Pemohon adalah, adlal; 3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon;4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 316.000,- ( tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Salinan PENETAPANNomor: 111/Pdt.P/2012/PA.JBBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telahmenjatuhnkan Penetapan terhadap perkara permohonan wali adlal yangdiajukan oleh:PEMOHON, Umur : 28 Tahun; Pekerjaan : Karyawati Swasta; Tempatkediaman di Kota Jakarta Barat, selanjutnyadisebut PEMOHON;Pengadilan Agama Tersebut;Setelah membaca surat permohonan

lebih berhak untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahanPemohon yaitu sebagai wali nasab (Ayah kandung Pemohon), sesuai denganurutan wali nikah dalam pasal 21 (1)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan diKantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat sebagaitempat pernikahan Pemohon, akan tetapi ditolak karena walinya adhalsebagaimana bukti P.3 dan P.4, oleh karenanya atas penolakan tersebutmerupakan indikasi bahwa wali Pemohon tersebut adalah adlal

Penetapan No. 111/Pdt.P/2012/PAJBArtinya: Bila jelas Wali bersembunyi atau membangkang maka hakimlah yangmengawinkannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,Majelis Hakim berpendapat bahwa wali nikah i.c. ayah kandung Pemohonbernama AYAH PEMOHON, dinyatakan terbukti secara sah telah enggan(adlal), dengan demikian maka sesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) KompilasiHukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan MenteriAgama No. 2 tahun 1987, maka yang menjadi

Wali Nikah Pemohon adalahWali Hakim, dalam hal ini Kepala kantor urusan Agama kecamatan Palmerah,Kota Jakarta Barat, sebagai Pegawai Pencatat Nikah;Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohondinyatakan terbukti secara sah, maka petitum angka 2 (dua) permohonanPemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan wali nikah Pemohon(AYAH PEMOHON) adalah adlal;Menimbang, bahwa karena wali nikah Pemohon telah dinyatakan adlal,maka Majelis menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama KecamatanPalmerah,

Menetapkan ayah kandung Pemohon (AYAH PEMOHON) adalah,adlal;3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah, KotaJakarta Barat sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon(PEMOHON) dengan calon suami Pemohon yang bernama CALONSUAMI PEMOHON;4.

PENETAPANNomor: 0942/Pdt.P/2018/PA.Kab.MlgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalamperkara wali adlal, yang diajukan oleh:ADISSYA ANGGRAINI binti JOKO IMAM, umur 22 tahun, agama Islam,pekerjaan Assisten Apoteker, tempat kediaman di DusunKrajan, RT.0O5 RW.001, Desa Randuagung, KecamatanSingosari, Kabupaten Malang, sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut ;Telah

Atas dasar itu, Pemohon mengajukanpermohonan wali adlal:;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohondi persidangan, maka rumusan pokok persoalan dalam perkara ini adalahapakah benar wali Pemohon adalah wali yang adlal ?

Apabila walinya enggan(adlal) atau menolak menikahkannya, maka sultan (hakim) yangmenjadi wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali.

(RiwayatImam Empat kecuali anNasai);Menimbang, bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim, walinasab adalah wali yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungandarah, sedangkan wali hakim adalah wali yang perwaliannya timbul apabila walinasab tidak ada, atau tidak mungkin menghadirkannya, atau tidak diketahuitempat tinggalnya, atau enggan (adlal);Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwaWali Pemohon tersebut enggan (adlal) telah telah dikuatkan dengan keterangansaksi

saksi dan adanya surat penolakan pernikahan dari Penghulu/KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang (bukti P.5)dengan alasan wali nasab (ayah Pemohon) tidak bersedia menjadi wali nikah,oleh sebab itu Majelis Hakim patut menyatakan Wali Pemohon enggan(adlal);Menimbang, bahwa dalam hal wali adlal atau enggan, maka wali hakimdapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan tentangwali tersebut, oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan kepadaPengadilan untuk

Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon (SITI RUHAYAH IGA MAWARNI) adalah adlal;

3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang untuk menikahkan Pemohon (SITI RUHAYAH IGA MAWARNI) dan calon suami Pemohon (DWI ENDAR PRASETYO);

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

SUSANA binti ARNOWO, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan iburumah tangga, tempat kediaman di Dusun Mangir RT.011 RW.004 DesaMangunrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang ;Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibuPemohon;Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonanwali adlal atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suamiPemohon bernama DWI ENDAR PRASETYO Bin GATOT SUTANTO;Bahwa saksi mengetahui jika rencana pernikahan tersebutmendapatkan halangan dari wali nikanh

Atas dasar itu, Pemohon mengajukanpermohonan wali adlal, Karena itu permohonan Pemohon tersebut diindikasikandidasarkan pada ketentuan Pasal 23 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohondi persidangan, maka rumusan pokok persoalan dalam perkara ini adalahapakah benar wali Pemohon adalah wali yang adlal ?

atau enggan;(2)Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindaksebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang walitersebut.Menimbang, bahwa dalam hukum Islam tidak ada ketentuan hukum yangbaku tentang batas adlalnya wali, namun kriteria tentang adlalnya wali telahdiberikan oleh pakar hukum Islam dan Majelis Hakim mengambil alin sebagaihalaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0804/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlgpertimbangan dalam perkara ini bahwa antara lain adlal

Pasal 23 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya petitumpermohonan Pemohon nomor 1 tersebut dapat dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon nomor 1dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 juga dapatdikabulkan dengan menyatakan bahwa wali nikah Pemohon adalah adlal;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakanapabila wali itu adlal maka hal tersebut berpindah dari wali nasab kepada walihakim (pemerintah), sebagaimana kandungan hadits Rasulullahn

Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon (SITI RUHAYAH IGA MAWARNI)adalah adlal;3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KepanjenKabupaten Malang untuk menikahkan Pemohon (SITI RUHAYAH IGAMAWARNI) dan calon suami Pemohon (DWI ENDAR PRASETYO);4.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan wali nasab Pemohon bernama Tamsil Umar bin Umar adalah adlal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai untuk bertindak selaku Wali Hakim dalam perkawinan antara Pemohon (Maemuna binti Umar) dengan calon suaminya yang bernama Rizal Iskandar bin Tambaru;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp 180.000.00 (seratus delapan puluh ribu rupiah)

SALINAN PENETAPANNomor 262/Pdt.P/2021/PA.Sjasa ll Ces sll aul awwDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkaraPermohonan Wali Adlal pada tingkat pertama, dalam persidangan MajelisHakim hakim telah menjatunkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini,dalam perkara yang diajukan oleh :PEMOHON, tanggal lahir 31 Desember 1976 /umur 44, agama Islam, pekerjaanXXX XXXXX XXXXXX, pendidikan SD, tempat kediaman diKABUPATEN SINJAI, sebagai Pemohon

Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yangseadiladilnya ;Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohontelah datang menghadap di persidangan sedangkan kakak kandung Pemohonselaku wali nikah Pemohon tidak hadir tanpa ada keterangan/alasan yang sah,dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipunmenurut berita acara panggilan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut;Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon terkaitpermohonan wali adlal

Pasal 2Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakimmenentukan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabilawali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahuitempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan dan dalam hal wali adlalatau enggan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adapenetapan Pengadilan Agama;Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2021/PA.SjMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat

bahwa PengadilanAgama dalam menetapkan adlal atau tidaknya wali nasab harus didasarkanpada batasan adlal yang benar dan alasan yang sah menurut norma hukumbaik norma hukum positif atau hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena belum ada hukum positif yang secaraspesifik mengatur tentang batasan dari pengertian adlal dan alasan yangsah yang dijadikan dasar menentukan adlal atau tidaknya wali nasab, makaMajelis Hakim wajib menggali dari doktrin hukum yang sesuai dan dipandangadil untuk Pemohon, wali

;Menimbang, bahwa oleh karena wali nasab Pemohon adalah adlal, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan calon suaminya diijinkanuntuk melangsungkan pernikahan dan sesuai Pasal 23 Kompilasi Hukum Islamjo.

al asDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telahmenjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkaraPermohonan Wali Adlal yang diajukan oleh :Diantari Kurnia Astuti binti Suroso, tanggal lahir 17 Desember 1998 /Umur22, agama Islam, pekerjaan Pelayan Rumah Makan, pendidikanSLTA, tempat kediaman di Dusun Gedongan RT.02 RW.05, DesaBlondo, Kecamatan

di persidangan dan telah menyampaikan alasannya;Menimbang, Majelis hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agarbersabar dan berusaha keras lagi membujuk wali nikahnya, akan tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa dalildalil permohonan Pemohon pada pokoknyaadalah Pemohon sudah dewasa dan berkehendak segera menikah dengancalon suaminya bernama Samar bin Tukimin namun wali nikah Pemohonbernama Suroso menolaknya dengan alasan tidak jelas, untuk itu Pemohonmohon agar wali nikah tersebut dinyatakan adlal

Pasal 2Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakimmenentukan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabilawali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahuitempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan dan dalam hal wali adlalatau enggan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adapenetapan Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agamadalam menetapkan adlal atau tidaknya wali

nasab harus didasarkan padabatasan adlal yang benar dan alasan yang sah menurut norma hukum baiknorma hukum positif atau hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena belum ada hukum positif yang secaraspesifik mengatur tentang batasan dari pengertian adlal dan alasan yangsah yang dijadikan dasar menentukan adlal atau tidaknya wali nasab, makaMajelis Hakim wajib menggali dari doktrin hukum yang sesuai dan dipandangadil untuk Pemohon, wali nasab Pemohon dan calon suami Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan

;Menimbang, bahwa oleh karena wali nasab Pemohon adalah adlal, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan calon suaminya diijinkanuntuk melangsungkan pernikahan dan sesuai Pasal 23 Kompilasi Hukum Islamjo.

Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon adalah adlal;3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan sebagai wali hakim untuk menikahkan pemohon (PEMOHON) dengan calon suaminya (CALON SUAMI PEMOHON);4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

,oga PoDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkarawali adlal yang diajukan oleh:PEMOHON umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal diKabupaten Pasuruan, sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;Telah mendengar keterangan Pemohon, calon suami Pemohon

Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama AYAH PEMOHON adalah wali adlal;3. Menetapkan Kepala KUA Kecamatan Grati untuk menikahkan Pemohoon denganCALON SUAMI PEMOHON dengan wali Hakim;4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Nn.

tersebut tidak berhasil;Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetapdipertahankan oleh Pemohon;yaitu :Bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami PemohonCALON SUAMI PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, perkaan Swasta, tempattinggal di Kabupaten Pasuruan, dipersidangan memberikan keterangan yang padapokoknya sebagai berikut :Bahwa calon suami Pemohon telah mengenal Pemohon sejak beberapa tahunyang lalu;Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan wali adlal

Atasdasar itu, Pemohon mengajukan permohonan wali adlal;Menimbang bahwa sebagaimana permohonan Pemohon, perkara ini adalahpermohonan wali adlal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989, perkara ini termasuk kewenangan absolut pengadilan agama;Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon dipersidangan, maka rumusan pokok persoalan dalam perkara ini adalah apakah benar waliPemohon adalah wali yang adlal ?

Pasal 23 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya petitumpermohonan Pemohon nomor tersebut dapat dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitumpermohonan Pemohon nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa walinikah Pemohon adalah adlal;Menimbang bahwa apabila wali itu adlal maka hal tersebut berpindah dari walinasab kepada wali hakim (pemerintah), sebagaimana hadits Rasulullah SAW., yangberbunyi :Artinya : Bila telah jelas wali itu bersembunyi atau membangkang

Supriati binti Sumarto, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan buruhharian lepas, tempat kediaman di Gg Dahlia RT.004 RW. 003 DesaKendalpayak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang;Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibukandung Pemohon;Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonanwali adlal atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suamiPemohon bernama Sudjono Bin Oerip;Bahwa saksi mengetahui jika rencana pernikahan tersebutmendapatkan halangan dari wali nikah Pemohon

Subari bin Aerif, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawanswasta, tempat kediaman di Jalan Musi II No.65 RT.002 RW. 003 DesaBedangun Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk;Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakakkandung calon suami Pemohon;Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonanwali adlal atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suamiPemohon bernama Sudjono Bin Oerip;halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 2019/Pdt.P/2020/PA.Kab.MlgBahwa saksi mengetahui

Atas dasar itu, Pemohon mengajukanpermohonan wali adlal, Karena itu permohonan Pemohon tersebut diindikasikandidasarkan pada ketentuan Pasal 23 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohondi persidangan, maka rumusan pokok persoalan dalam perkara ini adalahapakah benar wali Pemohon adalah wali yang adlal ?

atau enggan;halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 2019/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg(2)Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindaksebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang walitersebut.Menimbang, bahwa dalam hukum Islam tidak ada ketentuan hukum yangbaku tentang batas adlalnya wali, namun kriteria tentang adlalnya wali telahdiberikan oleh pakar hukum Islam dan Majelis Hakim mengambil alin sebagaipertimbangan dalam perkara ini bahwa antara lain adlal

Pasal 23 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya petitumpermohonan Pemohon nomor 1 tersebut dapat dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon nomor 1dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 juga dapatdikabulkan dengan menyatakan bahwa wali nikah Pemohon adalah adlal;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakanapabila wali itu adlal maka hal tersebut berpindah dari wali nasab kepada walihakim (pemerintah), sebagaimana kandungan hadits Rasulullan

Islam, pekerjaanHonorer (Kantor Desa Pengudang), pendidikan D1, tempat tinggaldi Kabupaten Bintan, sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon, buktibukti tertulis serta saksisaksi dipersidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal02 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaTanjungpinang Nomor : 0077/Pdt.P/2018/PA.TPI telah mengajukanpermohonan penetapan wali adlal

Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon yang bernama Ayah Pemohonbin Kakek Pemohonadalah Wali Adlal;3. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon binti Ayah Pemohon) untukdinikahkan dengan Calon Suami yang bernama (Calon Suami) dengan WaliHakim;4.

Sedangkan ayat (2)menyatakan bahwa dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim barudapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agamatentang wali tersebut;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wali adlal secara bahasaadalah wali enggan;Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesiadikemukakan arti kata enggan sebagai berikut: enggan/eng.gan/adv tidakmau; tidak sudi; tidak suka: jamengikuti nasihat pamannya; anak itu pergi keHal. 11 dari 16 Penetapan No. 0077/Pdt.P/2018

YoHal. 13 dari 16 Penetapan No. 0077/Pdt.P/2018/PA.TPI.Ylpoblb ubbLl, dl polly as polUntuk menetapkan adanya sikap adlal wali untuk mengawinkan, hendaklahdengan penolakan wali tersebut untuk mengawinkan di muka Hakim,setelah Hakim memintanya untuk itu sedangkan pihak wanita dan pria yangmelamarnya hadir dalam sidang tersebut.2. Dalil dalam Kitab Tanwirul qulub Juz II halaman 343 :a J gl vu ; * 9 U5 69 Ubg> LoS acy OL 5 p23 9! ela 9!

Menyatakan bahwa wali nikah Pemohon (Pemohon binti Ayah Pemohon)bernama Ayah Pemohon adalah wali adlal atau enggan;3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon binti Ayah Pemohon) untukdinikahkan dengan calon suaminya bernama Calon Suami dengan WaliHakim;4.

Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon adalah adlal;3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang sebagai wali hakim untuk menikahkan pemohon (Syiva Para Aulia binti Pitoyo) dengan calon suaminya (SULIANTO bin NGATENO);4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

(ALM) adalah wali adlal;4. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan AmpelgadingKabupaten Malang berhak menikahkan Pemohon dengan calon suamiPemohon SULIANTO bin NGATENO sebagai Wali Hakim;5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;6.

Atas dasar itu, Pemohonmengajukan permohonan wali adlal;Menimbang bahwa sebagaimana permohonan Pemohon, perkara iniadalah permohonan wali adlal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49halaman 6 dari 14 halaman,penetapan nomor 0953/Pdt.P/2015/PA. Kab.

Mlg.UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk kewenanganabsolut pengadilan agama;Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonanPemohon di persidangan, maka rumusan pokok persoalan dalam perkara iniadalah apakah benar wali Pemohon adalah wali yang adlal ?

Pasal 23 Ayat(1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya petitum permohonan Pemohonnomor 1 tersebut dapat dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitumpermohonan Pemohon nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa walinikah Pemohon adalah adlal;Menimbang bahwa apabila wali itu adlal maka hal tersebut berpindah dari walinasab kepada wali hakim (pemerintah), sebagaimana hadits Rasulullah SAW., yangberbunyi :Slaligas > igi tl Gols chshalaman 11 dari 14 halaman,

Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon adalah adlal;3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat NikahKecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang sebagai wali hakim untukmenikahkan pemohon (Syiva Para Aulia binti Pitoyo) dengan calonsuaminya (SULIANTO bin NGATENO);4.

Naha'i bin Saikun, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan petani,tempat kediaman di Dusun Sidorukun RT.016 RW.003 Desa ClumpritKecamatan Pagelaran Kabupaten Malang;Bahwa saksi kenal dengan Pemohon~ karena saksi adalahtetangga Pemohon;Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonanwali adlal atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suamiPemohon bernama Susanto bin Matsari (Alm);Bahwa saksi mengetahui jika rencana pernikahan tersebutmendapatkan halangan dari wali nikah Pemohon bernama

Atas dasar itu, Pemohon mengajukanpermohonan wali adlal, Karena itu permohonan Pemohon tersebut diindikasikandidasarkan pada ketentuan Pasal 23 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohondi persidangan, maka rumusan pokok persoalan dalam perkara ini adalahapakah benar wali Pemohon adalah wali yang adlal ?

atau enggan;(2)Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindaksebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang walitersebut.Menimbang, bahwa dalam hukum Islam tidak ada ketentuan hukum yangbaku tentang batas adlalnya wali, namun kriteria tentang adlalnya wali telahdiberikan oleh pakar hukum Islam dan Majelis Hakim mengambil alin sebagaipertimbangan dalam perkara ini bahwa antara lain adlal yang paling tinggiadalah wali dengan tegas menyatakan penolakannya untuk

Wali nikah Pemohon adlal (enggan) menjadi wali dalam pernikahanPemohon dan calon suami Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telahterbukti bahwa wali Pemohon menolak dengan tegas untuk menikahkanPemohon dengan calon suaminya tersebut dengan alasan Tanpa alasan yangjelas, karenanya Majelis Hakim menilai keengganan wali Pemohon untukmenikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut termasuk dalamkategori adlal yang tinggi;Menimbang bahwa keengganan wali Pemohon termasuk

Pasal 23 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya petitumpermohonan Pemohon nomor 1 tersebut dapat dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon nomor 1dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 juga dapatdikabulkan dengan menyatakan bahwa wali nikah Pemohon adalah adlal;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakanapabila wali itu adlal maka hal tersebut berpindah dari wali nasab kepada walihakim (pemerintah), sebagaimana kandungan hadits Rasulullan

YULIANTO bin EKO SANTOSO, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaanswasta, tempat kediaman di Dusun Panggungrejo RT. 002 RW. 002 DesaPanggungrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;Bahwa saksi kenal dengan Pemohon~ karena saksi adalahsaudara sepupu Pemohon;Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonanwali adlal atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suamiPemohon bernama FERI EKO ADI SUCIPTO bin SISWANTO;Bahwa saksi mengetahui jika rencana pernikahan tersebutmendapatkan halangan dari

Atas dasar itu, Pemohon mengajukanpermohonan wali adlal, Karena itu permohonan Pemohon tersebut diindikasikandidasarkan pada ketentuan Pasal 23 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohondi persidangan, maka rumusan pokok persoalan dalam perkara ini adalahapakah benar wali Pemohon adalah wali yang adlal ?

atau enggan;(2)Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindaksebagai wali nikah setelan ada putusan pengadilan Agama tentang walitersebut.Menimbang, bahwa dalam hukum Islam tidak ada ketentuan hukum yangbaku tentang batas adlalnya wali, namun kriteria tentang adlalnya wali telahdiberikan oleh pakar hukum Islam dan Majelis Hakim mengambil alin sebagaipertimbangan dalam perkara ini bahwa antara lain adlal yang paling tinggiadalah wali dengan tegas menyatakan penolakannya untuk

Wali nikanh Pemohon adlal (enggan) menjadi wali dalam pernikahanPemohon dan calon suami Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telahterbukti bahwa wali Pemohon menolak dengan tegas untuk menikahkanPemohon dengan calon suaminya tersebut dengan alasan calon suamiPemohon bukan lakilaki yang pantas untuk anaknya, karenanya Majelis Hakimmenilai keengganan wali Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calonsuaminya tersebut termasuk dalam kategori ad/al yang tinggi;halaman 12

Pasal 23 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya petitumpermohonan Pemohon nomor 1 tersebut dapat dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon nomor 1dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 juga dapatdikabulkan dengan menyatakan bahwa wali nikah Pemohon adalah adlal;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakanapabila wali itu adlal maka hal tersebut berpindah dari wali nasab kepada walihakim (pemerintah), sebagaimana kandungan hadits Rasulullahn

PENETAPANNomor 118/Pdt.P/2021/PA.Mkd2A KS .seatsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telahmenjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkaraPermohonan Wali Adlal yang diajukan oleh :SANTI WAHYUNINGSIH Binti SAHIL, tanggal lahir 05 Mei 1984/ umur 36tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS),,pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun

putusan yang seadiladilnya.Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohondidampingi Kuasanya dan calon suaminya telah datang menghadap dipersidangan sedangkan kakak kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohontidak hadir tanpa ada keterangan/alasan yang sah, dan tidak pula menyuruhorang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acarapanggilan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut;Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon terkaitpermohonan wali adlal

Pasal 2Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakimmenentukan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabilawali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahuitempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan dan dalam hal wali adlalatau enggan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adapenetapan Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agamadalam menetapkan adlal atau tidaknya wali

nasab harus didasarkan padabatasan adlal yang benar dan alasan yang sah menurut norma hukum baiknorma hukum positif atau hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena belum ada hukum positif yang secaraspesifik mengatur tentang batasan dari pengertian adlal dan alasan yangsah yang dijadikan dasar menentukan adlal atau tidaknya wali nasab, makaHalaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.MnMajelis Hakim wajib menggali dari doktrin hukum yang sesuai dan dipandangadil untuk Pemohon, wali

;Menimbang, bahwa oleh karena wali nasab Pemohon adalah adlal, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan calon suaminya diijinkanuntuk melangsungkan pernikahan dan sesuai Pasal 23 Kompilasi Hukum Islamjo.

Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama HARI BUDIONO bin YASIN adalahwali adlal;4. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malangberhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon AHMAD FAUJI binRIADI sebagai Wali Hakim;5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;6.

Atas dasar itu, Pemohon mengajukan permohonan wali adlal,karena itu permohonan Pemohon tersebut diindikasikan didasarkan pada ketentuanPasal 23 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon dipersidangan, maka rumusan pokok persoalan dalam perkara ini adalah apakahbenar wali Pemohon adalah wali yang adlal ?

Mlg.(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasabtidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempattinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan;(2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapatbertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentangwali tersebut.Menimbang bahwa dalam hukum Islam tidak ada ketentuan hukum yang bakutentang batas adlalnya wali, namun kriteria tentang adlalnya wali telah diberikan olehpakar

Wali nikah Pemohon adlal (enggan) menjadi wali dalam pernikahan Pemohondan calon suami Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbuktibahwa wali Pemohon menolak dengan tegas untuk menikahkan Pemohon dengancalon suaminya tersebut dengan alasan wali Pemohon telah wali Pemohon belumpernah menikah, karenanya Majelis Hakim menilai keengganan wali Pemohonuntuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut termasuk dalamkategori adlal yang tinggI;Menimbang bahwa keengganan

Pasal 23 Ayat (1) Kompilasi HukumIslam, karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 tersebut dapat dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon nomor 1dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 juga dapat dikabulkandengan menyatakan bahwa wali nikah Pemohon adalah adlal;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakanapabila wali itu adlal maka hal tersebut berpindah dari wali nasab kepada wali hakim(pemerintah), sebagaimana kandungan hadits Rasulullah

Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon adalah adlal;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 681.000,00 (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

JIYAM bin KARSO JEMIRIN, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaanPNS, tempat kediaman di Dusun Wates RT.0001 RW.005 Desa WatesKecamatan Wates Kabupaten Blitar;= Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalahsepupu Pemohon;: Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonanwali adlal atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suamiPemohon bernama BUDIONO Bin PAWIRO REJO; Bahwa saksi mengetahui jika rencana pernikahan tersebutmendapatkan halangan dari wali nikah Pemohon bernama BUDIONOBin

Atas dasar itu, Pemohonmengajukan permohonan wali adlal, karena itu permohonan Pemohon tersebutdiindikasikan didasarkan pada ketentuan Pasal 23 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohondi persidangan, maka rumusan pokok persoalan dalam perkara ini adalahapakah benar wali Pemohon adalah wali yang adlal;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannyaPemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan

atau enggan;(2)Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindaksebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang walitersebut.Menimbang, bahwa dalam hukum Islam tidak ada ketentuan hukumyang baku tentang batas adlalnya wali, namun kriteria tentang adlalnya walitelah diberikan oleh pakar hukum Islam dan Majelis Hakim mengambil alihsebagai pertimbangan dalam perkara ini bahwa antara lain adlal yang palingtinggi adalah wali dengan tegas menyatakan penolakannya untuk

Pasal 23 Ayat(1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1tersebut dapat dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon nomor 1dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 juga dapatdikabulkan dengan menyatakan bahwa wali nikah Pemohon adalah adlal:;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakanapabila wali itu adlal maka hal tersebut berpindah dari wali nasab kepada walihakim (pemerintah), sebagaimana kandungan hadits Rasulullah

Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon adalah adlal;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 681.000,00 (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 19 Maret2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H.FAHRURRAZI, M.H.I, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL,M.Hum dan Dr. Drs. H.