FISIK / APBD / 2011 tanggal 18 Oktober2011;Bahwa kemudian Tergugat II dan Penggugat (PT.FAJARPARAHTYANGAN) membuat Surat Perjanjian Pemborongan (SubKontrak IT) No.1697.02 / SUB.KONT.FISIK / APBD /2011 padatanggal 20 April 2011;Bahwa Tergugat II dan Penggugat (PT.FAJARPARAHIYANGAN) kemudian membuat Addendum 03 SuratPerjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (Terhadap addendum 02)Nomor : 03 /ADDENDUM / KONT.FISIK / APBD / 2012 tanggal13 Februari 2012;Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09

FISIK / APBD / 2012 tanggal29 Oktober 2012;Bahwa atas addendum tersebut diatas, Tergugat II dan Penggugat(PT.FAJAR PARAHTYANGAN) membuat Surat PerjanjianPemborongan (Sub Kontrak IV) No.1697.04/XI/SUB.KONT.FISIK/ APBD/2012 pada tanggal 1 Nopember 2012;Bahwa Tergugat II dan Penggugat (PT.FAJARPARAHTYANGAN) kemudian membuat Surat Perjanjian KerjaKonstruksi Harga Satuan (Sub Kontrak V) No.1697.05/IV/SUB.KONT.FISIK/ APBD/2013 pada tanggal 11 April 2013;Bahwa Tergugat II secara sepihak telah melakukan

FISIK/ APBD / 2010 tanggal 8Desember 2010, sampai dengan Sub.Kontrak Sub Kontrak V) No.1697.05/IV/SUB.KONT.FISIK/ APBD/2013 pada tanggal 11 April 2013;Menyatakan untuk tidak mencairkan Jaminan Uang Muka PelaksanaanPEMBANGUNAN JEMBATAN BRAWIJAYA 1697/ KONT.

FISIK/ APBD / 2010 tanggal 8Desember 2010, sampai dengan Sub.Kontrak Sub Kontrak V) No.1697.05/IV/SUB.KONT.FISIK/ APBD/2013 pada tanggal 11 April 2013;2 Menyatakan untuk tidak mencairkan Jaminan Uang Muka PelaksanaanPEMBANGUNAN JEMBATAN BRAWIJAYA 1697/ KONT.FISIK/ APBD/2010 tanggal 8 Desember 2010, sampai dengan Sub.Kontrak Sub Kontrak V)No.1697.05/IV/SUB.KONT.FISIK/ APBD/2013 pada tanggal 11 April 2013;3 Menyatakan Tidak Melakukan Denda atas PEMBANGUNAN JEMBATANBRAWIJAYA;4 Menyatakan Tidak memasukkan

FISIK /APBD/ 2010 pada tanggal 8 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Tergugat II selakupejabat Pembuat Komitmen dengan PT.

Jepara tahun 2010yang dibiayai dari APBD Kab.

Pelita Sakti Mandiri ;65) 1 (satu) bendel asli SPP No. 050/15/KONTRAK/PEMEL/PL/APBD/2010 tanggal 22Juli 2010 pekerjaan Pemeliharaan jalan wilayah Kec. Welahan ; 66) 1 (satu) bendel asli SPP No. 050/44/KONTRAK/PEMEL/APBD/2010 tanggal 21September 2010 pekerjaan pemeliharaan bangunan pelengkap di Kec. Bangsri; 67) 2 (dua) lembar Salinan Statement Laporan History Transaksi Rekening BankJateng Cab, Jepara atas nama Nasabah CV. Dua satu No.

Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/15/KONTRAK/PEMEL/APBD/2010 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar di Kecamatan seKabupaten pekerjaan Penguatan Talud Sistem Grouting di Jembatan UjungbatuKecamatan Jepara ;1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/03/KONTRAK/PEMEL/APBD/2009 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar di Kecamatan seKabupaten pekerjaan pengadaan bahan/material pembangunan talud, perbaikanjembatan dan cor beton di JI.

Bangsri ; Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/03/KONTRAK/PEMEL/APBD/2010tanggal 14 Juni 2010 Kegiatan Pemeliharaan Prsarana Fisik tersebar diKecamatan Se Kabupaten Pekerjaan Pemeliharaan jalan RengingPulodaratdengan beton dengan nilai Rp. 93.797.000, ; Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/46/KONTRAK/PEMEL/APBD/2010tanggal 21 September 2010 Kegiatan Pemeliharaan Prsarana Fisik tersebar diKecamatan Se Kabupaten Pekerjaan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap diKec.

Pelita Sakti Mandiri ;65) 1 (satu) bendel asli SPP No. 050/15/KONTRAK/PEMEL/PL/APBD/2010 tanggal 22Juli 2010 pekerjaan Pemeliharaan jalan wilayah Kec. Welahan ; 66) 1 (satu) bendel asli SPP No. 050/44/KONTRAK/PEMEL/APBD/2010 tanggal 21September 2010 pekerjaan pemeliharaan bangunan pelengkap di Kec. Bangsri; 67) 2 (dua) lembar Salinan Statement Laporan History Transaksi Rekening Bank JatengCab, Jepara atas nama Nasabah CV. Dua satu No.

Jkt.Pst.APBD Provinsi Sumut TA 2014, pengesahan terhadap PAPBD Provinsi SumutTA 2014, pengesahan terhadap APBD Provinsi Sumut TA 2015, dan Terdakwa IVuntuk periode masa jabatan tahun 2009 s/d 2014 memberikan pengesahanterhadap LPJP APBD Pemerintah Provinsi Sumut TA 2012, pengesahan terhadapPAPBD Provinsi Sumut TA 2013, pengesahan terhadap APBD Provinsi Sumut TA2014, pengesahan terhadap PAPBD Provinsi Sumut TA 2014, pengesahanterhadap APBD Provinsi Sumut TA 2015 dan untuk periode masa jabatan tahun2014

APBD TA 2013, dalam mapwarna kuning dengan judul P.

APBD TA2013.Halaman 258 Putusan No. : 91/Pid.Sus/TPK/2018/PN.

Jkt.Pst.APBD Provinsi Sumut TA 2014, APBD Provinsi Sumut TA 2015, dan Terdakwa IVuntuk periode masa jabatan tahun 2014 s/d 2019 mengesahkan LPJP APBD ProvinsiSumut TA 2014Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa menerima hadiah berupa uangketok tersebut adalah karena Para Terdakwa telah memberikan persetujuan atasRanperda tentang Pertanggungjawaban APBD TA 2012, Ranperda tentangPerubahan APBD TA 2013, Ranperda tentang APBD TA 2014 dan Ranperda tentangAPBD TA 2015, yang mana pemberian persetujuan

TA 2012, Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2013,Ranperda tentang APBD TA 2014 dan Ranperda tentang APBD TA 2015 seluruhnyaTerdakwa Drs.

Anggrek KP/APBD DirekturTaman P/2016, Dewi Yanitanggal 14November2016Total 1.883.151.80.

/PL/DKP/APBD/2016.1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pengadaandan Pemasangan Lampu Sorot LED Jalan Ahmad Yani, nomor Kontrak/SPK : 183/SPKLPJU/PL/DKP/APBD/2016.1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pengadaandan Pemasangan Lampu Sorot LED Jalan Paus, nomor Kontrak/SPK :217/SPKLPJU/PL/DKP/APBD/2016.1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pengadaandan Pemasangan Lampu Sorot LED Jalan Kartini, nomor Kontrak/SPK :163/SPKLPJU/PL/DKP/APBD/2016.Hal.44 dari

:181/SPKLPJU/PL/DKP/APBD/2016.Hal.45 dari 75 hal.

/ SPK : 241/SPKLPJU/PL/DKP/APBD/2016.1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pengadaandan Pemasangan Lampu LED Jalan Badak, nomor Kontrak/SPK :210/SPKLPJU/PL/DKP/APBD/2016.1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pengadaandan Pemasangan Lampu LED Jalan Bhakti, nomor Kontrak/SPK :199/SPKLPJU/PL/DKP/APBD/2016.1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pengadaandan Pemasangan Lampu LED Jalan Anggrek Taman, nomorKontrak/SPK : 238/ SPKLPJU/PL/DKP/APBD/2016.1 (satu

, nomorKontrak/SPK : 158/SPKLPJU/PL/DKP/APBD/2016.1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pengadaandan Pemasangan Lampu Sorot LED Jalan Ronggowarsito, nomorKontrak/SPK : 195/SPKLPJU/PL/DKP/APBD/2016.1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pengadaandan Pemasangan Lampu Sorot LED Jalan Sumatera, nomorKontrak/SPK : 178/SPKLPJU/PL/DKP/APBD/2016.Hal.62 dari 75 hal.

Talud Sistem Grouting di Pasar Ngabul ;

6. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/15/KONTRAK/PEMEL/ APBD/2010 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar di Kecamatan se Kabupaten pekerjaan Penguatan Talud Sistem Grouting di Jembatan Ujungbatu Kecamatan Jepara;

7. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/03/KONTRAK/PEMEL/ APBD/2009 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar di Kecamatan se Kabupaten pekerjaan pengadaan bahan/material pembangunan

Damarwulan-Tempur dengan nilai Rp. 53.680.000,- ;

8. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/14/KONTRAK/PEMEL/ APBD/2009 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar di Kecamatan se Kabupaten pekerjaan Pengadaan bahan/Material Paket 2 dengan nilai Rp. 69.489.000,- ;

9. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/17/KONTRAK/PEMEL/ APBD/2009 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar di Kecamatan se Kabupaten pekerjaan Pengadaan bahan/

15. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/19/KONTRAK/ PEMEL/APBD/2009 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar di Kecamatan se Kabupaten pekerjaan pengadaan bahan/material paket 7 dengan nilai Rp. 52.650.000,- ;

16. 1 (satu) bendel 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/44/ KONTRAK/PEMEL/APBD/2009 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar di Kecamatan se Kabupaten pekerjaan pengadaan bahan/material pengecatan marka jalan (paket 2)

se Kabupaten pekerjaan pemeliharaan jalan Dermolo-Balong dengan nilai Rp. 39.279.000,-;

22.1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/50/KONTRAK /PEMEL/APBD/2010 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar di Kecamatan se Kabupaten pekerjaan pemeliharaan pekerjaan lain-lain paket 2-pembersihan Bahu jalan semak-semak dengan nilai Rp. 77.606.000,-

23 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/14/KONTRAK/ PEMEL/APBD/2010 Kegiatan

Pelita Sakti Mandiri.

65. 1 (satu) bendel asli SPP No. 050/15/KONTRAK/PEMEL/PL/APBD/2010 tanggal 22 Juli 2010 pekerjaan Pemeliharaan jalan wilayah Kec. Welahan.

66. 1 (satu) bendel asli SPP No. 050/44/KONTRAK/PEMEL/APBD/2010 tanggal 21 September 2010 pekerjaan pemeliharaan bangunan pelengkap di Kec. Bangsri

67. 2 (dua) lembar Salinan Statement Laporan History Transaksi Rekening Bank Jateng Cab, Jepara atas nama Nasabah CV. Dua satu No.

.b. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor050/07/KONTRAK/PEMEL/ PL/APBD/2010 tanggal 22 Juli 2010pekerjaan Pemeliharaan Jalan Wilayah Kec.

Bangsri;Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/03/KONTRAK/PEMEL/APBD/2010 tanggal 14 Juni 2010 Kegiatan PemeliharaanPrsarana Fisik tersebar di Kecamatan Se Kabupaten PekerjaanHal 63 dari Put.

d.1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor050/07/KONTRAK/PEMEL/ PL/APBD/2010 tanggal 22 Juli 2010pekerjaan Pemeliharaan Jalan Wilayah Kec.

Pelita Sakti Mandiri.1 (satu) bendel asli SPP No.050/15/KONTRAK/PEMEL/PL/APBD/2010 tanggal 22 Juli 2010pekerjaan Pemeliharaan jalan wilayah Kec. Welahan.1 (satu) bendel asli SPP No. 050/44/KONTRAK/PEMEL/APBD/2010tanggal 21 September 2010 pekerjaan pemeliharaan bangunanpelengkap di Kec. Bangsri2 (dua) lembar Salinan Statement Laporan History TransaksiRekening Bank Jateng Cab, Jepara atas nama Nasabah CV. Duasatu No.

dalamPerda APBD Kabupaten Purworejo yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2002.1) Bantuan Kesehatan.Anggaran Bantuan kesehatan Tahun Anggaran 2002 ditempatkandalam pos Pemeliharaan Kesehatan APBD DPRD KabupatenPurworejo pasal 2.2.1.1004a sebesar Rp.65.250.000,00 kemudianpada APBD 2002 perubahan menjadi Rp.240.750.000,00Penjabaran penggunaan pada APBD murni Pemeliharaan kesehatan anggota DPRD45 x 12 x Rp.100.000,00 = Rp. 54.000.000,00Hal. 18 dari 192 hal.

Bantuan kesehatan Tahun Anggaran 2002 ditempatkandalam pos Pemeliharaan Kesehatan APBD DPRD KabupatenPurworejo pasal 2.2.1.1004a sebesar Rp.65.250.000,00 kemudianpada APBD 2002 perubahan menjadi Rp.240.750.000,00Penjabaran penggunaan pada APBD murni Pemeliharaan kesehatan anggota DPRD45 x 12 x Rp.100.000,00 = Rp. 54.000.000,00 Bantuan Chek up45 x Rp.250.000,00 = Rp. 11.250.000,00Pada APBD perubahan tidak ada penjabaran penggunaannya tetapiada kenaikan jumlah penerimaan per anggota dari Rp. 50.000,00pada

DPRD diatur dalam PeraturanTata Tertiob DPRD Kabupaten Purworejo untuk APBD DPRD murni tahun2001 masih mengacu pada Peraturan Tata Tertib Nomor: 09/DPRD/1999sedangkan pada APBD perubahan sampai dengan APBD DPRD Tahunanggaran 2004 mengacu pada Peraturan Tata Tertib DPRD KabupatenHal. 87 dari 192 hal.

No.761 K/Pid.Sus/2009pada perubahan APBD 2002 dengan keputusan DPRDNomor:13/DPRD/2002 tanggal 11 Juli 2002 .Bahwa dalam Rapat Paripurna DPRD bersama Eksekutif, anggaranDPRD tidak dibahas lagi dan langsung digabungkan dan disahkan dalamPerda APBD Kabupaten Purworejo yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2002.1) Bantuan Kesehatan.Anggaran Bantuan kesehatan Tahun Anggaran 2002 ditempatkandalam pos Pemeliharaan Kesehatan APBD DPRD KabupatenPurworejo pasal 2.2.1.1004a sebesar Rp.65.250.000,00 kemudianpada APBD 2002

disahkan dalamPerda APBD Kabupaten Purworejo yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2003.1) Bantuan Kesehatan.Anggaran Bantuan kesehatan Tahun Anggaran 2003 ditempatkandalam pos Biaya Perawatan dan Pengobatan APBD DPRDHal. 156 dari 192 hal.

., serta paraKetua Fraksi dan Ketua Komisi APBD JOEL PATTIPEILOHY sertaSekretaris Komisi APBD H.

SUPARNO, S.Ip., MM., serta paraKetua Fraksi dan Ketua Komisi APBD JOEL PATTIPEILOHY sertaSekretaris Komisi APBD H.

dan putusan sidang paripurnaDPRD tersebut telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dan selanjutnyaditerbitkan PERDA mengenai APBD;Bahwa dengan bukti bari (novum) yang kami ajukan dapat membuat terangalasan kenapa tidak adanya koreksi atau langsung APBD (PERDA) tersebutdisahkan oleh Menteri Dalam Negeri dikarenakan di dalam APBD(PERDA) yang disampaikan kepada Mendagri maupun yang sudah disahkanmenjadi Peraturan Daerah yang di dalam APBD khususnya pada Pos MataAnggaran 2.14.1.1132 tersebut secara

TA. 2001, APBDperubahan TA. 2001 dan APBD TA. 2002;Bahwa ketika APBD Provinsi Jawa Barat TA.2001 dan TA. 2002 yang didalamnya telahdianggarkan dana bantuan peningkatan kinerjaatau dana kavling bagi Anggota Dewan dalam posmata anggaran 2.14.1132, dan kemudian ketikadisampaikan ke Menteri Dalam Negeri RI ternyatatidak adanya pengkoreksian dari Mendagri atasusulan APBD Provinsi Jawa Barat tahun anggaran2001 dan 2002 bersifat global karena tidakmenguraikan secara terperinci adanya danabantuan peningkatan

Maka Jaksa Penuntut Umum dapat menarik kesimpulan,APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran2001 dan 2002 yang diusulkan ke Menteri Dalam Negerihanya menyebutkan jumlah anggaran dan penempatannyapada pos 2.14 diperuntukkan untuk 9 (sembilan) kegiatansebagaimana dimaksud dalam Keputusan Mendagri No.110 Tahun 1998 tanggal 29 Juni 1998 tentang bentuk dansusunan APBD.

Terhadap Bantuan Dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah)Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2001 sesuai dengan permohonan/dukungan bantuan dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dariterdakwa sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) dengan perincianlembar kegiatan yang dilampirkan dalam surat permohonan/ dukungan bantuandana APBD yakni :a. Belanja Barang :a.l.

Terhadap Bantuan Dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah)Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2002 sesuai dengan permohonan/dukungan bantuan dana APBD ( Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dari terdakwa sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dengan perincianlembar kegiatan yang dilampirkan dalam surat permohonan / dukungan bantuandana APBD yakni :a. Belanja Barang :a.1. Keperluan pokok untuk pembelian ATK;a.2. Pengiriman surat surat Dinas via Kantor Pos / Faximile;a.3.

Terhadap Bantuan Dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah)Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2005 sesuai dengan permohonan /dukungan bantuan dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dariterdakwa sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah), dengan perincianlembar kegiatan yang dilampirkan dalam surat permohonan / dukungan bantuandana APBD yakni :a. Pengadaan pakaian Dinas Harian Linmas untuk 18 pasang/orang PNS;b.

Terhadap Bantuan Dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah)Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2001 sesuai dengan permohonan /dukungan bantuan dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dariterdakwa sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) dengan perincianlembar kegiatan yang dilampirkan dalam surat permohonan / dukungan bantuandana APBD yakni :a. Belanja Barang :a.l.

Terhadap Bantuan Dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah)Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2005 sesuai dengan permohonan /dukungan bantuan dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dariterdakwa sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah), dengan perincianlembar kegiatan yang dilampirkan dalam surat permohonan / dukungan bantuan 23dana APBD yakni :a. Pengadaan pakaian Dinas Harian Linmas untuk 18 pasang/orang PNS;b.

Seharusnya alokasi anggaran kesehatandalam APBD Kabupaten Malang tahun 2014 di luar gaji sekurangkurangnya adalah Rp283.445.725.016,00;Tabel Alokasi Anggaran Kesehatan APBD Kab. Malang 2014: Total Belanja Daerah Anggaran Kesehatan APBD Anggaran Kesehatan Sesuai UUAPBD Kab Malang 2014 Kab Malang 2014 Diluar Gajj Kesehatan(Rp.)

Putusan Nomor 73 P/HUM/2014Pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014 ini meliputi: (a)Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan KebijakanPemerintah; (b) Prinsip Penyusunan APBD; (c) KebijakanPenyusunan APBD; (d) Teknis Penyusunan APBD; dan (e) HalhalKhusus Lainnya.

, dan Bupati/Walikota tetap menetapkan rancanganPerda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikotatentang penjabaran APBD menjadi Perda dan PeraturanBupati/Walikota, Gubernur membatalkan Perda dan PeraturanBupati/Walikota dimaksud sekaligus menyatakan berlakunyapagu APBD tahun sebelumnya;b.

/walikota tentang penjabaran APBD menjadi peraturanbupati/walikota tentang penjabaran APBD;(4) Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi rancanganperaturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturanbupati/walikota tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengankepentingan umum dan peraturan perundangundangan yanglebih tinggi, bupati/walikota menetapkan rancangan dimaksudmenjadi peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota;(5) Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi rancanganperaturan daerah tentang

dan kepada gubernur untuk APBD kabupaten/kota,paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelan keputusan tersebutditetapkan;Pasal 53:(1)Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancanganperaturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telahdievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturandaerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentangpenjabaran APBD;Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD danperaturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagaimanadimaksud pada ayat

melalui di Bagian Umum yang tidak Rp. 500.000.000,dianggarkan dalam APBD TA 2005Pembayaran melalui APBD Perubahan TA 2005 di Rp.1.875.000.000,BappedaPembayaran melalui APBD TA 2006 di Bappeda(dikurangi pengembalian ke kas daerah Rp.62.148.000,)Total Dana APBD yang telah dikeluarkanRp. 423.188.544,+Rp.3.423.188.544,Bahwa apabila dihubungkan dengan seluruh jumlah dana APBD tahun 2004s/d 2006 yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndaountuk membiayai pelaksanaan Kontrak Studi Kelayakan

Potensi Angin diKabupaten Rote Ndao, maka dana APBD yang telah dikeluarkan TerdakwaDrs.

berubahubahSetiap Saat. $2 2222 nnn nn noone ennaBahwa untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan nilai 250.000 Euro yangharus dibayarkan per termin kepada Deutsche Windguard GmbH, ternyatadananya belum dianggarkan dalam APBD Induk tahun 2004, sehinggaPemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao membayarkan dana APBD sejumlahRp.625.000.000, (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) yang belumdianggarkan dalam APBD Induk tahun 2004, dengan cara Sdr.

Dari dana APBD Perubahan tahun 2004 tersebut, dana yangtelah dibayarkan kepada Deutsche Windguard GmbH sebesar Rp.625.000.000,tersebut diperhitungka n ke dalam APBD Perubahan tahun 2004 dalam mataanggaran.......aoanggaran Belanja Pegawai Personalia, sesuai Keputusan Bupati Rote NdaoNomor : 201 Tahun 2004 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran2004 dan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2005 tentang PenjabaranPerhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 (aturan tersebut berlaku surut).

berikut : Pembayaran melalui APBD TA 2004 di Bagian Rp. 625.000.000, Umum Rp. 500.000.000,Pembayaran melalui di Bagian Umum yang tidak dianggarkan dalam APBD TA 2005 Rp.1.875.000.000,Pembayaran melalui APBD Perubahan TA 2005 di Bappeda Rp. 423.188.544,Pembayaran melalui APBD TA 2006 di Bappeda (dikurangi pengembalian ke kas daerah Rp.3.423.188.544,Rp.62.148.000,)Total Dana APBD yang telah dikeluarkan Bahwa apabila dihubungkan dengan seluruh jumlah dana APBD tahun 2004 s/d2006 yang telah dikeluarkan

Pengadaan Barang dan Jasa16/ Pembangunan Kegiatan Dana APBD Bidang Kesehatan DinasKesehatan Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2007,yang mempunyai Tugas dan Wewenang, yaitua.

Berita Acara Pembayaran Uang Nomor440/03/DINKES/APBD/V1/2007 tanggal 19 Juni2007.18. SPK kepada Usaha Pengangkutan Maju expressNomor : 078/Mle SPK/26/VII/2007 tanggal 26Juni 2007.19.

Berita Acara Uji Fungsi Nomor440/03/DINKES/VIII/2007 tanggal 26 Agustus2007.20.Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor01/BAPB/DINKES/APBD/1IX/2007 tanggal 3September 2007.3121.Berita Acara Pembayaran 100 % KegiatanPengadaan Alat Kesehatan RSUD KabupatenBangka Selatan Nomor440/06/DINKES/APBD/1X/2007 tanggal 25September 2007.22.Surat Persetujuan Pembayaran 100 % dariKepala Dinas Kesehatan selaku PenggunaAnggaran kepada PPTK Nomor440/06/DINKES/APBD/1X/2007 tanggal 25September 2007.23.Certificate Of Original

Berita Acara Pembayaran Uang Nomor440/03/DINKES/APBD/VI/2007 tanggal 19 Juni2007.18. SPK kepada Usaha Pengangkutan Maju expressNomor : 078/Mle SPK/26/VII/2007 tanggal 26Juni 2007.3619.

Berita Acara Uji Fungsi Nomor440/03/DINKES/VIII/2007 tanggal 26 Agustus2007.20.Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor01/BAPB/DINKES/APBD/1IX/2007 tanggal 3September 2007.21.Berita Acara Pembayaran 100 % KegiatanPengadaan Alat Kesehatan RSUD KabupatenBangka Selatan Nomor440/06/DINKES/APBD/1X/2007 tanggal 25September 2007.22.

.b. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/07/KONTRAK/PEMEL/ PL/APBD/2010 tanggal 22 Juli 2010 pekerjaanPemeliharaan Jalan Wilayah Kec.

Keuangan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum DanEnergi Sumber Daya Mineral Kegatan APBD Tahun 2010 mempunyaitugas dan tanggung jawab yaitu :1.

Nakula, SPMK97Nomor 050/34/SPK/PEMEL/APBD/2010 tanggal 22 September2010 tersebut, benar bahwa tandatangan dalam SPMK nomor050/34/SPK/PEMEL/APBD/2010 tanggal 22 September 2010adalah tanda tangan saksi, saksi hanya disodori untuk tandatangan oleh NURHASAN WIDADA, sedangkan tanda tangan yangada dalam SPMK Nomor 050/05/SPK/PEMEL/APBD/2009 tanggal20 Mei 2009 bukan tanda tangan saksi ;4. MUKODAS ;e Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAPPenyidikan;e Bahwa saksi adalah Direktur CV.

Mayong Paket 2, Nomorkontrak : 050/29/ Kontrak/Pemel/APBD/2010 tanggal 21 September 2010,dengan nilai kontrak sebesar Rp. 92.693.000, dan Pemeliharaan jalanpancurdatar, Nomor kontrak : 050/08/Kontrak/Pemel/APBD/ 2010tanggal 14 Juni 2010, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 58.711.000,dengan Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kab.

Bahwa Perkiraan sisa lebih perhitungan APBD tahun laludicatat sebagai saldo awal pada APBD tahun berikutnya,sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan APBD tahun laludicatat sebagai saldo awal pada perubahan APBD (Pasal 10ayat (4)) ;3. Bahwa Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan(Pasal 23 ayat (1)) ;a. Kebijaksanaan Pemerintah Pusat dan atauPemerintah Daerah yang bersifat strategis (Pasal 23ayat (1) huruf a) ;b.

APBD Nganjuk yangseharusnya uang Klaim Asuransi harus dikembalikankepada Negara Cq. APBD Nganjuk bukan kepadaTerdakwa bersamasama Anggota DPRD Nganjukkarena tidak berhak menerima pada saat Purna Bhakti,khusus Terdakwa H. M.

Bahwa perkiraan sisa lebih perhitungan APBD tahun laludicatat sebagai saldo awal pada APBD tahun berikutnya,sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan APBD tahun laludicatat sebagai saldo awal pada perubahan APDB " (Pasal 10ayat (4)) ;3.

Setelah anggaran disahkan, baru kemudiandigunakan oleh masingmasing satuan kerja;Bahwa dasar hukum dalam melaksanakan APBD adalah Perda APBD danKeputusan Walikota tentang penjabaran APBD;Bahwa pelaksanaan APBD pada satuan kerja harus sesuai dengan DASK ;51Bahwa yang menjadi Tim Anggaran APBD adalah dari Legislatif , sedangkanEksekutif hanya mengetahul saja;Bahwa yang menandatangani Perda Kota Cirebon No. 3 tahun 2004 tentangPenetapan APBD Kota Cirebon, Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRDadalah

dalam mengendalikan anggarandisemua SKBD di Sekretariat Kota Cirebon;Bahwa besarnya APBD tahun 2004 adalah untuk Pendapatan 247,7Milyar, untuk Belanja 257 Milyar, untuk Pembiayaan 9,4 Milyar;Bahwa setelah ada perubahan, APBD berubah menjadi 2 Pos;Bahwa rincian komposisi APBD tahun 2004 Kota Cirebon ;Bahwa APBD berdasarkan Perda No. 3 tahun 2004 adalah :APBD awal:Untuk Pos DPRD sebesar Rp. 6.489.020 terdiri dari :Belanja Pegawai;Belanja Barang dan Jasa;Perjalanan Dinas;Pemeliharaan;Untuk Sekretariat

pada bulan Mei 2004di APBD Perubahan.

Perda APBD wajibdilaksanakan oleh Kepala Daerah, muitlak ;Bahwa ada Perda APBD Awal dan Perda APBD Perubahan.

pengguna dana APBD ; Bahwa sebagai pengguna dana APBD, pertanggungjawabannya adalahsepanjang peruntukkannya jelas, pertanggungjawabannya dalam mengSPukan.Misalnya study banding ada posnya.

Nomor : 027/04/BAPORGANIK/DPK/APBD/2012 tanggal 07November 2012, telah diverifikasi tanggal 07 Desember 2012;5. Nomor : 027/05/BAPORGANIK/DPK/APBD/2012 tanggal 08November 2012, telah diverifikasi tanggal 07 Desember 2012;6. Nomor : 027/06/BAPORGANIK/DPK/APBD/2012 tanggal 09November 2012, telah diverifikasi tanggal 07 Desember 2012;7. Nomor : 027/07/BAPORGANIK/DPK/APBD/2012 tanggal 12November 2012, telah diverifikasi tanggal 07 Desember 2012;8.

/ DPK / APBD / 2012, tanggal 05November 2012, telah diverifikasi tanggal 07 Desember 2012;e Nomor : 027 / 03 / BAPORGANIK / DPK / APBD / 2012, tanggal 06November 2012, telah diverifikasi tanggal 07 Desember 2012;e Nomor : 027 / 04 / BAPORGANIK / DPK / APBD / 2012, tanggal 07November 2012, telah diverifikasi tanggal 07 Desember 2012;e Nomor : 027 / 05 / BAPORGANIK / DPK / APBD / 2012, tanggal 08November 2012, telah diverifikasi tanggal 07 Desember 2012;e Nomor : 027 / 06 / BAPORGANIK / DPK / APBD

/ DPK / APBD / 2012, tanggal12 November 2012, telah diverifikasi tanggal 07 Desember 2012;Nomor : 027 / 07.A / BAPORGANIK / DPK / APBD / 2012, tanggal12 November 2012, telah diverifikasi tanggal 07 Desember 2012;Nomor : 027 / 07.B / BASTORGANIK / DPK / APBD / 2012, tanggal12 November 2012, telah diverifikasi tanggal 07 Desember 2012;Nomor : 027 / 08 / BASTORGANIK / DPK / APBD / 2012, tanggal14 November 2012, telah diverifikasi tanggal 07 Desember 2012;Nomor : 027 / 09 / BASTORGANIK / DPK / APBD

/20122. 027/11/BAP 27 November 2012 177.000ORGANIK/DPK/APBD/20123. 027/12/BAP 28 November 2012 401.000ORGANIK/DPK/APBD/20124. 027/13/BAP 29 November 2012 174.000ORGANIK/DPK/APBD/2012Jumlah 1.112.000 Bahwa pada tanggal 29 November 2012 saksi KARTINO, SP BinSLAMET SISWOREJO membuat berita acara serah terima barang pupuksebanyak 174.000 kg yaitu berita acara Nomor : 027/13/BAPORGANIK/DPK/APBD/2012 tanggal 29 November 2012 dilokasi gudangPT.

/ DPK / APBD / 2012, tanggal05 November 2012, telah diverifikasi tanggal 07 Desember 2012;e Nomor : 027 / 03 / BAPORGANIK / DPK / APBD / 2012, tanggal06 November 2012, telah diverifikasi tanggal 07 Desember 2012;e Nomor : 027 / 04 / BAPORGANIK / DPK / APBD / 2012, tanggal07 November 2012, telah diverifikasi tanggal 07 Desember 2012;e Nomor : 027 / 05 / BAPORGANIK / DPK / APBD / 2012, tanggal08 November 2012, telah diverifikasi tanggal 07 Desember 2012;e Nomor : 027 / 06 / BAPORGANIK / DPK / APBD

Pekalongan pasal 14 (1) DPRDbersamasama Pemerintah Daerah menyusun, membahasdan menetapkan APBD, Perubahan APBD serta perhitungananggaran APBD; (2) DPRD menentukan sendiri anggaranBelanja DPRD berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku dan dimasukkan dalam APBD, (3)Penyusunan Anggaran belanja pada ayat 2 dilakukan olehPanitia Anggaran kenyataanya Panitia Anggaran tidakmenyusun rencana anggaran Dewan tahun 2001 s/d 2003.Bahwa dalam pembahasan Anggaran DPRD Kab.

Juklak APBD tahun 2001, 1 buku (Kep. Bupati No. 5tahun 2001).13. Perda No. 1 tahun 2001 tentang APBD.14. Nota Keuangan APBD 2001 tanggal 12122000.15. Pemeliharaan Rumah Dinas 2001.16. PKD 2001.17. Perda No. 15 tahun 2001.18. Sewa Gedung.19. Langganan Listrik, Telepon, Air Gas 2002.20. Pemeliharaan Rumah Dinas, Asrama, Mess, 2002.21. PKD 2002.22. Himpunan Kep. DPRD Kab. Pekalongan.23. Buku I, Buku Il.24. Lembaran Daerah Tata Tertib DPRD 19992004.25. Perda Evaluasi Gubernur 2003.26.

DIK 2001.10.11.12.13.Buku Kas per pasal 24 buku.Buku Kas Umum (xxxx) V.SPMU per pasal 24 buku.Juklak APBD tahun 2001, 1 buku (Kep. Bupati No. 5tahun 2001).14. Perda No. 1 tahun 2001 tentang APBD.15. Nota Keuangan APBD 2001 tanggal 12122000.16. Pemeliharaan Rumah Dinas 2001.17. PKD 2001.18. Perda No. 15 tahun 2001.19. Sewa Gedung.20. Langganan Listrik, Telepon, Air Gas 2002.21. Pemeliharaan Rumah Dinas, Asrama, Mess, 2002.22. PKD 2002.23. Himpunan Kep. DPRD Kab. Pekalongan.24.

Juklak APBD tahun 2001, 1 buku (Kep. Bupati No.5 tahun 2001).14. Perda No. 1 tahun 2001 tentang APBD.15. Nota Keuangan APBD 2001 tanggal 12122000.16. Pemeliharaan Rumah Dinas 2001.17. PKD 2001.18. Perda No. 15 tahun 2001.19. Sewa Gedung.20. Langganan Listrik, Telepon, Air Gas 2002.21. Pemeliharaan Rumah Dinas, Asrama, Mess, 2002.22. PKD 2002.23. Himpunan Kep. DPRD Kab. Pekalongan.24. Buku I, Buku Il.25. Lembaran Daerah Tata Tertib DPRD 19992004.26. Perda Evaluasi Gubernur 2003.27.

Lampiran SK Bupati Pekalongan No. 3 tahun 2003tentang Penjabaran APBD tahun 2003.35. Lampiran Il Perda No. 1 tahun 2003 tentangRincian APBD tahun 2003.36. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) BelanjaAdministrasi Umum tahun 2003 DPRD Kab. Pekalongan.37. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) BelanjaAdministrasi Umum tahun 2003 Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan.38. Perubahan Pelaksanaan APBD tahun 2003 UnitDPRD Kab. Pekalongan 2003.39. Perubahan Pelaksanaan APBD tahun 2003 UnitSekretariat DPRD Kab.

Jadwal sidang/rapat pembahasan kebijakan umum39perubahan APBD dan PPAS APBD perubahan tahun2008 DPRD Kabupaten Kerinci masa persidangan keIII tahun 2008 ( berdsarkan hasil rapat Parmushari Jumat 1 Agustus 2008 );6. Jadwal sidang/rapat pembahasan~ kebijakan umumperubahan APBD dan PPAS APBD perubahan tahun2008 DPRD Kabupaten Kerinci masa persidanan keIII tahun 2008 ( berdsarkan hasil rapat Parmushari Kamis 3 September 2008 );7.

Surat penunjukan Nomor:090/1134/DPRD, tanggal 19Agustus 2008 tentangpenunjukan ~ perbantuan padapanitia anggaran DPRDKabupaten Kerinci padapembahasan kebijakan umumpeubahan APBD tahun 2008 danPPAS perubahan APBD tahun 2008;20.

Jadwal sidang/rapat pembahasan kebijakan umumperubahan APBD dan PPAS APBD perubahan tahun2008 DPRD Kabupaten Kerinci masa persidangan keIll tahun 2008 ( berdsarkan hasil rapat Parmushari Jumat 1 Agustus 2008 );6. Jadwal sidang/rapat pembahasan kebijakan umumperubahan APBD dan PPAS APBD perubahan tahun2008 DPRD Kabupaten Kerinci masa persidanan keIll tahun 2008 ( berdsarkan hasil rapat Parmushari Kamis 3 September 2008 );7.

danSenin, 15 PPAS PerubahanSeptember APBD Tahun 20082008 s/d oleh panggar5.

Jadwal sidang/rapat pembahasan kebijakan umum213perubahan APBD dan PPAS APBD perubahan tahun2008 DPRD Kabupaten Kerinci masa persidangankeIIl tahun 2008 ( berdsarkan hasil rapatParmus hari Jumat 1 Agustus 2008 );. Jadwal sidang/rapat pembahasan kebijakan umumperubahan APBD dan PPAS APBD perubahan tahun2008 DPRD Kabupaten Kerinci masa persidanankeIIl tahun 2008 ( berdsarkan hasil rapatParmus hari Kamis 3 September 2008 );.

Bahwa Perkiraan sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldoawal pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih perhitunganAPBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahan APBD. (Pasal 10ayat (4)) ;3. Bahwa Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh buktibukti yang lengkapdan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. (Pasal 27 ayat(1)) ; Bahwa berdasarkan Perda No. 01 Tahun 2001 tanggal 14 Maret 2001 tentangPenetapan APBD Kab.

Bahwa Perkiraan sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldoawal pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih perhitunganAPBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahan APBD. (Pasal 10ayat (4)) ;3. Bahwa Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh buktibukti yang lengkapdan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. (Pasal 27 ayat(1)) ;Bahwa berdasarkan Perda No. 01 Tahun 2001 tanggal 14 Maret 2001 tentangPenetapan APBD Kab.

Pacitan Tahun Anggaran 2001 serta Perda No. 19 Tahun2001 tanggal 27 September 2001 tentang Perubahan APBD Kab.

APBD menetapkan keputusan tentang :1.

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 pasal 100menyebutkan :Ayat (1) Dalam rangka pengawasan keuangan daerah Propinsi,Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan PerhitunganAPBD serta Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD,Perubahan APBD dan Perhitungan APBD beserta lampirannyadisampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri palinglambat 15 ( lima belas ) hari setelah ditetapkan.Ayat (2) Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dapat membatalkanPeraturan Daerah atau

.: 108.A / KONTRAK / APBD / VI / DINKES / RS.WKI-01 / 2014 tanggal 16 Juni 2014 s/d 12 November 2014 Tentang Pekerjaan Pembangunan Saluran Depan dan Samping RSU Wakai Lokasi Desa Tanimpo Kab.

PRISMA);

Indi Gita Persada, dalam Pekerjaan Pengawasan Tekhnis Pembuatan saluran depan dan samping RSUD Wakai, APBD TA. 2014, Nilai Pekerjaan Rp. 16. 765.000, dengan masa kontrak 16 Juni 2014 s/d 12 November 2014;

Touna TA. 2014;