Widodo Lintas Samudra menyampaikan suratpermohonan audiensi yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2016bertempat di Office PT.Widodo Lintas Samudra (Lapang Bola Ill No.153Kota Cirebon), dimana Pengurus PUK yang menghadap (Subekti, TriBagus Yuniarto, Sutirno, Aceng Ridwan, M.Yusuf Abidin) diterima olehSdr, Eko Sabdo Wigoro anak dari H. Widodo Wigoro (Owner PT.Widodo Lintas Samudra), namun pengurus PUK yang menghadaptersebut mendapatkan perlakukan pembicaraan yang kurang baik dariSdr.

Upah dibawah UMk;Bahwa pada tanggal 28 Juli 2016, Pengurus KC FSPMI Cirebonmengajukan permohonan audiensi dengan Dinsosnakertrans KotaCirebon terkait hasil pemeriksaan, dimana Dinsosnakertrans KotaCirebon telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 21 Juli 2016 namunpihak dinsosnakertrans Kota Cirebon masih menunggu dalam rangkapembinaan terhadap perusahaan;Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2016, terlaksana audiensi antaraPengurus KC FSPMI Cirebon dengan Dinsosnakertrans Kota Cirebonperihal klarifikasi perkembangan

dijelaskan oleh Fuadi Mardhatillah, messias adalah sosokAhmad Musaddeq sebagai guru spiritual;Bahwa setahu Saksi kaum perempuan pakai jilbab adalah budaya;Bahwa solusi yang dimaksud adalah atas kondisi Indonesia yangkehancuran dan penyelewengan, banyaknya penyalahgunaan narkoba dll;Bahwa ketua Gafatar tingkat pusat/nasional adalah Mahfudz Manurung;Bahwa Saksi mengetahui barangbarang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa tabloid, telepon genggam;Bahwa Tabloid Gafatar disebarkan apabila ada audiensi

;Bahwa Saksi pernah ikut audiensi waktu ke Kantor Badan NarkotikaNasional Propinsi Aceh;Bahwa Saksi tidak pernah melihat laporan tahuan Gafatar;Bahwa setahu Saksi 1 (satu) telepon genggam warna hitam milikTerdakwa dan 2 (dua) lagi milik M.

Ridha Hidayat, Ayu Ariestyana dan Saksi;19Bahwa pada saat penyampaian tentang pemahaman Milata Abraham, pintukantor dalam keadaan terbuka;Bahwa setiap pertemuan pengurus Gafatar adalah mengenai programkerja;Bahwa Saksi pernah meminta audiensi pada Kantor Walikota Banda Acehakan tetapi tidak terlaksana;Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Ahmad Musadeq dan MahfulMuiz Tumanurung;Bahwa Saksi pernah disyahadatkan kembali oleh MPU Aceh di MasjidRaya Baiturrahman;Bahwa keterangan Saksi dalam Berita

adalah spirit MillahAbraham;Bahwa mesias adalah Ahmad Musadeq bertempat tinggal di Jakarta;Bahwa pada saat penggrebekkan Kantor Gafatar di Lamgapang Saksi adajuga disana dan Saksi ada mendengar katakata ancaman bunuh dan bakar;Bahwa Ahmad Musadeq adalah guru spiritual;Bahwa Saksi tidak ada tugas merekrut anggota baru;Bahwa barang bukti berupa laptop warna hitam adalah milik kantor danSaksi tidak pernah membukanya;Bahwa Saksi pernah bergabung dengan Komar;Bahwa tabloid Gafatar dibagikan setelah audiensi

Althaf, Musliadi, Ridha Hidayat, Ayu Ariestyana,Fuadi Mardhatillah dan Lia Zaradiva;49e Bahwa benar beberapa kegiatan telah dilakukan oleh organisasiGafatar Aceh, diantaranya membersihkan Masjid, membersihkanlingkungan dan donor darah;e Bahwa benar Gafatar Aceh juga melakukan audiensi dan jugamenyerahkan tabloid Gafatar kepada masyarakat;Menimbang, bahwa dari faktafakta tersebut di atas, Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsurunsur tindakpidana yang didakwaan oleh

Bukti P6 : Surat Yayasan Fort De KockBukittinggi Nomor : 038/Pemb.YYSFDK/II/2021 PerihalPermintaan Audiensi dan Penyelesaian Masalah Tanggal 15Maret 2021 Kepada Walikota Bukittinggi Cq Dinas PUPR KotaBukittinggi (fotokopi Sesuai dengan aslinya);7. Bukti P7 : Surat Kantor Hukum Didi CahyadiNingrat & Rekan Nomor : 16/DCNR/IV/2021 Tanggal 1 April2021 Perihal : Surat Susulan Permintaan Audiensi danPenyelesaian Masalah Kepada Walikota Bukittinggi (fotokopidari fotokopi);8.

Bukti P8 : Surat dari Dinas Pekerjaan UmumDan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Bukittinggi Nomor :650.305/DPUPRTR/IV2021 Tanggal 13 April 2021 Perihal :Halaman 39 dari 62 halamanPutusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.PDGTanggapan Atas Permintaan Audiensi dan PenyelesaianMasalah Yayasan Fort De Kock (fotokopi Sesuai denganaslinya);9.

Kemudian Kepala Dinas PUPR mengatakanakan menyampaikan kepada Sekda Bukittinggi, sehingga jawaban dari KepalaDinas PUPR sesuai dengan surat yang diberikan kepada Yayasan Fort De Kockbahwa belum ada jadwal untuk audiensi; Bahwa Sekda dan Walikota Bukittinggi pada saat saksi berkomunikasidengan Kepala Dinas PUPR yaitu Sekda saat ini Yuen Karnova dan Walikotaterpilin sekarang, Erman Safar; Bahwa saksi sempat menanyakan ke Kepala Dinas, dan keputusan terakhirada di Walikota karena merupakan kewenangan

melalui Surat Nomor:Halaman 57 dari 62 halamanPutusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.PDG650.107/DPUPRTR/II2021 tanggal 11 Februari 2021 (vide Bukti P4 identikdengan Bukti T4); Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata UsahaNegara Padang tertanggal 8 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan padatanggal 16 Februari 2021 $=dengan register perkara Nomor6/G/2021/PTUN.PDG; Bahwa Penggugat telah menyurati Walikota Bukittinggi melalui SuratNomor: 038/Pemb.YYSFDK/III/2021, Perihal : Permintaan Audiensi

2021 perihal:Jawaban dan Sanggahan Surat Peringatan Ill, tanggal 2 Februari 2021 yangditerima oleh Tergugat pada tanggal 4 Februari 2021 (vide Bukti P3 identikdengan Bukti T2), dan terhadap keberatan Penggugat tersebut telah ditanggapioleh Tergugat melalui Surat Nomor: 650.107/DPUPRTR/II2021 tanggal 11Februari 2021 (vide Bukti P4 identik dengan Bukti T4), kemudiandiketahui pulaPenggugat mengajukan Upaya Banding tanggal 15 Maret 2021 melalui SuratNomor: 038/Pemb.YYSFDK/III/2021, Perihal: Permintaan Audiensi

Bahwa yang dijelaskan oleh Terdakwa, messias adalah sosok AhmadMusadeq sebagai guru spiritual;Bahwa setahu Saksi kaum perempuan pakai jilbab adalah budaya;Bahwa solusi yang dimaksud adalah atas kondisi Indonesia yangkehancuran dan penyelewengan, banyaknya penyalahgunaan narkoba dll;Bahwa ketua Gafatar tingkat pusat/nasional adalah Mahfudz Manurung;Bahwa Saksi mengetahui barangbarang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa tabloid, telepon genggam;25Bahwa Tabloid Gafatar disebarkan apabila ada audiensi

;Bahwa Saksi pernah ikut audiensi waktu ke Kantor Badan NarkotikaNasional Propinsi Aceh;Bahwa Saksi tidak pernah melihat laporan tahuan Gafatar;Bahwa setahu Saksi 1 (satu) telepon genggam warna hitam milikTerdakwa dan 2 (dua) lagi milik M.

Ridha Hidayat, Ayu Ariestyana dan Saksi;Bahwa pada saat penyampaian tentang pemahaman Milata Abraham, pintukantor dalam keadaan terbuka;Bahwa setiap pertemuan pengurus Gafatar adalah mengenai programkerja;Bahwa Saksi pernah meminta audiensi pada Kantor Walikota Banda Acehakan tetapi tidak terlaksana;Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Ahmad Musadeq dan MahfulMuiz Tumanurung;Bahwa Saksi pernah disyahadatkan kembali oleh MPU Aceh di MasjidRaya Baiturrahman;e Bahwa keterangan Saksi dalam Berita

MillahAbraham;Bahwa mesias adalah Ahmad Musaddeq bertempat tinggal di Jakarta;Bahwa pada saat penggrebekkan Kantor Gafatar di Lamgapang Terdakwaada juga disana dan Terdakwa ada mendengar katakata ancaman bunuhdan bakar;e Bahwa Ahmad Musadeq adalah guru spiritual;e Bahwa Terdakwa tidak ada tugas merekrut anggota baru;e Bahwa barang bukti berupa laptop warna hitam adalah milik kantor danTerdakwa tidak pernah membukanya;e Bahwa Terdakwa pernah bergabung dengan Komar;e Bahwa tabloid Gafatar dibagikan setelah audiensi

dengan semangat kebhinekaan dalam persatuan dankesatuan menuju nusantara jaya;4 Terdakwa sanggup memberikan pelayanan kepada organisasi dengansepenuh cinta dan kasih Terdakwa serta berbuat baik kepada sesamamanusia;5 Terdakwa sanggup menerima sanksi organisasi apabila melanggar janjiyang Terdakwa nyatakan ini;e Bahwa benar beberapa kegiatan telah dilakukan oleh organisasiGafatar Aceh, diantaranya membersihkan Masjid, membersihkanlingkungan dan donor darah;e Bahwa benar Gafatar Aceh juga melakukan audiensi

Garut pada saat ada penerimaan Audiensi dariFPG (Front Pemuda Garut) yang dilaksanakan pada tanggal 27Nopember 2017; Bahwa Saksi menerangkan yang hadir pada saat penerimaanaudiensi tanggal 27 Nopember 2017 sebagaimana dalam lampiranDaftar hadit diantaranya sebagai berikut: dari Komisi B DPRD Kab.Garut yaitu Sdr. DUDEH RUHIYAT, M.PD (Pimpinan rapat) dan Sdr. AAYSYARIF HIDAYAT, S.PD.I kemudian dari pihak Dispora Kab.

BUDI JUANDA, rapat penerimaan audiensi dilakukan di RuangRapat Komisi B, Kemudian yang dibahas yaitu sebagaimana dalamNotulensi tanggal 27 Nopember 2017 diantaranya yaitu " Berkaitandengan AMDAL berdasarkan PP No. 27 tahun 2002 terkait jjinlingkungan dan berkaitan dengan amdal berbatasan dengan lingkunganharus berkajian AMDAL kelestarian (Bumi Penyusunan Facibility Stadyharus berbarengan cagar alam.

Terdakwamelakukan audiensi di dinas keuangan, direkotorat dan lembaga lainnyakemudian disetujul; Bahwa Terdakwa menerangkan anggaran yang turun untukpembangunan adalah sekitar 1,8 M digunakan untuk pematangan tanah,irigasi, dan tembok penahan tanah; Bahwa Terdakwa menerangkan dari anggaran tersebut kemudian masukdalam tender dan lelang dan tender;Halaman 53 dari 75 Putusan Nomor 40/Pid.B/LH/2019/PN Grt Bahwa Terdakwa menerangkan pada umumnya untuk pembangunancamping ground harusnya seluas 2,5 sampai

tidak pernahhadir, yang hadir adalah PPK dan PPTK; Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian ini berawal ada audiensi dariLSM dan menekan dan mencoba mengintimidasi Terdakwa dalam halmeminta uang terkait pembangunan, akan tetapi Terdakwa menolak dantidak melaporkan; Bahwa Terdakwa pernah mendapat laporan dari Pak Yana bahwa darihasil audiensi kegiatan pembangunan harus dihentikan karena tidak adaAMDAL; Bahwa Terdakwa walaupun ada hasil dari audiensi bahwa Terdakwaberdasarkan pertimbangan PPK tetap melanjutkan

berhak menggunakannya; Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas lahan yangdigunakan untuk pembangunan camping ground;Halaman 57 dari 75 Putusan Nomor 40/Pid.B/LH/2019/PN Grt Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa mengatakanbahwa pembangunan bumi perkemahan tidak membutuhkan izin amdal; Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah menghadiri audensi; Bahwa Saksi menerangkan Saksi selalu hadir dalam breafing,yang mana dibahas mengenai persiapan mengenai bumi perkemahan; Bahwa Saksi menerangkan hasil audiensi

Bahwa sebagaimana dalil Gugatan Para Penggugat halaman10 Para Penggugat telah mengetahui permasalahan blokir sejakTergugat menerbitkan Surat Kepala Kantor Pertanahan KotaTangerang Nomor: 2555/36.71/X1/2020 perihal Surat Audiensitanggal 22 September 2020, di mana Surat Audiensi tanggal 22September 2020 tersebut dibuat oleh Para Penggugat sendirisebagaimana dalil Para Penggugat dalam gugatannya;C.

BuktiP3 : Surat Adi Darmawansyah, dkk.S.H., M.H., CLA., Lembaga Konsultasi Bantuan HukumUniversitas Bung Karno, Nomor: O1/audADS/IX/2020,tanggal 8 September 2020, perihal Surat Audiensi (fotokopidari fotokopi);4. BuktiP4 : Surat Kepala Kantor PertanahanKota Tangerang, Nomor: 2555/36.71/IX/2020, tanggal 22September 2020, perihal Surat Audiensi (fotokopi sesuaidengan aslinya);5. BuktiP5 : Surat Adi Darmawansyah, S.H.,M.H., CLA., dkk.

untuk membantu menjualnya setelahmenjadi sertipikat;FIRZA FACHRY REZA, yang pada pokoknya memberikan kesaksiansebagai berikut: Bahwa tanah objek sengketa dibeli oleh almarhum ayah Saksi padatahun 2019 dan secara formal yuridis sudah terjadi jual belli.Permasalahan yang terjadi pada saat balik nama ternyata diblokir; Bahwa pengecekan sertipikat telah dilakukan lebih dari dua kali danyang mengecek adalah almarhum ayah dan ahli waris Agus; Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat pernah mengirimkansurat audiensi

di Kantor Pertanahan,tidak ikut audiensinya dan audiensi tersebut terkait masalahpemblokiran; Bahwa orang tua Saksi tidak mengetahui objek yang diperjualbelikanterdapat permasalahan; Bahwa Saksi mengetahui blokir dari tahun 2019 sampai setahun di2020, tetapi lupa bulannya; Bahwa Saksi tidak paham yang ditansaksikan pada tahun 2019apakah SHM atau AJB, karena Saksi tidak mengetahuinya; Bahwa pengecekan dua kali dengan hasil bersih itu ketika akan baliknama dan pengecekan dua kali tersebut dilakukan

BuktiT17 : Surat Kepala KantorPertanahan Kota Tangerang, Nomor: 2555/36.71/IX/2020,tanggal 22 September 2020, perihal Surat Audiensi(fotokopi sesuai dengan aslinya);18. BuktiT18 : Surat Kepala KepolisianResort Metro Tangerang Kota Nomor:B/533/I/RES.1.2/2021/Reskrim tanggal 28 Januari 2021perihal Bantuan pemblokiran SHMNo.02379/Panunggangan Utara (fotokopi dari fotokopi);Halaman 45 dari 72. Putusan Nomor 16/G/2021/PTUN.SRG19.

sejaktanggal 27 Juli 1978 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala BagianUPL dengan gaji terakhir sebesar Rp. 7.183.377,/oulan; sedangkanTergugatll sudah bekerja di Rumah Sakit Husada sejak tanggal15 Oktober 1994 dengan jabatan terakhir sebagai SatuanPengamanan (SATPAM) dengan gaji terakhir sebesarRp. 2.282.056, / bulan.Bahwa pada tanggal 30 Maret 2009 Tergugat dan Tergugatllselaku Ketua dan Sekretaris Serikat Karyawan Husada (selanjutnyadisingkat Sekar Husada) menulis surat kepada Penggugat untukmelakukan audiensi

Berkalikalipara Tergugat nama Ketua dan Sekretaris membuat dan melayangkan suratminta audiensi, berunding, membicarakan secara kekeluargaan, namunPenggugat tidak menanggapinya (Bukti PT.2). Bahwa dalil Penggugat point 2.5 nyata sekali menyatakan "Sekar Husada"hal ini membuktikan bukan para Tergugat, karena memang para Tergugattidak pernah mengerahkan, menggerakkan, membujuk, dan mempengaruhisebagian karyawan Rumah Sakit Husada untuk melakukan demonstrasi/unjuk rasa.

Namun surat permohonan ini tidak mendapatkantanggapan dari Tergugat sebagaimana yang diharapkan;Bahwa pada tanggal 14 Juli 2011 Penggugat mengajukan surat audiensi kepadaTergugat yang ketiga yang mana surat permohonan diterima langsung oleh saudariWanda Malviana, S.H., M.M., selaku pejabat yang membidangi HRD dariTergugat;Bahwa menanggapi surat audiensi yang disampaikan oleh Penggugat, makaTergugat pada tanggal dan hari yang sama (14 Juli 2011) menerbitkan suratpemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap

Atas keberatan dan permohonan audiensi tersebutTergugat telah mengundang Penggugat mengikuti Rapat yangdilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2018 bertempat di SKB Porsea,akan tetapi dalam pertemuan tersebut tidak ada keputusan yang diambiloleh Tergugat atas keberatan dan permohonan peninjauan kembali atasobjek sengketa tersebut. Justeru Tergugat menyarankan kepada TergugatHalaman 9 Putusan No. 14/G/2019/PTUNMDN6)7)8)agar menempuh upaya hukum menggugat ke Pengadilan Tata UsahaNegara di Medan.

Akan tetapi Tergugathanya mengundang Penggugat untuk melakukan audiensi danmenyarankan kepada Penggugat untuk menempuh upaya hukum kePengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini terjadi karena memang Lembagadan SOP (standart operasional procedure) yang menangani hal upayakeberatan belum tersedia di Kabupaten Toba Samosir.

Bahwa pengakhiran hubungan kerja antar Penggugat dengan Tergugatdikarenakan Penggugat selaku pengurus SBI Holi Karya Sakti tidakmelaksanakan mekanisme sesuai UU No. 21 Tahun 2009 tentang SerikatPekerja / Buruh yaitu tidak diberitahukan keberadaannya SBI Holi KaryaSakti terlebin dahulu kepada Tergugat, namun FSBI tibatiba tanggal 3Nopember 2008 mengajukan audiensi untuk mengadakan perundingansecara Biparti tentang hakhak normatif kepada Tergugat sedangkanPenggugat selaku Pengurus SBI Holi Karya Sakti

Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat selaku Pengurus SBI Holi Karya Saktitidak melaksanakan mekanisme sesuai UU No. 21 Tahun 2000 tentangserikat pekerja/ouruh yaitu tidak memberitahukan keberadaannya SBI HoliKarya Sakti terlebin dahulu kepada Pemohon Kasasi/ Tergugat, namun FSBItibatiba tanggal 3 Nopember 2008 mengajukan audiensi untuk mengadakanperundingan secara Bipartit tentang hakhak normatif kepada PemohonKasasi/ Tergugat sedangkan Termohon Kasasi/ Penggugat selaku PengurusSBI Holi Karya Sakti memberitahukan

adalah Surat yangdikeluarkan oleh Tergugat Vide Surat Nomor: 141.1/4286/DPMD tanggal 22Desember 2017, hal Penundaan Penetapan/Pengesahan Kuwu Terpilin DesaKalibaru oleh Bupati Cirebon yang ditujukan Kepada Camat Tengahtani, dantidak membahas tentang persiapan pelantikan kuwu terpilih;Bahwa upaya untuk menolak surat penundaan oleh Tergugat, PanitiaPemilihan Kuwu Desa Kalibaru, Ketua BPD Desa Kalibaru dan beberapatokoh masyarakat Desa Kalibaru mendatangi kantor DPMD KabupatenCirebon untuk melakukan audiensi

Kali Baru Kabupaten Cirebon, namun Tergugat melaluiTim ahli hukum beserta DPMD Kabupaten Cirebon tetap menyatakanbahwa dari 101 Calon Kuwu seKabupaten Cirebon yang akan dilantikpada tanggal 30 Desember 2017 hanya calon Kuwu dari Desa Kalibaruyang akan ditunda sampai permasalahan hukum di Pengadilan NegeriSumber Kabupaten Cirebon berkekuatan hukum tetap;Bahwa kepala dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)Kabupaten Cirebon pada tanggal 28 Desember 2017 memberikantanggapan secara tertulis atas audiensi

Bukti T6Fotocopy surat Bupati Cirebon Nomor: 141.1/4286/DPMDtanggal 22 Desember 2017, hal PenundaanPenetapan/Pengesahan KUWU Terpilin Desa Kalibaru olehBupati Cirebon yang ditujukan Kepada Camat Tengahtani(Sesuai dengan asli) ;Fotocopy Notulen Rapat Audiensi Penundaan Pelantikan KuwuTerpilin Desa Kalibaru, hari Rabu, tanggal 27 Desember 2017(Sesuai dengan asli ) ;Fotocopy Laporan Risalah Rapat Kerja Komisi DPRD Kab.Cirebon mengenai Evaluasi Pemilihan Kuwu Serentak Tahun2017, hari Jumat, tanggal 15

Bahwa rapat tersebut memberikan arahan kasus hukum untuk DesaKalibaru jangan dilantik dahulu sebelum ada putusan dari Pengadilan (vide buktiMenimbang, bahwa Tergugat setelah menerbitkan objek sengketa (videbukti T1) melakukan Rapat audiensi penundaan pelantikan kuwu terpilin DesaKalibaru pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2017.

Abdul Fatah ada menyerahkan tabloidGafatar ke Kantor Walikota Banda Aceh saat audiensi yang juga dihadirioleh Terdakwa, Ayu Ariestyana, Arina dan Saksi;Bahwa pada saat menjadi pengurus mengucapkan janji persaksianbersamasama dihadapan pengusur Gafatar lainnya;Bahwa saat itu Ayu Ariestyan dan Dewi Novita Sari juga ikutmengucapkan janji sebagai anggota Gafatar;Bahwa Saki juga pernah bergabung dengan Komunitas Millata Abrahamnamun hanya satu bulan saja;Bahwa kegiatan di Komar hanya diskusi saja dan

dijelaskan oleh Fuadi Mardhatillah, messias adalah sosokAhmad Musaddeq sebagai guru spiritual;Bahwa setahu Saksi kaum perempuan pakai jilbab adalah budaya;Bahwa solusi yang dimaksud adalah atas kondisi Indonesia yangkehancuran dan penyelewengan, banyaknya penyalahgunaan narkoba dll;Bahwa ketua Gafatar tingkat pusat/nasional adalah Mahfudz Manurung;Bahwa Saksi mengetahui barangbarang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa tabloid, telepon genggam;Bahwa Tabloid Gafatar disebarkan apabila ada audiensi

;29Bahwa Saksi pernah ikut audiensi waktu ke Kantor Badan NarkotikaNasional Propinsi Aceh;Bahwa Saksi tidak pernah melihat laporan tahuan Gafatar;Bahwa setahu Saksi 1 (satu) telepon genggam warna hitam milikTerdakwa dan 2 (dua) lagi milik M.

Ridha Hidayat, Ayu Ariestyana dan Saksi;Bahwa pada saat penyampaian tentang pemahaman Milata Abraham, pintukantor dalam keadaan terbuka;Bahwa setiap pertemuan pengurus Gafatar adalah mengenai programkerja;Bahwa Saksi pernah meminta audiensi pada Kantor Walikota Banda Acehakan tetapi tidak terlaksana;Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Ahmad Musadeq dan MahfulMuiz Tumanurung;Bahwa Saksi pernah disyahadatkan kembali oleh MPU Aceh di MasjidRaya Baiturrahman;Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara

dengan semangat kebhinekaan dalam persatuan dankesatuan menuju nusantara jaya;4 Terdakwa sanggup memberikan pelayanan kepada organisasi dengansepenuh cinta dan kasih Terdakwa serta berbuat baik kepada sesamamanusia;5 Terdakwa sanggup menerima sanksi organisasi apabila melanggar janjiyang Terdakwa nyatakan ini;e Bahwa benar beberapa kegiatan telah dilakukan oleh organisasiGafatar Aceh, diantaranya membersihkan Masjid, membersihkanlingkungan dan donor darah;e Bahwa benar Gafatar Aceh juga melakukan audiensi

ditukarkandengan 1 tiket); 18 (delapan belas) voucher pulsa Handphone @ 50.000, (untuk hadiahyang ditukarkan dengan 5 tiket ); 48 (empat puluh delapan) voucher @ 100.000, (untuk hadiah yangditukarkan dengan 10 tiket);Photo copy Surat Nomor : 73 / HIPHI / 12 / 2012 Perihal sosialisasi IjinUsaha Gelanggang ketangkasan mekanik elektronik;Surat Nonmor : B.1 / FSOI179 / 1 / 2012 tanggal 10 Januari 2012 Perihalrekomendasi;Surat nomor : B.1 / FSOI187 / Il / 2012 tanggal 21 Februari 2012 Perihalpermohonan Audiensi

Surat nomor : B.1 / FSOI187 / Il / 2012 tanggal 21Februari 2012 Perihal permohonan Audiensi. Surat Pernyataan Sikap Forum Silahturahmi OrmasIslam Kota Bandung Surat Nomor : B.1 / FSOI188 / Il / 2012 tanggal 22Februari 2012 Perihal dukungan pemberantasan judi. Surat Nomor : B.1 / FSOI195 / IV / 2012, tanggal 09April 2012 perihal penegasan sikap FSO! tentang mesinketangkasan.Tetap terlampir dalam berkas perkara5.

Pebruari 2016 diserahkan dan diterima oleh bagianumum tanggal 18 Pebruari 2016, baru kemudian mendapat surat pemberitahuandari TERGUGAT yang ditujukan kepada lbu PAULA LINA LUIS , Ibu INGEROSALI dan YUSDI WIBOWO (PENGGUGAT) pada tanggal 22 Pebruari 2016,menerangkan bahwa permohonan permintaan ganti rugi PENGGUGAT ditolak; Halaman 3 Putusan No.607/Pdt.G/2016/PN.Sby.10.11.12.13.14.15.Bahwa pada tanggal 29 Pebruari 2016 PENGGUGAT melayangkan surat ke3(tiga) Kepada lou Walikota Surabaya perihal permohonan audiensi

LINA LUIS, diberi tanda P 27 ;Halaman 14 Putusan No.607/Pdt.G/2016/PN.Sby.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.Fotocopy SKPT, Pemohon atas nama YUSDI WIBOWO KUSUMA, terbit tanggal23 Desember 2015 atas nama Nyonya INGE ROSALI, diberitanda P 28;Fotocopy surat kedua kepada Walikota Surabaya perihal Ganti Rugi Box Culvertdi Jalan Banyu Urip 129 Surabaya tanggal 15 Pebruari 2016, diterima Pemkottanggal 18 Pebruari 2016, diberi tanda P 29; Fotocopy surat kedua kepada Walikota Surabaya perihal Permohonan Audiensi

(Saksisaksi dalam berbagai rapat dan jugadokumen akan dibuktikan pada waktunya di hadapan majelis hakim).Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) JakartaIV ketika menerima audiensi dari para penghuni yang berkeberatan atasadanya lelang bude!

Bahwa surat Berita Acara Pengukuran dan Pemetaan yang tidak benartersebut juga dibenarkan oleh Bapak Agus Djunaedi (Mantan Ketua Pengadilan TinggiTata Usaha Negara di Jakarta Pusat) sewaktu Penggugat melakukan audiensi di KomisiYudisial pada tanggal 8 Maret 2011 dimana Bapak Agus Djunaedi menyatakan bahwasurat Berita Acara Pengukuran tersebut (Bukti P6) dibuat dengan cara yang tidak benardan tidak bertanggung jawab :1 Bahwa dalam surat Pemetaan tidak mencantumkan Sertifikat Hak Milik No.1483 atasnama

Camat Sei.Raya selaku PPAT yang dibuat oleh Camat Sungai RayaKab.DATI II Pontianak, diberi Tanda Bukti P7.3 ; Surat Pembayaran Uang Leges No.03253 tanggal 10 Maret 1990, diberi Tanda BuktiSertifikat Hak Milik No.3550 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor PertanahanKabupaten Pontianak, diberi Tanda Bukti P8.1 ; Sertifikat Hak Milik No.1230 Kepala Kantor Agraria ub.Kepala Seksi Pendaft.Tanah,diberi Tanda Bukti P8.2;Laporan Pengaduan ke Komisi Yudisial tanggal 21 Agustus 2010, diberi Tanda BuktiHasil Audiensi

Putusan Nomor 40 P/HUM/2015dengan para ahli Hukum Tata Negara dan Pemerhati Pemilu (buktiT3);Bahwa dalam proses penyusunan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,Termohon juga telah melakukan audiensi dengan Mahkamah Agungyang dihadiri oleh Para Hakim Agung termasuk Ketua dan WakilKetua Mahkamah Agung (bukti T4);Bahwa setelan dilaksanakan selurunh proses dan tahapanpenyusunan peraturan sebagaimana

Termohon telah melakukantahapan (1) konsultasi dengan DPR dan Pemerintah, (2) Uji publik denganpara pemangku kepentingan (Partai Politik, LSM, stakeholder lainnya), (3)Focus Group Discussion dengan pakar hukum, (4) audiensi denganMahkamah Agung, serta (5) penyuluhan peraturan KPU sehingga materimuatan yang terkandung dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 sudahdiketahui dan telah mendapat saran dan masukan dari pihakpihak yangberkepentingan dalam tahapan tersebut;Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah

Zainal Arifin Muchtar, S.H., M.H., LL.M., dalamkegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait Kepengurusan Partai Politikguna penyempurnaan Peraturan KPU (bukti T3);Fotokopi Risalah Rapat Audiensi Komisi Pemilihan Umum denganMahkamah Agung perihal Persiapan Pemilinan Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil WalikotaSerentak Tahun 2015, tanggal 24 Maret 2015 (bukti T4);Fotokopi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 573/UND/V/2015,tanggal 26 Mei 2015, perihal

(buktiP26);Bahwa sampai saat ini Polres Bogor maupun Disnakertrans Kabupaten Bogor belummerespon atas laporan adanya tidak pidana kejahatan bidang ketenegakerjaan di PT.Liebra Permana terkait dengan UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/SerikatBuruh;Pada tanggal 24 Agustus 2009 DPP SPN menyampaikan surat laporan kepada KepalaDinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bogor (bukti P27);Bahwa tindakan PHK oleh Tergugat dengan alasan menyuruh memalsukan surat ijindispensasi menghadiri audiensi

melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan karena:11.12.13.14.15.16.g. pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruhdi luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atauberdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturanperusahaan, atau perjanjian kerja bersama;Bahwa tindakan dan perbuatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) ketikamelakukan audiensi

Bahwa sampai dengan surat permohonan audiensi dan pengaduankepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta dilayangkanoleh Penggugat dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 14 Mei 2018,Tergugat tidak pernah mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajibannyatersebut kepada Penggugat selaku Pihak yang telah menyerahkankepemilikan hak atas tanahnya kepada Tergugat.5.

padapokoknya menyatakan Bahwa Rektor UI menyangkal keberadaankerjasama terkait seleksi perangkat Desa di Kabupaten Demak,jikalaupun ada kerjasama yg dilakukan oleh Pusat Kajian IlmuKesejahteraan Sosial FISIP UI kerjasama tersebut tidak sesuai denganaturan internal Ul yang mengatur tentang tatacara dan mekanismedalam kerjaSama; 222 2 nn nn nn nn nnn n nn nen nn nn nen e nnn en nese nenBahwa atas surat yang beredar tersebut pada tanggal 8 Maret 2018para peserta mendatangi balai desa untuk meminta audiensi

Terkait permohonan audiensi tersebut kepala desamenyampaiakan bahwa Kepala Desa akan berkonsultasi terlebihHIm. 19 dari 112 hlm.