Pasal 49 huruf aUndang Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atasUndang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama besertapenjelasannya, Majelis menilai perkara ini secara absolut termasukwewenang Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah secara sah denganTermohon sebagaimana maksud Pasal 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan (vide, P.2).

112ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 ayat(1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena itu MajelisHakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan PenuntutUmum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukaanoleh terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaanalternatif ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf aUndang

Internasional dan yangbersangkutan menggunakan Narkotika untuk kepentingan diri sendiri,secara Periodik/aktif dan perlu adanya rencana Rehabilitasi Rawat Inap;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas majelis berpendapat bahwa unsur Narkotika golongan 1bagi dirinya sendiri telah terpenuhi ;Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 710/Pid.Sus/2015/PN Srg.Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, makaMajelis Hakim berkeyakinan selurun unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf aUndang

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas denganpidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana dendasebesar Rp. 25.000.000, (dua puluhlima juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar akandiganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan * ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umumdalam Tuntutan Pidananyaantara lain menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan NegeriTangerang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana*MATI , melanggar pasal 82 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf aUndang

Undang Nomor : 22 Tahun 1997 tentang Narkotikasebagaimana tersebut dalam dakwaan primair ;Menimbang, bahwa pasal peraturan perundang undangan yangmenjadi dasar pemidanaan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertamaadalah pasal 81 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf aUndang Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika denganancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan dendapaling banyak Rp. 750.000.000, (tujuh ratus lima puluh jutarupiah), sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair

Kesmas An.Diniatul Asma Amak dengan hasil pemeriksaan Amphetamin tidakditemukan dalam urine.Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwaitersebut telahmemenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam dengan pidana berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf aUndang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.2.

Menimbang, bahwa Tuntutan pidana (Requisitoir) OditurMiliter yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknyaOditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Setiappenyalahguna Narkotika golongan bagi diri sendiri, sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf aUndang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwadijatuhi:a.

dipakai dalamperkara lain atas nama KURNIA KRISDIANTO K ALIAS DIAN ALIAS WILI BINWELLY KATANGGUNG;Menimbang, bahwa begitu juga dengan hasil pemeriksaan urine masingmasing terungkap berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan diatas semuanyapositif mengandung bahan aktif metamfetamina ;Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti pula secara sah danmeyakinkan unsurunsur ke2 ;Menimbang, bahwa berdasrkan seluruh pertimbanganpertimbanganmereka maka telah terbukti terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf aUndang

uandang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo.Pasal 55 Ayat (1)Ke1 KUHP dan selama persidangan tidak diketemukannya hal yang dapatmenghapuskan atau memaafkan kesalahan para terdakwa oleh karena itu paraterdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana serta dibebani membayar biayaperkara yang masingmasing disebutkan dalam diktum putusan ini ;Menimbang, bahwa berdasrkan seluruh pertimbanganpertimbanganmereka maka telah terbukti terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf aUndang undang RI No.35

pisang danmenanam di kebun milik saksi Nasrullah;e Bahwa setelah saksi Nasrullah mengetahui hal tersebut saksi Nasrullahmelaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Sape;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap dipersidangandipertimbangkan apakah dapat menyatakan Para Terdakwa telah bersalahmelakukan tindak pidana sebagimana yang didakwakan kepada mereka ;Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan dari bahwa Para Terdakwa telah melanggar Pasal 6 ayat 1 Huruf aUndang

diberi tanda P.5;Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangan dan buktibukti yangtelah diajukan serta mohon penetapan ;Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnyatelah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandangsebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana yang telah diuraikan di atas ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf aUndang

,diucapkan oleh Rapat Perrmusyawaratan pada tanggal 11Maret 2008, sedangkan perlawanan Pelawan terhadapPenetapan tersebut diajukan oleh Pelawan yang diterimadan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta pada tanggal 11 Maret 2008, sehingga olehkarenanya masih memenuhi tenggang waktu 14 (empat belas)hari sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku (vide Pasal 62 ayat (3) huruf aUndang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara).Menimbang

ekonomi,Tergugat tidak bekerja dan Penggugat tidak boleh bekerja, tergugat telah pergimeninggalkan Penggugat sejak 3 bulan yang lalu hingga sekarang, Tergugat juga pernahmemukul Penggugat sehingga Tergugat dilaporkan ke Polri Daerah Metro Jaya tentangtelah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat telahterbukti Tergugat telah melanggar pasal 2, 3 dan 4 perjanjian sighat talik thalak dantelah melanggar pasal 33 dan 34 undang undang No. 5 bulan 1974, jo pasal 5 huruf aUndang

Pasal 116 huruf(d dan f) Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 33 dan 34 undang undang No. 5 bulan 1974,dan telah melanggar pasal 2, 3 dan 4 perjanjian sighat talik thalak jo pasal 5 huruf aUndang undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut dipertimbangkan dandikabulkan;Menimbang, bahwa Tergugat telah melanggar pasal 2, 3 dan 4 perjanjian sighattalik thalak, maka sesuai dengan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatanPengugat

Menyatakan Terdakwa Didit Sulistio Winoto terbukti bersalahmelakukan tindak pidana telah menyalah gunakan Narkotika yangdiperuntukkan bagi diri sendiri Narkotika Golongan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat ( 1 ) huruf aUndang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentangHal 5 dari 10 hal Put. No.109/Pid.Sus/2014/PT.Smg.PNT Gh pm mmm mmm nn.

dan Pemohon II pada pokoknyamengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yangdilaksanakan pada tanggal 7 April 2018 di Dusun Karampuang, Desa Barugae,Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon dan Pemohon Il untuk mendapatkan kepastian hukum tentang statuspernikahannya, sedangkan Pemohon dan Pemohon II tidak memiliki buktitertulis tentang pernikahnnya tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf aUndang

TentangPersetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Pohsanten tentang AnggaranPendapatan dan Belanja desa Tahun Anggaran 2008 menjadi Peraturan Desa,dengan demikian perbuatan dan tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan SuratKeputusan tanggal 17 Juni 2008 Nomor : 661 / PEM / 2008 Tentang PergantianKetua Wakil Ketua dan Sekretaris Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) DesaPohsanten, Kecamatan Mendoyo adalah merupakan tindakan melawan hukumserta Sewenangwenang dan sangat merugikan Penggugat (pasal 53 ayat 2 huruf aUndang

terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalamBerita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalampertimbangan putusan ini;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1)Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikaatau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika atau Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf aUndang

dapat mempersalahkan seseorang atausubjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslahmemenuhi unsurunsur dari pasal yang didakwakan;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara alternatif maka Majelis Hakim akan memilin dakwaan yang palingrelevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari faktafakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Ketiga lebihrelevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf aUndang

Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa adapun unsurunsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf aUndang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,adalah sebagai berikut:1.

diberi tanda bukti P.5;Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangan dan buktibukti yangtelah diajukan serta mohon penetapan ;Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnyatelah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandangsebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana yang telah diuraikan di atas ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf aUndang

saksi dan keteranganterdakwa ;Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak didampingi oleh PenasihatHukum, walaupun untuk itu telah diberitahukan hakhaknya ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalamsurat dakwaannya tanggal 02 Juni 2014 Nomor Register Perkara PDM624/JKTPST/05/2014yang telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : Primair :pasal 114 ayat (2) Undang undang RI No. 35 Tahun 2009 , Subsidair : 127 ayat 91) huruf aUndang

pertamamelanggar pasal 112 Ayat 1 Undang Undang No.35 tahun 2009 atau dakwaan keduamelanggar pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang Undang No.35 tahun 2009.Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun secara alternatifmaka Majelis Hakim dapat langsung memilin salah satu surat dakwaan yang sesuaidengan fakta fakta yang telah terungkap dipersidangan ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan makaMajelis Hakim akan memilin dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 127 ayat 1 huruf aUndang

sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana, maka akandipertimbangkan hal hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diriterdakwa sebagai berikut :Hal hal yang memberatkan :e Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangkapemberantasan penyalahgunaan narkotika ;HalHal yang meringankan :e Terdakwa adalah korban Narkoba ;e Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;e Terdakwa belum pernah dihukum ;Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a dan ayat (3) ,Pasal 103 ayat (1) huruf aUndang

tidakmenghadirkan bukti saksisaksi;Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangan dan buktibukti yangtelah diajukan serta mohon penetapan;Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnyatelah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandangsebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana yang telah diuraikan di atas ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf aUndang

kKemudian diberitanda P.4;Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangan dan buktibukti yangtelah diajukan serta mohon penetapan ;Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnyatelah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandangsebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana yang telah diuraikan di atas ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf aUndang

Majelis diberi tanda P.4;Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangan dan buktibukti yangtelah diajukan serta mohon penetapan;Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnyatelah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandangsebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf aUndang

yang akan disampaikan dan dalam kesimpulannya kuasaPemohon tetap dengan permohonannya, kemudian bermohon agarPengadilan menjatuhkan Penetapan ;Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini,ditunjuk pada hal hal yang tercantum dalam Berita Acara yangbersangkutan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariPenetapan ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf aundang