Bahwa antara Pemohon dan Pemohon Ii tidak ada pertalian nasab,pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhisyarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan, baikmenurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangundanganyang beriaku ;Met ee 1D lage me NOS SOA TT6 Bahwa setelah pemikahan Pemohon dan Pemohon II hidup rukunsebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 orang anak bemama;Muhammad Rizal (L) umur 17 tahun;Dian Halimatussadi (P) umur 13 tahun.Rahmad

maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006dan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara patut dibebankankepada para Pemohon namun demikian berdasarkan Penetapan WakilKetua Pengadilan Agama Taliwang tanggal 6 Januari 2016 biaya perkaradibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama TaliwangTahun 2016 yang jumiahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;Mengingat segala peraturan perundangundangan yang beriaku

Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabatsemenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak adalarangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukumislam maupun peraturan perundangundangan yang beriaku;. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimanalayaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:1. Putri Sulfiani, tanggal lahir 5 Oktober 2003;2. Cahya Utari, tanggal lahir 29 September 2003;3.

Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang beriaku;Subsider: Apabila Pengadilan Agama cq.

Menetapkan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) denganaimarhum suami Pemohon (TERMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal29 September 1967 di kampung/ Kelurahan Ulu Gedong, Kecamatan DanauTeluk, Kota Jambi.3 Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang beriaku.

Bahwa, Isbat Nikah para Pemohon ajukan untuk kepentingan Pengurusandan administrasi periengkapan dokumen untuk menunaikan Haji sera untukkepastian hukum ketetapan sahnya pemikahan kami dan untuk kepentingannukum iainnya; Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai denganperaturan perundangundangan yang beriaku,1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;2. Menetapkan sah pemikanan Pemohon i!

berlangsung, Pemohon berstatus Jejakadaiam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 18tahun;Bahwa pernikahan tersebut sampai sekarang belum dicatatkan padaKUA Kecamatan setempat karena kelalaian para Pemohon dan faktorekonomi;Bahwa antara Pemohon dan Pemohon Ii tidak ada pertalian nasab,pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhisyarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan, baikmenurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yang beriaku

termasuk bidangperkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006Nal Oden 10 Peewtapee New 01/7 208A TLO dan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara patut dibebankankepada para Pemohon namun demikian berdasarkan Putusan Sela Nomor0119/Pdt.P/2016/PA Tig tanggal 28 Juni 2016 Para Pemohon dibebaskandan semua biaya yang timbul dalam perkara ini karena miskin:Mengingat segala peraturan perundangundangan yang beriaku

tidakmemerlukan persetujuan Tergugat, oleh karenanya hal tersebut telah sesuaidan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 Rv, maka pencabutangugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahankedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankankepada Penggugat;Mengingat pasalpasal peraturan perundangundangan yang beriaku

Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabatsemenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak adalarangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukumislam maupun peraturan perundangundangan yang beriaku;. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimanalayaknya suami istri (Bada dukhul) dan dikaruniai 4 orang anak bernama:1. Anwar, umur 39 tahun;2. Ha. Dina, umur 37 tahun;3. Agustina, umur 35 tahun;4. Tanti, umur 33 tahun;.

No. 0107/Pdt.P/2016/PA.Dgl.Agama Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi belum menerbitkan buku KutipanAkta Nikah;Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut Hakim Tunggalberpendapat bahwa Pemohon dan Pemohon li telah melakukanperkawinannya sesuai syarat dan rukun perkawinan yang beriaku, sehinggapernikahan Pemohon dengan Pemohon Ii yang dilaksanakan pada tanggal 27November 1975 dinyatakan sah;Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dengan doktrin sebagaiberikut: Kitab lanatut thalibin juz IV halaman

No.463/Pdt.G/2017/PA.DumMengingat segaia ketentuan dan peraturan perundangundanganyang beriaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini.MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor463/Pdt.G/2017/PA.Dum dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Pengadiian Agama Dumai untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara:3.

Bahwa Pemohon dan Pemohon Hl sanggup membayar biaya perkara sesuaidengan peraturan yang beriaku;41. Bahwa berdasarkan dalildalivalasan di atas, Pemohon dan Pemohon imohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Cq. Maielis Hakim untukmemeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarmyaberbunyi sebagai berikut:4. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon Hi;2.

Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang beriaku;Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, paraPemchon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehatterkait perkawinan berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohonmenyatakan tetap pada permohonannya,Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yangisinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;Bahwa untuk membuktikan dalildaiilnya, para Pemohon telahmengajukan buktibukti berupa:Saksi:4.

tidak ada pertalian nasab,pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, dan tidak ada laranganuntuk melangsungkan pemikahan, baik menurut hukum Islam maupunmenurut peraturan perundangundangan yang beriaku;4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Pemohon danPemohon Il tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama(murtad);5.

melanasunakan pemikahan secara aaamaIslam pada tanggal 16 Juni 1981, di Desa Bilo, Kecamatan Ogodeide,Kabupaten i oiitoli, namun tidak tercatat daiam buku register pada KantorUrusan Agama Kecamatan Oaodeide:Niemikahan Pemohon dengan Pemohon II telah memenuhi syarat danenimb rukun nikah dan tidak terdapat iarangan nikah serta teiah diiaksanakanang, sesuai sSvariat isiam. maka Maielis Hakim berpendapat bahwabahw pemikahan tersebut adaiah sah menurut hukum Islam dan peraturana perundangundangan yang beriaku

maka vana berwenana mencatatperkawinan Pemohon dengan Pemohon II adalah Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Toiitoii;Menimbana. bahwa oerkara ini termasuk daiam bidana perkawinan danberdasarkan Pasai 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telahdiubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, dan UndangundangNomor 50 tahun 2009 Tentana Peradilan Aaama. maka biava Derkara inidibebankan kepada para Pemohon;Memperhatikan, peraturan Perundanguntiangan yang beriaku

Banwa pemonon bersedia mengeluarkan biaya perkara sesuai denganperaturan yang beriaku sebagai akibat dari diajukannya permohonan ini.Berdasarkan aiasanaiasan tersebut diatas, pemonon memonhon kepadaKetua Pengadiian Agama Garut Kelas IA, meiaiui Bapak Ketua Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan denganamar putusan sebagai berikut :Primair :1. Mengabulkan permchonan pemcohon.Zz.

menyampaikansalinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah, yang selengkapnya seDagaimana dalam amar putusan Ini ;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, berdasarkan Pasai 8Y ayat (1) Undangundang Nomor / tanun1989 yang telah diubah dengan Undangundang nomor 3 tahun 2006 danperubanan kedua dengan Undangundang nomor 50 tanun 2009, maka semuabiaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Mempernatikan Pasai 125 HiR dan ketentuan perundangundangan iainyang beriaku

Menetapkan anak bemama Alden Ghafila, 2 tahun, lakilakiierada di bawah pemeliharaanPenggugat;4.Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan PenetapanPengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, tempatperkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;5.Membebankan biaya perkara menurut hukum yang beriaku

Hakim Tunggal yangmemeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagaiberikut:Primer: Mengabulkan permohonan para Pemohon; Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon , Saiful bin Japar denganPemohon II, Habiba binti Gotteng yang dilaksanakan pada tanggal 20September 1993 di Dusun Taukong, Desa Tandeallo, KecamatanUlumanda, Kabupaten Majene; Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundangundangan yang beriaku;Hal. 2 dari 9 Hal. Pen.

Taukong, Desa Tandeallo, Kecamatan Ulumanda,Kabupaten Majene adalah sah menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan keduanya UndangUndang Nomor 50 tahun 2009,maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada paraPemohon;Memperhatikan segala ketentuan pasalpasal peraturan perundangundangan yang beriaku

Tlipernikahan tersebut adalah sah menurut hukum Islam danperaturan perundangundangan yang beriaku;Menimbang, bahwa terbukti pula kalau para Pemohon saatini memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk melengkapiberkas administrasi kependudukan serta untuk kepentingan AktaKeiahiran anak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohontelah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompiiasi Hukumisiam, oieh karena itu dapat dikabuikan;Menimbang,

Pasal 5 Kompilasi HukumIslam, maka Hengadiian perlu memenntahkan kepada paraPemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut padaPeqawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yangmewilayahi tempat tinggal para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasai 2 ayat (2) Undangundang No. i Tahun 1974 bahwa setiap perkawinan dicatat menurutUndangundang yang beriaku, dan oleh karena para Pemohonbertempat tinggal di wilayah Kecamatan Toiitoii Utara, KabupatenTolitoli, maka yang berwenang mencatat perkawinan

Penetapan No.0136/Pdt.P/2016/PATIipada tanggal 14 Juli 2009, di Desa Dadaklitan, Kecamatan Baoian, KabupatenToiitoii, namun tidak tercatat daiam buku register pada Kantor Urusan AgamaKecamatan Baoian;Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan Pemohon II telahmemenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak terdapat iarangan nikah serta telahdilaksanakan sesuai syariat Islam, maka Majeiis Hakim berpendapat bahwapernikahan tersebut adalah sah menurut hukum Islam danperaturanperundangundangan yang beriaku;

Tliperkawinan Pemohon dengan Pemohon II adalah Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Baoian, Kabupaten Toiitoii;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk daiam bidang perkawinan danberdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telahdiubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, dan UndangundangNomor 50 tahun 2009 Tentang Peradiian Agama, rnaka biaya perkara inidibebankan kepada para Pemohon;Memperhatikan, peraturan Perundangundangan yang beriaku sertahukum islam yang

dari Kuasa Penggugat tanggal 4 Desember 2017,Nomor 03/ADKTRDHP/X/17, Perihal Pencabutan Perkara Perdata, dimana KuasaPenggugat menyatakan mencabut gugatan perkara perdataNo.172/Pdt.G/2017/PN Smr, dengan alasan adanya kesalahan dalam penyusunangugatan terkait alamat dari Tergugat ;Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak pernah hadir dan belumpernah mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, oleh karenanyapermohonan pencabutan oleh Penggugat beralasan dan tidak bertentangandengan hukum yang beriaku

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang beriaku;Atau: bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugattelah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pulamengutus orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipunmenurut relaas tanggal 06 Agustus 2015, tanggal 14 Agustus 2015 dan tanggal 18September 2015 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah

merupakan akta otentik berupa fotokopiKutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang telahdisesuaikan dengan yang aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegellen, makabukti P.1 telah memenuhi syarat formil bukti surat;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, buktiP.1 secara materil juga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalamperkawinan sah yang dilakukan menurut hukum Islam dan telah dicatatkan menurutperaturan perundangundangan yang beriaku

TliMenimbang, bahwa perikahan Pemohon dengan Pemohon Iltelan memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak terdapat iarangannikah serta teiah dilaksanakan sesuai syariat Islam, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah menurut hukumIslam dan peraturan perundangundangan yang beriaku;Menimbang, bahwa terbukti pula kalau para Pemohon saat inimemerlukan penetapan pengesahan nikah untuk melengkapi berkasadministrasi kependudukan serta untuk kepentingan Akta Keiahiran anak;Menimbang

Pasal 5 Kompilasi HukumIslam, maka Pengadiian perlu memenntahkan kepada para Pemohonuntuk mencatatkan pemikahannya tersebut pada Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggalpara Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasai 2 ayat (2) UndangundangNo. i Tahun 1974 bahwa setiap perkawinan dicatat menurut Undangundang yang beriaku, dan oleh karena para Pemohon bertempat tinggaldi wilayah Kecamatan Toiitoii Utara, Kabupaten Toiitoli, maka yangberwenang mencatat perkawinan

tidak dapat diiaksanakan Dernubungpihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaanterhadap perkara ini diproses sesuai prosedur nukum yang beriaku tanpahadirnya Tergugai, dengan ieriebin danuiu dibacakan surat gugatanPenggugat daiam sidang iertutup untuk umum yang Isinya tetap diperiahankanoleh Pengquaat dan tidak perubahan;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dailildaiil gugatannyaPenggugai teiah mengaiukan surat bukti berupa Poto Copy Kutipan Aktarss Pus lkan Nomor 045/02/Vii/

Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan olen pasai tersebut,Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oijehkarena itu sesuai dengan ketentuan pasai 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7Tahun 1989 jo pasai 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubanan dan tambanan atas Undang Undang Nomor fanhun 1989, makabiaya perkara dibebankan kepada Penggqugat yang jumiahnya sepertitercanium daiam amar putusan ini;Dengan mengingat ketentuan hukum syara dan peraiuran perundangundangan yang beriaku