semula Para Tergugat pada tanggal 23 April 2018, telah diberikesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 30/Pdt.G/2017/PNWTP.di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dalam tenggang waktu 14(empat belas ) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan,sebelum berkas perkaranya dikirim Kepangadilan Tinggi Makassar ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menelitiseluruh berkas perkara yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar baik bundelA

Penjilidan/Pemberkasan BundelA : Rp 100.000.7. Meterai :Rp 6000.8. Hak Redaksi :Rp 5000.9. Leges :Rp 3000.Jumlah : Rp. Rp431.700,00Terbilang : empat ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiahHalaman 18 dari 18, Putusan Nomor 3/G/Pilkada/2018/PTTUN MksHalaman 19 dari 18, Putusan Nomor 3/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks

No. 17/B/2013/PT TUN Mks.tanggal 05 November 2012 yang dimohonkan banding tersebut dan menelitiseluruh berkas perkara dan suratsurat lainnya sebagaimana termuat dalam bundelA dan bundel B, maka Hakim Anggota I mengambil sikap dan pendapat sebagaiberikut : DALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan eksepsimengenai Kompetensi Absolut Pengadilan karena gugatan Penggugat harusnyaditujukan kepada Pengadilan Negeri Klas I A Palu atau Pengadilan Agama Palujika penyelesaian yang diinginkan

(tigajuta rupiah), akan tetapi persetujuan tersebut tidak diketemukan, tidak tertuangbaik dalam Berita Acara Sidang maupun Surat Perjanjian tersendiri pada bundelA, sehingga tidak terbukti bahwa antara Tergugat/Pembanding denganPenggugat/Terbanding telah terjadi kesepakatan tentang besaran uang masaiddah.

Putusan Nomor 04 K/TUN/2014Angka 1 Nomor 9 Huruf (C) sudah sesuai dengan Penetapan KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 27/G/2012/PTUN.ABN,tertanggal 7 November 2012, yang kemungkinan besar tidak dikirimkanberkasnya atau sengaja tidak dipertimbangkan padahal ada dalam BundelA, (maka dapat dilihat pula dalamLampiran Il) terkait sudah di tandatanganioleh Kepala Desa;Bahwa dalam Judex Factiputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negarasangat keliru dan tidak jeli, Knususnya pada halaman 9 dan

Tuntutan danPutusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 150/PID.B/2009/PN.MMRtanggal 12 Maret 2010 halaman 25 alinea terakhir mengenaipertimbangan adanya fakta hukum angka 1 dan 2 bahwa pada tanggaltersebut para terdakwa telah melakukan perbuatan penggelapan uangmilik saksi korban Anastasia Onci dan Yosefina Marice pada halberdasarkan keterangan ke6 orang saksi baik yang termuat dalamputusan Pengadilan Negeri Maumere yang dikuatkan oleh PengadilanTinggi Kupang maupun yang termuat dalam Berita Acara Sidang BundelA

sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir denganUndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negaradan oleh karena itu permohonan banding Penggugat/Pembanding secaraformal dapat diterima ; 222 222222 nonoMenimbang, bahwa setelan mempelajari secara seksama salinanputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor07/G/2016/PTUNPLG, tanggal 28 Juni 2016, berkas perkara berupa (BundelA

., bertepatan dengantanggal 9 Rabiul Akhir 1442 H, berkas perkara yang bersangkutan yaitu bundelA dan bundel B, Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori Bandingdan suratsurat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis HakimTingkat Banding akan mempertimbangkan halhal sebagai berikut :Hal. 29 dari 29 hal.

Putusan Nomor 82K/PMT.III/BDG/AD/XI/2021oleh Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti Suratsuratkelengkapan Berkas Perkara Terdakwa (BundelA) ditemukanSurat Izin Jalan Nomor SlJ/101/X/2021 tanggal 12 Oktober2021 yang ditandatangani oleh ... yang telah memberikan izinkepada Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2021 untukberangkat dari Banyuwangi menuju Denpasar Bali untukkeperluan mengajak istri rujuk dan ikut Suami, kemudian padatanggal 13 Oktober 2021 Terdakwa membuat Surat Pernyataandi atas Materai

namaReno Fajri pgl iren dan Pemohon telah mengajukan kasasi, dengan aktapermohonan kasasi Penuntut Umum Nomor : 3/Akta Pid.B/2020/PN Lbb,tanggal 20 Mei 2020( jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimanadimaksud oleh undang undang), atas Putusan Pengadilan Tinggi PadangNomor : 97/PID/2020/PT PDG,tanggal 06 Mei 2020,perkara atas nama RenoFajri Pgl Iren dan Pemohon.Bahwa Bahwa pada tanggal 05 Juni 2020 Pengadilan Negeri Lubuk Basungtelah mengirimkan berkas perkara atas nama Reno Fajri pgl Iren Dkk, BundelA

Perpanjangan Penetapan Penahanan Ketua PengadilanTinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 24 Juli 2011sampai dengan tanggal 21 September 2011 ;Pengadilan Tinggi tersebut,Telah membaca berkas' perkara dan surat surat yangbersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan NegeriPangkalpinang tanggal 20 Juni 2011 No314/Pid.B/2010/PN.PKP dalam perkara tersebut diatas;Menimbang, bahwa dalam berkas' perkara (lihat BundelA), terdapat Surat Dakwaan yang diajukan Jaksa PenuntutUmum dengan No.Reg.Perkara : PDS/08/

2021 tentang: Susunan Majelis Hakim yangmengadili perkara ini; Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 250/Pdt/2021/PT MDNtanggal 5 Juli 2021 tentang : Penunjukan Panitera Pengganti dalamperkara ini; Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Nomor 250/Pdt/2021/PT MDNtanggal 7 Juli 2021 tentang : Hari Sidang perkara ini; Surat Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Juni 2021 NomorW2.UI/12992/HK.O2/VI/2021 tentang: Pengiriman berkas perkarabanding perdata Nomor 327/Pdt.G/2020/PN Mdn yang memuat BundelA

No. 2341 K/Pid.Sus/2016291.292.293.294.295.296.297,298.299:300.301.302.303.304.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera UtaraTahun Anggaran 2013.1 (satu) bundela Peraturan Gubernur Sumut Nomor 14 tahun 2013Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan satuan kerja pengelolaKeuangan Daerah (SKPKD) Provinsi Sumatera Utara.1 (satu) bundel dokumen Pembahasan Perubahan APBD ProvinsiSumatera Utara Tahun Anggaran 2013.Rancangan Provinsi Sumatera Utara Prioritas dan Plafon anggaransementara (PPAS)

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan KeuanganPemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2012 Nomor87.B/LHP/XVIII.MDN/05/2013 tanggal 13 Mei 2013.Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan KeuanganPemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2012 Nomor87.A/LHP/XVIII.MDN/05/2013 tanggal 13 Mei 2013.Nota Jawaban Gubernur Sumut atas Pemandangan umum DPRDProvinsi Sumut Atas Nama FraksiFraksi Terhadap NotaKeuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ProvinsiSumatera Utara Tahun Anggaran 2013.1 (satu) bundela

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan KeuanganPemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2012 Nomor87.B/LHP/XVIII.MDN/05/2013 tanggal 13 Mei 2013.Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan KeuanganPemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2012 Nomor87.A/LHP/XVIII.MDN/05/2013 tanggal 13 Mei 2013.Nota Jawaban Gubernur Sumut atas Pemandangan umum DPRDProvinsi Sumut Atas Nama FraksiFraksi Terhadap Nota KeuanganAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera UtaraTahun Anggaran 2013.1 (satu) bundela

Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan PemerintahHalaman 68 dari 157 hal putusan perkara TipikorNomor : 29/PID.SUSTPK/2016/PTMDN290.291.292.293.294.295.296.207.298.200.300.301.302.303.304.305.306.307.308.309.Provinsi Sumatera Utara tahun 2012 Nomor87.A/LHP/XVIILMD N/05/2013 tanggal 13 Mei 2013.Nota Jawaban Gubernur Sumut atas Pemandangan umum DPRDProvinsi Sumut Atas Nama Fraksi Fraksi Terhadap Nota KeuanganAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera UtaraTahun anggaran 2013.1 (satu) bundela

Pemeriksaan BPK RI atas Laporan KeuanganHalaman 148 dari 157 hal, putusan perkara TipikorNomor : 29/PID.SUSTPK/2016/PTMDN289.290,291.292,293.294.295.296.297.298.299.300.301.302.303.304.305.306.307.308.Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2012 Nomor87.A/LHP/XVIILMDN/05/2013 tanggal 13 Mei 2013.Nota Jawaban Gubernur Sumut atas Pemandangan umum DPRDProvinsi Sumut Atas Nama Fraksi Fraksi Terhadap NotaKeuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ProvinsiSumatera Utara Tahun anggaran 2013.1 (satu) bundela

DPASKPD1.01.01.16.88.5.2. tanggal 12 April 2007) ;Dengan demikian, maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan NegeriTual menyebut atau mencantumkan ke 10 surat bukti dimaksud dalamputusan, kemudian mempertimbangkannya ;Namun, ternyata dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan NegeriTual tidak menyebut sama sekali tentang adanya suratsurat buktidimaksud dan juga tidak mempertimbangkannya ;Bahwa saat inzage, memang ke 10 surat bukti dimaksud ada dalamberkas perkara, akan tetapi tidak dijahit dalam berkas perkara BundelA

Pemerintah KotaBandung ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung meneliti, mencermati bundelA berkas perkara ini telah ternyata uang yang dititipkan ke KantorRumah Peniyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Bandung yangditanda tangani oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkatpertama berdasar Penetapan Penitipan Uang tanggal 04 Oktober 2012No. 05/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg., telah ternyata hanya sebesar Rp.3.000.000.000, (tiga milyar

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan PemerintahProvinsi Sumatera Utara tahun 2012 Nomor87.B/LHP/XVIII.MDN/05/2013 tanggal 13 Mei 2013.Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan PemerintahProvinsi Sumatera Utara tahun 2012 Nomor87.A/LHP/XVIII.MDN/05/2013 tanggal 13 Mei 2013.Nota Jawaban Gubernur Sumut atas Pemandangan umum DPRDProvinsi Sumut Atas Nama Fraksi Fraksi Terhadap Nota KeuanganAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera UtaraTahun anggaran 2013.1 (satu) bundela

Nota Jawaban Gubernur Sumut atas Pemandangan umum DPRDProvinsi Sumut Atas Nama Fraksi Fraksi Terhadap Nota KeuanganAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera UtaraTahun anggaran 2013.291. 1 (satu) bundela Peraturan Gubernur Sumut Nomor 14 tahun 2013Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan satuan kerja pengelolaKeuangan Daerah (SKPKD) Provinsi Sumatera Utara.292. 1 (satu) bundel dokumen Pembahasan Perubahan APBD ProvinsiSumatera Utara tahun anggaran 2013.293.

BB Nomor 14 berupa Fotokopi Confirmation Of Buying / Selling Order, costomer : REKSADANA SYARIAH KAM KAPITAL SYARIAH, transaction Date : ThuRsday, 06-Dec-2018, BOUGHT SMBR, SOLD : FIRE (Disita tanggal 6 Oktober 2020, dari : Ayu Lintang Cempoko)
Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;
BB Nomor 1 berupa 1 (satu) bundela Fotokopi Kebijakan Investasi Pemilihan Portofolio Reksadana Kharisma 2016 s/d.

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan KeuanganPemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2012 Nomor87.B/LHP/XVIILMDN/05/2013 tanggal 13 Mei 2013.Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan KeuanganPemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2012 Nomor87.A/LHP/XVIILMDN/05/2013 tanggal 13 Mei 2013.Nota Jawaban Gubernur Sumut atas Pemandangan umum DPRDProvinsi Sumut Atas Nama Fraksi Fraksi Terhadap Nota KeuanganAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera UtaraTahun anggaran 2013.1 (satu) bundela

Nota Jawaban Gubernur Sumut atas Pemandangan umum DPRDProvinsi Sumut Atas Nama Fraksi Fraksi Terhadap Nota KeuanganAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera UtaraTahun anggaran 2013.291. 1 (satu) bundela Peraturan Gubernur Sumut Nomor 14 tahun 2013Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan satuan kerja pengelolaKeuangan Daerah (SKPKD) Provinsi Sumatera Utara.Hal 33 dari 380Put.

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan PemerintahProvinsi Sumatera Utara tahun 2012 Nomor87.B/LHP/XVIII.MDN/05/2013 tanggal 13 Mei 2013.Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan PemerintahProvinsi Sumatera Utara tahun 2012 Nomor87.A/LHP/XVIII.MDN/05/2013 tanggal 13 Mei 2013.Nota Jawaban Gubernur Sumut atas Pemandangan umum DPRDProvinsi Sumut Atas Nama Fraksi Fraksi Terhadap Nota KeuanganAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera UtaraTahun anggaran 2013.1 (satu) bundela