atas nama Pajar Leo (videbukti P2) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2011 Nomor : 52.07.011.023.0030001.0 atas namaPajar Leo (vide bukti P3), maka dapat diuraikan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa sampai dengan Tahun 1961 di Indonesiaterdapat tiga jenis pungutan pajak yang masingmasing dikenakansesuai dengan status tanah yang ada yaitu Verponding Eropa untuktanah berstatus tanah hak barat, Verponding Indonesia untuk tanahberstatus hak adat yang berada di wilayah Gemeente

dan Landrenteatau pajak bumi untuk tanah dengan status hak adat yang berada diluar wilayah Gemeente yang kemudian pasca diundangkannyaUndangUndang Pokok Agraria Tahun 1961 dimana tiga jenis statustanah tersebut ditiadakan dan dikonversi dalam bentuk yang baru,maka jenis pungutan pajak atas tanah juga berubah diganti denganluran Pembangunan Daerah (IPEDA) dan diganti lagi menjadi Pajak Bumidan Bangunan (PBB) ; Menimbang, bahwa IPEDA dan PBB ini tidak berkaitan langsungdengan status tanah, sehingga

No. 349K/Pdt/2009Kota (Gemeente dahulu) juga didukung~ keterangansaksi : Pandiangan dan Wagiran, sebagaimana dalamsertifikat sertifikat yang diterbitkan BPN dalammenentukan batas Kaveling apabila kosong, disebutGrant C, ternyata bisa diperjual belikan dengan tokohpenjual bernama Djojo (fiktif) kepada pembeli TermohonKasasi (br. Lubis) yang dilegalisir seperti tersebutdi atas ;.

tersebut, Terdakwa menyatakantidak keberatan dan keterangan tersebut benar adanya ;Menimbang bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut:e Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangannya di depan penyidik danbahwa keterangannya itu benare Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2011 sekitar jam 02.30 WIB bertempat diJalan Basuki Rahmat, Kelurahan Sindangkasih, Kecamatan Purwakarta, KabupatenPurwakarta telah terjadi kecelakaan laluPILES Gemeente

Rp. 5.000,(lima ribu rupiah) ;Telah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang disampaikansecara lisan dipersidangan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 yang padapokoknya mohon kepada Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yangseringanringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa merasa bersalah danmenyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;Telah mendengar Replik Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwayang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutannyaSGT Gemeente

Surat Perjanjian Nomor 66/593.82/SPB/HK/2003 tertanggal 3 Juni2003 diberi tanda T.6;7: Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 449/S.Kep/ 593.82/200 3 tertanggal 03 Juni 2003 tentang Penunjukan Penerima Hak atasPelepasan Tanah Eks Gemeente Makassar/tanah pengelolaanPemerintah Kota Makassar diberi tanda T.7 ;8. Surat Ukur dengan Nomor 00049/200 tertanggal 28 April 2003diberi tandaT.8 ;9.

: 66/Pdt.G/2014/PN.Kwg10.11.12.13.14.15.16.17.18.Fotokopi Stamboek Van Radhen Hasa Sastra Nagara RadhenToemanggoeng Sastra Nagara 11 Juni 1826 ( Bukti P8 ) ;Fotokopi Stamboek Van Radhen Wira Sastra Nagara 06 Mei 1868 (Bukti P 9);Fotokopi silsilah kedalamam Kraton Lebak Bantam ( Bukti P 10 ) ;Fotokopi Peta Kadester Tanah Radja Praboe Wira Sastra NagaraTanah Tegal Waroe Landen ( Bukti P 11 ) ;Fotokopi Nota Van Directeur Van Binnenlandsch Bestuur tertanggal 15Desember 1902 ( Bukti P 12 ) ;Fotokopi GEMEENTE

IPEDA merupakan pungutan pajak yang dikenakan setelahdihapuskannya Verponding Eropa (pajak atas tanah hak Barat), VerpondingIndonesia (pajak atas tanah hak milik adat yang ada di wilayah Gemeente) danLandrente/Pajak Bumi (pajak atas tanah hak milik adat luar wilayah Gemeente)paska berlakunya UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria.

maka perlu ditetapbkan agar barang bukti tersebut dirampasuntuk negara; nona= Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Para Terdakwa;Keadaan yang memberatkan:e bahwa perbuatan Para Terdakwa telah membuat resah masyarakat karenaberpotensi merusak mental generasi muda;Keadaan yang meringankan:2205e bahwa Para Terdakwa menyesali akan perobuatannya dan berjanji tidak akanPTIGIQUIAIIGINYS Gemeente

Tanahtanah hak adat yang berada di wilayah gemeente (kota) :Verponding Indonesia; danc. Tanahtanah hak adat di luar wilayah gemeente : Pajak Bumi atauLandrente;Dasar penentuan objek pajaknya adalah status tanahnya sebagai tanahhak barat dan tanah hak milik adat. Sedang wajib pajak adalah pemeganghak/pemiliknya.

Tanahtanah hak adat yang berada di wilayah Gemeente (kota):Verponding Indonesia atau /nlandse verponding; danc. Tanahtanah hak adat di luar wilayah Gemeente : Pajak Bumi atauLandrente;Ketiga pajak tanah tersebut pada tahun 1961 diganti dengan pungutan barudengan nama luran Pembangunan Daerah, disingkat IPEDA.

Untuk tanahtanah hak milik adat yang ada di wilayah Gemeente :Verponding Indonesia dan3. Untuk tanahtanah hak milik adat luar wilayah Gemeente: Landrenteatau Pajak Bumi.Dasar penentuan obyek pajaknya adalah status tanahnya sebagai tanah HakBarat dan tanah hak milik adat.Sedang wajib pajak adalah pemeganghak/pemiliknya.

./2003/Rolog tanggal 23 Juni 2003, Polda Jawa Tengah menjelaskan bahwarumah di Jalan Lampersari merupakan rumah Negara;Bahwa demikian pula berdasarkan surat Keterangan Pendaftaran TanahNo. 1348 tanggal 14 Mei 1981, bahwa tanah di Jalan LampersariSemarang merupakan tanah bekas Hak Eigendom Verp No. 4448 tercatatatas nama De Gemeente Semarang, yang berdasarkan Undang UndangNo. 1 Tahun 1958 dan ditegaskan dengan surat Keputusan Menteri DalamNegeri No.

Dephankam Polri yang sedangmelakukan inventarisasi dan menunggu keputusan yang diolahDephankam;11.Pada tahun 1974, pembentukan panitya inventarisasi dan klasifikasirumahrumah tinggi Polri;12.Pada tahun 1983, surat permohonan pembelian rumahrumah dinasKOMDAK IX Jawa Tengah yang terletak di Jalan Lampersari13.Pada tahun 1981, terbit surat keterangan pendaftaran tanah No.1348 tanggal 14 Mei 1981, bahwa tanah di Jalan LampersariSemarang merupakan tanah bekas Hak Eigendom Verp No. 4448tercata atas nama De Gemeente

Gemeente Makassar/Tanah Pengelolaandan Penghapusan Dari Daftar Inventaris PemerintahKotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (bukti T.5).Bahwa berdasarkan faktafakta hukum sebagaimana tersebut di atas, makaSertifikat Hak Mllik No. 20140 tanggal 30 juli 2003 atas nama Muhammadalias Rencong (bukti P.1) yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali,semula Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi Salmiah dan Abdul HalimKoni dalam perkara ini, telah dilemahkan dan dilumpuhkan serta dipatahkanoleh alat bukti

Adapun Bukti Baru (novum) tersebut adalah: (terlampir); Rapport betreffende de electrificatie Minahasa, Makasar 25 Juni 1930;(Laporan Mengenai Pasokan Listrik Minahasa tanggal 25 Juni 1930 diMakasar), (sesuai terjemahan tersumpah); Beserta akta/dokumen turutannya sebagai berikut:Dokumen asli surat dari "gemeente rotterdam Gemeentearchief yangditandatangani oleh Martijn Verbon tanggal 4 Juni 2013; Katalog arsip NIGM (Nederlandsch Indische Gas Maatschappij) Nomor2.2.2.1.3.3 (Individueel) halaman 26

Berdasarkan akta /dokumen yang telah disebutkan di atas, antara lain sesuaidokumen asli surat dari "gemeente rotterdam Gemeentearchief yangditandatangani oleh Martijn Verbon tanggal 4 Juni 2013, telah menyatakanbahwa pihak Pemohon Peninjauan Kembali /Pemohon Kasasi /Pembanding/Pelawan (dalam hal ini diwakili oleh Dadang Daryono /Kadiv. Umum danManagemen PT.

IMB (Izin Mendirikan BangunanBangunan) di atas persil/tanah atas nama pemilik Yao Hong Liong/Ban Hong Liong,Ayah Ny.Yao Sioe Kiem alias Jauw Kusumawati Jayalestari incasu Kakek Para Penggugat, sesuai bukti Besluiten van denBurgemeester van Makassar, untuk 3 (tiga) petak bangunanbertingkat Jalan Nusantara No.32, 32.A, 32.B Makassar,sesuai Izin IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dari Roomeesterdeer gemeente Makassar berturutturut yakni :al.4 dari 51 hal. Put.

IMB (Izin Mendirikan BangunanBangunan) di atas persil/ tanah termaksud, bangunanbertingkat Jalan Nusantara No.32 Makassar, yakni IMB dariRoomeester deer gemeente Makassar berturutturut yakni :al.18 dari 51 hal. Put. No.372 PK/Pdt/2010Surat Besluiten van den gemeester van Makassar tanggal 12Juni 1929 No.126/111a, Jo.

Gemeente Makassar / Tanah PengelolaanPemerintah Kota Makassar No. 592.2/ 166/ BA/ HK/ X/ 2011 tanggal 6 Oktober2011 (Petunjuk pemberian Hak tertera dalam Seripikat Hak Milik No. 20263atas nama Pembanding ), sehingga dengan uraian tersebut diatas, tidak adaHal. 21 dari 23 Pts.

Obyek perkara dalam hal ini Surat Keputusan MenteriNegara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal8 April 1997 No. 53/HPL/BPN/97 tentang Pemberian HakPengelolaan Atas Nama Pemerintah Kotamadya DaerahTingkat Il Surabaya diterbitkan diatas bidang tanah Negarayang semula berstatus tanah Eigendom Verponding No.5853 dan No. 1304 / Sisa atas nama Gemente Soerabayayang saat ini dikenal dengan Pemerintah Kota Surabaya ;Oleh karena penguasaan tanahtanah Gemeente SoerabayaSangat banyak dan luas dan

Tugastugas yangdibebankan pada dewan ini adalah membuat peraturan bagiGemeente Surabaya, meningkatkan kesehatan masyarakatdan mengatur lalu lintas umum serta memajukan kota sertamemenuhi kewajiban yang dibebankan oleh pemerintahpusat, dan lainnya termasuk melakukan pembelian tanahtanah untuk perluasan, pengembangan dan pembangunankota, yang selanjutnya menjadi asset Gemeente Surabayayang pada waktu itu diberikan Hak Eigendom, sehinggapada kantor kadaster waktu itu tercatat sebagai EigendomGemeente

X dan UndangUndang No. 1 tanggal 23 Nopember1945 pada beberapa Kota dibentuk juga Haminte, sepertiHAMINTE KOTA SURAKARTA yang dibentuk berdasarkanUndangUndang No. 16 Tahun 1947 tentang PembentukanHaminte Kota Surakarta dan UndangUndang No. 17 Tahun1947 dan tentang Pembentukan HaminteKota Jogyakartayang mempunyai fungsi dan pelaksanaan yang samadengan Gemeente yang dibentuk oleh Pemerintah HindiaBelanda pada jaman sebelum kemerdekaan RepublikIndonesia ; Penguasaan atas tanah Negara bekas Eigendom

Tab10 Bahwa pada saat petugas Kepolisian datang saksi sedang di dapur danmelihat petugas menemukan barangbarang berupa uang tunai sebesarRp.238.000,00 ( dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buahbuku 1000 tafsir mimpi, 1 (Satu) buah kalkulator merk citizen, 1 (Satu) buahpenggaris warna kuning, 21 (dua puluh saatu) lembar kertas patio, 1 (satu)buah pulben merk snowman, 1 (satu) buah buku tulis yang berisi catatanRAS CAPICZELIN TOC Gemeente ce sc Bahwa saksi menerangkan mengetahui kalau

Petuk Pajak, Pipil dan lainnya hanya merupakanbukti surat pengenaan dan tanda pembayaran pajak dan bukanmerupakan bukti pemilikan pemegang hak atas tanah;Bahwa sebelum tahun 1961, di Indonesia dikenal 3 (tiga) jenis pungutanpajak terhadap pemilik atau pemegang hak atas tanah sesuai denganstatus tanahnya, yaitu: Verponding Eropa untuk tanah berstatus tanah hak barat; Verponding Indonesia untuk tanah berstatus hak adat yang berada diwilayah Gemeente; Landrente atau Pajak Bumi untuk tanah dengan status

hak adat yangberada di luar wilayah Gemeente (Jawa, Madura, Bali dan Lombok,Sulaweai, Daerah Hulu Sungai Kalimantan, Bima, Dompu dan Anggar,serta Sumbawa);Bahwa 3 (tiga) jenis pungutan pajak tersebut dikonversi/diganti dengannama luran Pembangunan Daerah ("IPEDA") yang kemudian digantimenjadi Pajak Bumi dan Bangunan ("PBB");Bahwa baik girik, IPEDA ataupun PBB tidak berkaitan langsung denganstatus tanah, karena berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UndangUndangNomor 12 Tahun 1985 jo.

Petuk Pajak, Pipil dan lainnya hanya merupakan buktisurat pengenaan dan tanda pembayaran pajak dan bukan merupakan buktipemilikan pemegang hak atas tanah;Bahwa sebelum tahun 1961, di Indonesia dikenal 3 (tiga) jJenis pungutanpajak terhadap pemilik atau pemegang hak atas tanah sesuai dengan statustanahnya, yaitu: Verponding Eropa untuk tanah berstatus tanah hak barat; Verponding Indonesia untuk tanah berstatus hak adat yang berada diwilayah Gemeente; Landrente atau pajak bumi untuk tanah dengan status

hak adat yangberada di luar wilayah Gemeente (Jawa, Madura, Bali dan Lombok,Sulawesi, Daerah Hulu Sungai Kalimantan, Bima, Dompu dan Anggar,serta Sumbawa);Bahwa 3 (tiga) jenis pungutan pajak tersebut dikonversi/diganti dengan namaluran Pembangunan Daerah ("IPEDA") yang kemudian diganti menjadi PajakBumi dan Bangunan ("PBB");Bahwa baik girik, IPEDA ataupun PBB tidak berkaitan langsung denganstatus tanah, karena berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UndangUndang Nomor12 Tahun 1985 jo.

Nomor 187 K/Pdt/2017Vi.VII.VIII.kebon pasing dan sebelah Timor dengan Laoet dan sebelah Oetara danselatan dengan tanah kosong dan berisi + 300 (tiga ratus) pohon jangberboeah dan +100 (seratus) pohon jang belom berboeah dan lagi sajapoenja kebon kelapa jang terletak di poelau besar jang berboeah sajaserahkan pada Asapo bin Makawaroe dari Pasar Geliting.Saja poenja kebon kelapa di kampung Wai Ara, gemeente Hewet Kloan jang bermerek H.d.p dan terletak di sebelah Timor dari Wai Ara dandipinggir laoet

dan berisi + 220 (dua ratus dua puluh) pohon jang berboeahdan +100 (seratus) pohon jang beloem berboeah dan lagi saja poenja kebonkelapa di Tandjoeng Darat gemeente kringa jang berdekatan dengankebon Madenang dan kebon Woea Raoepoeng, dan berisi + 50 (lima puluh)pohon jang berboeah dan + 190 (seratus sembilan puluh) pohon jangbeloem berboeah, saja serahkan pada Maloe Serang dari Pasar Geliting;Saja poenja kebon kelapa di poelau besar di Kampong Pandan GemeenteMaoemere dan berdekatan dengan kebon

Surat Edaran Direktur pajak bumi dan bangunan no.SE18/Pj.7/1989tanggal 10 maret 1989 menyatakan bahwa Girik/Kekitir/Petuk D dan riwayat tanahbukan merupakan bukti kepemilikan hak atastanah; Menimbang bahwa sampai dengantahun 1961 ada 3 macam pungutan pajak tanah yaitu:won nnn nnn nnn nn nn nn nn neem enna 1 Tanahtanah hak barat, verpondingEropa; De Tanahtanah hak adat yangberada di wilayah Gemeente(kota), Verponding indonesia atau InlandseVer ponding; 22220 202 nee enn nnn en enn n nee n nee ee nee

Tanahtanah hak adat diluar wilayah Gemeente, Pajak bumi atau landrente;Menimbang bahwa ketiga pajak tanah tersebut pada tahun 1961 diganti dengan pungutanbaru dengan nama Iuran Pembangunan Daerah(IPEDA).