Bahwa untuk pencatatan kelahiran tersebut yang telah Jlewat waktu padaDinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya terlebih dahulu haras mendapat iin /penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya ;5; Bahwa pemohon adalah penduduk Kelurahan Rungkut Kecamatan KalirungkutKota Surabaya Propinsi Jawa Timur sebagaimana diuraikan dalam KartuTanda Penduduk N.I.K. 3578030801820001 tertanggal 05 Juli 2011 dan KartuKeluarga No.125620/98/02388 tertanggal O5 Desember 2007 ;Berdasarkan uraian dan alasanalasan

Bahwa benar untuk pencatatan kelahiran tersebut yang telah lewat waktu padaDinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya terlebih dahulu haras mendapat iin /penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya ; 5.

B, S.H.dan Hirdiansyah dengan adcengral bahwa pada hari Selasa tanggal 10September 2019 sekitar pukul 09.00 WITA, di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Terdakwa didapati tidak memiliki/membawa Kartu TandaPenduduk, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkantelah terbukti blersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal 86 ayat (1)PERDA Nomor 3 Tahun 2016 Kabupaten Banjar tentang PenyelenggaraanAdministrasi Kependudukan (KTP), oleh karena itu ia haras dipidana; Mengingat pasal

Pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktianHalaman 5 dari 10 halamanPutusan Nomor : 0208/Pdt.G/20 f 2/PA.MgI.yang sempuma (voilledig) dan mengikat (bindende), oleh karena itu haras dinyatakanterbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sahsampai sekarang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugatmemenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatanperceraian ini, sekaligus membuktikan bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkandan

menandatangani sighat taklik talak ; Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut sesuaiketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan temyata Tergugattidak hadir dan tidak menyurah orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, pula tidaktemyata bahwa ketidakhadiranya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, olehkarena itu Tergugat haras dinyatakan tidak hadir dan perkara diperiksa dan diputus tanpahadimya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan pasal 125 ayat (1)

Penggugat, dengan demikian Tergugat telah melanggarsighat talak taklik : yang diucapkan Tergugat sesaat setelah perkawinan berlangsung, alasanmana menurat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huraf (g) Kompilasi Hukum slam diIndonesia ; Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek, akan tetapikarena perkara ini perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti,berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR, yaitu bagi siapa yang mendalilkan adanya hak atauperistiwa, haras

SH.MH.TOMMY HARAS, SH.PANITERA PENGGANTI,I KETUT SUKADANA, SH.

enam) bulan; Menmbang, bahwa dalam repliknya, Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonan danrepliknya, sedangkan Termohon menyatakan pada jawaban dan dupliknya; Menimbang, bahwa terhadap dall Pemohon yang telah diakui Majels berpendapat bahwasebagan dalil permohonan Pempohon tekh terbukti berdasarkan pengakuan, karena pengakuanberlaku sebagai bukti yang mengikat, sesuai ketentuan pasal 174 HIR ; Menmbang, bahwa terhadap dail yang dibantah, Pemohon laras membuktikan dalinya,sedangkan Termohon haras

Konvensibempa mut'ah, Majels Hakim mempertimbangkan sebagai berkut: Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompiasi Hukum Islam, seorangsuaml yang menceraikan isternya dengan talk raji wajb memben mutah, namunTergugatRekonvensyPemohon Konvensi dalam repliknya menyatakan tidak sanegup membayar mutah, halmana kl diterma dan tdak diuntut lhgi oleh Penggugat RekonvensyTenmohon Konvensi, okhkarena tu Majels Hakim berpendapat tuntutan rekonvensi Penggugat Rekonvens/TermohonKonvensi mengenai mutah haras

ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompiasi Hukum Ishm diIndonesia, menyatakan bahwa bib perceraian putus karena talk, maka bekas suami wajib membernafkah, maskan, dan kswah kepada bekas steri seama dalam masa iddah; Menimbang, bahwa Tergugat RekonvensyPemohon Konvensi dalam replknya menyatakansanggup membayar nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus nbu rupah),kesanggupan mana tebh diterma okh Penggugat Rekonvens/Termohon Konvensi, okh karena fuMajels Hakim menetapkan nafkah iddah yang haras

LOOO.OOO, (satu juta rupah), karena mash diambil ongkos pemelhara, hal manaditerma dan dsetujui olkh Penggugat Rekonvens/Termohon Konvensi, sehingga Majels Hakimmenetapkan harta bersama yang haras dibayarkan Tergugat RekonvensyPemohon Konvensi sebagaihak Penggugat RekonvensyTermohon Konvensi dari hasil penjualn sapi yaitu berupa uang sebesarRp. 1.000.000, (satu juta rupah) ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, maka MajelisHakim mengabukan gugatan rekonvensi Penggugat

ah tangganya menurut prosedur pengadilan.Menimbang, pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satupihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datangmenghadap dan pula tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halanganyang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itutergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap haras

dinyatakantidak hadir dan gugatan tersebut haras dikabulkan dengan verstek.Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapatdijatuhkan tanpa hadimya tergugat (verstek).Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg.

denganBEJO dan ROMI (tidak tertangkap) berempat duduk dibale saling berhadapan sepertimembentuk lingkaran kemudian (satu) set kartu remi dikocok kemudian dibagi 7(tujuh) buah kartu setiap pemain selanjutnya sisa kartu diletakan ditengah kemudiandibuka 1 (satu) buah kartu sebagai jokernya Selanjutnya setiap pemain mengambil sisakartu satu persatu secara berurutan paralcl dan apabila kartu yang dipegang oleh pcmaintcrlebih dahulu seri atau paralel adalah yang mcnjadi pemenangnya sehingga pemainyang lain haras

Selanjutnya setiap pemain mengambil sisakartu satu persatu secara berurutan searah jaram jam, kemudian para pemain siapa yangterlebih dahulu menjadikan kartu yang dipegangya seri atau paralel dan apabila kartuyang dipegang oleh pemain terlebih dahulu seri alau paralel adalah yang menjadipemenangnya sehingga pemain yang lain haras membayar sebesar Rp.3.000 kepadayang menang selanjutnya yang menang menjadi Bandar dengan cara mengocok kartudan membagi kepada pemain yang lain begitu seterasnya.

Selanjutnya setiap pemain mengambil sisakartu satu persatu secara berurutan searah jarum jam, kemudian para pemain siapa yangterlebih dahulu menjadikan kartu yang dipegangya seri atau paralel dan apabila kartuyang dipegang oleh pemain terlebih dahulu seri atau paralel adalah yang menjadipemenangnva sehingga pemain yang lain haras membayar sebesar Rp.3.000 kepadayang menang selanjutnya yang menang menjadi Bandar dengan cara mengocok kartudan membagi kepada pemain yang lain begitu seterusnya.

Fulcomas Jaya untuk membayar ganti rugisebesar Rp. 719.744.600, (tujuh ratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluhempat ribu enam ratus rupiah) yang haras diseorkan ke Kas Negara sebagai setoranpenerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jendral AnggaranKantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jl.

(onvoldoende gemotievieerd) Pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri yang hanyamempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak Tergugat, tanpamempertimbangkan faktafakta apa dan dalildalil mana yang telah dianggapterbukti lalu mengabulkan begitu saja seluruh gugatan tanpa satu dasarpertimbangan adalah kurang lengkap dan kerenanya Putusan PengadilanNegeri haras dibatalkanBahwa Hakim didalam memutuskan perkara haras mempertimbangkan semuabuktibukti yang terungkap di persidangan baik itu

Turat Termohon I haras dianggap mempunyai API karena salah satu anggotasudah memiliki dan menunjukkan API.Bahwa Pemohon menolak dengan tegas pertimbangan hukum Termohon butir 3.3.3.

Bahwa pertimbangan diats haras ditolak karena :a. Tidak pernah ada kesepakatan Pemohon Keberatan dengan Turut Termohon I,Turut Termohon II, Turut Termohon I dan Turut Termohon IV untukmemberikan dana sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah)b.

Nugraha KaryaOshinda secara bersamasama untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang haras disetorkan ke Kas Negarasebagai setoran . penerimaan negara bukan pajak Departemen KeuanganDirektorat Jenderal Anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara(KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H.

B, S.H.dan Hirdiansyah dengan keterangan bahwa pada hari Selasa tanggal 10September 2019 sekitar pukul 09.00 WITA, di Kecamatan MartapuraKabupaten Banjar Terdakwa didapati tidak memiliki/membawa Kartu TandaPenduduk, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkantelah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal 86 ayat (1)PERDA Nomor 3 Tahun 2016 Kabupaten Banjar tentang PenyelenggaraanAdministrasi Kependudukan (KTP), oleh karena itu ia haras dipidana; Mengingat pasal

Selanjuntnya Pemohon menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetappada maksud permohonannya dan tidak akan mengajukan lagi halhal lain serta mohon putusanyang seadiladilnya.Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua berita acara dalampersidangan perkara ini haras dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telahdiuraikan di muka.Menimbang bahwa perkara ini tidak

sampaisekarang, dan selama kurun waktu tersebut, Pemohondengan Termohon tidak pemah lagi bertemu dan tidak saling menghiraukan lagi seolah keduabelah pihak saling melupakan, sehingga sangat sulit dirukunkan lagi.Menimbang bahwa oleh perkara ini termasuk perkara cerai gugat dengan alasansyiqaq atau perselisihan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, maka untuk mendapatkan putusan perceraian haras

berkas perkara tersebut;Telah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Watampone tertanggal 19September 2011 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat tidak memenuhi isi tegurantersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan;Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 49 (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989,Pengadilan Agama Watampone berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya,dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka sikap Penggugat tersebut haras

Haras Bin Dahlan Haras, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikanSMA, pekerjaan Anggota POLISI pada Polres Pohuwato, tempatkediaman di Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, KabupatenPuhuwato, selanjutnya disebut Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;Telah memperhatikan buktibukti Penggugat.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 16 Januari 2015yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

termuat dan telah turut dipertimbangkan; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diHalaman 4 dari 6 halamanPutusan Nomor:0093/Pdt.G/2012/PA.Mel.Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis menyatakanbahwa perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Magelang, baikkewenangan absolut maupun kewenangan relatif; Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah danpatut, maka haras

Tergugat sendiritidak hadir:; = 2 nnn enn nnn een ennMenimbang bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut diatas Majelis Hakimberkesimpulan, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhimaksud pasal 39 ayat (2) Undangundang Nomor : Tahun 1974 jo pasal 19 huraf (fPeraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huraf (f) Kompilasi Hukum Islamdan pihak Penggugat tidak dapat membuktikan dalildalil gugatannya, oleh karena ituberdasarkan Pasal 163 HIR: maka gugatan Penggugat haras

Saksi, AGUS SETIAWAN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Benar saksi sebelumnya bertemu dengan DADANG ( DPO ) dan berpurapura bias menggandakan uang dengan syarat haras mempunyai kartu ATM BRI, korbanmerasa tertarik dan kemudian korban diajak menuju ke mesin ATM yang sebelumnyasudahdimasuki sebatang korek oleh terdakwa, sesampainya di mesin ATM korban yang akanmengambil uang tibatiba kartu ATM nya tertelan karena bingung DADANG kemudianmenyarankan untuk menghubungi call center melalui Handphone

tidak aktif dariberbagai bank ,beberapa batang korek api, stiker call center yang mencantumkan nomorhandphone ,beberapa solatip dan gergaji besi ukuran kecil; Setelah dilakukan interograsi terhadap korban dan terdakwa, terdakwamengakui hendak mengambil uang milik korban melalui ATM BRI dengan cara pertamatama teman terdakwa yang beniama DADANG (belum tertangkap) yang mencari sasaran /korban , DADANG kemudian bertemu dengan korban AGUS SETYAWAN dan berpurapura bisa menggandakan uang dengan syarat haras

BRI,Mandiri, BCA), 2 gulung solatip warna putih, 2 pack pentol korek api, buah gergaji besikecil telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untukmengjuatkan pembuktian.Barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksidan Terdakwa;Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa sertabarang bukti, maka didapat fakta fakta hukum sebagai berikut ; Benar saksi sebelumnya bertemu dengan DADANG ( DPO ) dan berpurapura bias menggandakan uang dengan syarat haras

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Haras bin Abd. Wahid) dengan Pemohon II (Nur Aliza binti M.