Ditemukan 34482 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 11-12-2014 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 P/HUM/2014
Tanggal 11 Desember 2014 — PUJI SISWANTO, DK vs GUBERNUR JAMBI
58 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 13 P/HUM/2014
    29 halaman Putusan Nomor 13 P/HUM/2014Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi, dengan dalildalil yang padapokoknya sebagai berikut:1.
    Haltersebut juga dipertegas dengan beberapa putusan Mahkamah AgungHalaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 13 P/HUM/2014mengenai kKewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan Hak UjiMateriil, sebagaimana diuraikan berikut:a. Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Pebruari 2002, Nomor.O6P/Hum/2000, yang isi putusannya berbunyi sebagai berikut :Menyatakan Keputusan DPRD Kabupaten Klaten Nomor. 23 Tahun2000 tanggal 3 Oktober 2000 tidak sah dan tidak berlaku untukumum..
    Dapat dilaksanakan;Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 13 P/HUM/2014d. Kejelasan rumusan, (lihat ketentuan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011dan melanggar asas ketertiban dan kepastian hukum (lihatketentuan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011);5.
    Maka Para Pemohon memenuhiHalaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 13 P/HUM/2014kualifikasi sebagai Pemohon Hak Uji Materiil berdasarkan ketentuan peraturanperundangundangan tersebut.
    ASHADI, SHNIP : 220 000 754 Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 13 P/HUM/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 21-03-2014 — Putus : 14-05-2014 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19 P/HUM/2014
Tanggal 14 Mei 2014 — ASOSIASI PERIKLANAN LUAR RUANG INDONESIA (Outdoor Advertising Association of Indonesia - OAAI) VS GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA;
114 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 19 P/HUM/2014
    Putusan Nomor 19 P/HUM/2014e. Peraturan Presiden;f. Peraturan Daerah Provinsi; dang.
    Putusan Nomor 19 P/HUM/2014untuk mendapatkan nilai wajar sebagai suatu prinsip/azas sesuaidengan kaidah penilaian dengan estimasi terendah menggunakanNilai Jual Obyek Pajak (NJOP).
    Putusan Nomor 19 P/HUM/2014pelaksanaan dari hukum itu tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun.Sebab, berdasarkan uraian dan alasanalasan tersebut tersebut di ataskonstruksi dan pelaksanaan Peraturan Gubernur DK!
    Putusan Nomor 19 P/HUM/201414.Fotokopi UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (Bukti P14);15.
    Putusan Nomor 19 P/HUM/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 26-09-2019 — Upload : 21-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 P/HUM/2019
Tanggal 26 September 2019 — TM LUTHFI YAZID, S.H., LL.M., CIL., CLI., Dkk VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
272 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 30 P/HUM/2019
    Putusan Nomor 30 P/HUM/2019A.
    Putusan Nomor 30 P/HUM/2019perintah UndangUndang Dikti (Bukti T2).
    Putusan Nomor 30 P/HUM/201911.
    Putusan Nomor 30 P/HUM/2019profesi yang mulia (officilum nobile).
    Putusan Nomor 30 P/HUM/2019
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 11-11-2010 — Upload : 27-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 P/HUM/2010
Tanggal 11 Nopember 2010 — ARNOLD CAHYOMULYONO WASKITO, ; MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,. MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
51 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 50 P/HUM/2010
    PUTUSANNomor 50 P/HUM/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan Hak Uji Materiilterhadap Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan RI Nomor :528/MPP/7/2002, Tanggal 5 Juli 2002, Tentang Ketentuan ImporCengkeh, pada tingkat pertama dan terakhir telah mengambil putusansebagai berikut dalam perkara antara :ARNOLD CAHYOMULYONO WASKITO, Warga NegaraIndonesia, Pekerjaan Direktur PT.
    telah diregistrasi oleh Panitera Muda Tata UsahaNegara dengan Nomor : 50 P/HUM/Th. 2010 pada tanggal 6 Agustus2010 ;3.
    Bahwa permohonan uji materiil sebagaimana tercatat dalam registrasiPerkara Nomor 50 P/HUM/Th.2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentangPermohonan keberatan hak uji materiil atas Keputusan MenteriPerindustrian dan Perdagangan Nomor 528/MPP/Kep/7/2002 tentangKetentuan Impor Cengkeh, sudah tidak relevan dan harusdikesampingkan karena permohonan tersebut diajukanmelewati/melampaui tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hariHal. 30 dari 37 hal. Put.
    Nomor 50 P/HUM/2010yang mengatur tata niaga importasi cengkeh, yaitu yang bersangkutanhanya Importir Umum (Trader) maka Kementerian Perindustrianmenolak permohonan rekomendasi impor cengkeh PT.
    Administrasi HUM .... Rp. 989.000.Jumlah ................... Rp. 1.000.000,Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RIL.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Hal. 37 dari 37 hal. Put. Nomor 50 P/HUMW2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 30-05-2018 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 02-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 P/HUM/2018
Tanggal 31 Juli 2018 — FAKHRUR RAZIE BIN ANSHARI VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI;
839 — 3168 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 37 P/HUM/2018
    Putusan Nomor 37 P/HUM/20186.
    Putusan Nomor 37 P/HUM/20184.2.4.3.4.4.10.
    Putusan Nomor 37 P/HUM/201828.29.Indrati S.
    Putusan Nomor 37 P/HUM/2018persidangan).
    Putusan Nomor 37 P/HUM/2018Halaman 106 dari 104 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2018
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 09-12-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 03 P/HUM/2008
Tanggal 9 Desember 2009 — SUKIMAN, MOELJONO alias MOELYONO, dkk. ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
60 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 03 P/HUM/2008
    No. 03 P/HUM/200845 Tahun 2007, baik dalam bentuk menambah, mengurangi ataumembuat pelaksanaan yang tidak sesuai dengan perintah UUPEMDA, dimana pada dasarnya seharusnya Peraturan PemerintahNo. 45 Tahun 2007 adalah hanya bersifat aturan operasional daripelaksanaan suatu aturan dasar, yaitu UU PEMDA;.
    No. 03 P/HUM/2008diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundangundangan". Anak Kalimat "sesuai peraturan perundangundangan"oleh Pemohon dimaknai sesuai UU tentang PokokpokokKepegawaian dan Peraturan Pelaksananya;.
    No. 03 P/HUM/2008Pengayoman, Pemohon berpendapat Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2007 bertentangan dengan Asas Ketertiban danKepastian Hukum.
    No. 03 P/HUM/2008Bahwa dalam UU PEMDA secara tegas ditetapkan Sekretaris Desayang pada saat mulai berlakunya UU PEMDA tetap menjalankantugas sampai habis masa jabatannya, sebagaimana diatur dalamPasal 236 ayat (1) UU PEMDA beserta penjelasannya;Bahwa Masa Jabatan Para Pemohon adalah sampai dengan usia 65(enam puluh lima) tahun, sebagaimana ketentuan :i.
    No. 03 P/HUM/2008Hal. 22 dari 21 hal. Put. No. 03 P/HUM/2008
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 10-07-2013 — Putus : 23-12-2013 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 55 P/HUM/2013
Tanggal 23 Desember 2013 — A. ZAKI ISKANDAR VS PRESIDEN RI;
93 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 55 P/HUM/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 16-08-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 59 P/HUM/2018
Tanggal 18 Oktober 2018 — PERKUMPULAN DOKTER INDONESIA BERSATU VS DIREKTUR JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN RI;
171 — 133 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 59 P/HUM/2018
    Putusan Nomor 59 P/HUM/201812.
    Putusan Nomor 59 P/HUM/20188.
    Putusan Nomor 59 P/HUM/2018dan untuk menindaklanjuti hak tersebut BPJS Kesehatan kemudianmenyusun Perdirjampelkes Nomor 2 Tahun 2018;ll.
    Putusan Nomor 59 P/HUM/20185.BPJS Kesehatan menjamin pelayanan operasi katarak.
    Putusan Nomor 59 P/HUM/20186. Bahwa sebelum diterbitkannya Perdirjampelkes Nomor 2 Tahun2018 tersebut,telah melalui tahapantahapan perencanaan yaitu:No.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 13-08-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 P/HUM/2018
Tanggal 18 Oktober 2018 — ANDRIAN MEIZAR MPS VS GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA;
102 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 57 P/HUM/2018
    Putusan Nomor 57 P/HUM/2018Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal 13 Agustus 2018, yang diterima di Kepaniteraan MahkamahAgung pada tanggal 13 Agustus 2018, dan diregister dengan Nomor 5/7P/HUM/2018, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiilterhadap Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbukota JakartaNomor 77 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas
    Putusan Nomor 57 P/HUM/2018dan menjauhkan hukum itu sendiri dari keadilan dan pada akhirnyahanya akan menyebabkan kerugian bagi warga negara termasukjuga kepada Pemohon;3.
    Putusan Nomor 57 P/HUM/201821.
    Putusan Nomor 57 P/HUM/2018kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidakdiperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hakuntuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.
    Putusan Nomor 57 P/HUM/2018ASHADI, SH.NIP. 19540924 198403 1 001. Halaman 32 dari 31 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2018
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 05-07-2018 — Putus : 20-08-2018 — Upload : 02-10-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 40 P/HUM/2018
Tanggal 20 Agustus 2018 — IR. DAVID SIREGAR., DKK (ANGGOTA DPRD KABUPATEN LABUHAN BATU SUMATERA UTARA) VS MENTERI DALAM NEGERI RI;
96 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 40 P/HUM/2018
    Putusan Nomor 40 P/HUM/2018Hukum A.
    Putusan Nomor 40 P/HUM/2018g.
    Putusan Nomor 40 P/HUM/2018dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapansumpah/janj;b.
    Putusan Nomor 40 P/HUM/20189.
    Putusan Nomor 40 P/HUM/2018Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.Anggota Majelis:tidIs Sudaryono, S.H., M.H.Panitera Pengganti,ttdHeni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H.,M.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi HUM Rp 989.000,00Jumlah Rp1.000.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama Panitera,Panitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 18 dari 18 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2018
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 26-09-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 22-02-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 66 P/HUM/2018
Tanggal 17 Desember 2018 — BUDI HARTONO, DK VS WALIKOTA METRO (ACHMAD PAIRIN), DKK;
158 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 66 P/HUM/2018
    Putusan Nomor 66 P/HUM/2018diancam dengan hukuman. Menurut PokokPokok HukumPidana Prof Drs CST Kancil, S.H halaman 37.
    Putusan Nomor 66 P/HUM/2018Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan PemantapanKonsepsi Rancangan Peraturan Perundangundangan (BuktiP9).
    Putusan Nomor 66 P/HUM/2018Perundangundangan Indonesia, IndHill.
    Putusan Nomor 66 P/HUM/2018Daerah.
    Putusan Nomor 66 P/HUM/2018Perundangundangan sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Ayat (1)UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 07-08-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 56 P/HUM/2018
Tanggal 13 September 2018 — WEMPI WETIPO, SH.,MH., DK VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;
91 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 56 P/HUM/2018
    Putusan Nomor 56 P/HUM/20182.
    Putusan Nomor 56 P/HUM/2018Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undangundang;atau3.
    Putusan Nomor 56 P/HUM/2018menentukan pilihannya dalam memilih kepala daerah, melainkandiwakilkan;.
    Putusan Nomor 56 P/HUM/2018permohonan ini diputus setelah jadwal yang ditentukan maka putusan initidak memberikan manfaat bagi pencari keadilan dan masyarakat;Menimbang, bahwa dengan demikian, penetapan penundaanpemeriksaan permohonan tersebut tidak relevan lagi untuk dipertahankandan harus dicabut berdasarkan Penetapan Nomor 11/TUAKA/HUM/1X/2018,tanggal 13 September 2018, tentang Pencabutan Penetapan Nomor 56P/HUM/2018, tanggal 8 Agustus 2018 tentang Penghentian untuk sementarapemeriksaan permohonan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 29-05-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 09P/HUM/2015
Tanggal 29 Mei 2015 — SUDIARTI, DK VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
72 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 09P/HUM/2015
    Putusan Nomor 09 P/HUM/2015Februari 2015 dan diregister dengan Nomor 09 P/HUM/2015 telah mengajukanpermohonan keberatan hak uji materiil terhadap :1. Pasal 41, Pasal 42, Pasal 154 dan Pasal 157 Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan PelaksanaanUndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,2.
    Putusan Nomor 09 P/HUM/2015d.
    Putusan Nomor 09 P/HUM/2015b.
    Putusan Nomor 09 P/HUM/20152014 sebagai tindaklanjut UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa bukan UU No 32 Tahun 2004tentang PemerintahanDaerah.
    Putusan Nomor 09 P/HUM/2015Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu diKabupaten Indramayu, 3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 10-02-2014 — Putus : 28-04-2014 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9 P/HUM/2014
Tanggal 28 April 2014 — GATOT SUBYARGO WIJAYADI VS MENTERI DALAM NEGERI RI;
129 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 9 P/HUM/2014
    Putusan Nomor 9 P/HUM/2014b)Peraturan Perundangundangan a quo.
    Putusan Nomor 9 P/HUM/2014ix.
    Putusan Nomor 9 P/HUM/2014b).
    Putusan Nomor 9 P/HUM/2014Terpadu.
    Putusan Nomor 9 P/HUM/2014Halaman 128 dari 123 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 12-02-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3 P/HUM/2014
Tanggal 12 Februari 2015 — SUTARNO, S.H.,M.M. VS 1. GUBERNUR BANK INDONESIA., 2. DIREKTUR PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN
96 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 3 P/HUM/2014
    Putusan Nomor 03 P/HUM/20142.
    Putusan Nomor 03 P/HUM/2014dikenakan kebijakan uji kemampuan dan kepatutan adalah bertentangandengan UndangUndang yaitu:a.
    Putusan Nomor 03 P/HUM/2014tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UndangUndangPerseroan Terbatas") (Bukti T7);b.
    Putusan Nomor 03 P/HUM/2014C.
    Putusan Nomor 03 P/HUM/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 17-04-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 28-01-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23 P/HUM/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — ANDI MUHAMMAD YUSUF BAKRI, S.H.I., M.H. DKK VS PRESIDEN RI
527 — 438 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 23 P/HUM/2018
    Putusan Nomor 23 P/HUM/2018c.
    Putusan Nomor 23 P/HUM/2018a.
    Putusan Nomor 23 P/HUM/20182.
    Putusan Nomor 23 P/HUM/2018Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 327), ObjekPermohonan III;4.
    Putusan Nomor 23 P/HUM/2018
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 07-01-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 60 P/HUM/2014
Tanggal 7 Januari 2015 — SUPRAYITNO VS MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
65 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 60 P/HUM/2014
    Putusan Nomor 60 P/HUM/2014.
    Putusan Nomor 60 P/HUM/20142. Pembentukan peraturan perundangundangan tidakmemenuhi ketentuan yang berlaku ; danc.
    Putusan Nomor 60 P/HUM/2014 berlaku.
    Putusan Nomor 60 P/HUM/201423. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pemohon, sebesar Rp. 32.000, (tiga puluhdua ribu rupiah) (Bukti Termohon23);24.
    Administrasi HUM... Ro 989.000,00 + Jumlah ... Rp1.000.000,00Untuk SalinanMahkamah Agung RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. 220000754Halaman 52 dari 52 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 12-02-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42 P/HUM/2014
Tanggal 12 Februari 2015 — YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA, VS GUBERNUR ACEH
149 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 42 P/HUM/2014
    PUTUSANNomor 42 P/HUM/2014DEM!
    Putusan Nomor 42 P/HUM/20149.2.6.eit:9.2.8.kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundangundangan.
    Putusan Nomor 42 P/HUM/20143.
    Putusan Nomor 42 P/HUM/20148. Fotokopi UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang(Bukti P8);9.
    Putusan Nomor 42 P/HUM/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 09-12-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 02 P/HUM/2008
Tanggal 9 Desember 2009 — WALIKOTA SURABAYA, ; MENTERI DALAM NEGERI
44 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 02 P/HUM/2008
    PUTUSANNo. 02 P/HUM/2008DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa dan memutus permohonan keberatan Hak UjiMateriil terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor129 Tahun 2007 tentang Pembatalan Peraturan Daerah KotaSurabaya Nomor 7 Tahun 2000 tentang PenyelenggaraanPerparkiran pada tingkat pertama dan terakhir telahmengambi putusan sebagai berikut dalam permohonankeberatan antaraWALIKOTA SURABAYA, berkedudukan di Surabaya,dalam hal ini diwakili oleh kuasanya MasBambang
    No. 02P/HUM/2008Munziar, SH., Staf Subbag Wilayah pada BiroHukum, semuanya beralamat di Departemen DalamNegeri, Jalan Medan Merdeka Utara No. /7,Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 12 Pebruari 2008;Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca surat surat yang bersangkutan;TENTANG DUDUKNYA PERKARA :Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dalam suratpermohonannya tanggal 14 Januari 2008 yang diterima diKepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 17 Januari2008, dan
    No. 02P/HUM/20087 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Perparkiran danberdasarkan pertimbangan Menteri Keuangan RI melaluiSuratnya No.
    No. 02P/HUM/2008Undang Undang yang dimaksud pada pasal tersebut diatas yang masih berlaku adalah UndangUndang No. 34Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah.
    No.02 P/HUM/2008SH.,MH.Biaya biaya :1. Met er ail wwe. Rp. 6.000,2Redak Si wee. eee. Rp. 5.000,3. Administrasi ............... Rp. 989.000 ,Jumlah : Rp. 1.000.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. : 220 000 754 Hal. 15 dari 11 hal. Put. No.02 P/HUM/2008
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 17-09-2008 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 03 G/HUM/2002
Tanggal 17 September 2008 — KUSNINDAR, SH, DKK VS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MADIUN
91 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 03 G/HUM/2002
    PUTUSANNomor. 03 G/HUM/2002DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGYang memeriksa dan memutus permohonan Hak Uji Materiil terhadap PeraturanDaerah Kabupaten Madiun Nomor: 4 tahun 2001 tanggal 2 April 2001 tentangPembentukan Badan Perwakilan Rakyat Desa pada tingkat pertama dan terakhirtelah mengambil putusan sebagai berikut dalam permohonan keberatan yangdiajukan oleh :1.
    No.03 G/HUM/20021. SETYO DARMAWAN, SH2. SOENTORO, SH, keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Kantor Bupati Madiun, beralamat di JalanAlunalun Utara No. 4 Madiun, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal17 April 2002.Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Majelis Mahkamah Agung tersebut ;Telah membaca suratsurat yang bersangkutan ;TENTANG DUDUKNYA PERKARA :Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan dalildalilgugatan :1.
    No.03 G/HUM/2002cara yang demikian itu adalah jelas dan nyatanyata melanggar KedaulatanRakyat.Bahwa pertentangan dari segi formil terbukti dari ketentuan pasal 32Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 64 tahun 1999 adalah bersifat permanenakomodatif yang dapat mengadopsi kepentingan hak masyarakat.
    No.03 G/HUM/2002Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999, namun disisi lain khususnyadalil pada nomor 11, bahwa keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun1999 dianggap oleh para Pemohon bertentangan dengan pasal 2 KetetapanMPR Nomor IH/MPR/2000 sehingga menurut para Pemohon tidak dapatdipakai pedoman. dengan dalil yang saling bertolak belakang tersebut makaTermohon menganggap bahwa dalil para Pemohon sangat membingungkandan kabur.
    Rp. 1.000,3 Administrasi HUM... Rp. 243.000,JUAN 1s 5 exccccanwas mame Rp. 250.000,Untuk SalinanMahkamah Agung R.Ia.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADL, SH.NIP. 220.000.754 Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.03 G/HUM/2002