;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan UndangundangNomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketenuan perundangundangan yang berlaku dandalildalil syari ataupun kaidah fighiyah yang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan gugatan Penggugat ;2.

tersebut, bahkan Tergugat telahmenjalin cinta dengan perempuan lain, hal ini menunjukkan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi dan sudah tidak salingmemperdulikan antara satu dengan lainnya, dan gugatan Penggugat berdasar hukumdan beralasan, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena Majelis hakim mengabulkan gugatanPenggugat, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatterhadap Penggugat sesuai dengan ketenuan

mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskinmenurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yangdemikian itu. merupakan ketentuan bagi orangorang yang berbuatkebajikan.Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan

Pasal 116 huruf(b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan Pasal 41 huruf (c) Undang UndangNomor : 1 Tahun 1974 Junto Pasal 149 huruf (6) Kompilasi Hukum Islam.Demikian

Bahwa dalam pengajuan permohonan ini dikenakan biaya, mohonmenetapkan biaya sesuai dengan ketenuan peraturan perundangundanganyang berlaku.Berdasarkan dalildalil di atas, Pemohon dan Pemohon Il mohonkepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:Primer :1. Mengabulkan Permohonan Pemohon dan Pemohon II;2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan/perkawinan antaraPemohon (A. Muh. Ahyul bin A.

sah;Menimbang, bawa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut,akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatantersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugatdalam perkara ini telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P serta duaorang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telahdiuraikan di dalam duduk perkara;Menimbang, bahwa berdasarkan ketenuan

yang telah dipanggildengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lainmenghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jikaHalaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 243/Pdt.G/2021/PN BtmPengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidakberalasan;Menimbang, bahwa menurut SEMA Nomor 03 Tahun 2015 (RumusanHukum Kamar Perdata Tahun 2015) Putusan dapat dijatuhkan secara verstekapabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketenuan

Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan Pasal 41 huruf (c) Undang UndangNomor : 1 Tahun 1974 Junto Pasal 149 huruf (6) Kompilasi Hukum Islam.Demikian pula pendapat di

perceraiansebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang UndangNomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatanPenggugat patut dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat bahwagugatan Penggugat patut dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satubain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketenuan

hadirdipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai UndangUndang, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukumsesuai ketentuan Pasal 149 ayat(1) dan Pasal 150 R.Bg, maka dapatdikabulkan secara verstek;Menimbang, bahwa petitum primer yang mohon agar perkawinanPenggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah bersifat umum,maka setelah mempertimbangkan faktafakta dan menghubungkan denganpetitum Subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai puladengan ketenuan

mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskinmenurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yangdemikian itu. merupakan ketentuan bagi orangorang yang berbuatkebajikan.Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus dipenuhioleh suami yang menceraikan isterinya dengantalak raji dan lagi pula oleh karenatidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, maka sudah sepatutnyaapabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon, sesuaidengan ketenuan

No 5127/Pdt.G/2020/PA.ClpMenimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan Pasal 41 huruf (c) Undang UndangNomor : 1 Tahun 1974 Junto Pasal 149 huruf (6) Kompilasi Hukum Islam.Demikian pula pendapat di dalam Kitab Syarqawi Ala al

bergaul setelah perkawinandilangsungkan, dengan demikian gugatan Pemohon Rekonpensipatut untuk dikabulkan sebagian dan untuk melaksanakankewajiban Termohon Rekonpensi tersebut , maka TermohonRekonpensi dihukum untuk membayar kepada Pemohon Rekonpensipada saat ikrar talak diucapkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka gugatan PemohonRekonpensi akan dikabulkan sebagian dan selebihnyadinyatakan ditolak;Dalam Konpensi dan RekonpensiMenimbang, bahwa sesuai dengan ketenuan

mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskinmenurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yangdemikian itu. merupakan ketentuan bagi orangorang yang berbuatkebajikan.Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan

1975, MbijelisHakim telah berupaya menasihati Pemohon, namun usahatersebut tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidakpernah hadir dipersidangan, maka perkara ini patutdinyatakan tidak layak dimediasikan ;Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon,Majelis Hakim = menilai bahwa yang dijadikan alasanpermohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tanggaantara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihanyang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi danalasan tersebut sesuai dengan ketenuan

Menyatakan Tergugat terbukti tidak membayarkan hak upah para Penggugat secara tepat waktu sesuai yang telah diperjanjikan;

Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal putusan ini diucapkan dengan alasan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 169 point (c) dan (d) Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menghukum Tergugat untuk membayar hak hak para Penggugat yaitu uang pesangon, 2 (dua) kali ketenuan

Menghukum Tergugat untuk membayar hak hak para Penggugat yaituuang pesangon, 2 (dua) kali ketenuan pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja 1 (Satu) kali ketentuan pasal 156 ayat 156 ayat(3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 165 ayat (4)Undang Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.944.983.969, ( satu milyardHalaman 74 dari 83Putusan Nomor :186/Pdt.SusPHI/2020/PN Mdnsembilan empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh

demikepastian hukum dan ketertiban hukum serta perlidungan kepada anakanakdari Pare Pemohon, maka Majelis berpendapat permohonan para Pemohoncukup beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukanmenurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu .Mebimbang, bahwa Perkawinan para Pemohon telah terjadi setelahlahirnya UndangUnang No.1 tahun 1974, tetap perkawinan Pemohon danPemohon II tidak melanggar hukum sesuai ketenuan

perceraiansebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang UndangNomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatanPenggugat patut dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat bahwagugatan Penggugat patut dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satubain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketenuan

mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskinmenurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yangdemikian itu. merupakan ketentuan bagi orangorang yang berbuatkebajikan.Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus dipenuhioleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pula oleh karenatidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, maka sudah sepatutnyaapabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon, sesuaidengan ketenuan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yunus Sudrajat Alias Yunus Bin Alm Munasip telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta denda sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketenuan