Bahwa Pemohon Kasasi mencermatiputusan Judex Facti tidak menerapkan sistem pembuktian yang dianutKUHAP tersebut karena tidak memenuhi unsur/komponen sistem pembuktiansehingga tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan Terdakwa.

Oleh karenanya hasil pemeriksaan urine tersebut tidak dapatdengan serta merta digunakan untuk menyatakan keterbuktian dakwaanOditur Militer in casu;Sesuai Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI (Sema) Nomor 4 Tahun2010 bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana penyalahgunaan Narkotikaharus dilengkapi alat bukti surat berupa uji laboratorium yang menyatakanpositif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik.

institusi berwenangtersebut harus disimpulkan bahwa Terdakwa tidak terbukti menyalahgunakanNarkotika sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer;Bahwa pengakuan Terdakwa in casu yang menyatakan = pernahmengkonsumsi Narkotika, adalah merupakan keterangan yang berdiri sendiritidak didukung alat bukti formal berupa hasil pemeriksaan laboratorium dariHalaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 509 K/MIL/2017institusi yang berwenang, karenanya pengakuan Terdakwa tersebut, tidakbisa dengan serta merta sebagai keterbuktian

akan mengemukakan pendapatnya sebagaiberikut:Bahwa oleh karena dalam memory bandingnyaTerdakwa tidak mempermasalahkan hukumannya danpembuktian unsur unsurnya, hanya berupa pemohonankeringanan hukuman pidananya, maka Majelis Hakimbanding akan menanggapinya sesuai kapasitasnya danproporsional, karena hal tersebut sudahdipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalampertimbangan sampai dengan amar putusannya yangdijatuhkan kepada Terdakwa.Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbanganmengenai keterbuktian

Bahwa sebagai anggota TNI tentunya sudahmengetahui aturan yang berlaku dikehidupan kedinasanTNI apalagi Terdakwa sebagai pelatih di Skadik 401Lanud Adi Sumarmo melibatkan diri dan penggunanarkotika.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dansetelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer Il 11Yogyakarta selaku Pengadilan Tingkat Pertama dalamputusannya Nomor:PUT/62 K/PM II 11/AU/V/2011 tanggal4 Juli 2011, Majelis Hakim Banding berpendapatPengadilan Militer Tingkat Pertama dalammempertimbangkan keterbuktian

peraturanperundangundangan yang bersangkutan.Menimbang, bahwa selain meletakkan dasar normatif kompetensiabsolut, ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tersebut di atassecara substansial juga mengatur norma tentang dasar penentuan kompetensirelatif Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili permohonan penetapanperubahan nama tersebut, yakni Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnyameliputi tempat di mana Pemohon di maksud bertempat tinggal(berdomisili/oerkedudukan hukum);Menimbang, bahwa dari keterbuktian

tetapi setelahmenggunakan nama yang baru anak pemohon tersebut sehat.Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan dari para saksi danpemohon sendiri di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwaanak pemohon awalnya diberi nama KEYLSEY PUTRI, namun karena seringsakit, Kemudian oleh pemohon diganti nama KEYLSEY PUTRI NAWANGSARI.Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan diatas,Pengadilan menilai dan berpendapat bahwasanya alasanalasan di maksudtidak bertentangan dengan hukum.Menimbang, bahwa keterbuktian

selain meletakkan dasar normatif Kompetensi absolut,ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tersebut di atas secaraHalaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 15/Padt.P/2019/PN Unrsubstansial juga mengatur norma tentang dasar penentuan kompetensi relatifPengadilan Negeri yang berwenang mengadili permohonan penetapan perubahannama tersebut, yakni Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempatdi mana Pemohon di maksud bertempat tinggal (berdomisili/oerkedudukanhukum);Menimbang, bahwa dari keterbuktian

pemohon lainnya.Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan dari para saksi dan pemohonsendiri di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa identitaspemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran adalah FAHIMAH, sedangkandokumen lainnya tertulis FAHIMAH MUTIARA SALSABILA.Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan diatas, Pengadilanmenilai dan berpendapat bahwasanya alasanalasan di maksud tidak bertentangandengan hukum.Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 15/Padt.P/2019/PN UnrMenimbang, bahwa keterbuktian

Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menqgadaikan, membawa, menyimpan, atau meyembunyikan sesuatu baranq: neneeeo Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila dapatdibuktikan salah satu sub unsurnya maka dapatlah dinyatakan keterbuktian dariunsur ini ;aan Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum dipersidangan pada bulan Mei2016, sekira pukul 17.00 Wib., bertempat di pinggir jalan turut Desa

GEPENG Bin KARMIJAH dengan sejumlah harga Rp.2.700.000,00 (dua jutatujuh ratus riobu Rupiah);nonon Menimbang, bahwa dengan demikian keterbuktian dari sub unsur dari unsurAd.2.Membelisesuatu barang ternyata pada diri terdakwa, sehingga unsur daripasal ini dapatlah dinyatakan keterbuktiannya ;Ad.3.

Unsur Yang diketahui atau sepatutnva harus diduga bahwa diperoleh darikejahatan ;neneeeo Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila dapatdibuktikan salah satu sub unsurnya maka dapatlah dinyatakan keterbuktian dariunsur ini ;nonoeene Menimbang, bahwa dari fakta hukum ternyata bahwa terdakwa telahmengetahui bahwa sepeda motor yang dibeli terdakwa dari saksi SUKARI Als.GEPENG Bin KARMIJAH tanpa dilengkapi dengan suratsurat ;weneeeoe Menimbang, bahwa selain diketahuinya sepeda

bagi Terdakwa dengan maksudmenghilangkan sangsi pidana terhadap diri Terdakwa.Majelis Hakim Banding menilai pertimbangan yang dilakukan olehHakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan sudah adil danseimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karenanya haruslahdikuatkan seluruhnya.Bahwa mengenai Kontra Memori Banding dari Oditur Militer MajelisHakim Tingkat Banding akan menanggapi sebagai berikut :Keberatan Oditur Militer yang termuat didalam Kontra MemoriBanding pada intinya tidak mengupas tentang keterbuktian

Tuntutan (Requisitor) dan telahdibuktikan didalam persidangan, mengenai berat ringannya pemidanaanterhadap Terdakwa yaitu : Memidana Terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama : 6 (enam) bulan dan denda sebesarRp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan.Terhadap Kontra Memori Banding tersebut diatas, Majelis HakimTingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Oditur Militer tidakmemuat tentang keterbuktian

Teluk Betung Timur kota BandarLampung, saat itu Saksi2 masih berstatus pelajar Sekolah Dasar (SD)dan berusia 13 (tiga belas) tahun.Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim Bandingmenilai putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjangmengenai keterbuktian unsurunsur tindak pidananya, sudah tepat danbenar, oleh karena itu haruslah dikuatkan seluruhnya.MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMengingatMenyatakan10Bahwa mengenai putusan Pengadilan Tingkat Pertama yangMemidana Terdakwa oleh

Bahwa dalam Pleidoinya Penasihat Hukum Terdakwamenyatakan tidak sependapat dengan Oditur Militermengenai keterbuktian unsurunsur tindak pidana dalampasal 328 KUHP.

Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Mailitermengenai keterbuktian unsurunsur tindak pidana yang didakwakan,selanjutnya Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan inisesuai dengan faktafakta yang terungkap di persidangan.2.

Bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yangberisi mengenai keterbuktian unsurunsur tindak pidana sebagaimanadalam Tuntutan Oditur Militer, akan Majelis tanggapi bersamasamadalam membuktikan unsurunsur tindak pidana dibawah nanti.

Bahwa benar, hal tersebut menunjukan bahwa kepergian Putribersama dengan Terdakwa dan Saksi1 adalah karena terpaksa danadanya bujukan dari Terdakwa dan Saksi1.Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke2 dalamdakwaan alternatif ke2 Membawa pergi seorang dari tempatkediamannya, telah terpenuhi.Bahwa oleh karenanya, Majelis sependapat dengan OditurMiliter sepanjang mengenai keterbuktian unsur ke2 Membawa pergiseorang dari tempat kediamannya, dan untuk itu pembelaan TimPenasihat Hukum sepanjang mengenai

keterbuktian unsur tersebutharus dinyatakan tidak dapat diterima dan harus ditolak.Bahwa mengenai unsur ke3 dalam dakwaan alternatif ke2,yaitu: Dengan maksud untuk menempatkan orang itu secaramelawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain,atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, Majelismengemukakan pendapatnya sebagai berikut:Katakata dengan maksud adalah merupakan pengganti katadengan sengaja yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan darisi Pelaku.Menurut MvT yang dimaksud

selain meletakkan dasar normatif kompetensiabsolut, ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tersebut di atassecara substansial juga mengatur norma tentang dasar penentuan kompetensirelatif Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili permohonan penetapanperubahan nama tersebut, yakni Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnyameliputi tempat di mana Pemohon di maksud bertempat tinggal(berdomisili/oerkedudukan hukum);Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 18/Padt.P/2017/PN.UnrMenimbang, bahwa dari keterbuktian

surat bukti P3 sampai dengan P6,tertulis dan terbaca namapemohon adalah Tawang Indiyah, yang dihubungkan dengan keterangan parasaksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan, bahwa namapemohon adalah sebagaimana nama yang diberikan oleh orang tuanya yaituTawang Indiyah.Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan diatas,Pengadilan menilai dan berpendapat bahwasanya alasanalasan di maksudtidak bertentangan dengan hukum.Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 18/Padt.P/2017/PN.UnrMenimbang, bahwa keterbuktian

peraturanperundangundangan yang bersangkutan.Menimbang, bahwa selain meletakkan dasar normatif kompetensiabsolut, ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tersebut di atassecara substansial juga mengatur norma tentang dasar penentuan kompetensirelatif Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili permohonan penetapanperubahan nama tersebut, yakni Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnyameliputi tempat di mana Pemohon di maksud bertempat tinggal(berdomisili/oerkedudukan hukum);Menimbang, bahwa dari keterbuktian

pemohon lainnya.Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan dari para saksi danpemohon sendiri di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwaidentitas pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran adalah nama Rumansyahdengan tanggal lahir 30 November 1999, sedangkan pada ijazah SD, SMPadalah Romansah, tanggal lahir 12 Oktober 1999.Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan diatas,Pengadilan menilai dan berpendapat bahwasanya alasanalasan di maksudtidak bertentangan dengan hukum.Menimbang, bahwa keterbuktian

selain meletakkan dasar normatif kompetensi absolut,ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tersebut di atas secaraHalaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 159/Padt.P/2019/PN Unrsubstansial juga mengatur norma tentang dasar penentuan kompetensi relatifPengadilan Negeri yang berwenang mengadili permohonan penetapan perubahannama tersebut, yakni Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempatdimana Pemohon di maksud bertempat tinggal (berdomisili/oerkedudukan hukum);Menimbang, bahwa dari keterbuktian

ketentuan KUHPerdatadan Kitab UndangUndang Hukum Acara Perdata;Menimbang, bahwa demikian juga halnya mengenai alasan yang diajukanPemohon menyangkut keinginannya untuk melakukan perubahan nama pemohon,sebagaimana pokok permohonan a quo, yakni dengan alasan telah terjadikesalahan dalam penulisan nama dalam akta kelahiran Pemohon;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan diatas,Pengadilan menilai dan berpendapat bahwasanya alasanalasan di maksud tidakbertentangan dengan hukum;Menimbang, bahwa keterbuktian

Selain berdasarkan keterbuktian peristiwa pertengkarandan alasanalasan yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkarantersebut, juga dengan keterbuktian akibat yang ditimbulkannya yaitu pisahtempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat.Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat denganTergugat diawali dengan pertengkaran yang menunjukkan adanya keterkaitanerat antara kedua fakta tersebut, sehingga keduanya tidak dapat dipisah satusama lain dan harus dinilai dalam satu kesatuan

peraturan perundangundanganyang bersangkutan.Menimbang, bahwa selain meletakkan dasar normatif kKompetensi absolut,ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tersebut di atas secarasubstansial juga mengatur norma tentang dasar penentuan kompetensi relatifPengadilan Negeri yang berwenang mengadili permohonan penetapan perubahannama tersebut, yakni Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempatdi mana Pemohon di maksud bertempat tinggal (berdomisili/oerkedudukanhukum).Menimbang, bahwa dari keterbuktian

tidak sesuai dengandokumen pemohon lainnya.Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan dari para saksi dan pemohonsendiri di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa identitaspemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran adalah San Im, sedangkan namaPemohon sebenarnya sebagaimana tertulis dalam dokumen lainnya adalah SwanIm.Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan diatas, Pengadilanmenilai dan berpendapat bahwasanya alasanalasan di maksud tidak bertentangandengan hukum.Menimbang, bahwa keterbuktian

peraturan perundangundangan yang bersangkutan;Menimbang, bahwa selain meletakkan dasar normatif kompetensiabsolut, ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tersebut di atassecara substansial juga mengatur norma tentang dasar penentuan kompetensirelatif Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili permohonan penetapanperubahan nama tersebut, yakni Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnyameliputi tempat di mana Pemohon di maksud bertempat tinggal(berdomisili/oerkedudukan hukum);Menimbang, bahwa dari keterbuktian

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas pribadi pemohon dalamljazah(Surat bukti P5) sebagai tahun kelahirannya adalah tahun 1991, yangHalaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2017/PN Unrdihubungkan juga dengan keterangan para saksi di persidangan yang padapokok keterangan mereka, pemohon lahir tahun 1991 di rumah orang tuapemohon;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan diatas,Pengadilan menilai dan berpendapat bahwasanya alasanalasan di maksudtidak bertentangan dengan hukum;Menimbang, bahwa keterbuktian

bersangkutan;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 56 UU No. 23 Tahun 2006 jugamemberikan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili peristiwa pentingkependudukan lainnya;Menimbang, bahwa karena permohonan ini adalah untuk kepentingansepihak saja(yaitu pemohon) sehingga cukup beralasan apabila Pengadilan Negeriyang berwenang mengadili permohonan adalah Pengadilan Negeri yang wilayahhukumnya meliputi tempat di mana Pemohon di maksud bertempat tinggal(berdomisili/oerkedudukan hukum);Menimbang, bahwa dari keterbuktian

Acara Perdata;Menimbang, bahwa demikian juga halnya mengenai alasan yang diajukanPemohon menyangkut keinginannya untuk melakukan perubahan tahun kelahiranpemohon, sebagaimana pokok permohonan a quo, yakni dengan alasanbahwasanya pemohon sebenarnya lahir pada tahun 1998;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan diatas, Pengadilanmenilai dan berpendapat bahwasanya alasanalasan di maksud tidak bertentangandengan hukum;Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 135/Padt.P/2019/PN UnrMenimbang, bahwa keterbuktian

Tentang terbuktinya unsur dakwaan Oditur Militerdalam tuntutannya yaitu:1)Unsur ke1 : MiliterPenasihat Hukum sependapat dengan OditurMiliter tentang keterbuktian unsur ke1Militer yang terbukti secara sah danmeyakinkan.Unsur ke2: Yang karena salahnya ataudengan sengaja melakukanketidakhadiran tanpa ijin dalamwaktu damai lebih lama daritiga puluh hariBahwa sesuai fakta hukumdipersidangan perbuatan yang dilakukanTerdakwa adalah karena ketidaktahuan atautidak memahami bahwa Terdakwa sehinggatidak masuk

Putusan Nomor: 146K/PM.III12/AD/X/2019Bahwa Penasihat Hukum tidaksependapat dengan keterbuktian unsurtersebut sebagaimana pendapatnya OditurMiliter dalam surat tuntutannya padahalaman 7 huruf e yang menyatakanTerdakwa sejak tanggal 13 Mei 2019 sampaidengan tanggal 30 Juni 2019 atau selama 44(empat puluh empat) hari secara berturutturut meninggalkan kesatuan tanpa jinkarena dalam kurun waktu tanggal 13 Mei2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019Terdakwa telah ijin dari Kesatuannya untukmengurus administrasi

Terdakwa pernah mendapatpenghargaan dari negara berupa Satya LencanaDharma Nusa dan Satya Lencana Kesetiaan VIIItahun.Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukumbaik dijatuhi pidana maupun dijatuhi hukumandisiplin (Kumplin).Bahwa benar Terdakwa mengakui kesalahannya,menyesal dan berjanji tidak akan mengulangiperbuatannya lagi.: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapibeberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militerdalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatsebagai berikut:1.Bahwa mengenai keterbuktian

Putusan Nomor: 146K/PM.III12/AD/X/2019MenimbangMenimbanguraian keterbuktian unsur dalam putusan ini.2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkanterhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akanmempertimbangkan sendiri sebagaimana uraianpertimbangan dalam putusan ini.: Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi halhal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalamNota Pembelaannya (pleidooi) dengan mengemukakanpendapatnya sebagai berikut:1.

Bahwa karena keberatan Penasihat Hukumsebagaimana diuraikan dalam Nota Pembelaannya(Pleidooi) berkaitan dengan keterbuktian unsurtindak pidana yang dilakukan Terdakwa, makaMajelis Hakim akan menanggapinya sekaligus danbersamaan dalam pertimbangan mengenaipembuktian unsurunsur tindak pidana yangdidakwakan sebagaimana uraian pertimbangandalam putusan ini.2.

Keterangan Terdakwa;Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas,maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalamperkara ini serta untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Hakim akanberpegang teguh dan berpedoman kepada halhal sebagai berikut: Kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurangkurangnya dua alatbukti yang sah; Dan atas keterbuktian dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah,Hakim harus pula memperoleh keyakinan (Beyond a Reasonable Doubt

selain meletakkan dasar normatif kompetensiabsolut, ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tersebut di atasHalaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 101/Pat.P/2017/PN Unrsecara substansial juga mengatur norma tentang dasar penentuan kompetensirelatif Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili permohonan penetapanperubahan nama tersebut, yakni Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnyameliputi tempat di mana Pemohon di maksud bertempat tinggal(berdomisili/oerkedudukan hukum);Menimbang, bahwa dari keterbuktian

pertimbanganpertimbangan diatas dihubungandengan surat bukti P1 s/d P7 diatas, maka ternyata adanya ketidak sesuaianantara data diri pemohon sebenarnya dengan administrasi kependudukanpemohon, oleh karena itu perlu disesuaikan antara data pribadi pemohonsebenarnya dengan data pribadi pemohon pada administrasi kependudukanpemohon.Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan diatas,Pengadilan menilai dan berpendapat bahwasanya alasanalasan di maksudtidak bertentangan dengan hukum.Menimbang, bahwa keterbuktian

Terdakwa kembali ke kesatuanuntuk berdinas sebagai prajurit.Dengan demikian Majelis Hakim Bandingberkesimpulan perbuatan Terdakwa meninggalkan dinastanpa ijin dikarenakan mencari istrinya yang kaburdan nyata nyata selama Terdakwa meningalkan dinasTerdakwa hanya berdiam diri merenung di rumah tanpamelakukan kegiatan apaapa dan tidak mau kembali kekesatuan untuk melaksanakan dinas hal inimencerminkan Terdakwa sudah tidak perduli lagidengan dinas.Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbanganmengenai keterbuktian

kekesatuan, sehingga sementara ada pemikiran Terdakwatidak mau kembali /tidak ada keinginan/tidak ada kesadaran akanstatusnya sebagai Prajurit yang setia dan harus selalu siapmelaksanakan tugas.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dansetelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer Il 08Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Pertama dalamputusannya Nomor: 165K/PM.II 08/AD/VI/2011 tanggal25 Juli 2011, Majelis Hakim Banding berpendapatMenimbang10Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalammempertimbangkan keterbuktian

kasasi yang diajukan PemohonKasasi l/para Terdakwa dan Pemohon Kasasi Il/Penuntut Umum,Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut: Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi l/para Terdakwa danalasan kasasi pemohon kasasi II/Penuntut Umum tidak dapatHalaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 4510 K/Pid.Sus/2019dibenarkan, karena judex facti tidak salah dalam menerapkanhukum dengan pertimbangan bahwa putusan judex facti in casuPengadilan Tinggi Surabaya yang mengubah Putusan PengadilanNegeri Sidoarjo tentang keterbuktian

Oleh karena itu terhadap hal semacam initidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi; Bahwa alasanalasan dasar permohonan kasasi l/para Terdakwaatas keterbuktian dakwaan in casu dengan alasan putusan judexfacti tersebut tidak berdasar faktafakta di persidangan, karena tidakterdapat cukup bukti untuk dapat menyatakan kesalahan paraTerdakwa tersebut. /n casu bahwa yang dikonsumsi paraTerdakwa bukanlah Narkotika shabu melainkan tawas.

Mkd.Menimbang bahwa dari buktibukti tersebut di atas maka Pemohon telahdapat membuktikan dalil permohonannya, dan oleh karena permohonannya tersebuttidak menghalanginya karena telah pula didukung buktibukti yang cukup, makapermohonan Pemohon patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa selain itu terkait pokok permohonan Pemohon tersebutdalam perkara a quo, Hakim juga tidak menengarai adanya upaya penyelundupanhukum (misbruik van recht) dalam permohonan dimaksud;Menimbang, bahwa selanjutnya keterbuktian

segenap posita permohonanPemohon tersebut dalam perkara a quo, jelas menjadi alasan yang cukup menuruthukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, namun dengantanpa mengeliminir sedikitpun substansi dan makna keterbuktian dalil petitum keduapermohonan Pemohon tersebut, Hakim akan memperbaiki redaksional keterbuktianpetitum kedua tersebut dalam amar Penetapan;Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pokok permohonan Pemohondalam perkara a quo dinyatakan dikabulkan, maka dengan seutuhnya