Sigit Setiawan, MBA, PejabatPenjual pada Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) JakartaIl yang oleh Kepala Kantor KP3N Jakarta II dengan Surat Perintah TugasNomor : SPRINT05/WPN.03/KP.06/1998 tanggal 31 Maret 1998 ditunjuk/diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Penjualan Barang Sitaan KP3N JakartaIl, dengan demikian maka ia berhak untuk melaksanakan Surat PerintahPenjualan Ketua PUPN Wilayah IIl Nomor : SPPBS157/PUPN.III/1996tanggal 10 Juni 1996, Nomor : SPPBS119/PUPN.III/1995 tanggal 27 Januari1995

rupiah), dan untuk keperluan tersebut, Tergugatmeminjam 2 lembar Giro Bilyet milik Penggugat, masingmasing GB Bank JatimNo. 163304 senilai Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo15 Oktober 2001 dan GB Bank Jatim No. 163305 senilai Rp. 118.120.000,(seratus delapan belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) tanggal jatuh tempo26 Desember 2001, dimana Tergugat akan mengisi dana atas BGBG tersebutpada saat akan jatuh tempo (cair), untuk itu Penggugat telah mengirim BGBGtersebut ke KP3N

Bahwa PENGUGAT ada memiliki bidang tanah yang terletak di JalanSeth Adji dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 691 Tahun 1990,Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya denganGambar Situasi: 906 tanggal 23 September 1989, Luas 1.000 M2berdasarkan pembelian hasil itaan KP3N Palangka Raya denganRisalah Lelang tanggal 4 Februari 1997, Nomor: 221/19961997 denganharga Rp 9.441.000 (Sembilan juta empat ratu sempat puluh satu ribub.

;Bahwa mencermati uraian tersebut angka 1 2 diatas terlihat bahwa adanyatenggang waktu yang cukup lama antara diperolehnya objek tanah berdasarkanPembelian Hasil Sitaan KP3N Palangkaraya pada tahun 1997 hinggadiajukannya Permohonan Pengembalian Batas oleh Penggugat kepada KepalaKantor Pertanahan Kota Palangkaraya pada tanggal 3 September 2018.

perlu untuk dilakukan Pengembalian Batas tanah untukmengembalikan ke posisi Semula ;Bahwa dari uraian sebagaimana Tergugat II Intervensi kemukakan diatas, makasangat jelas diajukannya Permohonan Pengembalian Batas oleh Penggugatkepada Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya terhadap objek tanah Penggugatincasu adalah dikarenakan Penggugat tidak pernah menengok, membersihkandan merawat tanahnya hingga tidak diketahui lagi secara pasti posisi dan letaktanah yang diperolehnya dari pembelian hasil sitaan KP3N

SethAji, Palangka Raya, Hasil Sitaan KP3N P.Raya. (Sesual denganaslinya) 222 ono nn nnn nnn nn nnn nnn nen neeFotokopi Surat Pernyataan a.n. Hartaty Sosiawaty (Ny. Teras Bahan),tertanggal 29 April 2019. (Sesuai dengan aslinya) ;Fotokopi Kartu Keluarga No. 6271032508110022 atas nama Drs.Teras Bahan.

(Vide bukti P4 =ToL TI Drs cer ree erecta erent nese remem eratewonnnnnn= Menimbang, bahwa Penggugat adalah pemilik sertipikat Hak Milik Nomor 691Tahun 1990, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya dengangambar situasi Nomor 906 tanggal 23 September 1989, luas 1000 M2 yang didapat olehPenggugat dari pembelian hasil sitaan KP3N Palangkaraya dengan Risalah Lelangtanggal 4 Februari 1997, Nomor 221/19961997 dengan harga Rp. 9.441.00, (Sembilanjuta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah

a quo sesuai dalil yang disampaikan Penggugat telah diputus sejaktahun 1983.2 Bahwa dasar dari eksepsi mengenai kompetensi tersebut adalah :a Undangundang No.49/Prp tahun 1960 yang menyatakan bahwa penyelesaianhutang piutang antara bankbank pemerintah merupakan kewenangan absolutdari PUPN.Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Januari 1973Reg.No.1205 K/Sip/1971 yang menyatakann bahwa terhadap perkaraperkarapengurusan piutang Negara yang telah terlebih dahulu diperiksa oleh PUPN/KP3N

1 April 1990 Unit LelangNegara dipindahkan ke lingkungan Badan Urusan Piutang Negara (BUPN).3 Selanjutnya pada tahun 1991 terjadi pengembangan dan pengukuhanorganisasi unit lelang . berdasarkan Keppres No. 21 Tahun 1991 tanggal 1 Juni1991, nama BUPN diganti menjadi BUPLN ( Badan Urusan Piutang danLelang Negara ) dengan kantor operasional di bawahnya adalah kantor LelangNegara ( KLN) dan Kantor operasional dibawahnya adalah Kantor LelangNegara (KLN) dan kantor Pelayanan Pengurus Piutang Negara (KP3N

).4 Berdasarkan Keppres No. 177 Tahun 2000 tanggal 15 Desember 2000, BUPLNberubah menjadi DJPLN ( Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara ).Kantor Lelang Negara ( KLN ) dan kantor Pelayanan Pengurusan PiutangNegara ( KP3N ) sebagai kantor operasionalnya di gabung menjadi KantorPelayanan Piutang dan Lelang Negara ( KP2LN)5 Terakhir , berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 445/PMK.01/2006tentang Organisasi Departemen Keuangan, DJPLN berganti nama menjadiDirektorat Jenderal Kekayaan Negara

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17januari 1973 Reg No. 1205k/Sip/1971 yang menyatakan bahwaterhadap perkaraperkara pengurusan piutang Negara yang telah terlebih dahulu diperiksa oleh PUPN /KP3N daripada Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri tidak berwenangmemeriksanya ;c. Putusan Kasasi No. 594 K/Pdt /2000 dalam perkara antara BRIKantor Pusat Jakarta Cq. Kantor Cabang Pemalang danPemerintah republic Indonesia Cq. Departement KeuanganRepublik Indonesia Cq.

Halaman 2 dari 41 HalamanKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dahulu dikenaldengan KP3N, beralamat di Jalan Gedung Keuangan Negara Kupang LantaiIV, Jalan Frans Seda KupangNTT, sebagai TURUT TERBANDING Ilsemula TURUT TERGUGAT Il ; DRS.

setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima ;DARI TERGUGAT IV :Bahwa penyebutan identitas Tergugat IV adalah salah dan keliru, karenaberdasarkan struktur organisasi yang diatur dalam Keputusan Presiden No. 84Tahun 2001 tentang kedudukan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tatakerja instansi vertical di lingkungan Departemen Keuangan, bahwa instansiyang berwenang dalam pengurusan piutang Negara macet adalah KantorPelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Batam dahulu KantorPelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N

Bahwa seharusnya penyebutan identitas Pemohon Kasasi yang demikianadalah salah dan keliru karena berdasarkan stuktur organisasi yang diaturdalam keputusan Presiden No. 84 Tahun 2001 tanggal 2 Juli 2001 tentangkedudukan, tugas, fungsi, Susunan, organisasi dan tata kerja instansi fertikaldi lingkungan Departemen Keuangan, bahwa instansi yang berwenangdalam pengurusan piutang Negara macet adalah kantor Pelayanan Piutangdan Lelang Negara (KP2LN) dahulu Kantor Pelayanan Pengurusan PiutangNegara (KP3N)

Sgm2.3.Bahwa selain itu pula, sesuai dengan surat pemberitahuan suratpaksa dari KP3N Ujung Pandang (Sekarang KPKNL Makassar) olehJuru. Sita KP3N Makassar kepada Sdr. MUHAMMAD NURHARAHAP tanggal 06 Desember 1996, dimana dalam surat tersebutterlihat bahwa yang menerima pemberitahuan surat paksa adalahditerima dan ditandatangani sendiri oleh yang bersangkutan H.M.N.HARAHAP, dan selanjutnya surat dimaksud akan kami buktikan padaagenda sidang pembuktian nanti;2.4.

S1079/WPL.08/KP.01/2006tertanggal 26 Juli 2007 diterima Bank BTN 31 Juli 2007perihal permintaan pengosongan objek lelang.: Berita acara penyitaan KP3N nomor : BAP47/WPN.08/KP.0102/1999 tertanggal 22 Maret 1999.: Putusan pengadilan Negeri SungguminasaNo.24/Pdt.G/2012/PN.Sungg tertanggal 27 Maret 2013.: Putusan Pengadilan Negeri SungguminasaNo.50/Pdt.G/2013/PN.Sungg tertanggal 28 Mei 2014.Menimbang, bahwa bukti surat berupa foto copyfoto copy tersebut diatas, telah dibubuhi materai cukup dan setelah

S1079/WPL.08/KP.01/2006 tertanggal 26Juli 2007 diterima Bank BIN 31 Juli 2007 perihal permintaan pengosonganobjek lelang dan Berita Acara Penyitaan KP3N nomor : BAP47WPN.08/KP.0102/1999 tertanggal 22 Maret 1999, Majelis Hakim menilaiHal.57 dari 66 hal. Putusan Nomor 24/Pat.G/2014/PN. Sgmbahwa berdasarkan Pasal 1889 KUHPerdata huruf 4e salinansalinan otentikdari salinansalinan otentik atau dari akta akta di bawah tangan dapat, menurutkeadaan, memberikan suatu permulaan pembuktian dengan tulisan.

Hanja Nurhasan majelis hakimberpendapat jika dari bukti surat dan keterangan para saksi tersebut malahmembuka kebobrokan atau kesalahan dari Para Penggugat sendiri karenasebagai ibu dan saudara kandung dari debitur Muhammad Nur Harahap (ParaPenggugat) telah mengetahui jika debitur Muhammad Nur Harahap telahmengganti namanya di dalam dokumen bukti P.8 dan P9 sehingga terjadipembiaran terhadap identitas terhadap dokumen tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II5 mengenai Berita AcaraPenyitaan KP3N

KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA(KP3N), berkedudukan di JI. Abdurahman No.31 Pontianak;4. KANTOR LELANG NEGARA, berkedudukan di JI. Let.Jend.Sutoyo No.19 Pontianak;5. DJAP PO KHIONG (Pemenang Lelang), bertempat tinggal diJl. Pasar Tengah Rt.03 Rw.3 Desa Bumi Emas KecamatanBengkayang, Kabupaten Bengkayang, atau di JI. SejahteraToko Asia Singkawang;6. GADUH (Pembeli dari Pemenang Lelang melalui PPAT),bertempat tinggal di JI.

No. 2126 K/PDT/2010disamping itu dalam bukti T.28 berupa tanda terima kwitansi pembayaranterhadap pembelian obyek lelang tersebut yang ditandatangani olehBendahara Penerima KP3N Pekanbaru yang mana dalam surat buktitersebut menyebutkan berdasarkan Akta Jual Beli No. 33/PPAT/1989tanggal 27 Juni 1983, maka berdasarkan halhal tersebut diatas, HakimAnggota Il berpendapat dan menilai bahwa tidak konsistenan dan tidak adakepastian hukum atas alas hak kepemilikan obyek lelang tersebut, karenayang mana diantara

Pembuktian karena didalam Risalah Lelang Nomor : 22/19921993tanggal 18 Juni 1992 yang dijadikan sebagai dasar bukti hak kepemilikanTermohon Kasasi/Terbanding/semula Tergugat secara jelas dan nyatamenyebutkan ada dua Akta Jual Beli sebagai alas hak kepemilikan obyeklelang atas nama Andri Young yaitu Akta Jual beli No.33/PPAT/1983 danAkta jual Beli No. 33/PPAT/1993 dan disamping itu dalam tanda terimakwitansi pembayaran terhadap pembelian obyek lelang tersebut yangditandatangani oleh Bendahara Penerima KP3N

Kantor Pelayanan PengurusanPiutang Negara (KP3N) Palu cq. Kantor Pejabat Lelang Klas 2 Luwuk (Tergugat 1)dan Bank Dagang Negara RI sekarang PT Bank Mandiri cq. PT Bank Negara(Persero) Cabang Luwuk sekarang PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Luwuk(Tergugat Il), Kedua perkara a quo dengan objek gugatan sebidang tanah kosongseluas 25.375 ?

KanwilVill Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, Cq Kantor PelayananPengurusan Piutang Negara (KP3N) Palu, Cq Pejabat Lelang Klas IlLuwuk;e Terguat II: Bank Dagang Negara RI sekarang PT. Bank Mandiri Cq.PT. Bank Dagang Negara (Persero) Cabang Luwuk sekarang PT. BankMandiri (Persero) Cabang Luwuk;3. Obyek gugatan:e Ganti rugi atas tanah lelang seluas 25.375 M?

Januari 1997 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri PaluBaidjuri, SH. kemudian saksi ahli Mudran, SH. bekerja di kantor BadanPertanahan Nasional Kota Palu sebagai Kasubsi penyelesaian masalahtanah yang disumpah di persidangan menerangkan : Dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI No. 595 K/PDT/1996tanggal 11 Januari 1996 jo putusan Mahkamah Agung RI No. 274K/PDT/1996 tanggal 28 Agustus 1996 jo penetapan No. 3/Pen/Eks/PDT.G/1997 tanggal 17 Desember 1997 maka pelelangan yangdilakukan oleh PUPN/KP3N

Nomor 2996 K/Pdt/201310produk hukum yang cacat atas sertifikat Nomor 94/Desa Wonocolo haruslahdibatalkan (vernietegbaar);Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka jelaslah Pengadilan Negeri Sidoarjodalam menerbitkan surat penetapan Nomor 19/Eks.RL/2011/PN.sda tanggal 27 Oktober2011 terhadap obyek lelang sebagaimana tersebut dalam Petikan Risalah Lelang dariKantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) surabaya 736/19%1997 tanggal17 Maret 1997 berupa:> Sebidang tanah seluas +/ 263 M2 terletak

Gatot SubrotoKav.3638 jakarta 12190,Pemohon Kasasi dahulu Turut Tergugat III/Pembanding I ;melawan:HARLEN HARMON, bertempat di Jalan KH.Hasyim Ashari No.99B, Roxy, Jakarta Pusat,Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;dan:1 DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARAKANTOR WILAYAH III KP3N JAKARTA Cq.

Bank Jatim Cabang Tuban) dan pengurusan kredit macet dari bankBUMN/D tersebut beralih kepada Panitia Pengurusan Piutang Negara (PUPN)Cabang jawa Timur dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor PelayananPengurusan Piutang Negara Surabaya (KP3N) sekarang KPKNL Surabaya. Bahwaberdasarkan penyerahan tersebut, Tergugat I melaksanakan pengurusan piutangnegara atas nama ALI MUHDI sesuai dengan Undangundang Nomor : 49 Prp Tahun3.

Sarmaji berupa pekarangan; Sebelah Barat : Jalan Raya CakungCilincing dan bidang tanah Sdr.Achmad;Bahwa Lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat III berdasarkan SuratKepala Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) Pekan Barutertanggal 1 Maret 2000 tentang Bantuan Pelelangan Barang JaminanHutang Debitur kepada Negara cq.

untuk dapat ikut sertasebagai peserta lelang sampai akhirnya Penggugat memenangkan lelangdengan harga lelang Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus jutarupiah) dan harga tersebut telah dibayar tunai termasuk Bea (Pajak lelang)dan uang miskin yang dibayarkan melalui Pejabat Lelang/Pemerintah sesuaikwitansi Nomor Kw22/621/2000 tertanggal 25 April 2000 (bukti terlampir);Bahwa sebelum lelang dilaksanakan terlebin dahulu dilakukanpengumuman melalui selebaran yang ditempelkan pada papanpengumuman KP3N

Kantor Lelang Negara Jakarta maupun Kantor Pelayanan PengurusanPiutang Negara (KP3N) Jakarta I, KP3N Pekanbaru, serta Bank PembangunanIndonesia/Bapindo (selaku pemegang hipotik pertama nomor 549/T/1990tanggal 10 Desember 1990 dan pemegang Hak Tanggungan kedua nomorHalaman 32 dari 59 Hal. Put.

Abdullah Talip (alm), dan suami Penggugat mendapatnya dariLelang yang dilaksanakan KP3N Jambi ;Dengan tidak disebutkannya dimana letak pelanggaran riil yang menimbulkankerugian bagi Penggugat maka perbuatan melawan hukum (13651366 BW),tidaklah dapat terpenuhi;Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 25 Maret 1976 No. 1075.K/Sip/1973 jo tanggal 23 Desember 1987 Nomor 842.K/Pdt/1986 ditentukanHal dari 41 hal putusan No. 05/PDT.G/2012/PNBK18bahwa untuk adanya perbuatan melawan hukum harus terbuktinya

Adullah Latif (alm) melalui sebuah lelang umumpadatanggal 24 Agustus 1993 oleh KP3N Jambi, sebagai ternyata pada Risalah lelang No.99/19931994 tertanggal 24 Agustus 1993;Bahwa dengan dimasukkan Kurniati Binti Marah Ismail, M.

Abdullah Talip (alm), dansuami Penggugat mendapatnya dari Lelang yang dilaksanakan KP3N Jambi ;38Dengan tidak disebutkannya dimana letak pelanggaran riil yang menimbulkan kerugianbagi Penggugat maka perbuatan melawan hukum (13651366 BW), tidaklah dapatterpenuhi;Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 25 Maret 1976 No. 1075.K/Sip/1973jo tanggal 23 Desember 1987 Nomor 842.K/Pdt/1986 ditentukan bahwa untuk adanyaperbuatan melawan hukum harus terbuktinya adanya kerugian;Selain itu gugatan Penggugat

Seng Lie yang telah diarsipkandan sudah tidak berlaku lagi;Namun pada saat itu Seng Lie alias Ali Usman tidak sanggup melunasi hutangnyatersebut, sehingga pada tanggal 31 Agustus 1991 yang menjadi jaminan hutang milikSeng Lie alias Ali Usman diserahkan kepada pihak Kanwil I Badan Urusan PiutangNegara (BUPN)/KP3N Medan di mana objek tanah yang menjadi jaminan dan akandilelang tersebut berada di Desa Pantai Labu Pekan, Kecamatan Pantai Labu, KabupatenDeli Serdang berikut bangunan rumah tempat tinggal

Seng Lie yang telah diarsipkandan sudah tidak berlaku lagi;Namun pada saat itu Seng Lie alias Ali Usman tidak sanggup melunasi hutangnyatersebut, sehingga pada tanggal 31 Agustus 1991 yang menjadi jaminan hutang milikSeng Lie alias Ali Usman diserahkan kepada pihak Kanwil I Badan Urusan Piutang6Negara (BUPN)/KP3N Medan di mana objek tanah yang menjadi jaminan dan akandilelang tersebut berada di Desa Pantai Labu Pekan, Kecamatan Pantai Labu, KabupatenDeli Serdang berikut bangunan rumah tempat tinggal

KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA (KP3N) JAMBI ; Dkk.

KANTOR ~PELAYANAN ~PENGURUSAN PIUTANGNEGARA (KP3N) JAMBI, beralamat di Jalan Dr. Sutomo No. 17 Jambi di Jambi ;PEMERINTAH RI, Cg. DEPARTEMEN KEUANGAN RI, Ca.BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA PUSAT,Cq. KANWIL Il PUPLN PALEMBANG, Cq. KEPALA KANTORPELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA JAMBI, Ca.KEPALA KANTOR LELANG NEGARA KELAS JAMBI,beralamat di Jalan Dr.

Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) Jakarta; Tuan Lim Salim; Lia Mansur; Herlianto Kartika; Febrianto Kartika; Ny. Ani Suparni; Ny. Lisa Mansur

Bahwa dikarenakan masih belum mendapat tanggapan dari pihakTergugat Il untuk menyelesaikan piutang negara, maka untukmenyelamatkan bagian dari Keuangan negara sesuai Surat PerintahPenjualan Barang Sitaan Nomor: SPPBS137/PUPNW.II/1998 tanggal31 Oktober 1998, dilaksanakan lelang atas barang jaminan TergugatI, dengan dilengkapi beberapa prosedur antara lain:1) Surat Kepala Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara(KP3N) Palembang dengan surat nomor S12/WPN.06/KP.01/2001 tanggal 10 Januari 2001 perihal

permintaan waktulelang yang ditujukan kepada Kepala Kantor Lelang Negara(KLN) Palembang.2) Surat Kepala Kantor Lelang Negara Palembang Nomor:S03/WPN.02/KL.01/2001 tanggal 18 Januari 2001 perihalPenentuan Hari Lelang yang ditujukan kepada Kepala KP3NPalembang.3) Surat Kepala KP3N Palembang Nomor:S377/WPN.02/KP.01/2001 tanggal 13 Februari 2001 yangditujukan kepada Tergugat Il.4) Surat Kepala KLN Palembang Nomor:S19/WPN.02/KL.01/2001 tanggal 14 Februari 2001 yangditujukan kepada Penghuni Bangunan.I

Foto copy surat Kepala KP3N Palembang diberi tanda T.V1.1011. Foto copy surat KLN Palembang diberi tanda T.VI.1112. Foto copy pengumuman melalui selebaran diberi tanda T.VI.1213.Foto copy pengumuman melalui surat kabar harian diberi tandaT.VI.1314. Foto copy risalah lelang diberi tanda T.VI.1415. Foto copy buku pedoman dan tehnis Peradilan diberi tanda T.VI.1516.