Perinal Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu(PKWT ) diatur dalam Kep Menaker nomor 100/MEN/IV/2004;Bahwa terkait mengenai Pelayaran, Kepelautan dan perjanjian kerja diaturdalamUndangUndang Nomor 17 tahun 2008, KUHD Pasal 395, 398, 401, PP Nomor 7tahun 2000 pasal 1 angka5 mengenai pengertian Perjanjian Kerja Laut, Pasal 18dan 19 mengenai perjanjian kerja laut.

Menaker No. 232/MEN/2003 tentang akibat hukum mogokkerja yang tidak sah.Bahwa terhadap pertimbangan hukum selain dan selebihnya adalahmerupakan pertimbangan hukum yang salah dan keliru dengan tidakmemenuhi rasa keadilan dimana lebih banyak mudaratnya dari padamanfaatnya kecuali terhadap pertimbangan hukum salah seorang Hakimanggota Judex Facti yang bernama Drs. MOH.

OOS/INIIDir/IX/2016 tertanggal 14 September 2016, tentu ini telahmelanggar Surat Edaran Menaker RI No : SE05/M/BW/1998 tentang upahPekerja yang dirumahkan bukan kearah pemutusan Hubungan Kerja.seharusnya karyawan yang dirumahkan dirundingkan dahulu oleh pihakTergugat dan pihak Penggugat.Bahwa pada tanggal pada tanggal 17 September 2016 gerbong perusahaanditutup sejak pagi sehingga para Penggugat dan Pekerja lainnya yangsedang melakukan mogok kerja tidak dapat masuk ke perusahaan , dalam halini Tergugat

Biaya kesejahteraan karyawan meliputi biaya pembelian bahan/ makanan danminuman dalam rangka penyediaan makanan dan minuman untuk keseluruhankaryawan, biaya hiburan (acara HUT RI & perlombaan), biaya pembelianperlengkapan keselarnatan kerja, biaya iuran JHT kepada jamsostek, biayapengobatan dan pelayanan kesehatan (termasuk di dalamnya iuran JaminanPelayanan Kesehatan), biaya perizinan DPKK sesuai aturan Menaker;2.

Kemudian konsolidasi dengan yang lainnya dan menentukan aksiakan dilaksanakan setelah selesai sholat jumat.Bahwa Saksi menaiki salah satu mobil Komando, kemudianlong march denganjalan kaki, bergerak ke depan Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Utara.Bahwa sekira pukul 16.00 Wib ada negosiasi dengan Kapolres Jakarta Pusatyaitu Hendro Pandowo, yaitu ada pembicaraan supaya ada perwakilan dari paraburuh untuk melakukan pembicaran diistana.Bahwa di istana mereka ditemui Menaker, Mensekneg dan beberapa

Massa waktu itu yangsaksi kumpulkan ada 10.000 orang.Bahwa Saksi ikut dalam perwakilan yang diterima di Istana dan waktu ituditerima oleh Mensekneg Pak Pratikno, Menaker dan beberapa staf dan Saksimeminta menolak berlakunya PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan Buruhdan pak Menteri menyampaikan PPtersebut tidak bisa dicabut karena itu sudahketetapan Pemerintah, kemudian mereka keluar karena tidak ada titik temu.Bahwa aksi buruh dilakukan tanggal 30 Oktober karena pada tanggal 1November semua Gubernur

Bahwa Terdakwa jadi juru bicara sekitar jam 16.30 Wib, para buruh diterima di istanadan ditemui Menaker, Mensesneg. Buruh menyampaikan penolakan PP 78 tetapipara Menteri tidak memberi jawaban atas tuntutan butruh. Bahwa menurut Terdakwa justru merekalah yang menjadi korban sehingga tidakmau bertanda tangan.

Ansvin Transportasi Wisata) yang tidak membayar upahselama diistirahatkan tanpa batas waktu dan tanpa bermusyawarah tentangupah akibat wabah corona, sesuai UndangUndang No. 13 Tahun 2003 danEdaran MENAKER No. M/3/HK.04/III/2020 Tanggal 17 Maret 2020.9. Bahwa PENGGUGAT Satu sampai dengan Lima sangat dirugikan karenadisetopnya layanan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan olehTERGUGAT (PT.

Mengikuti pembinaan yang diselenggarakan oleh perusahaanjasa K3 bidang pembinaan dan pelatihan operator pesawat angkat danpesawat angkut yang telah memenuhi syarat dan mendapatkan suratkeputusan penunjukan dari Menaker RI berdasarkan Permenaker No.Per. O04/MEN/1995 tentang Perusahaan Jasa K3 / pembinaan danpelatinan operator pesawat angkat dan pesawat angkut yangdilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi oleh BNSP.3.

Oleh karena itu adalahpantas dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrialmenghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon ketentuan Pasal156 , uang penghargaan masa kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156ayat (8), dan uang pengganti hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4)UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan maupunketentuan Menaker RI Nomor SE05/M/BW/1998, tentang yang dirumahkanbukan karenadi PHK, menyatakan upah selama dirumahkan dilaksanakanHalaman 12 Putusan nomor

Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar uang pesangonketentuan Pasal 156, Uang penghargaan masa kerja sesuai denganketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak sesuai dengan Pasal156 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan maupun ketentuan Menaker RI Nomor SE05/M/BW/1998, tentang yang dirumahkan, menyatakan upah selamadirumahkan dilaksanakan dan dibayarkan secara penuh sertaupah selamaproses penyelesaian perselisinan hubungan industrial ini terhitung sejakbulan

kepercayaan (fiduciary duties) dan pemberian amanat (legalmandatory), atau hubungan yang bersifat koordinasi (partnership), hubungankesetaraan (partnership) tidak ada atasan dan bawahan, merupakan hubunganhukum korporasi (berdasarkan anggaran dasar) yang tunduk pada UU No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja,Transmigrasi dan Koperasi Republik Indonesia No. 482/DD II/KPS JS/73 Tahun1973 tentang Status Seorang Direktur Perusahaan ("SE Menaker

Dan dengan dasar SE Menaker Nomor 3 tahun 2020 inilah,perusahaan Tergugat yang terdampak krisis ekonomi akibat terusmenurunnya pendapatan karena kunjungan pasien menurun, mengambilkebijakan Merumahkan Sebagian Karyawan.Dengan catatan, karyawanyang dirumahkan pun bukan karyawan dengan basic medis atau tenagamedis, tetapi karyawan umum non medis yang menunjang operasionalrumah sakit:17.Bahwa, meski kKeuangan rumah sakit Tergugat sedang tidak baik dansudah terbit SE Menaker 3/2020, manajemen perusahaan

sejak bulan Juli 2017;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P131, P132, P133, P134dan P135, Penggugat Harin dirumahkan sejak tanggal 31 Agustus 2017,Penggugat Suheriyanto dirumahkan sejak tanggal 29 Agustus 2017, PenggugatNean, Acmad Arie dan Odih Hidayat dirumahkan sejak tanggal 2 September 2017;Menimbang, bahwa terhadap dirumahkannya Penggugat Harin, Suheriyanto,Nean Suhendar, Achmad Arie, Odih Hidayat menuntut untuk dibayarkannya upahselama dirumahkan, terhadap hal ini dengan merujuk pada SE Menaker

Negara penempatan, dan apabila TKIyang bersangkutan dipulangkan otomatis perjanjian kerja danAsuransinya perlindungan nya berakhir pula ;Berakhirnya Asuransi dihitung satu bulan sejak TKI tiba di tanah air atauTKI sampai di daerah Asal (Kampung Halaman) ;5 Saksi HENDRI WIJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Saksi tidak kenal dengan para Penggugat maupun Tergugat (ex TKI yangbernama Mini Maryani, Aniyah dan Kasti yang telah meninggal dunia) ;Bahwa Saksi bekerja saat ini di Menaker

No.138 K/Pdt.Sus/2010Pemohon sebagai dirumuskan dalam amar putusan Pengadilan HubunganIndustrial Bandung a quo, mengingat perbuatan Pemohon melakukan mogoktidak sah sebagaimana dimaksud Pasal 110 yo Pasal 141 UndangUndangNo.13 Tahun 2003 yo Kep Menaker Trans No.232 Tahun 2004 Pasal 168UndangUndang No.13 Tahun 2003 ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para PemohonKasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biayaperkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan pasalpasal

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No;SE.13/MEN/SJHK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Uji Materiil UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan terhadap UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 tertanggal 7 Januari 2005 , isi pokokdari surat edaran Menaker tersebut adalah penyelesaian perkara pemutusan hubungan kerja karena pekerja melakukan kesalahan berat harus memperhatikan hal sebagai berikut, yakni Pengusaha yang

Jadi efisiensitidak bisa digunakan untuk melakukan PHK, apabila perusahaan masih berjalan(tidak tutup), dan selanjutnya terhadap Surat Edaran Menaker Nomor: SE907/Men/PHIPPHI/X/2004, tanggal 28 Oktober 2004, surat ini berlaku sebagaipedoman bagi pegawai Disnaker yang menghadapi kasus PHK massal, dimanamenurut SE907/Men/PHIPPHI/X/2004, tanggal 28 Oktober 2004 ini mengaturadanya tindakantindakan yang harus dilakukan oleh perusahaan sebagai salahsatu upaya yang dilakukan sebelum adanya PHK, namun terhadap

Kemudian konsolidasi dengan yang lainnya danmenentukan aksi akan dilaksanakan setelah selesai sholat jumat.Bahwa Saksi menaiki salah satu mobil komando, kemudian long marchdengan jalan kaki, bergerak ke depan Istana Merdeka di Jalan MedanMerdeka Utara.Bahwa sekira pukul 16.00 Wib ada negosiasi dengan Kapolres JakartaPusat yaitu Hendro Pandowo, yaitu ada pembiacaraan supaya adaperwakilan dari para buruh untuk melakukan pembicaran diistana.Bahwa di istana mereka ditemui Menaker, Mensekneg dan beberapaorang

Massawaktu itu yang saksi kumpulkan ada 10.000 orang.Bahwa Saksi ikut dalam perwakilan yang diterima di Istana dan waktu ituditerima oleh Mensekneg Pak Pratikno, Menaker dan beberapa staf danSaksi meminta menolak berlakunya PP No. 78 tahun 2015 tentangPengupahan Buruh dan pak Menteri menyampaikan PP tersebut tidakbisa dicabut karena itu sudah ketetapan Pemerintah, kemudian merekakeluar karena tidak ada titik temu.Bahwa aksi buruh dilakukan tanggal 30 Oktober karena pada tanggal 1November semua Gubernur

Surat Edaran Menaker No.

Usulan Unsur Pekerja.Bahwa kenaikan Upah Minimum tahun 2021 tetap mengacu padaUndangundang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan,dan Peraturan Menaker No.15 tahun 2018 tentang Upah Minimum.13.

DPP.01.1291.04(fotokopi sesuai dengan asili);: Kartu Keanggotaan Serikat Pekerja FSP LEM SPSI atasnama Hendra Cipta Ilyas No. 2.19.01.10.00026 (fotokopisesuai dengan fotokopi);: Resi Pos tanggal 01 Desember 2020 (fotokopi sesuaidengan asili);: Resi JNE tanggal 01 Desember 2020 (fotokopi sesuaidengan asili);: Ekpedisi JNE tanggal 01 Desember 2020 (fotokopi sesuaidengan fotokopi);: Screen shot berita online RK Teken UMK 2021 Jabar, 17Daerah Abaikan SE Menaker (fotokopi sesuai denganfotokopi);Putusan

Ketenagakerjaan Pasal 63 ayat (2);Bahwa Surat perjanjian kerjasama Nomor :004/STARPAL/I/2015 tanggal 1 januari 2015dengan jangka waktu 3 tahun terhitung sejak tanggal 1 januari 2015 s/d 31 Desember2017 perusahaan pemberi kerja yang belerja dalam bidang produksi dan distrubusirokok dengan tokotoko atau penyalur bertentangan dengan hukum Ketenagakerjaanpasal 65, sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum;Bahwa system kerja outsourching diterjemahkan dalam surat edaran menteri tenagakerja (SEMA MENAKER

Perjanjian kerja sama pemasaran dan distribusi produk antara Tergugat danTergugat Il bukan merupakan perjanjian pemborongan pekerjaan/pengalihanpekerjaan tetapi merupakan perjanjian kemitraan bisnis biasa (perdata murni);79.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalildalil Penggugat dalam gugatan yangpada pokoknya menyatakan bahwa perjanjian kerjasama antara Tergugat danTergugat II bertentangan dengan hukum Ketenagakerjaan pasal 65 dan Penggugatmenggunakan SEMA MENAKER No.

Menaker R.