Ditemukan 4893 data
Urut Berdasarkan
Putus : 15-10-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3470/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 15 Oktober 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT TELEN ORBIT PRIMA
600 — 304 — Berkekuatan Hukum Tetap
600 — 304 — Berkekuatan Hukum Tetap
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 2.428.516.891.6332. NJOPTKP 5.000.0003. NJOP untuk penghitungan PBB 2.428.511.891.6334. NJKP 971.404.756.653). PBB yang terutang 4.857.023.7836. PBB yang sudah ditetapkan (SPPT PBB) 4.818.968.6087. Pokok/ Jumlah PBB yang masih harus dibayar 38.055.1758. Denda administrasi Pasal 10 UU PBB 9.513.7949. PBB yang masih harus dibayar 47 568.969 Bahwa penjelasan perhitungan:a. PBB yang masih harus dibayar sebesar Rp 47.568.969;b.
NJOP Bumi Produktif 4.408.411.186.059B. NJOP di luar Bumi Produktif 2.487.586.000NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 4.410.898.772.0592. NJOPTKP 5.000.0003. NJOP untuk penghitungan PBB 4.410.893.772.0594. NJKP (40%) 1.764.357 .508.8245. PBB yang terutang (0,5%) 8.821.787 .5446. PBB yang sudah ditetapkan (SPPT PBB) 4.818.968.6087. Pokok/ Jumlah PBB yang masih harus dibayar 4.002.818.9368. Denda administrasi Pasal 10 UU PBB 1.000.704.7349.
NJOP Bumi Produktif 4.408.411.186.059B. NJOP di luar Bumi Produktif 2.487.586.000NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 4.410.898.772.0592. NJOPTKP 5.000.0003. NJOP untuk penghitungan PBB 4.410.893.772.0594. NJKP (40%) 1.764.357.508.8245. PBB yang terutang (0,5%) 8.821.787.5446. PBB yang sudah ditetapkan (SPPT PBB) 4.818.968.6087. Pokok/ Jumlah PBB yang masih harus dibayar 4.002.818.9368. Denda administrasi Pasal 10 UU PBB 1.000. 704.7349.
Putus : 18-03-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 672/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 18 Maret 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. MUSI HUTAN PERSADA
44 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor: KEP299/WPJ.03/2015 tanggal 5 Maret2015 tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas Surat KetetapanTahun Pajak 2007 Nomor:00001/273/07/313/13 tanggal 20 Desember 2013 sebagaimana telahdibetulkan Direktur PajakKEP007/WPJ.03/KP.11/2015 tanggal 3 Februari 2015, atas nama PT MusiHutan Persada, NPWP 01.547.273.1313.001, beralamat di Jalan Raya PTTEL, Tebat Agung, Muara Enim, sehingga perhitungan menjadi sebagaiberikut:Pajak Pajak Bumi dan Bangunandengan Keputusan Jenderal Nomor Uraian Luas (m2) NJOP
Per NJOP (Rp)m2 (Rp)Luas Bumi 1.030.680.000 1.108 1.141.572.180.649Luas Bangunan 8.980 536.860 4.821.000.000Total NJOP 1.146.393.180.649 Perhitungan Pajak Terutang NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak1.146.393.180.649 NJOPTKP 7.500.000 Halaman 2 dari 8 halaman.
Putusan Nomor 672/B/PK/Pjk/2019 NJOP untuk perhitungan PBB 1.146.385.680.649 Persentase Nilai Jual Kena Pajak40% Nilai Jual Kena Pajak 458.554.272.260Persentase PBB yang terhutang 0,5%PBB yang terhutang 2.292.771.361 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 09 Mei 2018, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 27 Juli 2018 dengan
Putusan Nomor 672/B/PK/Pjk/201901.547.273.1313.001, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadiRp2.292.771.361,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Atas Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi DanBangunan (NJOP PBB) Tahun Pajak 2007 Atas Areal Produktif TanahYang Belum Menghasilkan Umur 3 Tahun Berdasarkan Rencana KerjaTahunan (RKT) Pembangunan Hutan Tanaman Industri Tahun 2007yang tidak dapat
Per NJOP (Rp)m2 (Rp)Luas Bumi 1.030.680.000 1.108 1.141.572.180.649Luas Bangunan 8.980 536.860 4.821.000.000Total NJOP 1.146.393.180.649 Perhitungan Pajak Terutang NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak1.146.393.180.649 NJOPTKP7.500.000 NJOP untuk perhitungan PBB1.146.385.680.649 Persentase Nilai Jual Kena Pajak40% Nilai Jual Kena Pajak458.554.272.260 Persentase PBB yang terhutang0,5% PBB yang terhutang 2.292.771.361 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, makapermohonan peninjauan kembali
Register : 02-06-2014 — Putus : 27-08-2014 — Upload : 22-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 421 B/PK/PJK/2014 Tanggal 27 Agustus 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BANK ANDARA;
140 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
140 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bank Sri Partha (namaTermohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) sebelumnya);Bahwa dalam transaksi penjualan inventaris tanah dan ataubangunan tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) menetapkan nilai (harga) jual yang lebihrendah jika dibandingkan dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)yang wajar;Dengan adanya nilai (harga) jual yang lebih rendah dari Nilai JualObyek Pajak (NJOP) yang wajar maka dapat disimpulkan bahwaterdapat penghasilan atau keuntungan dari penjualan
) dari masingmasing Properti yang dijual;179 Dengan mempertimbangkan pengertian Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UndangUndang Pajak Bumi danBangunan, maka Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dari masingmasingProperti yang dijual dapat dipergunakan sebagai data pembanding karenanilai tersebut ditentukan berdasarkan nilai jual wajar di masingmasinglokasi dimana obyek pajak terletak.
Gatha adalah data Nilai Jual ObyekPajak (NJOP) dari masingmasing Properti yang dijual.Dengan demikian maka penentuan nilai transaksi yang wajar atas PenjualanKembali Properti yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) berdasarkan pada data Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) darimasingmasing Properti yang dijual, adalah telah sesuai dengan pengakuannilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan menurut ketentuanperundangundangan yang berlaku;11 Dengan mempertimbangkan faktafakta dan
menghitung besarnya nilai keuntungan atau labapenjualan tanah dan/atau bangunan adalah dengan membandingkan nilaijual berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang wajar dengan nilaisisa buku dari tanah dan/atau bangunan yang dijual.Faktanya, nilai jual berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang wajaradalah sebesar Rp11.451.660.170,00, dan faktanya, nilai sisa buku atas tanahdan/atau bangunan yang dijual adalah sebesar Rp7.637.727.546,00.Sehinggadengan demikian terdapat keuntungan atau laba
NilaiJual Obyek Pajak (NJOP) dari masingmasing Properti yang dijual, dapatdipergunakan sebagai data Pembanding karena nilai tersebut ditentukanberdasarkan nilai jual wajar di masingmasing lokasi dimana obyek pajakterletak.
Putus : 16-10-2013 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 375 B/PK/PJK/2013 Tanggal 16 Oktober 2013 — PT. INDAL ALUMINIUM INDUSTRY, Tbk. VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
54 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dalam transaksi penjuala tanah dan/atau bangunan antara duabadan hukum yang usaha pokoknya bukan penyerahan tanah dan/ataubangunan yang tidak mempunyai hubungan istimewa, dimungkinkanterjadinya transaksi penjualan dengan nilai yang lebih rendah dari NJOP.Dalam hal nilai transaksi lebin rendah daripada nilai NJOP, PajakPenghasilan yang harus dibayar oleh penjual adalah 5% dikalikandengan nilai tertinggi antara nilai transaksi dengan NJOP.
Dengandemikian jelas bahwa yang digunakan sebagai acuan menentukankeuntungan adalah nilai transaksi, bukan NJOP..
Bahwa pihak Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbanding)menggunakan NJOP sebagai penetapan harga jual (menggantikannilal pasar) untuk menghitung laba penjualan aktiva serta DPP PPN.Namun berdasar rekaman data SPPT PBB, nilai NJOP Bangunanuntuk tahun 1999 2008 tampak sebagai berikut : LUASTAHUN NJOP BANGUNAN KELAS NJOP PER M2BANGUNAN Tahun 1999 Rp. 6.557.495.000 05 11.021 M2 Rp. 595.000 Tahun 2000 Rp. 6.557.495.000 05 11.021 M2 Rp. 595.000 Tahun 2001 Rp. 7.714.700.000 04 11.021 M2 Rp. 700.000
Dengandemikian penggunaan NJOP sebagai dasar menentukan harga jualaktiva yang terjadi pada tahun 2007 akan mencerminkanketidakadilan.. Bahwa dalam uraian Pendapat Majelis pada halaman 28 alinea ke4,Majelis menyatakan bahwa menurut Terbanding supaya laporanappraisal dapat diterima ada ketentuan yang harus dipenuhi yaituHalaman 14 dari 18 halaman.
Namun dalam kenyataan sepertitampak pada tabel di atas, NJOP yang telah ditentukan tidakmencerminkan harga pasar seperti yang telah diargumentasikan olehpihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding).Bahwa dengan memaksakan penggunaan NJOP tersebut untukmengkoreksi nilai transaksi penjualan tanah dan bangunan yang telahdilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding), menunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) telah memaksakan suatu putusan yang tidakmencerminkan
Putus : 28-02-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan PT KENDARI Nomor 07/Pdt/2011/PT.Sultra Tanggal 28 Februari 2011 — GUBERNUR SULAWESI TENGGARA : SEBAGAI PEMBANDING
1. Hj.SAHRIR BINTI ABURAERA DKK SEBAGAI TERBANDING
56 — 54
56 — 54
a quo padahalaman 24 alinea kedua terhadap tuntutan ganti rugiyang diajukan oleh para penggugat sebagaimana yang adadalam petitum gugatan poin 4 majelis hakimmempertimbangkan bahwa meskipun penggugat menuntutganti rugi sebesar Rp.7.895.690, (tujuh juta delapanratus Sembilan puluh lima ribu enam Sembilan puluhrupiah), namun karena tidak didukung oleh bukti yangmemadai, maka berdasarkan pertimbangan majelis hakimadalah adil apabila ganti rugi tersebut ditetapkanberdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP
Dalam hal = inipertimbanan majelis hakim kami anggap tidak ail, karenadalam menetapkan ganti rugi didasarkan pada Nilai jualobjek pajak (NJOP) yang tidak jelas dan terperinci dantidak menentukan secara pasti NJOP yang mana yang harusdijadikan sebagai dasar pembayaran ganti rugi mengingatdilokasi perkara terjadi perbedaan NJOP sesuaipemanfaatan berdasarkan kepentingan bisnis, sosial dankepentingan umum serta peruntukan perumahan.
Adalah amar putusan yang tidak jelas,tidak terperinci dan tidak final karena NJOP dalamSuatu kawasan/ruas jalan dapat terjadi perbedaan nilaijual objek pajak (NJOP) yang disebabkan karena adanyapemanfaatan binis, sosial dan kepentingan umum sertaperuntukan perumahan, maka dengan demikian putusantersebut dapat mengaburkan dasar dan penetapan besarannilai ganti rugi atas objek sengketa (Keputusan tidakmemiliki kepastian hukum).
Bahwa adapun alasan atau dalil Tergugat/Pembandingdidalam Memori Bandingnya, bahwa majelis hakim tidakadil karena dalam menetapkan ganti rugi tidak jelas dantidak terperinci berdasarkan NJOP, menurut ParaPenggugat/Para Terbanding hal tersebut bukanlahmerupakan hal pokok karena yang menjadi hal utama dalamperkara a quo adalah untuk memperoleh kepastian hukumatas objek tanah sengketa dan bukan sematamata hanyamendapatkan gantirugi;.
Bahwa PIHAK PERTAMA bersedia menerima Ganti Rugidibawah nilai NJOP yang seharusnya dibayar olehPIHAK KEDUA sesuai ketentun Pasal 1 dan Pasal 2adalah Luas Tanah sengketa 10.344 M2 dikali denganNilai Jual Objek Pajak Rp .802.000/m2 =Rp.8.295.888.000, (delapan milyar dua ratussembilan puluh lima juta delapan ratus delapanpuluh delapan ribu rupiah) ;.
Putus : 30-09-2014 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 189 PK/PID.SUS/2013 Tanggal 30 September 2014 — Ir. I MADE MANDIA
85 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
85 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan NJOP adalah Rp 5.000,00 ;Hal. 6 dari 29 hal. Put. No. 189 PK/PID.SUS/2013 Berdasarkan register AJB Kecamatan Samarinda llir Periode Tahun 2006,2007 dan 2008 di Kelurahan Pulau Atas pernah terjadi transaksi tanahberalas hak sertifikat dengan nilai transaksi :e Terendah adalah Rp 4.000.000,00 luas tanah 500 M?, harga per meterpersegi adalah Rp 8.000,00 dengan NJOP adalah Rp 7.150,00 ;e Tertinggi Rp 138.000.000,00 dengan luas tanah 19.235 M?
Harga NJOP pada PBB Tahun 2007 Rp 10.000,00/M? ;b. Harga dasar dari Walikota Tahun 2005 Rp 87.500,00/M2 ;c. Harga pasaran pada umumnya Rp 300.000,00/M? ;Dijumlahkan lalu dibagi tiga menjadi Rp 132.500,00/M?
dengan NJOP adalah Rp 5.000,00 ;Berdasarkan Register AJB Kecamatan Samarinda llir Periode Tahun 2006,2007 dan 2008 di Kelurahan Pulau Atas pernah terjadi transaksi tanahberalas hak sertifikat dengan nilai transaksi :e Terendah adalah Rp 4.000.000,00 luas tanah 500 M?, harga per meterpersegi adalah Rp 8.000,00 dengan NJOP adalah Rp 7.150,00 ;e Tertinggi Rp 138.000.000,00 dengan luas tanah 19.235 M?
Dengan demikianpertimbangan Majelis Hakim tersebut nyatanyata keliru dan berlebihan ;Bahwa tidak ada suatu ketentuan yang menganggap NJOP adalah sebagaikomponen utama dalam penentuan harga ganti rugi sebagai manapertimbangan Majelis Hakim pada halaman 71 paragraf ke1. Olehkarenanya, ketentuan ganti rugi berdasarkan pada Pasal 15 ayat (1)huruf a, yaitu didasarkan pada NJOP atau nilai nyata/sebenarnya denganmemperhatikan NJOP tahun berjalan berlaku secara alternatif sehinggatidak mutlak.
terusnaik sampai harga limit paling bawah yaitu NJOP terus naik sampai hargalimit paling atas bahkan berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pelaksanamencantumkan panitia harus memperhatikan faktorfaktor dalam menaksirharga yaitu :a.
Putus : 21-12-2011 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1967 K/PID.SUS/2011 Tanggal 21 Desember 2011 —
55 — 236 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 236 — Berkekuatan Hukum Tetap
:e NJOP 4000 M? x Rp. 1.573.000, Rp. 6.292.000.000,e Harga pasar 4000 M? x Rp. 1.350.000, Rp. 5.400.000.000,e Nilai Rp. 5.846.000.000,Tanah bagian tengah seluas 10.000 M?:NJOP 10.000 M? x Rp. 200.000, Rp. 2.000.000.000,Harga pasar 10.000 M? x Rp. 1.350.000, Rp. 13.500.000.000,Nilai Rp. 7.750.000.000,Tanah bagian belakang seluas 15.900 M? :Harga 15.900 M? x Rp. 160.000, Rp. 2.544.000.000,Harga pasar 15.900 M?
:e NJOP 4000 M? x Rp. 1.573.000, Rp. 6.292.000.000, Harga pasar 4000 M? x Rp. 1.350.000, Rp. 5.400.000.000,e Nilai Rp. 5.846.000.000,Tanah bagian tengah seluas 10.000 M?:NJOP 10.000 M? x Rp. 200.000, Rp. 2.000.000.000,Harga pasar 10.000 M? x Rp. 1.350.000, Rp. 13.500.000.000,Nilai Rp. 7.750.000.000,Tanah bagian belakang seluas 15.900 M? :Harga 15.900 M? x Rp. 160.000, Rp. 2.544.000.000,Harga pasar 15.900 M?
Hasbiyah Elriani ;121 Copy legalisir Surat Lurah Simalingkar B No. 973/0122 tanggal 19 April 2009tentang Harga Pasar Tanah dan NJOP 2004 di JI.
GEMILANG KREASI UTAMA No. 539/7497dan No. 01/PK/V/2004 tanggal 18 Mei 2004 ;Asli surat Sekda Kota Medan No. 973/5822 tanggal 20 April 2004perihal Penetapan NJOP PBB ditujukan kepada Kantor PelayananPBB Medan ;Asli surat Sekda Kota Medan No. 970/5822 tanggal 26 Maret 2004perihal Permintaan Data NJOP PBB dan Harga Pasaran Tanah ;Asli surat Sekda Kota Medan No. 973/4911 tanggal 30 Maret 2004perihal Permintaan Data NJOP PBB dan Harga Pasaran Tanah ;Asli 1 (satu) bundel surat dari PD Pembangunan Kota
No. 1967 K/PID.SUS/2011sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh satu ribusembilan ratus rupiah) ;d Pemecahan NJOP menjadi 3 NJOP baru adalah bertentangan dengan SuratKeputusan Direktorat Jenderal Pajak No. Kep26/PJ.6/1992 tanggal 23 Maret1992 dan Petunjuk Teknis Nomor Objek Pajak (NOP) PBB No. 28/PJ.6/1992tanggal 12 Juni 1992 ;e Laporan BPKP Deputi Bidang Investigasi No.
Putus : 04-02-2015 — Upload : 13-10-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 45/Pid.Tipikor/2014/PN Smr Tanggal 4 Februari 2015 — ALBRIAN WILLIYANTO Bin TRIYANTO
202 — 63
202 — 63
Lalu saksi AIDA SANTI mengirim pesansingkat atau SMS kepada terdakwa untuk menanyakan apakahterdakwa dapat menurunkan NJOP atas dua bidang tanah Hak Miliknomor 3992 atas nama NURMASIAH dan Hak Milik nomor 3993 atasnama NURMASIAH itu tetapi saat itu terdakwa belum menyanggupi.Setelah beberapa hari kemudian terdakwa mengirimkan pesansingkat atau SMS kepada saksi AIDA SANTI bahwa terdakwa bisamenurunkan NJOP atas dua bidang tanah Hak Milik nomor 3992 atasnama NURMASIAH dan Hak Milik nomor 3993 atas
Lalu saksi AIDA SANTI mengirim pesansingkat atau SMS kepada terdakwa untuk menanyakan apakahterdakwa dapat menurunkan NJOP atas dua bidang tanah Hak MilikHalaman 26 dari 44 Halaman Putusan No.17/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMRnomor 3992 atas nama NURMASIAH dan Hak Milik nomor 3993 atasnama NURMASIAH itu tetapi saat itu terdakwa belum menyanggupi.Setelah beberapa hari kemudian terdakwa mengirimkan pesansingkat atau SMS kepada saksi AIDA SANTI bahwa terdakwa bisamenurunkan NJOP atas dua bidang tanah Hak Milik
Putus : 29-06-2010 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 453 K/PID.SUS/2010 Tanggal 29 Juni 2010 — DODI AGUS FADILLAH, SH, SP.I.
108 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
108 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
NJOP pada lokasitanah rumah dinas pada tahun 2007adalah sebesar Rp. 48.000,00 perM?
, NJOP Rp.64.000, ;20)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2007 No. 32.05.150.006.0020077.0An. PT. Cipta Sangraha Lestari, Luas 40.350 m?, NJOP Rp.64.000, ;21)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2006 No. 32.05.150.006.0020077.0An. PT. Cipta Sangraha Lestari, Luas 40.350 m?, NJOP Rp.48.000, ;22)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2005 No. 32.05.150.006.0020077.0An. PT. Cipta Sangraha Lestari, Luas 40.350 m?, NJOP Rp.36.000, ;23)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2004 No. 32.05.150.006.0020077.0An. PT.
, NJOP Rp.27.000, ;24)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2003 No. 32.05.150.006.0020077.0An. PT. Cipta Sangraha Lestari, Luas 40.350 m?, NJOP Rp.27.000, ;25)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2002 No. 32.05.150.006.0020077.0An. PT. Cipta Sangraha Lestari, Luas 40.350 m?, NJOP Rp.27.000, ;26)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2001 No. 32.05.150.006.0020077.0An. PT. Cipta Sangraha Lestari, Luas 40.350 m?, NJOP Rp.20.000, ;27)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2000 No. 32.05.150.006.0020077.0An. PT.
, NJOP Rp. 64.000, ;20)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2007 No.32.05.150.006.0020077.0 An. PT. Cipta SangrahaLestari, Luas 40.350 m2, NJOP Rp. 64.000, ;21)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2006 No.32.05.150.006.0020077.0 An. PT. Cipta SangrahaLestari, Luas 40.350 m2, NJOP Rp. 48.000, ;22)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2005 No.32.05.150.006.0020077.0 An. PT. Cipta SangrahaLestari, Luas 40.350 m2, NJOP Rp. 36.000, ;23)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2004 No.32.05.150.006.0020077.0 An. PT.
Cipta SangrahaLestari, Luas 40.350 m2, NJOP Rp. 27.000, ;24)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2003 No.32.05.150.006.0020077.0 An. PT. Cipta SangrahaLestari, Luas 40.350 m2, NJOP Rp. 27.000, ;25)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2002 No.32.05.150.006.0020077.0 An. PT. Cipta SangrahaLestari, Luas 40.350 m2, NJOP Rp. 27.000, ;26)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2001 No.32.05.150.006.0020077.0 An. PT. Cipta SangrahaLestari, Luas 40.350 m2, NJOP Rp. 20.000. ;Hal. 65 dari 57 hal. Put.
Putus : 28-01-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2826K/Pid.Sus/2015 Tanggal 28 Januari 2016 — H. Suhartono, SE
86 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
86 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2826 K/Pid.Sus/2015diterima Terdakwa dan dimasukkan ke dalam laci meja kerjanya, Terdakwaditangkap oleh Aparat Polres Malang Kota untuk diproses hukum.Bahwa tujuan Terdakwa dalam meminta biaya pengurusan peningkatanhak atas tanah sebesar 1 % (satu persen) dari NJOP padahal seharusnyatidak dipungut biaya adalah untuk dipergunakan oleh Terdakwa sebagaitambahan keperluan kantor.Bahwa biaya pengurusan peningkatan hak atas tanah sebesar 1 % (satupersen) dari NJOP tidak termasuk dalam lingkup PP Nomor
No. 2826 K/Pid.Sus/2015mengatakan untuk penandatanganan suratsurat tersebut, adabiayanya yaitu sebesar 1% dari NJOP atau kurang lebih sebesarRp8.400.000,00 ;Bahwa saksi merasa keberatan dengan adanya biaya tersebut danmeminta keringanan namun Terdakwa tidak bersedia ;Bahwa saksi keberatan dengan biaya tersebut karena saksimengetahui bahwa untuk pengurusan administrasi tersebut di tingkatKelurahan tidak ada biayanya dan tidak ada aturan nilai biaya 1%dari NJOP ;Bahwa saksi meminta Terdakwa menunjukkan
dan Saudara Suparno merasa keberatan kemudianSaudara Suparno keluar dari ruangan Terdakwa dengan berkasberkas administrasi yang belum ditandatangani oleh Terdakwa ;Bahwa setelah Saudara Suparno keluar ruangan, Saudara Suparnomengatakan ada biaya 1% dari NJOP yang diminta Terdakwa lalusaksi mengatakan pada Saudara Suparno "tidak usah dibayar,karena 1% dari NJOP tersebut tidak ada aturannya lalu SaudaraSuparno menitipbkan berkasberkas administrasi pengurusanpeningkatan SHGB menjadi SHM tersebut pada
Kemudian SaudaraSuparno dan saksi Aman masuk ke ruangan Terdakwa ;Bahwa obyek peningkatan hak tersebut adalah rumah milik SaudariMAYLANIE LOKADUJAJA ;Bahwa untuk pengurusan peningkatan hak tidak ada biayanya dantidak ada ketentuan yang mengatur mengenai biaya 1% dari NJOP ;Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 2826 K/Pid.Sus/2015e.
No. 2826 K/Pid.Sus/2015ruangan, dan menitipkan berkasberkas pada saksi Sonny Yuliwarsasambil mengatakan ada biaya 1 % dari NJOP yang diminta Terdakwa lalusaksi Sonny Yuliwarsa mengatakan pada Saudara Suparno "tidak usahdibayar, karena 1% dari NJOP tersebut tidak ada aturannya. Setelah itu,sebagai wujud rasa keterpaksaan dan keberatan dari saksi Suparno atasbiaya tidak resmi yang diminta Terdakwa tersebut, saksi Suparnomelapor pada Polres Malang Kota.
Register : 16-11-2017 — Putus : 30-01-2018 — Upload : 02-04-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 1018/Pid.B/2017/PN Ptk Tanggal 30 Januari 2018 — Penuntut Umum:
PIETRA YULY F,SH
Terdakwa:
REDA FIRNANDA Als DA Als NDA Bin AHMAD RAFIQ
164 — 39
PIETRA YULY F,SH
Terdakwa:
REDA FIRNANDA Als DA Als NDA Bin AHMAD RAFIQ
164 — 39
bulat ukuran besar dari material kayu warna kemerahan terdapat tulisan BENDAHARA PENERIMAAN BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PONTIANAK;
- 1 (satu) buah cap/stempel bentuk bulat ukuran kecil dari material kayu warna kemerahan terdapat tulisan BADAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA PONTIANAK ;
- 1 (satu) buah cap/stempel validasi/pengesahan bentuk segi empat ukuran besar dari material kayu warna kemerahan terdapat tulisan TELAH DITELITI, NJOP
, NJOP BUMI M2, NJOP BANGUNAN, PERHITUNGAN BPHTB, PERHITUNGAN BPHTB YANG DISETOR, PD BPHTB NO, PD BPHTB;
- 1 (satu) buah cap/stempel bentuk segi empat ukuran kecil merk Joyko S-68 dari material campuran plastic dan besi warna abu-abu terdapat tulisan LUNAS dan pilihan tanggal, bulan, tahun ;
- 1 (satu) kotak bantalan tinta cap/stempel merk DB DEBOZZ No.3 warna putih ungu;
- 1 (satu) buah Tas punggung/ransel
stempel bentuk bulat ukuran besar dari material plastik warna merah hitam terdapat tulisan BENDAHARA PENERIMAAN BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PONTIANAK;
- 1 (satu) buah cap/stempel bentuk bulat ukuran kecil dari material plastik warna merah hitam terdapat tulisan BADAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA PONTIANAK;
- 1 (satu) buah cap/stempel validasi/pengesahan bentuk segi empat ukuran besar dari material kayu warna merah putih terdapat tulisan TELAH DITELITI, NJOP
, NJOP BUMI M2, NJOP BANGUNAN M2, PERHITUNGAN BPHTB, PERHITUNGAN BPHTB YANG DISETOR, PD-BPHTB No Ferivikasi, Pelayanan Penelitian PD-BPHTB tidak dipungut biaya.
, NJOP BUMI M?
Untuk cap stempel bulat kecil ukurannya lebih kurang dengan diameter 2 cm,tulisannnya Pemerintah Kota Pontianak Badan Kepegawaian Daerah duagaris sejajar ditengah lingkaran logo dua bintang ;Untuk cap stempel berbentuk segi empat ukurannya kurang lebih 8cm x 6 cm,tulisannya TELAH DITELITI NJOP NJOP M?
Putus : 29-12-2011 — Upload : 10-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 105/PID.SUS/2011/PN.SBY Tanggal 29 Desember 2011 — Drs. H. DJOEWITO,MM. ;
KEJAKSAAN NEGERI JEMBER
173 — 110
173 — 110
.---13.Data NJOP Brigif 9 Kostrad tanggal 11 April 2007.------------------------------------14.Pemberitahuan Hasil Ukur Sementara tanggal 17 April 2007.----------------------15.Permohonan SK DPRD tentang Persetujuan Tukar Menukar tanggal 07 Mei 2007.-----------------------------------------------------------------------------------------------16.Keputusan DPRD tentang persetujuan Tukar Menukar tanggal 31 Mei 2007.--17.Copy Persetujuan Pengembalian Tanah Okupasi tanggal 12 September 2007 18.
Bahwa untuk mendapatkan nilai wajar harus memparhatikan harga pasar disamping estimasiterendah NJOP, dan dengan tidak dilaksanakannya penjualan dihadapan pejabat lelang olehterdakwa sesuai dengan ketentuan :1.
Soedianto ;e Bahwa saksi pernah meneliti administrasi tanah, lokasi, dan NJOP serta Berita AcaraPemeriksaan; Bahwa NJOP tanah yang akan dilepas tersebut adalah sebesar Rp.802.000,/m ;e Bahwa saksi menandatangani berita cara penaksiran sebesar Rp.11.000.000.000,karena saksi melihat harga tersebut sudah diatastahu lagi apakah tanah milik Pemkab. Jember tersebut jadi dilepas atau ditukargulingkan dengan bangunan penunjang medik untuk RS.
Jember (berhadapandengan lokasi markas Brigif) nilai NJOP nya lebih rendah yaiut: Rp. 690.000,dan ada Wacana mau dijual ;e status tanah yang akan dilepas tersebut baru akta Pelepasan hak ;e Bahwa saksi juga mengetahui ada tanah dengan nilai NJOP Rp.250.000/m dan Rp.300.000/m, tetapi letaknya agak jauh dari jalan Gajahmana ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan Tidakkeberatan ;9 Saksi Drs. BAMBANG HARIONO := 2 e Bahwa saksi adalah Sekwan DPRD Kab.
dengan indikatornya adalah NJOP dan harga pasar ;Bahwa harga pasar mengikuti perkembangan property, sedangkan NJOPkenaikan 8%pertahun ;Bahwa ahli mendapatkan NJOP untuk tanah di jalan Sultan Agung sebesar Rp.800.000,/M?
Pemilik tanah serta merta tidak boleh mengusir penghuni danapabila tanah dijual, maka diprioritaskan kepada penghuni ; Bahwa dengan adanya persetujuan dari Dewan tentang pelepasan tanah namunselanjutnya terhadap tanah yang awalnya akan ditukar guling menjadipenjualan, menurut Ahli harus dilihat dulu apakah penjualan tersebut harganyalebih besar dari NJOP, maka akan menguntungkan sedangkan apabilapenjualan harganya dibawah NJOP, maka akan terjadi gejolak.
Register : 11-07-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 31-03-2017
Putusan PTA SEMARANG Nomor 182/Pdt.G/2016/PTA Smg. Tanggal 7 Desember 2016 — PEMBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Demak, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2016 diwakili oleh kuasa hukumnya : H. Agus Widodo, S.H., M.Hum., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum âÃÂÃÂAGUS WIDODO dan REKANâÃÂàyang berkantor di Jalan Badak IV No. 55 Semarang, semula Penggugat/ Tergugat Rekonvensi, sekarang Pembanding/Terbanding;
m e l a w a n:
TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Demak, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2016 diwakili oleh kuasa hukumnya : Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H., dan Herry Utami, S.H., keduanya Advokat yang berkantor di Jalan Padi Raya No. 103 A Genuk Indah Kelurahan Gabangsari Kecamatan Genuk Kota Semarang, semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi, sekarang Terbanding/Pembanding;
156 — 82
156 — 82
atas nama TERBANDING yang diperoleh pada tahun2007 dengan taksiran harga berdasarkan NJOP sebesar kurang lebihRp 7.313.000,00 (tujuh juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah);16) Sebidang tanah dengan Nomor Sertifikat HGB / No. 28 yang terletak diKarang Towo Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak denganluas tanah 73 M? atas nama TERBANDING yang diperoleh pada tahun2007 dengan taksiran harga berdasarkan NJOP sebesar kurang lebihRp 7.519.000,00 (tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah).
atas nama TERBANDING yang diperoleh pada tahun2007 dengan taksiran harga berdasarkan NJOP sebesar kurang lebihRp 7.313.000,00 (tujuh juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah).
atasnama Djumadi Pamin yang diperoleh pada tahun 2010 dengan taksiranharga berdasarkan NJOP sebesar kurang lebih Rp 4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah);56) Sebidang tanah dengan Nomor Sertifikat HM / No. 133 yang terletak diJeruk Gulung Dempel Kabupaten Demak dengan luas tanah 7757 M2atas nama TERBANDING/PEMBANDING yang diperoleh pada tahun2008 dengan taksiran harga berdasarkan NJOP sebesar kurang lebihRp 38.785.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluhlima ribu rupiah
atas namaPEMBANDING / Wahyuni yang diperoleh pada tahun 2005 dengantaksiran harga berdasarkan NJOP sebesar kurang lebihRp 18.360.000,00 (delapan belas juta tiga ratus enam puluh riburupiah);58) Sebidang tanah dengan Nomor Sertifikat HM / No. 1613 yang terletakGebangsari Kecamatan Genuk Kota Semarang dengan luas tanah 140Me atas nama PEMBANDING/TERBANDING yang diperoleh padatahun 2008 dengan taksiran harga berdasarkan NJOP sebesar kuranglebih Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);59) Sebidang tanah
atas namaPEMBANDING/TERBANDING yang diperoleh pada tahun 2009 dengantaksiran harga berdasarkan NJOP sebesar kurang lebih Rp 570.000,00(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);60) Sebidang tanah dengan Nomor Sertifikat HM / No. 02449 yang terletakCabean Kabupaten Demak dengan luas tanah 99 M?
Putus : 02-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2043/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 2 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT THE BEST ONE UNITIMBER
502 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
502 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
394.120.000 NJOP Bumi/m? (Rp) 0Luas Bangunan (m) )NJOP Bangunan /m?
(Rp) 0Total NJOP Bumi 0Total NJOP Bangunan 0Total NJOP 0NJOPTKP 12.000.000NJOP untuk Penghitungan PBB 0NJKP (40%) 0PBB Terutang (0,5%) 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 28 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put001749.18/2018/PP/M.IVB Tahun 2019, tanggal 11 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon' Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal
Jalan TelukBetung Nomor 31, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat), alamatkorespondensi Jalan Teluk Betung Nomor 31, Kebon Melati, Tanah Abang,Jakarta Pusat, dengan Nomor Objek Pajak 14.04.041.222.2100027.2,Alamat Objek Pajak Teluk Meranti, Pelalawan, Riau, sehingga Pajak Bumidan Bangunan (PBB) dihitung kembali menjadi sebagai berikut: Objek Luas(m2) Kelas NJOPperm2(Rp) Total NJOP (Rp) Halaman 2 dari 8 halaman.
yang telah dipertimbangkanberdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukum serta diputusdengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepatdan benar, karena in casu yang menjadi dasar perhitungan PBB adalahkondisi obyek dalam keadaan per 1 Januari Tahun yang bersangkutan,sehingga perhitungan NJOP berdasarkan Klasifikasi Nasional denganKlas 197 NJOP Rp 230,per M* adalah sudah tepat dan olehkarenanyakoreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalamperkara a quo tidak
(Rp)Bumi 394.120.000 197 230 90.647.600.000Bangunan 0 0) 0 0NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = 90.647.600.000NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 12.000.000NJOP untuk menghitung PBB = 90.635.600.000NIJKP (Nilai Jual Kena Pajak) 40% Rp 36.254.240.00090.635.600.000 =Pajak yang terutang 0,5% Rp 181.271.20036.254.240.000 = Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanHalaman 6 dari 8 halaman.
Register : 06-08-2018 — Putus : 19-09-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2043 B/PK/PJK/2018 Tanggal 19 September 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PERKASA INAKAKERTA
37 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sudirman Kav. 5253 SCBD, Jakarta Selatan, sehingga perhitunganmenjadi sebagai berikut: Objek Pajak Luas (m2) Kelas MOP Rp.)Per m2 JumlahBumi 200.370.000 186 820 164.303.400.000Bangunan 21239 72 700.000 14.867.300.000Total NJOP 179.170.700.000NJOP sebagai dasar pengenaan PBB NJOP Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) NJOP untuk penghitungan PBB Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40% Pajak Bumi dan Bangunan Terutang 0,5% 2.252.130.779PBB yang harus dibayar 2.252.130.779Pokok/Jumlah PBB yang masih harus dibayar 2.252.130.779Denda
diberikan pertimbangan hukum serta diputus olehMajelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis HakimAgung mengambilalin pertimbangan hukum dan menguatkan atasPutusan Pengadilan Pajak a quo karena koreksi Terbanding sekarangPemohon Peninjauan Kembali adalah kurang tepat denganmendasarkan perhitungan PBB atas nilai bumi dengan kepentinganPajak Penghasilan mengenai Harga Patokan Batubara yang diterbitkanoleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang hanya khususberlaku dalam menentukan NJOP
Putusan Nomor 2043 /B/PK/Pjk/2018 Objek Pajak Luas (m2) Kelas oP (Rp)Per m2 JumlahBumi 200.370.000 186 820 164.303.400.000Bangunan 21239 72 oe 14.867.300.000Total NJOP 179.170.700.000NJOP sebagai dasar pengenaan PBB NJOP Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) NJOP untuk penghitungan PBB Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40 % Pajak Bumi dan Bangunan Terutang 0,5 % 2.252.130.779PBB yang harus dibayar 2.252.130.779Pokok/Jumlah PBB yang masih harus dibayar 2.252.130.779Denda Administrasi Pasal 10 UU PBB 563.182.695Pajak
Register : 13-10-2010 — Putus : 21-05-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.45018/PP/M.II/18/2013 Tanggal 21 Mei 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
246 — 84
246 — 84
Putusan Put.45018/PP/M.11/18/2013PengadilanPajak NomorJenis Pajak Pajak Bumi dan BangunanTahun Pajak 2008Pokok Sengketa bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap perbedaan besarnyaangka NJOP PBB Tahun Pajak 2008 antara penetapan yang dilakukan Terbanding denganperhitungan menurut Pemohon Banding dengan nilai sengketa sebesar Rp.140.973.000.000,00, dengan perincian sebagai berikut:Obyek NJOP menurut NJOP menurut KoreksiPajak Terbanding Pemohon BandingLuas Per M?
pengenaan PBB 155.706.700.00 14.733.700.0 140.973.000.000 00 0 Menurut bahwa penerbitan keputusan nomor KEP262/WPJ.15/2010 tanggal 14 Juli 2010 adalahTerbanding merupakan jawaban atas surat permohonan keberatan atas Surat Pemberitahuan PajakTerutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Pajak 2008NOP.73.24.180.001.0130001.0 tanggal 30 April 2009;Menurut bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorPemohon KEP262/WPJ.15/2010 tanggal 14 Juli 2010 yang menetapkan NJOP
atas SPPT PBB Tahun Pajak 2008 NOP73.24.180.001.0130001.0, sedangkan yang Pemohon Banding sengketakan adalah atas NJOPBumi, yang menurut Pemohon Banding adalah Klas A42 dengan nilai NJOP Bumi per m7adalah sebesar Rp.1.700,00;Menurut Majelis bahwa penetapan Terbanding atas NJOP Bumi per m?
5.893.480.00014.733.700.000PBB yang terutang 0.5% x Rp. 5.893.480.000 29.467.400 bahwa sampai dengan akhir persidangan, Pemohon Banding tidak menyerahkan buktipendukung berupa akte jual beli atau surat keterangan yang menyatakan Nilai Jual tanah disekitar obyek sebesar Rp. 1.700/m2;bahwa dalam menentukan besarnya Nilai Jual Objek Pajak, Terbanding mempergunakan datalpembanding adalah analisa harga jual tanah yang ada di Perumahan Vila Danau Matanodengan data sebagai berikut: No Letak Objek Luas (m2) NJOP
Putus : 04-01-2017 — Upload : 02-02-2017
Putusan PN KEDIRI Nomor 30 / Pdt.PLW / 2016 / PN.Kdr Tanggal 4 Januari 2017 — - PEMERINTAH KOTA KEDIRI lawan
- PT. DOHO NAULI
51 — 6
51 — 6
darimantan Kepala Desa Bapak Suraji tentang adanya tukar menukar tanahdi desa saksi pada tahun 2002 ;Bahwa saksi juga pernag mendengar adanya tukar guling tanah di DesaBelor, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri akan tetapi saksi tidakpaham tentang tukar guling tersebut ;Bahwa saksi tahu NJOP Wilayah Desa Senden, Kecamatan Kayen Kidul,Kabupaten kediri, dimana NJOP yang tertinggi adalah bangunan danpekarangan dalam 1 (satu) objek yaitu NJOP tanah pekarangan Rp.108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah
) per meter dan NJOP bangunansaksi tidak tahu ;Bahwa tanah di Desa Senden, Kecamatan Kayen kidul, Kabupaten Kediritermasuk tanah pertanian dan NJOP tanahpertanian sekitarRp.27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) per meter;Bahwa tidak ada Klasifikasi kelas , Il, Ill atau MV mengenai tanah di DesaSenden, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten kediri tidak ada, semuanyasama;Bahwa NJOP tertinggi di Desa Senden, Kecamatan Kayen Kidul,Kabupaten kediri tahun 2015 sampai sekarang;Bahwa saksi tidak tahu NJOP tanah
Wali Kota Kediri tentangNJOP tahun 2015 ;Bahwa saksi tahu bahwa ada tanah yang di tukar guling akan tetapi saksitidak tahu antara siapa dengan siapa ;Bahwa saksi tahu tanah yang di tukar guling tersebut NJOP nya yaitu1.
Kdtpelawan / Pemerintah Kota Kediri, NJOP per meter Rp.82.000,00(delapan puluh dua ribu rupiah);2. Sertifikat hak pakai No. 41:Keterangan : SHP Nama pemegang hak : PEMERINTAH KOTAKEDIRI berkedudukan di Kediri, No. 41 tanah seluas : 10.652 M2,untuk membuktikan bahwa tanah tersebut merupakan hak pakai daripelawan / Pemerintah Kota Kediri, NJOP per meter Rp.82.000,00(delapan puluh dua ribu rupiah) ;3.
tanah di Baloerti dan Buktitertanda P12 berupa Data NJOP / Lampiran Daftar NJOP Per M2, menurutMajelis Hakim tidak relefan dengan Perlawanan Pelawan karena NJOPterhadap tanahtanah tersebut semuanya telah di pertimbangkan dalamHalaman 41 dari 47 Putusan Nomor 30/Pdt.Plw/2016/PN.
Putus : 21-08-2008 — Upload : 18-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18B/PK/PJK/2008 Tanggal 21 Agustus 2008 — PT. LG ELECTRONICS INDONESIA ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK
56 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
56 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Alasan kami menggunakan NJOP, danbukan Nilai Buku yang merupakan nilai pengalinan aktiva, karena NJOPlebin mencerminkan nilai yang sebenarnya dari aktiva Tanah dan Bangunantersebut jika dibandingkan dengan nilai buku, NJOP tanah dan bangunanpada tahun 2005 adalah Rp. 66.451.378.000 dan Rp. 45.731.641.000,sedangkan Nilai Bukunya adalah USD 8,278,228 dan USD 8,060,057 yangjika dikonversi dengan menggunakan kurs pada tanggal perolehan tanahpada tahun 1996 dan 1997 adalah sebesar Rp. 19.727.015.870 dan
Karena NJOP lebih besar dari Nilai Buku maka kamimenggunakan angka NJOP sebagai dasar penghitungan BPHTB yangterhutang ;Berdasarkan PSAK No. 16 tentang Aktiva tetap, angka 60 disebutkan bahwaaktiva tetap pada awalnya diukur berdasarkan biaya perolehan.Selanjutnya pada angka 65 disebutkan Aktiva tetap disajikan berdasarkannilai perolehan aktiva tersebut dikurangi Akumulasi penyusutan.
Alasan kami menggunakan NJOP, danbukan Nilai Buku yang merupakan nilai pengalinan aktiva, karena NJOPlebin mencerminkan nilai yang sebenarnya dari aktiva Tanah & Bangunantersebut jika dibandingkan dengan Nilai Buku.
NJOP aktiva Tanah &Bangunan pada tahun 2005 adalah Rp. 66.451.378.000 dan Rp.45.731.641.000, sedangkan Nilai Bukunya adalah USD 8,278,228 dan USD8,060,057 yang jika dikonversi dengan menggunakan kurs pada tanggalperolehan tanah pada tahun 1996 dan 1997 adalah sebesar Rp.19.727.015.870 dan Rp. 35.121.657.601. Karena NJOP lebih besar dari NilaiBuku maka kami menggunakan angka NJOP sebagai dasar penghitunganBPHTB yang terhutang ;.
Putus : 02-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 182/B/PK/PJK/2016 Tanggal 2 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. COPYLAS INDONESIA
266 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
266 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu, apabila pemeriksa menggunakanNJOP atas tanah sebagai harga jual tanah, maka pemeriksa juga harusmenggunakan NJOP atas bangunan sebagai harga jual bangunan;Bahwa selanjutnya, NJOP atas bangunan/m2 berdasarkan SPPT PBB selamatahun 20082009 adalah dibawah Rp3.000.000,00 dimana jika NJOP atasbangunan tersebut digunakan oleh Pemeriksa sebagai harga jual bangunan,maka seharusnya harga jual bangunan tersebut bukan merupakan objekPPnBM sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Keuangan
Bahwa Termohon Peninjauan Kembali berpendapat PemohonPeninjauan Kembali tidak konsisten dalam menentukan NJOP sebagaiharga jual bumi dan bangunan. Apabila Pemohon Peninjauan Kembalimenggunakan NJOP atas tanah sebagai harga jual tanah, makaPemohon Peninjauan Kembali juga harus menggunakan NJOP atasbangunan sebagai harga jual bangunan.
NJOP atas bangunan/m2berdasarkan SPPT PBB selama tahun 2008 2009 adalah di bawahRp3.000.000,00 dimana jika NJOP atas bangunan tersebut digunakanoleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai harga jual bangunan, makaseharusnya harga jual bangunan tersebut bukan merupakan objekPPnBM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor620/PMK.03/2004..
Termohon Peninjauan Kembali melakukan analisis untuk menghitungharga jual bangunan dengan cara memperhitungkan total harga jualtanah dan bangunan yang sebenarnya terjadi selama tahun 2008 dantidak menggunakan NJOP tanah dan bangunan karena NJOP bukanmerupakan DPP PPnBM. Berikut merupakan hasil analisis PemohonHalaman 17 dari 27 halaman.
Bahwa penggunaan NJOP untuk nilai tanahlebin fair dan penentuan NJOP itu sendiri telah diatur berdasarkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP533/PJ./2000 yaitudalam sistem nilai NJOP Bumi dihitung berdasarkan Nilai IndeksRataRata (NIR) yang terdapat pada setiap Zona Nilai Tanah (ZNT).Dalam Keputusan tersebut disebutkan juga bahwa yang dimaksuddengan Nilai Indeks RataRata (NIR) adalah Nilai Pasar rataratayang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona nilai tanah..
Putus : 05-06-2012 — Upload : 02-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 638 K/Pid/2012 Tanggal 5 Juni 2012 — JOHANES LIMARDI SOENARJO, SH.,MH.
110 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
110 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
untuk mengurusnya,namun setelah SK NJOP PBB tersebut Nomor : 74/D/WPJ.24/KB.0102/2007selesai lalu Terdakwa menerima dari orang suruhannya dan kemudian padatanggal 13 Pebruari 2007 Terdakwa mengirim SK NJOP PBB tersebut melaluifax kepada Cendekia Candra Negara dengan maksud dapat digunakan sebagaibukti Surat Keterangan Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Pembangunan untukkeperluan membayar pajak penghasilan dari pengalihan hak atas tanah atautanah dan bangunan atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
No. 638 K/Pid/2012Candra Negara sepakat lalu Cendekia Candra Negara membayar melaluitransfer ke rekening BCA atas nama Terdakwa Johanes Limardi Soenarjo,S.H.MH. sebesar Rp. 180.000.000, ;Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh orang lain mengurus surat pajaktersebut dan terbit SK NJOP PBB dimaksud dan Terdakwa mengirim SK NJOPPBB tersebut melalui fax kepada Cendekia Candra Negara ;Bahwa setelah SK NJOP PBB diterima oleh Cendekia Candra Negaralalu dilakukan pengecekan ke Kantor Pelayanan PBB Sidoarjo ternyata
SKNJOP PBB tersebut palsu atau tidak benar dan bukan produk Kantor PelayananPBB Sidoarjo ;Bahwa oleh karena SK NJOP tidak sesuai dengan maksudnya makaCendekia Candra Negara meminta kembali uang yang telah diberikan kepadaTerdakwa dan Terdakwa tidak sanggup mengembalikannya dengan alasantelah diberikan kepada orang lain yang ia suruh mengurus SK NJOP PBBtersebut ;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Cendekia Candra Negaramengalami kerugian sekira Rp. 180.000.000, atau setidaktidaknya lebih dariRp
Saksi korban telah menyerahkan uang kepada Terdakwa selaku Notarissebesar Rp.180.000.000, untuk penyelesaian pengurusan SuratKeterangan NJOP PBB untuk keperluan membayar PPH atas pengalihanhak atas tanah dan bangunan yang tanahnya dijual oleh saksi CandraNegara kepada Johanes Ali ;2.
Bahwa fakta selanjutnya adalah ternyata SK NJOP dari Kantor PBBSidorajo No. 74/D/WPJ.24/KB.0102/2007 dan PPP Sidoarjo tersebutisinya tidak benar karena bukan merupakan produk Kantor PBB Sidoarjodan tidak sama dengan datadata di PBB Sidoarjo tentang luas tanah ;2.