Ditemukan 136455 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pelaksaan pelaksanaan pemaksaan
Penelusuran terkait : Pelaksana verifikasi Penelusuran teknis impor guia Keputusan tim seleksi akhir lsm pelaksana program pidra Pelaksana tugas bupati biak numfor vs dr. eddy leunardus rumbarar; Muhammad sholeh S.h vs kepala bnpb selaku ketua pelaksana gugus tugas percepatan penanganan covid-19; “kepala desa ikut serta sebagai pelaksana kampanye pemilu “; Rosa sabina j. aliandoe Dkk vs kepala unit pelaksana pelayanan terpadu satu pintu kota administrasi jakarta utara; 1. mangatas togi butarbutar. 2. bevin butarbutar. 3. mangadar butarbutar vs 1. kepala kantor pertanahan kabupaten toba samosir. 2. badan pelaksana otorita toba; Pt. mitra pembangunan sultra vs kelompok kerja (pokja) b.3.5 balai pelaksana pemilihan jasa konstruksi wilayah sulawesi tenggara tahun anggaran 2022;; Samsudiredja sunadim vs i. kepala kantor pertanahan kabupaten bandung selaku ketua pelaksana pengadaan tanah. Ii. ppk pengadaan tanah jalan tol cileunyi - sumedang - dawuan i dan soreang - pasir koja;
Pengadilan PN JANTHO Perdata
Register : 14-09-2022 — Putus : 26-09-2022 — Upload : 04-10-2022
Putusan PN JANTHO Nomor 27/Pdt.P-Kons/2022/PN Jth
Tanggal 26 September 2022 — Pemohon:
PT.PLN Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Utara I
Termohon:
Hj Abdullah
46 — 0
  • Pemohon:
    PT.PLN Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Utara I
    Termohon:
    Hj Abdullah
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 11-10-2018 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 237/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 10 April 2019 — PETRONUSA BUMIBAKTI ; KEPALA SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
251 — 209
  • PETRONUSA BUMIBAKTI ; KEPALA SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
    Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara a quo adalah :Surat Kepala Satuan Kerja Knusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyakdan Gas Bumi (SKKMigas) Nomor SRT0622/SKKMA0000/2018/SO tanggal26 Juli 2018 Hal Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Onshore Selat Panjang(selanjutnya disebut Obyek Sengketa):;OBYEK SENGKETA MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA2.
    Mewajibkan Tergugat untuk dengan segera menunda pelaksanaan SuratKepala Satuan Kerja Knusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak danGas Bumi (SKKMigas) Nomor SRT0622/SKKMA0000/2018/SO tanggal26 Juli 2018 Hal Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Onshore SelatPanjang selama proses persidangan berlangsung hingga putusan yangtelah berkekuatan hukum tetap telah dicapai dalam perkara a quo;Dalam Pokok Perkara1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
    Menyatakan batal atau tidak sah:Surat Kepala Satuan Kerja Knusus Pelaksana Kegiatan Usaha HuluMinyak dan Gas Bumi (SKKMigas) Nomor SRT0622/SKKMA0000/2018/SO tanggal 26 Juli 2018 Hal Kontrak KerjaSama Wilayah Kerja Onshore Selat Panjang;Halaman 43 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUNJKT3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :Surat Kepala Satuan Kerja Knusus Pelaksana Kegiatan Usaha HuluMinyak dan Gas Bumi (SKKMigas) Nomor SRT0622/SKKMA0000/2018/SO tanggal 26 Juli 2018 Hal Kontrak KerjaSama Wilayah Kerja Onshore Selat Panjang;4.
    ,Pasal 29 ayat (1) : Kontraktor melalui Badan Pelaksana dapat mengusulkankepada Menteri perubahan (amandemen) ketentuan danpersyaratan Kontrak Kerja Sama:Ayat (2) Menteri dapat menyetujui atau) menolak usulansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkanpertimbangan Badan Pelaksana dan manfaat yang optimalbagi Negara;Pasal 30 ayat (1) : Dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluhhari) setelah tanggal efektif berlakunya Kontrak Kerja Sama,Kontraktor wajib memulai kegiatannya;Pasal 30
Pengadilan PTUN JAMBI TUN Kepegawaian
Register : 13-03-2015 — Putus : 20-08-2015 — Upload : 04-11-2015
Putusan PTUN JAMBI Nomor 5/G/2015/PTUN.JBI.
Tanggal 20 Agustus 2015 — KEPALA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN (BP4K) KABUPATEN KERINCI
117 — 58
  • KEPALA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN (BP4K) KABUPATEN KERINCI
    Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci :Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ; MELAWANKEPALA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANANDAN KEHUTANAN (BP4K) KABUPATEN KERINCI,berkedudukan di Jalan Koto Rendah Siulak KabupatenKerinci ; Dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. RAMLI TAHA, SH. MH.; 2.
    Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkunganPemerintah Daerah Kabupaten Kerinci pada Badan Pelaksana PenyuluhanPertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Kerinci ; 3.
    Pada saat pelantikan Tergugat sebagai Kepala Badan PelaksanaPenyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan KabupatenKerinci, Bupati memerintahkan untuk mengevaluasi kinerjaseluruh sektor pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,Perikanan dan Kehutanan, dan sekaligus untuk penataan personilpenyuluhan dan pengisian wilayah kerja penyuluh yangditinggalkan dan pindah ke struktural ; b. BP4K mengajukan usulan melalui dinas ke Bupati tentangpenempatan tanaga kerja fungsional ;c.
    Bupati mengeluarkan surat petunjuk perihal penempatan tenagapenyuluh kepada Kepala Badan Pelaksana PenyuluhanPertanian, Perikanan dan Kehutanan yang ditujukan kepadaBadan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan danKehutanan Kabupaten Kerinci ; f.
    Menyatakan Keputusan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Kerinci Nomor824/49/BP4K/2015 Tentang Penempatan Tenaga Fungsional PenyuluhPertanian, Perikanan dan Kehutanan Serta THLTB dan PPTK Kabupaten Kerinci Tahun 2015, sah menurut hukum ;3.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 29-01-2019 — Putus : 20-06-2016 — Upload : 15-10-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 109/Pdt.SUS.KIP/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 20 Juni 2016 — SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI SKK Migas, LAWAN Novrizon Burman
235 — 149
  • SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI SKK Migas,LAWANNovrizon Burman
    PUTUS ANNomor 109/Pdt.SusKIP/2019/PN.Jkt.Sel.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdatagugatan pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalamperkara antara:Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi( SKK Migas ) yang berkedudukan dan berkantor di Gedung Wisma Lt35 JIn Jend Gatot Subroto No.42 Jakarta .Dalam Keberatan ini diwakili oleh:Nama : Dwi SutjiptoJabatan : Kepala SKK Migas .Alamat
    SRT0006/SKKMI3000/2019/S0, perihal : Keberatan Terhadap Putusan KomisiInformasi Provinsi Riau Nomor : 020/PSI/KIPR/IX/2018 tanggal 09 Januari 2019,sehingga Gugatan memenuhi syarat ketentuan Pasal 48 ayat (1) UndangUndangKeterbukaan Informasi Publik.Bahwa sebagai berikut alasan dan uraian hukum diajukannya Gugatan :l LEGAL STANDINGPENGGUGAT BUKAN BADAN PUBLIKPenggugat merupakan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan UsahaHulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang dibentuk untuk melaksanakanpenyelenggaraan
    Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM R.I No. 17 Tahun 2017 tentangOrganisasi Dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana KegiatanUsaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang menyebutkan :SKK Migas melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan kegiatanusaha hulu minyak dan gas bumi dibawah pembinaan, koordinasi danpengawasan menten7.
    Pasal 79 ayat(1) PERMEN ESDM R.I No. 17 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan TataKerja Satuan Kerja Knusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak danGas Bumi, kedudukan Kepala SKK Migas Sumbagut / Atasan PPID SKKHal. 10 dari 34 hal. PUTUSAN Nomor : 109/PDT.SUSKIP/2019/PN.JKT.SEL.Migas Sumbagut berada dibawah kendali /naungan Deputi Dukungan BisnisSKK Migas Pusat Jakarta, (dikutip):Pasal6:Susunan Organisasi SKK Migas terdiri atas :a.
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 10-06-2021 — Putus : 02-07-2021 — Upload : 06-10-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 436/PDT/2021/PT SBY
Tanggal 2 Juli 2021 — Pembanding/Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Terbanding/Pembanding/Tergugat II : SEKRETARIS KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH BPN
Terbanding/Penggugat : HARTATIK
Terbanding/Tergugat I : KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
32 — 0
  • Pembanding/Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
    Terbanding/Pembanding/Tergugat II : SEKRETARIS KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH BPN
    Terbanding/Penggugat : HARTATIK
    Terbanding/Tergugat I : KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Pengadilan PN JANTHO Perdata
Register : 14-09-2022 — Putus : 26-09-2022 — Upload : 04-10-2022
Putusan PN JANTHO Nomor 24/Pdt.P-Kons/2022/PN Jth
Tanggal 26 September 2022 — Pemohon:
PT.PLN Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Utara I
Termohon:
Cut Zen
38 — 2
  • Pemohon:
    PT.PLN Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Utara I
    Termohon:
    Cut Zen
Pengadilan PN JANTHO Perdata
Register : 14-09-2022 — Putus : 26-09-2022 — Upload : 04-10-2022
Putusan PN JANTHO Nomor 28/Pdt.P-Kons/2022/PN Jth
Tanggal 26 September 2022 — Pemohon:
PT.PLN Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Utara I
Termohon:
Pak Den
31 — 3
  • Pemohon:
    PT.PLN Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Utara I
    Termohon:
    Pak Den
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Putus : 05-03-2014 — Upload : 16-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 K/Pdt.Sus-KIP/2014
Tanggal 5 Maret 2014 — KOMISI INFORMASI PUSAT VS BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (BP MIGAS)
65 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KOMISI INFORMASI PUSAT VS BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (BP MIGAS)
    ., dan kawankawan, Para Advokat/ Tenaga AbhliKomisi Informasi Pusat RI, beralamat di Jalan Abdul Muis Nomor08, Tanah Abang, Jakarta Selatan berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 8 April 2013;Pemohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;MelawanBADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DANGAS BUMI (BP MIGAS), berkedudukan dan berkantor pusat diWisma Mulia, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 42, Jakarta,yang diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/Kepala Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan
    No. 15 K/Pdt.SusKIP/2014(1) Anggaran biaya operasional Badan Pelaksana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 45 didasarkan pada imbalan (fee) dari Pemerintahsesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UndangUndang Migas:Setiap penerimaan Negara yang diperoleh dari Badan Usaha atauBentuk Usaha Tetap yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu langsungdisetorkan ke kas Negara.
    Badan Pelaksana dalam melaksanakanpengendalian Kontrak Kerja Sama dengan Badan Usaha atau BentukUsaha Tetap memperoleh imbalan (fee) sebagai upah manajemen yangditerima dari Pemerintah atas kegiatan yang dilakukan;Pasal 6 PP Nomor 42/2002 menyatakan:(1) Badan Pelaksana memperoleh penerimaan berupa imbalan ataspelaksanaan fungsi dan tugasnya;(2) Besarnya penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai suatu persentase daripenerimaan Negara dari setiap Kegiatan
    No. 15 K/Pdt.SusKIP/2014Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berstatusBadan Hukum Milik Negara;Sehingga, oleh karenanya berdasarkan ketentuan undangundangtersebut, maka putusan Turut Tergugat telah salahmengimplementasikannya dan merupakan kesalah dalam penerapanhukum, maka patut untuk dibatalkan;A. Obyek Sengketa Pada KIP:12.
    Bahwa Penggugat/BP MIGAS merupakan Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara yang menjalankan tugas dan fungsi Pemerintahan sebagaimanayang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42Tahun 2002 Tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak danGas Bumi (selanjutnya disebut PP 42/2002 BP MIGAS);Hal. 17 dari 24 hal.Put.
Pengadilan PN JANTHO Perdata
Register : 14-09-2022 — Putus : 27-09-2022 — Upload : 04-10-2022
Putusan PN JANTHO Nomor 30/Pdt.P-Kons/2022/PN Jth
Tanggal 27 September 2022 — Pemohon:
PT.PLN Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Utara I
Termohon:
Alm. Nurjannah
49 — 3
  • Pemohon:
    PT.PLN Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Utara I
    Termohon:
    Alm. Nurjannah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Wanprestasi
Putus : 17-02-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2483 K/Pdt/2014
Tanggal 17 Februari 2015 — KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI , DK VS ELVA WANIZA
126 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA BADAN PELAKSANABADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
    KEPALABADAN PELAKSANA BADAN REHABILITASI DANREKONSTRUKSI , DK VS ELVA WANIZA
    KEPALABADAN PELAKSANA BADAN REHABILITASI DANREKONSTRUKSI (BRR) NADNIAS Cq. KEPALA SATUANKERJA (KASATKER) BRR NADNIAS, PENGEMBANGANFASILITAS POLRI Cq. KETUA BADAN LIKUIDASI BRRNADNIAS, berkedudukan di Jalan Daud Beureueh Nomor53, Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr.Indra Surya, S.H.,LL.M, dan kawankawan, Kepala BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan, beralamat diGedung Djuanda Kementerian Keuangan Lantai 3, JalanDr.
    pekerjaan, dan seluruh adendum perjanjian harus dinyatakansah, Tergugat telah wanprestasi terhadap perjanjian yang disepakati sehinggakekurangan pembayaran dari pekerjaan yang telah dilakukan, harus dipenuhioleh Tergugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyatabahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi /Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.KEPALA BADAN PELAKSANA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 09-04-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 917 K/Pdt/2019
Tanggal 9 April 2019 — Selaku Kepala Kanwil BPN Aceh Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah
19 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Selaku Kepala Kanwil BPN Aceh Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah
    Selaku Kepala Kanwil BPN Aceh SelakuKetua Pelaksana Pengadaan Tanah, beralamat di Jalan T.Nyak Arief (Lamgugop), Kecamatan Syiah Kuala, Kota BandaAceh, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Muliadi, S.Si.T.
    cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, dimana berdasarkanketentuan Pasal 1 angka 7 dan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata CaraPengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan NegeriDalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umumsebagai berikut: Bahwa permohonan keberatan Pemohon Keberatan kurang pihak, karenadisamping tidak secara nyata Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Aceh selaku Ketua Pelaksana
Pengadilan PN TENGGARONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-07-2016 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 16-05-2019
Putusan PN TENGGARONG Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Trg
Tanggal 26 September 2017 — - KURSANI - CHEVRON INDONESIA - SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK Migas)
242 — 105
  • - KURSANI- CHEVRON INDONESIA- SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK Migas)
    Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) (Sselanjutnya disebut Kontrak Kerja Sama);3.
    Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi,Seluruh hak dan kewajlban PERTAMINA yang berkaitan dengan pelaksanaanfungsi dan tugas pembinaan dan pengawasan kontraktor Kontrak Kerja Samaberalin kepada Badan Pelaksana yaitu BP MIGAS;6.
    Kepala SatuanKerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi(SKK Migas d/h BP Migas) sebagai pemilik tanah saat ini.
    Adapun kutipandari ketentuan tersebut, adalah:Tanah yang telah diselesaikan oleh Kontraktor sebagaimana dimaksud dalamPasal 62 menjadi milik negara dan dikelola Badan Pelaksana, kecuali tanahsewa.;Catatan: garis bawah adalah penambahan;Lebih lanjut, yang dimaksud dengan Badan Pelaksana pada Pasal 67 ayat (1)PP 35/2004 di atas adalan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak danGas Bumi (BP Migas).
    Adapunkutipan dari ketentuan tersebut, adalah:Tanah yang telah diselesaikan oleh Kontraktor sebagaimana dimaksuddalam Pasal 62 menjadi milik negara dan dikelola Badan Pelaksana, kecualitanah sewa.Catatan: garis bawah adalah penambahan.Lebih lanjut, yang dimaksud dengan Badan Pelaksana pada Pasal 67 ayat(1) PP 35/2004 di atas adalan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha HuluMinyak dan Gas Bumi (BP Migas).
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata Khusus PHI
Register : 20-11-2012 — Putus : 04-02-2013 — Upload : 17-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2012/PN.Yyk
Tanggal 4 Februari 2013 — BADAN PELAKSANA HARIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 2. REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
153 — 137
  • BADAN PELAKSANA HARIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA2. REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
    Berdasarkan SuratKuasa Khusus, tertanggal 15 Agustus 2012 ;Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;MELAWAN1 BADAN PELAKSANA HARIAN UNIVERSITAS MUHAMMADTIYAHYOGYAKARTA , yang beralamat di Jalan Ring Road Selatan Tamantirto,Kasihan, Kabupaten Bantul (Dahulu) dan sekarang diganti menjadi BADANPEMBINA HARIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA,yang beralamat di Jalan HOS. Cokroaminoto No.17 Yogyakarta.
    ;Bahwa PIHAK KEDUA sepakat dan sanggup untuk mencabut surat PHK yangberupa Surat Keputusan Pengurus Badan Pelaksana MHarian UniversitasMuhammadiyah Yogyakarta Nomor : 009/SKBPH/UMY/II/2012tentang Pemberhentian sebagai Pegawai Tetap Edukatif/ Dosen tetap FakultasTeknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atas nama PIHAK PERTAMA,tertanggal 24 Februari 2012 dan selanjutnya pada saat (hari dan tanggal) yang samaPIHAK PERTAMA sanggup mengajukan permohonan PENSIUN DINI sebagaidosen tetap pada Fakultas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 09-04-2020 — Upload : 03-06-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1151 K/Pdt/2020
Tanggal 9 April 2020 — KALIMAN, dkk vs KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA, selaku KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH
103 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KALIMAN, dkk vs KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA, selaku KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH
    KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHANNASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA, selakuKETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH,berkedudukan di Jalan Brigjen. Katamso Nomor 45,Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, diwakili olehBambang Priono, S.H., M.H., selaku Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi SumateraUtara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SontianSiahaan, S.H., CN., selaku Kepala Bidang PenangananHalaman 1 dari 17 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Putus : 17-03-2020 — Upload : 29-06-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 211 K/Pdt.Sus-KIP/2020
Tanggal 17 Maret 2020 — SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK MIGAS), VS NOVRIZON BUDIMAN
284 — 181 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK MIGAS), tersebut;
    SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK MIGAS), VS NOVRIZON BUDIMAN
    PUTUSANNomor 211 K/Pdt.SusKIP/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus Keterbukaan Informasi Publik memutussebagai berikut dalam perkara antara:SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATANUSAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK MIGAS),diwakili olen Dwi Soetjipto, Kepala SKK Migas, berkedudukandi Gedung Wisma Lantai 35, Jalan Jenderal Gatot SUbrotoNomor 42, Jakarta 12710, dalam hal ini memberi kuasakepada M.
    Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SATUANKERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAKDAN GAS BUMI (SKK MIGAS), tersebut;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor109/Pdt.SusKIP/2019/PN.Jkt.Sel., tanggal 20 Juni 2019;MENGADILI SENDIRI Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Publik Provinsi RiauNomor 020/KIPR/PSAMA/IX/2018, tanggal 9 Januari 2019: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;3.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 07-02-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 09-05-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 16/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 27 April 2017 — Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Depok, 2. Ir. Ambardy Effendy, M.Si
59 — 24
  • Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Depok, 2. Ir. Ambardy Effendy, M.Si
    Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Depok, Berkedudukan di komplekSub Perkantoran Kota Depok, JI. Boulevard KotaHalaman 1 dari53 halaman Putusan Nomor 16/G/2017/PTUNBDGKembang Sektor Anggrek Kota Kembang, Depok, JawaBaal. 9 2 noo nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn ene ene nnnDalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya;1. Bisyahri,SSH,MH : Kepala Sub Sengketa Konflik danPerkara Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota2.
Pengadilan PN JANTHO Perdata
Register : 14-09-2022 — Putus : 27-09-2022 — Upload : 04-10-2022
Putusan PN JANTHO Nomor 31/Pdt.P-Kons/2022/PN Jth
Tanggal 27 September 2022 — Pemohon:
PT.PLN Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Utara I
Termohon:
Alm. Nur Nikmat
65 — 12
  • Pemohon:
    PT.PLN Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Utara I
    Termohon:
    Alm. Nur Nikmat
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 26-03-2018 — Putus : 23-05-2018 — Upload : 22-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 71/B/2018/PT.TUN.JKT
Tanggal 23 Mei 2018 — Pembanding/Penggugat : RASHMEE MAHESH LALMALANI
Terbanding/Tergugat : KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.
28 — 6
  • Pembanding/Penggugat : RASHMEE MAHESH LALMALANI
    Terbanding/Tergugat : KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 07-04-2022 — Upload : 25-05-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 635 K/Pdt.Sus-PHI/2022
Tanggal 7 April 2022 — KETUA YAYASAN/BADAN PELAKSANA HARIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA; DKK
125 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KETUA YAYASAN/BADAN PELAKSANA HARIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA; DKK
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 13-02-2023 — Putus : 06-03-2023 — Upload : 24-03-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst
Tanggal 6 Maret 2023 — PELAKSANA JAYA MULIA PT ALAM JAYA PERKASA
95 — 18
  • PELAKSANA JAYA MULIA PT ALAM JAYA PERKASA