.;KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT.;

JKTMELAWANKEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DANPEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT,berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Pontianak,Kalimantan Barat ; Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :1.2.10.11.1awe.14.15.TRIYONO HARYANTO, SH., MH. NIP. 19591002 1982014 001;M. MUSLIHUDDIN, SH., MH. NIP. 19740710 roageaT oo ASIKIN, SH. NIP. 19610515 198003 1 001; a osseousSUGIHARTO, SE., Ak., CfrA., CA; NIP. arore 1983021 001 ;HASOLOAN MANALU, SE.

Pemohon:
BASRI
Termohon:
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Batam

Lembaga Praperadilan sebagai sarana untuk melakukan controlatau pengawasan horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparatpenegak hukum seperti Penyelidik, dan/atau Penyidik termasuk dalampenetapan Tersangka. Pengawasan horizontal terhadap kegiatanpenyelidikaan, penyidikan sangat penting karena sejak seseorang ditangkapditetapbkan sebagai Tersangka, maka aparat penegak hukum dapatmengurangi dan membatasi hak asasi seorang manusia.

Sebagai upayahukum untuk mencegah agar aparat penegak hukum tidak melakukantindakan sewenangwenang dalam melaksanakan kewenangannya makadiperlukan lembaga yang dapat melakukan pengawasan horizontal terhadapaparat penegak hukum.

Lembaga Praperadilan sebagai saranauntuk melakukan control atau pengawasan horizontal terhadap penggunaanHalaman 3 dari 76 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2017/PN Tpgwewenang oleh aparat penegak hukum seperti Penyelidik, dan/atau Penyidiktermasuk dalam penetapan Tersangka. Pengawasan horizontal terhadapkegiatan penyelidikaan, penyidikan sangat penting karena sejak seseorangditetapbkan sebagai Tersangka, maka aparat penegak hukum dapatmengurangi dan membatasi hak asasi seorang manusia.

Kawal Baharil, pada hari Rabu,tanggal 15 November 2017;Bahwa proses penangkapan yang saksi lakukan yaitu setelah dideteksi dandiamati melalui teropong lalu didekati dan dibehrntikan dan nakhodanyadiinterogasi setelah diduga ada pelanggaran lalu dilakukan penangkapan;Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bertugas melakukan pengawasan diPerairan Kepulauan Riau, dan saat sedang melakukan pengawasan tersebutdengan menggunakan teropong saksi melihat kapal yang sedang berlayaryang membawa boksboks diatas

Arifin Gultom, S.H;Kepala Suku Dinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan

Panjaitan No.7, Jakarta Timur 13410,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor27/JM&P/SK/V/2011, tanggal 20 Mei 2011,selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWANKEPALA SUKU DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN KOTAADMINISTRAS JAKARTASELATAN gq

Konsorsium Komet;Kepala Suku Dinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan

Gondangdia Lama Dalam No.5 Menteng,Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2011,selanjutnya disebut sebagaiLeen eee eee eens eens sees en ee eee eens sees se ees eee Ee EEE SE EEE SEES PENGGUGAT;MELAWAN:KEPALA SUKU DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNANKOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, berkedudukan di Jalan PrapancaRaya No. 9, Jakarta Selatan; Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :1 Tritoni Rubianto, S.H.; 2 Tumbur Parluhutan, S.H.,MH.;Halaman 1 dari 75 halaman.

dan PenerbitanBangunan (P2B) Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 12 September 2011,tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu. atau dapat di tentukan =; Individual, karena Surat Perintah Bongkar No. 722/1.795.2/SPB/S/2011, KepalaSuku Dinas Pengawasan dan Penerbitan Bangunan (P2B) Kota AdministrasiJakarta Selatan 12 September 2011, tidak ditujukan untuk umum tetapiberdampak kepada kepentingan Penggugat; Final, karena Surat Perintah Bongkar No. 722/1.795.2/SPB/S/2011, Kepala SukuDinas Pengawasan

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memutuskan;Dalam Penundaan : 1 Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Kepala SukuDinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan (P2B) Kota dminstrasi JakartaSelatan Nomor : 722/1.785.2/SPB.S/2011 tanggal 12 September 2011, TentangPelaksanaan Pembongkaran Bangunan, dan Penyegelan Menara; 2 Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepala SukuDinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) Kota Administrasi JakartaSelatan

Bunga Mayang III,Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan (fotocopysesuai dengan asli); Surat Izin Nomor : 0007/P/KA/DPPB/IV2009, tanggal 31Maret 2009, Tentang Pelaku Tehnis Bangunan atas nama : IR.Eka Rawan Priaga dikeluarkan oleh Dinas Pengawasan DanPenertiban Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Selaku Perencana Bangunan (fotocopy sesuai dengan legalisir);Gambar Layout Tower Existing SST 42 M di Jl.

Pesanggrahan,Jakarta Selatan ; Halaman 67 dari 75 halaman Putusan Nomor : 214/G/2011/PTUNJKT.68Menimbang, bahwa dari Bukti P30=T13 yaitu, Surat keputusan Kepala SukuDinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Kodya Jakarta Selatan Nomor : 71/KM/S/2005, tanggal 6 Juni 2005, berlaku sampai dengan 3 tahun atau sampai dengan tanggal6 Juni 2008, untuk bangunan Menara Telekomunikasi yang terletak di Jl. Bunga MayangI, RT. 004/01, Kel. Bintaro, Kec.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan di Jakarta cq. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Propinsi Jawa Barat di Bandung; Antonius Mulyadi alias Mulyadi Adi

ADE FERIWAN, SE Melawan KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROPINSI BENGKULU

Parman No. 18 A Kota Bengkulu (depan kantorKEJATI Bengkulu), berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 15 April 2015 ;Untuk selanjutnya disebut sebagai .............0. 0.0.00. eee eee Penggugat;MELAWAN :KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPERWAKILAN PROVINSI BENGKULU, berkedudukan di jalan Pembangunan No.14 Kota Bengkulu 5 2+ 22 20 nnn nnn nnn nnn nnn non nen nnn nen neeDalam hal ini memberi kuasa kepada :1. Triyono Haryanto, S.H., M.H.2. M. Muslihuddin, S.H., M.H.3.

Dedi Sudjarwadi, S.H.13.Eny Suryawati, S.H14.Beni Subarjo, S.H15.lrawan Amin Nugroho, S.H16.Yudha Prasetia Bhakti, S.H17.Nasarudin, S.H18.Widya Castrena Budi Dharma, S.HKesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil(PNS) pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),berkantor di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120 dan Jalan PembangunanNomor 14 Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : SKK 13/SU04/2/2015 tanggal 11 Mei 2015 jnnnnnneaene nnnUntuk selanjutnya

Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalamFORSTTRELN a, FN mr A ITENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 23April 2015, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraBengkulu pada tanggal 23 April 2015, dalam Register Perkara Nomor01/G/2015/PTUNBKL dan telah diperbaiki pada tanggal 26 Mei 2015, denganmengemukakan alasanalasan sebagai berikut ;Adapun yang menjadi objek gugatan adalah sebagai berikut : .............Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan

Bahwa, Surat Keputusan Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Perwakilan Bengkulu Nomor : SR2136/PW06/5/2014,Tanggal 30 Oktober 2014, Perihal : Laporan hasil Audit dalam rangkaPenghitungan kerugian negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Putusan Perkara Nomor : 01/G/2015 /PTUNBKL halaman 4Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan sentral produksiKecamatan Maje dan Kecamatan Nasal pada Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011, diterbitkan Tergugat termasuksebagai obyek

Bahwa apabila Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR2136/PW06/5/2014, Tanggal 30 Oktober 2014, Perihal : Laporan hasil Auditdalam rangka Penghitungan kerugian negara atas perkara dugaan TindakPidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalansentral produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal pada DinasPekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011, tidak ditundapelaksanaannya maka perhitungan kerugian negara tersebut

BERNARDUS BEDA MORON, S.Si, VS KEPALA BALAI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN di Kupang

Put.12/B/2016.PT.TUN.SBYNama Jabatan : KEPALA BALAI PENGAWASAN OBATDAN MAKANAN di Kupang ; Tempat Kedudukan : = JI.R.A.Kartini Kelurahan Kelapa Lima KotaKupang ;Selanjutnya disebut sebagaiao TERGUGAT / TERBANDING ; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :12/Pen/2016/PT.TUN.SBY. tanggal 1 Februari 2016 tentang PenunjukanMajelis hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ; 2.

Elang Perkasa Film;Kepala Dinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

., :He ohne SHME S She S Shie o Shee ame kesemuanyaKewarganegaraan Indonesia, masing masing Advokat dan KonsultanHukumpada Kantor Pengacara Adnan BuyungNasution & Partners Law Firm,Berkantor di Menara Global, Lantai 3Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 27,Kota Jakarta 12950, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 21 Januari2011, selanjutnya disebutsebagai ....... ce eePENGGUGAT ;L aowoaoonKEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNANPROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTAPengadilanmembaca :PenetapanJAKARTA

Bahwa Dinas Pengawasan dan Penertiban BangunanProvinsi Daerah Khusus lIbukota Jakarta adalahPejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakanpenyelenggaraan urusan pemerintahan otonomidaerah di bidang pengawasan dan penertibanbangunan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UUHalaman 9 dari 124 Halaman Putusan Nomor 17/G/2011/PTUN.JKT10Nomor 29/2007 jo Pasal 2 ayat (1) PeraturanGubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota JakartaNomor 123 Tahun 2009 tentang Organisasi danTata Kerja Dinas Pengawasan dan PenertibanBangunan

;Pasal 2 ayat (1) Pergub DK JakartaNomori123/2009Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunanmerupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pengawasan dan penertiban bangunan.Bahwa selain itu Dinas Pengawasan danPenertiban Bangunan Daerah Khusus IbukotaJakarta berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui SekertarisDaerah sebagaimana Pasal 17 ayat (4) UU Nomor29/2007 dan Pasal 2 ayat (2) Pergub DKI Jakarta10Nomor 123/2009 yang menyatakanPasal 17 ayat (4)Kepala Dinas bertanggung

Cakung,Jakarta Timur (KTUN Obyek Sengketa) ;Menyatakan menunda (menangguhkan) pelaksanaan SuratKeputusan Kepala Dinas Pengawasan DanPenertiban Bangunan Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta Nomor 125/2010 Tanggal 9November 2010 Tentang Pencabutan SuratKeputusan Gubernur Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta Nomor 05621/IMB/2004 Tanggal 25Juni 2004 Tentang Izin Mendirikan BangunanKantor Dan Gudang A./N. PT.

Cakung, Jakarta Timur (KTUNObyek Sengketa) ; Memerintahkan Tergugat untuk mencabut SuratKeputusan Kepala Dinas Pengawasan DanPenertiban Bangunan Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta Nomor 125/2010 Tanggal 9November 2010 Tentang Pencabutan SuratKeputusan Gubernur Provinsi Daerah KhususIlbukota Jakarta Nomor 05621/IMB/2004 Tanggal 25Juni 2004 Tentang Izin Mendirikan BangunanKantor Dan Gudang A./N. PT.

vs KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

WONG IVONNE EMMY ; KEPALA SUKU DINAS PENATAAN DAN PENGAWASAN BANGUNAN KOTAMADYA JAKARTA BARAT

., Pegawai pada Kantor Penataan dan Pengawasan Bangunan pada KantorWalikotamadya Jakarta Barat, pada saat Kuasa Penggugat menanyakankepada Kepala Kantor Penataan dan Pengawasan Bangunan Walikota JakartaBarat dan pada saat itu diberikan fotocopy surat penyegelan tersebut,sedangkan gugatan itu diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartapada tanggal 22 September 2008 ;Dengan demikian gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggangwakitu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 UndangUndang RI Nomor

Kepala Suku Dinas Penataan dan Pengawasan BangunanWalikotamadya Jakarta Barat, dan tidak mendapat tanggapan ;11.Bahwa pada tahun 2007, Penggugat sudah pernah mengajukanpermohonan izin mendirikan bangunan, tetapi tidak pernah ditanggapi olehTergugat ;12.Bahwa Penggugat melalui LSMKIPANG berkirim surat kepada Tergugatdengan surat Nomor : 09/DPPLSM.KIPANG/I/2007, tanggal 19 Februari2007, perihal Permohonan, dan tidak mendapat tanggapan ;13.Bahwa Penggugat telah berkirim surat kepada Bapak Ketua DewanPerwakilan

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Penyegelan KepalaSuku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Wilayah Kotamadya (kiniKota Administrasi) Jakarta Barat Nomor : 215/1.785/2008, tanggal 28Februari 2008 ;4.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Penyegelan KepalaSuku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Wilayah Kotamadya(kini Kota Administrasi) Jakarta Barat Nomor : 215/1.785/2008, tanggal28 Februari 2008 ;4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.798.000,(dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;Hal. 10 dari 14 hal. Put. Nomor 440 K/TUN/20092.

Danatau memberikan ganti rugi sesuai dengan peraturan dan undangundangyang berlaku pada Pemda DKI Jakarta ;Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Kasasiberpendapat bahwa obyek gugatan dalam sengketa a quo yang berupa SuratKeputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Kepala Suku Dinas PenataanDan Pengawasan Bangunan Kotamadya Jakarta Barat Nomor 215/1.785/2008tertanggal 20 Februari 2008, tentang Penyegelan atas bangunan milikPenggugat yang berlokasi di Jalan Kebun Jeruk XIX, RT. 004/09,

Penggugat:
ISKANDAR HADIPRIATNA
Tergugat:
Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai

Risalah Lelang No. 189/01/2019 tanggal 9 Mei 2019 yang telahditerbitkan oleh Pejabat Lelang sebagai tindak lanjut Suratpermohonan lelang berikut lampiran kelengkapan administrasilelang oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai Banda Aceh, yaitu:1) Surat Nomor S245/WBC.01/KPP.MP.02/2017 PerihalPermintaan Pelaksanaan Lelang Kedua terhadap Barang yangMenjadi Milik Negara (BMN) pada Kantor Pengawasan danPelayanan Bea dan Cukai TMP C Banda Aceh Tanggal 28November 2017;Halaman 19 dari 49 HalamanPerkara Nomor: 24

/G/2019/PTUN.BNA2) Nota Dinas Nomor 95/WBC.01/KPP.MP/2019 PerihalPenegasan Kembali atas Permintaan Pelaksanaan LelangKedua Terhadap Barang yang Menjadi Milik Negara (BMN)pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMPC Banda Aceh Sesuai dengan Surat Nomor: S245/WBC.01/KPP.MP.02/2017 Tanggal 16 April 2019;Bahwa objek gugatan Penggugat bukanlah objek Tata UsahaNegara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Acehtidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;Bahwa objek gugatan Penggugat

Perry C Parluhutan sebagaiHalaman 27 dari 49 HalamanPerkara Nomor: 24/G/2019/PTUN.BNApemenang lelang atas 30 unit mobil (Lot 2) yang menurut Penggugatbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa yang terjadi sebenarnya adalah lelang tersebut dilaksanakanatas permohonan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan BeaCukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh guna melaksanakan SuratPersetujuan Menteri Keuangan No.

Dan Pelayanan Beadan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Banda Aceh, yang menyerahkanbarang terhadap pemenang lelang atau statusnya sebagai penjual, sehinggaberdasarkan keterangan tersebut, maka Majelis Hakim menyampaikankepada Penggugat, dikarenakan yang menerbitkan objek sengketa bukanlahyang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya namun Kepala KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh, sedangkanKantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe MadyaPabean C Banda Aceh

Apabila lelangtersebut tidak dibatalkan, maka Penggugat akan melakukan upaya hukumdengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Banda Aceh (videData awal/Surat Keberatan Penggugat);Menimbang, bahwa dapat diketahui dari Surat keberatan yangditujukan kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan CukaiTipe Madya Pabean C Banda Aceh di Banda Aceh apabila dihubungkandengan terbitnya objek sengketa serta subjek dalam gugatan Penggugatsetelah diperbaiki, maka dapat diketahui keberatan tersebut

Eurocapital Peregrine Securities;Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK)

PutusanNo.115/G/2010/PTUN.JKT.KETUAtertanggal 12 Agustus 2010, selanjutnyadisebut SeDagal, ramenceceeceaeeeseeteteeeeereeeeeeesPENGGUGAT ; LAWAN :BADAN PENGAWASAN PASAR MODAL DANLEMBAGAKEUANGAN (BAPEPANLK)., berkedudukan di Gedung BaruPengadilanDepartemen Keuangan R.I, No. 14, JalanLapangan Banteng Timur Raya, Jakarta Pusat10710, dengan ini memberi kuasa kepada DudiKarnela., Khoirul Muttagien., SabarWahyono., Iskandarsyah., Endan Sujati.,Tri Herdianto., Akmal = Sukrizal., PujoDamaryono., R.

BAGUS SUTARTO vs KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROPINSI JAWA TIMUR

. ; Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Para advokatpada Surya Ning Taji LAW FIRM berkedudukan di GedungAstranawa, Jalan Gayungsari Timur Nomor : 35 Surabaya,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 DesemberI pence innennnnennannSelanjutnya disebut : PENGGUGAT/PEMBANDING MELAWAN :KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DANPEMBANGUNAN PROPINSI JAWA TIMUR, TempatKedudukan Jalan Raya Juanda No. 38 Sidoarjo ; Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada : 1.

YUDHA PRASETIA BHAKTI, SH. ; 17.NASRUDWN, SH. ; 18.WIDYA CASTRENA BUDI DHARMA, SH. ; Kesemuanya Kewarganegaraan' Indonesia, PegawaiNegeri Sipil pada Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP), berkantor di Jalan Pramuka Nomor33 Jakarta dan Jalan Raya Bandara Juanda Sidoarjo No.38 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :SKK18/SU04/2/2015, tanggal 8 September 2015 ; Selanjutnya disebut : TERGUGAT/TERBANDING $5Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telahIMGIND ACA jesse

Pemohon:
Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia
Termohon:
Jaksa Agung Republik Indonesia

Pemohon:
KHOIRU
Termohon:
Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM Yogyakarta

UDAR PRISTONO, M.T;DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) BIDANG INVESTIGASI,

PENGGUGAT ;Melawan :DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DANPEMBANGUNAN (BPKP) BIDANG INVESTIGASI, berkedudukan di JalanPramuka Nomor 33, Jakarta Timur. 13120. Dengan ini memberiKuasa kepada Triyono Haryono, SH.,MH, M. Muslihuddin,SH.,MH, Irham, Ak.,CFE, Rahmat Syaban N.Y, SH.,MH,Mufti Marga Santoso, SH, Subroto, AK.,CFE.,DfrA,CA, HotmaMaya Marbun, SH, Yani Nurapriyani Mulyani, SH.,MH, TriEndang Mudiastuti, SH.,MSi, Dedi Sudjarwadi, SH, EnySuryawati, SH.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan disingkat BPKP ;Bahwa, TERGUGAT menjadi Pejabat TUN berdasarkan KeputusanPresiden Nomor 103 adalah Badan Tata Usaha Negara dibentuk olehpasal 34 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 103 Tahun2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I LembagaPemerintah Non Departemen yang berbunyi : BPKP terdiri dari : Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosialdan Keamanan; Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Akuntabilitas; Deputi

Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah;Deputi Bidang Akuntan Negara; Deputi Bidang Investigasi; Bahwa, TERGUGAT dengan jabatan Kepala c/q Deputi BidangInvestigasi pada Lembaga Pemerintah Non Departemen yangmelaksanakan urusan pemerintahan; Bahwa, Tim Audit yang membuat Lampiran objek sengketaLHPKKN adalah pegawai BPKP dan melaksanakan penghitunganberdasarkan Surat Tugas Direktur Investigasi Instansi PemerintahNomor : ST232/D601/2014, tanggal 25 September 2014, denganSurat Pengantar Deputi

Pengawasan Pengadaan Armada BusBusway dan Bus sedang (Medium) Dinas Perhubungan Provinsi DKIJakarta tertanggal 7 Januari 2013;b Bahwa, kekeliruaan TERGUGAT dalam memaknai swakelola antaraDinas Perhubungan dengan BPPT harus dilakukan melalui pelelangan;c Bahwa, pembentukan Tim Teknis, Tim Pengendali Teknis, dan TimPendamping Pengendali Teknis merupakan Peraturan Gubernur dan olehTERGUGAT peraturan tersebut telah diabaikan; d Bahwa, audit kerugian keuangan Negara oleh TERGUGAT dilakukansetelah BPK

Menyatakan batal Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat (Tergugat) Nomor: SR-71/PW14/5/2014 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Perkara Penyimpangan pada Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010, tanggal 10 Maret 2014;3.

Memerintahkan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat (Tergugat) untuk mencabut Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Nomor SR-71/PW14/5/2014 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Perkara Penyimpangan pada Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010, tanggal 10 Maret 2014;4.

HARI LIEWARNATA MELAWAN KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PARA PENGGUGAT;KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DANPEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSIKALIMANTAN BARAT, bertempat kedudukan di JalanJend. A Yani Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa1.. M.Muslihuddin, SH, MH/NIP 19740710 199903 1 001Sugiharto, SE, Ak, CfrA, CA/NIP 19611216 198302 1. Hasoloan Manalu, SE/NIP 19691230 199803 1 001Rahmat Syaban N. Y, SH,MH/NIP 19730913 199803Wahyu Wibawa, SH, Msi/NIP 19740412 199903 1 001Mufti Marga Santoso, SH/NIP 19721012 1999031 18.

Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secarafungsional melaksanakan pengawasan intern;c. Inspektorat Provinsi; dan d. Inspektorat Kabupaten/kKota.

Bahwa sesuai Pasal 49, Ayat (1) PP Nomor 60 Tahun2008 tersebut diatas maka BPKP adalah AparatPengawasan Intern Pemerintah (APIP).Bahwa Pasal 53 PP Nomor 60 Tahun 2008menyebutkan:.(1) Untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakanaparat pengawasan intern pemerintah, disusunstandar audit. (2) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud dalamPasal 51 ayat (1) wajib melaksanakan auditHal. 17 dari 212 halaman Putusan Perkara No. 12/G/2015/PTUNPTK14.1.4sesuai dengan standar audit sebagaimanadimaksud pada ayat

Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat,Nomor SR71/PW14/5/2014 tanggal 10 Maret 2014, Perihal :Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara atas Penyimpangan pada PekerjaanPembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi JangkangKompleks Kabupaten Sanggau Tahun AnggaranDALAM PENUNDAAN (SCHOORSING):1.Menerima permohonan PARA PENGGUGAT untuk menundapelaksanaan Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi

Memerintahkan TERGUGAT mencabut Surat Kepala PerwakilanBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanProvinsi Kalimantan Barat, Nomor : SR71/PW14/5/2014 tanggal 10Hal. 43 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUNPTKMaret 2014, Perihal : Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyimpangan padaPekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi JangkangKompleks Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010.4.

BERNARDUS BEDA MORON, S.Si (Penggugat)Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kupang (Tergugat)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :BERNARDUS BEDA MORON, S.Si, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Balai Pengawasan Obat DanMakanan di Kupang, Tempat Tinggal Jalan AmabiRT.007/RW.003 Kelurahan Oepura Kecamatan MaulafaKota KUBENG nena nnn nnn nnn nnnnnnnnDalam

PENGGUGAT;MELAWANHalaman 1 dari 52 halaman Putusan No.14/G/2015/PTUNKPGNama Jabatan : Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan diTempat Kedudukan : JI.R.A.Kartini Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang ;Selanjutnya disebut sebagdi...............

KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI KABUPATEN FAKFAK

KEPALAKANTOR WILAYAH BEA DAN CUKAI MALUKU DAN PAPUA BARAT Cq.KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAIKABUPATEN FAKFAK, berkedudukan di Jalan P. Diponegoro, Distrik Fakfak,Kabupaten Fakfak, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: Dr. IndraSurya, S.H.,LLM, Obor P. Hariara, S.H., Sugeng Apriyanto, S.Sos, M.Si.,S.N.Irfansyah, S.H.,M.H., Usman Amirullah, S.H.,M.H., Yadhy Cahyadi, $.H.,M.H.,Tri Utomo Hendro Wibowo, S.E.,M.M., Agus Amiwijaya, S.H.

(bukti P.4);9101112Bahwa di tahun 1970 kakek Penggugat Achmad Usman memberi ijin kepadaPemerintah Daerah menggunakan obyek sengketa sebagai pasar yang dibangunbersebelahan dengan rumah tinggal keluarga Penggugat, namun tidak seberapalama kemudian ditutup lantaran tidak representatif dan tidak layak sehinggakarenanya dipindahkan tempatnya ke area pasar tuhmburuni hingga sekarang;Bahwa pada tahun 1981 tanpa alas hak dan dasar hukum yang sah diatas obyeksengketa Tergugat I membangun gedung kantor Pengawasan

kehadiratNya, sehingga Penggugat harusmengajukan kembali gugatan ke Pengadilan Negeri Fakfak untuk kedua kalinyasetelah sebelumnya pada gugatan pertama Pengadilan Negeri Fakfak memberiputusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, Penggugatberharap pengajuan gugatan yang kedua ini kiranya pintu keadilan akan terbukadan berpihak pada kebenaran bagi Penggugat atas hak pemilikan obyeksengketa;15 Bahwa perbuatan Tergugat I hal mana tanpa alas hak dan dasar hukum yang sahtelah membangun Kantor Pengawasan

Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan NegeriFakfak lebih menitik beratkan pada mekanisme sertapenerbitan Sertifikat dengan merujuk pada UU No. 5 Tahun2004 pasal 1 huruf 3 dan pasal huruf 4 dan Putusan MARINomor 84 K/TUN/1999 tanggal 12 Desember 2000 sertaPutusan MARI Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 12 Desember1999, sedangkan perkara aquo secara substansial tidakmenyangkut mekanisme serta penerbitan sertifikat melainkanlebih pada sengketa kepemilikan tanah, yaitu Tergugat Imembangun gedung perkantoran Pengawasan

ZAERON UL ANSOR;KEPALA SUKU DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

., warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat,beralamat Jalan Raya Penggilingan PIK Blok G No. 57 Jakarta Timur,berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 3 Juni 2013, Untukselanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;LawanKEPALA SUKU DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN KOTAADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

April14.Bahwa, perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Surat PerintahBongkar Nomor : 239/SPB/SDPPB/2013, tertanggal 02 Mei 2013, telahmelanggar AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik, karenadidalam Peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 46 Tahun2006 Tentang Pelimpahan Wewenang Sebagian Urusan PemerintahanDaerah dari Gubernur Kepada Walikota/Bupati KabupatenAdministrasi, Camat dan Lurah pada pasal 20 huruf b disebutkanWewenang Walikotamadya/Bupati Kabupaten Administrasi dibidangPenataan dan Pengawasan