Elang Perkasa Film;Kepala Dinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

., :He ohne SHME S She S Shie o Shee ame kesemuanyaKewarganegaraan Indonesia, masing masing Advokat dan KonsultanHukumpada Kantor Pengacara Adnan BuyungNasution & Partners Law Firm,Berkantor di Menara Global, Lantai 3Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 27,Kota Jakarta 12950, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 21 Januari2011, selanjutnya disebutsebagai ....... ce eePENGGUGAT ;L aowoaoonKEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNANPROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTAPengadilanmembaca :PenetapanJAKARTA

Bahwa Dinas Pengawasan dan Penertiban BangunanProvinsi Daerah Khusus lIbukota Jakarta adalahPejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakanpenyelenggaraan urusan pemerintahan otonomidaerah di bidang pengawasan dan penertibanbangunan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UUHalaman 9 dari 124 Halaman Putusan Nomor 17/G/2011/PTUN.JKT10Nomor 29/2007 jo Pasal 2 ayat (1) PeraturanGubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota JakartaNomor 123 Tahun 2009 tentang Organisasi danTata Kerja Dinas Pengawasan dan PenertibanBangunan

;Pasal 2 ayat (1) Pergub DK JakartaNomori123/2009Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunanmerupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pengawasan dan penertiban bangunan.Bahwa selain itu Dinas Pengawasan danPenertiban Bangunan Daerah Khusus IbukotaJakarta berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui SekertarisDaerah sebagaimana Pasal 17 ayat (4) UU Nomor29/2007 dan Pasal 2 ayat (2) Pergub DKI Jakarta10Nomor 123/2009 yang menyatakanPasal 17 ayat (4)Kepala Dinas bertanggung

Cakung,Jakarta Timur (KTUN Obyek Sengketa) ;Menyatakan menunda (menangguhkan) pelaksanaan SuratKeputusan Kepala Dinas Pengawasan DanPenertiban Bangunan Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta Nomor 125/2010 Tanggal 9November 2010 Tentang Pencabutan SuratKeputusan Gubernur Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta Nomor 05621/IMB/2004 Tanggal 25Juni 2004 Tentang Izin Mendirikan BangunanKantor Dan Gudang A./N. PT.

Cakung, Jakarta Timur (KTUNObyek Sengketa) ; Memerintahkan Tergugat untuk mencabut SuratKeputusan Kepala Dinas Pengawasan DanPenertiban Bangunan Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta Nomor 125/2010 Tanggal 9November 2010 Tentang Pencabutan SuratKeputusan Gubernur Provinsi Daerah KhususIlbukota Jakarta Nomor 05621/IMB/2004 Tanggal 25Juni 2004 Tentang Izin Mendirikan BangunanKantor Dan Gudang A./N. PT.

JOHANNA vs MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

., MM, Kasubdit Pengawasan Norma Jamsostek,Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan,Kemnakertrans;4. UMAR KASIM, SH, Kasubbag Pembelaan, Biro HukumKemenakertrans;5. BAMBANG ADI, IB, SH, Kasubbag Hubungan Industrial dan JaminanSosial Tenaga Kerja, Biro Hukum Kemenakertrans6. MUCHLIS PRASETIO, SH, Kasubbag Hukum (HK&KLN), SekretariatDirektorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan,Kemnakertrans;Halaman 1 dari 51 halaman. Putusan Nomor 170 K/TUN/20137. DR.

ERWIN ANJASMARA, Kasi Kepesertaan Subdit PengawasanNorma Jamsostek Direktorat Jenderal Pengawasan NormaKetenagakerjaan, Kemnakertrans;8. SRI ASTUTI, SH.M.Hum, Kasi Kompensasi Jaminan SubditPengawasan Norma Jamsostek Direktorat Jenderal PengawasanNorma Ketenagakerjaan, Kemnakertrans;9. ARIEF BUDI WASKITA, Pengawas Ketenagakerjaan, DirektoratJenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Kemnakertrans;10. RIDHANTO SAKSONO, SH, Staf Biro Hukum Kemnakertrans ;11.

Republik Indonesia(TERGUGAT) adalah hanya sebagai pihak PENDAMPINGPerjalanan Dinas, padahal seharusnya pihak TERGUGAT adalahsebagai pihak penentu dalam kasus kecelakaan kerja almarhumBernadines Ong sebagaimana diatur dalam Permen PetunjukPelayanan Jamsostek untuk mengambil suatu Keputusan TataUsaha Negara;Bahwa kejanggalan lainnya dalam kasus kecelakaan kerjaalmarhum Bernadines Ong ini adalah pelaksanaan gelar perkarapada tanggal 28 Juni 2012, di Gedung Kementrian Lantai 7B diRuang Rapat Direktorat Pengawasan

Pemohon:
Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia
Termohon:
Dirtipideksus Bareskrim Polri

ABDUL HALIM GUMRI VS KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI JAMBI;

Tiara Kusumaningrum, S.H., kesemuanya Pegawai Negeri Sipil(PNS) pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Republik Indonesia, beralamat di Jalan Pramuka Nomor 33Jakarta dan Jalan H.O.S.

Bahwa tidak berwenangnya Tergugat untuk melakukan pemeriksaanterhadap Penggugat, sehubungan dengan adanya dugaan suatuperbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian Negara, hal initelah diatur dengan sangat jelas dalam Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian InternPemerintah yaitu dalam Pasal 1 angka 4 yang berbunyi:Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnyadisingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yangbertanggung

jawab langsung kepada Presiden;Pasal 49 ayat (1), (2) dan (3) yang berbunyi:(1) Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalamPasal 48 ayat (1) terdiri atas:a.

Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsionalmelaksanakan pengawasan intern;c. Inspektorat Provinsi. Dan;d. Inspektorat Kabupaten/Kota;(2) BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitaskeuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:Halaman 6 dari 47 halaman Putusan Nomor 547 K/TUN/2017a. Kegiatan yang bersifat lintas sectoral;b. Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapanoleh menteri keuangan selaku bendahara umum negara. Dan;c.

Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;(3) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern untuk kegiatansebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Menteri Keuanganmelakukan koordinasi kegiatan yang terkait dengan InstansiPemerintah lainnya;Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 60Tahun 2008, Tentang Sistim Pengendalian Intern Pemerintah jelas diaturbahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalahaparat pengawasan intern pemerintah, termasuk jika Tergugat

DIRJENPENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DANPERIKANAN Cq. KEPALA STASIUN PENGAWASANSUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN, dk

Yayasan Panti Rahardja;Kepala Dinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Dasar GugatanObyek Sengketa dalam Gugatan adalah merupakan keputusanTUNHalaman 3 dari 57 halaman Putusan No. 136/G/2009/PTUN JKT1.Bahwa obyek sengketa di dalam gugatan aquo adalahSurat Keputusan (SK) yang dikeluarkan Tergugatsebagai badan atau penjabat yang melaksanakan urusanpemerintahan di bidang pengawasan dan penertibanbangunan untuk daerah Provinsi DKI, yakni SK KepalaDinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta No. 88/2009 tertanggal30 Juli 2009 tentang Pencabutan

Peraturan Gubernur Provinsi DKI JakartaNomor 123 Tahun 2009 tentang Organisasi dan TataKerja Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan TIDAKADA SATU KETENTUAN/PASAL YANG MENYATAKAN' BAHWAKEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN PENCABUTAN IJIN PENGGUNAANBANGUNAN ADA PADA KEPALA SUKU DINAS PENGAWASAN DANPENERTIBAN KOTA ADMINISTRASI C.Q. JAKARTA PUSAT.18.

BAHWA KETENTUAN MENGENAIKEWENANGANPENGGUNAAN BANGUNAN DIMILIKIyang diterbitkanPenataantanggalGubernurdalam7 ~~ TahunPengawasanAdministrasimaka secarakewenangandan Tata Kerja Dinas Pengawasan danUNTUK MELAKUKANOLEHJAKARTA SEHINGGA TERGUGAT DALAM2009DKI JAKARTA.atas, Ijin Menggunakandengan sesuai Keputusandan Pengawasan Bangunan3 Desember 2008 adalahProvinsi DKI Jakartaketentuan pasal 71991 dan bukandan PenertibanJakarta Pusat sehinggahukum hal tersebutGubernur Provinsi DKIKEWENANGAN TERSEBUT SECARAJELAS

Menteng,Jakarta Pusat ; (Foto copy sesuai denganaslinya) ;Halaman 49 dari 57 halaman Putusan No. 136/G/2009/PTUN JKTP 3P 4P5Surat Kepala Suku Dinas Pengawasan danPenertiban Bangunan Kota AdministrasiJakarta Pusat Nomor 694/1.785 tanggal 13Juli 2008 serrihal Peringatan PenggunaanBangunan Berubah Fungsi ; (Foto copy sesualidengan aslinya) ;Surat AHP Nomor 141/AHP/JHA BYSDA/VI11/2009 tanggal 14 Agustus 2009perihal Tanggapan terhadap Surat KeputusanKepala Dinas Pengawasan dan PenertibanBangunan Provinsi

Pemberian Izin dimaksud disesuaikan dengan IzinHalaman 67 dari 57 halaman Putusan No. 136/G/2009/PTUN JKTPenggunaan Bangunan sebagai Rumah Sakit yang berakhirpada tanggal 14 Desember 2008 ;Bahwa, kemudian terbit Izin Penggunaan Bangunan Nomor3083/IPB/2008 tanggal 03 Desember 2008 oleh KepalaSuku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan KotaAdministrasi Jakarta Pusat (Bukti P2) ;Bahwa, bukti T17 berupa Surat Pemberitahuan KepalaSuku Dinas Pengawasan kepada Penggugat bahwa akandilaksanakan pemeriksaan

MENTERI DALAMNEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA BADANPENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIKINDONESIA DI JAKARTA, Cq. KEPALA KANTOR BADANPENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPERWAKILAN PROVINSI ACEH vs BACKHTIAR SYARBINI

KEPALA KANTOR BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DANPEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI ACEH tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembalidihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauankembali ini;Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah denganUndang Undang

KEPALA KANTOR BADAN PENGAWASAN KEUANGANDAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI ACEH tersebut;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon KasasiHalaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 870 PK/Pdt/2017I/Tergugat V/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semuatingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlahRp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Selasa, tanggal 13 Februari 2018 oleh H.

ROZALI DJAFRI VS BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA CQ. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROPINSI BENGKUIUdiwakili oleh Bram Brahmana, Ak., M.Acc selaku Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu

., dan kawankawan Para Advokat pada Azi Ali Tjasa,Sohari & Partners, beralamat di Jalan Semarak Nomor 1 RT 17,Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, KotaBengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Februari2018;Pemohon Kasasi;LawanBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANREPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA CQ. BADAN PENGAWASANKEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILANPROPINS!

,M.Acc selaku Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu, dalam halini memberi kuasa kepada Syaifudin Tagamal, S.H., dan kawankawan, Para Pegawai pada BPKP (Badan Pengawasan KeuanganDan Pembangunan), beralamat di Jalan Pramuka Nomor 33, Jakartadan Jalan Pembangunan Nomor 14, Kota Bengkulu, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2017;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan

Nomor 1925 K/Pdt/2018Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu telah melakukan perbuatan melawanhukum;Menyatakan menurut hukum Laporan Hasil Audit dari Tergugat Nomor SR0516/PW06/5/2015 tanggal 23 Desember 2015 batal demi hukum dengansegala akibat hukumnya;Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugatsebesar Rp7.334.290.000,00 (tujuh miliar tiga ratus tiga puluh empat juta duaratus

Menyatakan Tergugat/Terbanding Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu telah melakukanperbuatan melawan hukum;3. Menyatakan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara(LHAPKKN) dari Tergugat/Terbanding No.SR0516/PW06/5/2015 tanggal 23Desember 2015 batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;4.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah, dkk.

Pengawasan intern terhadap perencanaan danpelaksanaan pemanfaatan aset negara/ daerah, d. Pemberiankonsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dantata kelola terhadap instansi/ badan usaha/ badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis, e.

Pengawasan terhadapperencanaan dan pelaksanaan program dan/ atau kegiatan yang dapatmenghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga,audit klaim, audit investigatif terhadap kasuskasus penyimpangan yangberindikasi merugikan keuangan negara/ daerah, audit penghitungankerugian keuangan negara/ daerah, pemberian keterangan ahli, danupaya pencegahan korupsi, f.

Pengoordinasian dan sinergipenyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangannegara/ daerah dan pembangunan nasional bersamasama denganaparat pengawasan intern pemerintah lainnya, g. Pelaksanaan reviu ataslaporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat, h.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkanpenugasan Pemerintah sesuai peraturan perundangundangan, j.Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasijabatan fungsional auditor, k. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan,penelitian, dan pengembangan di bidang pengawasan dan sistempengendalian intern pemerintah, .

Pembangunan dan pengembangan,serta pengolahan data dan informasi hasil pengawasan ataspenyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Kementerian/ Lembagadan Pemerintah Daerah, m. Pelaksanaan pengawasan intern terhadappelaksanaan tugas dan fungsi di BPKP, dan n. Pembinaan danpelayanan adminisirasi umum di bidang perencanaan umum,ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan,kearsipan, hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan dan rumahtangga;20.

Pemohon:
BASRI
Termohon:
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Batam

Lembaga Praperadilan sebagai sarana untuk melakukan controlatau pengawasan horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparatpenegak hukum seperti Penyelidik, dan/atau Penyidik termasuk dalampenetapan Tersangka. Pengawasan horizontal terhadap kegiatanpenyelidikaan, penyidikan sangat penting karena sejak seseorang ditangkapditetapbkan sebagai Tersangka, maka aparat penegak hukum dapatmengurangi dan membatasi hak asasi seorang manusia.

Sebagai upayahukum untuk mencegah agar aparat penegak hukum tidak melakukantindakan sewenangwenang dalam melaksanakan kewenangannya makadiperlukan lembaga yang dapat melakukan pengawasan horizontal terhadapaparat penegak hukum.

Lembaga Praperadilan sebagai saranauntuk melakukan control atau pengawasan horizontal terhadap penggunaanHalaman 3 dari 76 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2017/PN Tpgwewenang oleh aparat penegak hukum seperti Penyelidik, dan/atau Penyidiktermasuk dalam penetapan Tersangka. Pengawasan horizontal terhadapkegiatan penyelidikaan, penyidikan sangat penting karena sejak seseorangditetapbkan sebagai Tersangka, maka aparat penegak hukum dapatmengurangi dan membatasi hak asasi seorang manusia.

Kawal Baharil, pada hari Rabu,tanggal 15 November 2017;Bahwa proses penangkapan yang saksi lakukan yaitu setelah dideteksi dandiamati melalui teropong lalu didekati dan dibehrntikan dan nakhodanyadiinterogasi setelah diduga ada pelanggaran lalu dilakukan penangkapan;Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bertugas melakukan pengawasan diPerairan Kepulauan Riau, dan saat sedang melakukan pengawasan tersebutdengan menggunakan teropong saksi melihat kapal yang sedang berlayaryang membawa boksboks diatas

Konsorsium Komet;Kepala Suku Dinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan

Gondangdia Lama Dalam No.5 Menteng,Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2011,selanjutnya disebut sebagaiLeen eee eee eens eens sees en ee eee eens sees se ees eee Ee EEE SE EEE SEES PENGGUGAT;MELAWAN:KEPALA SUKU DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNANKOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, berkedudukan di Jalan PrapancaRaya No. 9, Jakarta Selatan; Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :1 Tritoni Rubianto, S.H.; 2 Tumbur Parluhutan, S.H.,MH.;Halaman 1 dari 75 halaman.

dan PenerbitanBangunan (P2B) Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 12 September 2011,tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu. atau dapat di tentukan =; Individual, karena Surat Perintah Bongkar No. 722/1.795.2/SPB/S/2011, KepalaSuku Dinas Pengawasan dan Penerbitan Bangunan (P2B) Kota AdministrasiJakarta Selatan 12 September 2011, tidak ditujukan untuk umum tetapiberdampak kepada kepentingan Penggugat; Final, karena Surat Perintah Bongkar No. 722/1.795.2/SPB/S/2011, Kepala SukuDinas Pengawasan

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memutuskan;Dalam Penundaan : 1 Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Kepala SukuDinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan (P2B) Kota dminstrasi JakartaSelatan Nomor : 722/1.785.2/SPB.S/2011 tanggal 12 September 2011, TentangPelaksanaan Pembongkaran Bangunan, dan Penyegelan Menara; 2 Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepala SukuDinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) Kota Administrasi JakartaSelatan

Bunga Mayang III,Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan (fotocopysesuai dengan asli); Surat Izin Nomor : 0007/P/KA/DPPB/IV2009, tanggal 31Maret 2009, Tentang Pelaku Tehnis Bangunan atas nama : IR.Eka Rawan Priaga dikeluarkan oleh Dinas Pengawasan DanPenertiban Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Selaku Perencana Bangunan (fotocopy sesuai dengan legalisir);Gambar Layout Tower Existing SST 42 M di Jl.

Pesanggrahan,Jakarta Selatan ; Halaman 67 dari 75 halaman Putusan Nomor : 214/G/2011/PTUNJKT.68Menimbang, bahwa dari Bukti P30=T13 yaitu, Surat keputusan Kepala SukuDinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Kodya Jakarta Selatan Nomor : 71/KM/S/2005, tanggal 6 Juni 2005, berlaku sampai dengan 3 tahun atau sampai dengan tanggal6 Juni 2008, untuk bangunan Menara Telekomunikasi yang terletak di Jl. Bunga MayangI, RT. 004/01, Kel. Bintaro, Kec.

.;KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT.;

JKTMELAWANKEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DANPEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT,berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Pontianak,Kalimantan Barat ; Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :1.2.10.11.1awe.14.15.TRIYONO HARYANTO, SH., MH. NIP. 19591002 1982014 001;M. MUSLIHUDDIN, SH., MH. NIP. 19740710 roageaT oo ASIKIN, SH. NIP. 19610515 198003 1 001; a osseousSUGIHARTO, SE., Ak., CfrA., CA; NIP. arore 1983021 001 ;HASOLOAN MANALU, SE.

Arifin Gultom, S.H;Kepala Suku Dinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan

Panjaitan No.7, Jakarta Timur 13410,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor27/JM&P/SK/V/2011, tanggal 20 Mei 2011,selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWANKEPALA SUKU DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN KOTAADMINISTRAS JAKARTASELATAN gq

n;MENGADILI:1.Menyatakan terdakwa Suharti Alias Bu Haji Binti Cukup Suwito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Ijin Melakukan Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan Berupa Pupuk Bersubsidi sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;2.Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;3.Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terpidana kecuali di kemudian hari ada perintah lain sebelum lewat

Pemohon:
Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia
Termohon:
Jaksa Agung Republik Indonesia

Pembanding/Tergugat : KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROPINSI KALIMANTAN BARAT Diwakili Oleh : KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROPINSI KALIMANTAN BARAT
Terbanding/Penggugat : HARI LIEWARNATA, Dkk

Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan di Jakarta cq. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Propinsi Jawa Barat di Bandung; Antonius Mulyadi alias Mulyadi Adi

KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI RIAU VS ERWINTA MARIUS, Ak. M.M

BAGUS SUTARTO vs KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROPINSI JAWA TIMUR

. ; Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Para advokatpada Surya Ning Taji LAW FIRM berkedudukan di GedungAstranawa, Jalan Gayungsari Timur Nomor : 35 Surabaya,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 DesemberI pence innennnnennannSelanjutnya disebut : PENGGUGAT/PEMBANDING MELAWAN :KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DANPEMBANGUNAN PROPINSI JAWA TIMUR, TempatKedudukan Jalan Raya Juanda No. 38 Sidoarjo ; Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada : 1.

YUDHA PRASETIA BHAKTI, SH. ; 17.NASRUDWN, SH. ; 18.WIDYA CASTRENA BUDI DHARMA, SH. ; Kesemuanya Kewarganegaraan' Indonesia, PegawaiNegeri Sipil pada Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP), berkantor di Jalan Pramuka Nomor33 Jakarta dan Jalan Raya Bandara Juanda Sidoarjo No.38 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :SKK18/SU04/2/2015, tanggal 8 September 2015 ; Selanjutnya disebut : TERGUGAT/TERBANDING $5Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telahIMGIND ACA jesse

Pemohon:
KHOIRU
Termohon:
Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM Yogyakarta