SUYANTOMELAWANKEPALA KANWIL BPN PROPINSI DIY DKK

Termohon Keberatan Il mengajukan pelaksanaan pengadaan tanahdilengkapi dengan Keputusan Penetapan Lokasi yang mempunyaikekuatan hukum tetap beserta dokumen perencanaan pengadaan tanah,data awal pihak yang berhak dan obyek pengadaan tanah untukpembangunan Bandara Udara Internasional Kulon Progo Yogyakartakepada Termohon Keberatan (Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Daerah Istimewa Yogyakarta) selaku Ketua PelaksanaPengadaan Tanah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan SuratNomor

Bahwa usaha tambak yang digarap Pemohon Keberatan diganti rugisebesar Rp 0, (nol rupiah) atas penilaian dari Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan yang diumumkan dalam musyawarah di Balai DesaJangkaran Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 21Juli 2016, yang dilaksanakan oleh Termohon Keberatan selaku KetuaPelaksana Pengadaan Tanah di Propinsi Daerah stimewa Yogyakartayang dihadiri oleh Pemohon Keberatan, Masyarakat

Bahwa terkait adanya Peraturan Daerah (PERDA) diajukan PemohonKeberatan yang mengatur tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir danPulauPulau Kecil Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 20112030yaitu PERDA Propinsi Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2011Halaman 28 dari 73 Putusan Permohonan Keberatan Nomor 71/Pdt.G/2016/PN Wat10.yang dalam Pasal 56 ayat (1) a menjelaskan arahan pengembangan ZonaPerikanan Budidaya dilakukan dengan Mengembangkan perikananbudidaya air payau di Kecamatan Temon

diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulandan atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 50.000.000, (lima puluh jutarupiah).Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata RuangWilayah, Desa Jangkaran, Sindutan dan Palihan diperuntukkan pertanianbukan termasuk zona tambak.Bahwa peraturan Daerah tersebut sudah disosialisasikan sampai tingkatbawah oleh Bagian Hukum Pemda Kulon Progo.Bahwa saksi tahu dengan Perda Nomor 16 tahun 2011 tentang RencanaZonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulai Kecil Propinsi

EDWIN HARJONO DKK MELAWAN GUBERNUR PROPINSI KEPULAUAN RIAU

Reg. 13/SK/B&P/III/2012 tertanggal 28 Maret2012 :Halaman dari 24 halaman Putusan No.03/G/2012/PTUNTPIMELAWANGUBERNUR PROPINSI KEPULAUAN RIAU yang berkedudukan di BasukiRahmat No. 01 Tanjung Pinang ; Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama: ......1H.

Tentang Upah Minimumsebagaimana telah dirubah dengan Kepmenaker Nomor : KEP226/MEN/2000 ; 2 222222 2 enn nnn nnn nnn n nen oe eeee Bahwa keputusan yang diterbitkan Tergugat bukanlah keputusan yang bersifatindividual tetapi merupakan keputusan yang bersifat umum sehinggakeputusan tersebut tidak dapat dijadikan objek sengketa Tata Usaha Negara ;e Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Keputusan Menteri TenagaKerja Nomor : KEP226/MEN/2000 menyatakan :1 Gubernur menetapkan besarnya Upah Minimum Propinsi

atau UpahMinimum Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud pasal 3 ; (3) Selain Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Gubernurdapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMS Propinsi) atauUpah Kesepakatan organisasi perusahaan dengan serikat pekerja/serikatLebih lanjut dalam Pasal 89 ayat (3) UandangUndang Nomor 13 tahun 2003Tentang ketenagakerjaan dinyatakan : Upah Minimum sebagaimana dimaksud ayat(1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari DewanPengupahan Propinsi

PEMERINTAH DAERAH PROPINSI BANTEN Cq. BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN SETDA PROPINSI BANTEN, dkk melawan PT. HANA KREASI PERSADA, dkk

red0;;P UTUSANNomor: 13 / PDT / 2012 / PT.Btn.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkanputusan sebagai berikut, dalam perkara antara:PEMERINTAH DAERAH PROPINSI BANTEN Cq. BIROUMUM DAN PERLENGKAPAN SETDA PROPINSI BANTEN,beralamat di Jalan Brigjen. K.H.

Syamun No. 05 Serang,selanjutnya disebut sSebagai ..........ccceccceceeeeeeeeeescee eee eee e eee eee e eee eee eee PEMBANDING I semulaTERGUGAT I;PEMERINTAH DAERAH PROPINSI BANTEN Cq. DINASSUMBER DAYA AIR DAN PEMUKIMAN PROPINSI BANTEN,beralamat di Kawasan Pusat Pemerintahan Propinsi Banten(KP3B), JIn.

MH.Sebagai Para Advokat pada Kantor Advokat Gunawan, Ester,Hotman & Associates yang beralamat di Jalan Mutiara TamanPalem Blok C 10 No. 78, Sengkareng Timur, Jakarta Barat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2012,selanjutnya disebutSQDAGAL........ cc ccc ecceceecececceceeeeeeeeeeeeeeeseeee aegeaeeeeseeaeseeseeneeeeseeeeeeeeeneseeaesset TERBANDING I semula PENGGUGAT ;KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN' PERTANAHANNASIONAL PROPINSI BANTEN, beralamat di Kawasan PusatPemerintahan Propinsi Banten

Menyatakan bahwa pencantuman lokasi tanah milikPenggugat berdasarkan Sertifikat Hak GunaBangunan No. 0340/Rempoa sebagai Situ Antapoleh Tergugat Il dalam Daftar Inventarisasi dataSitu/Rawa/Danau di Propinsi Banten tahun 2007,pada bagian Lampiran halaman 12 Nomor urut 27merupakan perbuatan melawan hukum dan harusdinyatakan tidak sah ;7.

Menyatakan bahwa pencantuman lokasi tanah milikPenggugat berdasarkan Sertifikat Hak GunaBangunan No. 0340/Rempoa sebagai Situ Antapoleh Tergugat III dalam Daftar Inventarisasi dataSitu/Rawa/Danau di Propinsi Banten merupakanperbuatan melawan hukum dan harus dinyatakantidak sah ;8.

.- PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT CQ. DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT.

HERI ARDIANSYAH, S.H : Semuanya bekerja sebagai Advokat/Konsultan Hukum yang berkedudukan pada Kantor LembagaBantuan Hukum Indonesian Care Society, beralamat di JalanPramuka No.17 XX Karang Medain, Kota Mataram, berdasarkanSurat Kuasa Khusus No.A1.45.PDT.LBHICS.10.2012, tertanggal 22Oktober 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Praya pada tanggal 19 Nopember 2012, Register No. 219/SKPDT/2012/PN.PRA, yang selanjutnya disebut sebagaiMelawan :PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nusa Tenggara Barat ;Bahwa kalau sekarang Pemegang Hak Pakai adalah DinasPertanian dan Holtikultura Propinsi Nusa Tenggara Barat ;Bahwa dasar perolehan karena permohonan yang dibuat olehPemohon yaitu PEMDA TK.I Nusa Tenggara Barat ;Bahwa cara memperoleh SHP karena adanya SK Gubernur Nusa Tenggara Barat ; Bahwa dulu BPN namanya Agraria ; Bahwa asal tanah didalam SK perolehannya dari tanah milik adat dan Sertifikatnya Hak pakai ;Bahwa tanah tersebut dari tanah milik adat bukan tanah perorangan ;28Bahwa

dalam SK tersebut Dinas pertanian dan Holtikultura Propinsi NTB hanya sebagai pemakai ; Bahwa SHP dapat dijadikan alat bukti ; Bahwa saksi belum pernah melihat surat permohonan dariPemda Tk.I NTB ; Bahwa saksi tidak tahu tentang tanah sengketa;Bahwa terhadap tanah sengketa saksi tidak tahu ada pelepasanhak; Bahwa SHP No.1, 2 dan 3 terletak di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;Bahwa SHP No.1 seluas 46.378 M2 ; Bahwa SHP No.2 seluas 29.534 M2 ;Bahwa SHP No.3 seluas 46.250 M2

KIKILA ADI KUSUMA Melawan GUBERNUR PROPINSI SULAWESI TENGGARA

Sao Sao No. 291 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendariberdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal tanggal 10 Februari 2016,selanjutnya disebut sebagai ..............0:c ee eeeeeeeeeeeeeees PPENGGUGAT;lawanGUBERNUR PROPINSI SULAWESI TENGGARA, berkedudukan di KantorGubernur Sulawesi Tenggara Kompleks Perkantoran Bumi PrajaKelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari, selanjutnyaCiSebut SCDAGAI ....... eee cece cece cece cece ee ee ee aeeee teste aeeeeeeseetaeereee dl ERGUGAT;Dalam hal ini

ANDREY PURWANA VS GUBERNUR PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Kepala bagian bantuan Hukum Biro HukumSetda Propinsi Kepulauan bangka Belitung.3. Silvia Dwi Aprianti, S.H., M.H. Kasubag Sengketa HukumSetda Propinsi Kepulauan bangka Belitung.4. Indra Utama, S.H. Kasubag Penerangan, Penyuluhan,Bantuan Hukum dan HAM Setda Propinsi Kepulauanbangka Belitung.5. Hesty Nathalinda, S.H.

Penggugat mengirim smslangsung ke Kepala Bagian Perindustrian dan Perdagangan SekretariatDaerah Propinsi Bangka Belitung, bernama Rinaldi ; 2. Istri masuk rumah sakit di Palembang dari tanggal 03 Juni 2015 sampai 06Juni 2015.

Penggugat mengirim sms langsung ke Kepala BagianPerindustrian dan Perdagangan Sekretariat Daerah Propinsi BangkaBelitung, bernama Rinaldi ;Penggugat sendiri masuk rumah sakit di Bangka dari tanggal 22 Juli 2015sampai 26 Juli 2015.

Photo copy Nota Dinas BKD Propinsi Kepulauan BangkaBelitung Nomor : 800/427/BKD/2014 tertanggal 16 Desember2014 yang disampaikan Kepada Gubernur Kepulauan BangkaBelitung untuk memberikan Hukuman Disiplin A.n. AndreyPurwana.( sesuai dengan asli );28. Bukti T.28a. Surat Keterangan dari a.n. Kepala BKD Propinsi Kep. BangkaBelitung Kabid Disiplin dan Kesejahteraan Perihal PenempatanAndrey Purwana . (sesuai dengan asli ) ;Halaman 39 dari67 halaman Putusan Perkara No. 31/G/2016/PTUNPLG29. BuktiT.28b.

Babel Kabid Disiplin dan Kesejahteraan menerangkan bahwa Sdr.Andrey Purwana ditempatkan pada unit Kerja BKD Propinsi Kep.

Gerbang Ekapalmina Vs Gubernur Propinsi Riau, Dk

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dulunya pada saat perkara a quo adalah Kepala Dinas Prasarana Jalan dan Pengembangan dan Pengairan Kabupaten Timor Tengah Selatan

Kepala DinasPekerjaan Umum Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupangcq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor TengahSelatan yang dulunya pada saat perkara a quo adalah KepalaDinas Prasarana Jalan dan Pengembangan dan PengairanKabupaten Timor Tengah Selatan beralamat di Jln. LaksamanaYos Sudarso Oenali, Kabupaten Timor Tengah Selatan, semulaTergugat I sekarang Terbanding2 Pemerintah Republik Indonesia, cq. Menteri Pekerjaan UmumRepublik Indonesia, cq.

GUBERNUR PROPINSI JAWA TIMUR dkk vs H.M. YUSUF HASYIM

GUBERNUR PROPINSI JAWA TIMUR, beralamat di JalanPahlawan No. 110 Surabaya Cq, KEPALA DINAS SOSIALPROPINSI JAWA TIMUR, beralamat di Jalan Gayung kebonsariNo. 56B Surabaya, yang dalam hal ini memberi surat kuasakhusus tanggal 28 Pebruari 2006 kepada INDRA WIRAGANA,SH, SUPRIYANTO, SH, MAKHFUDZ, SH, INDAH WAHYUNI,SH.Msi, KOTOT PUGUH PRABOWO, SH, Semuanyaberkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 110, Surabaya ;INDERA ISTIANTO, SH.MM, berkantor di Jalan GayungKebonsari Nomor 56 B Surabaya, Pemohon Kasasi dahuluTergugat

No. 103 K/Pdt/2008menampung orang jompo / miskin sejak tahun 1964, yang sekarang bernamaPanti Sosial Tresna Werdha Dinas Sosial Pemerintah Propinsi Jawa Timur.Bahwa setelah Penggugat telah melakukan transaksi jual beli danmendapatkan surat penyerahan kepemilikan atas tanah untuk menguasaisepenuhnya dari pemilik awal tanggal 24 Desember 1968, maka Penggugatpada tahun 1974 telah menemui pihak Tergugat1 agar tanah dan bangunanObyek Sengketa yang digunakan oleh Dinas Sosial dalam menampung orangjompo

Penggugat sebagai pemilik yang baru, tetapipada saat itu Tergugat1 tetap tidak bersedia menyerahkan dengan alasandigunakan untuk kepentingan Dinas Sosial dalam menampung orang jompo danorang miskin.Bahwa setelah keberatankeberatan yang dilakukan oleh Penggugatkepada Tergugat1 pada tahun 1974 tidak berhasil maka keberatankeberatanini dilanjutkan lagi pada tahun 1978 sampai tahun 2006 (gugatan ini dimasukandan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jombang) dengan cara Penggugatmenemui sendiri Gubernur Propinsi

Jawa Timur, agar pemerintahmemperhatikan nasib kepemilikan tanah dan bangunan Penggugat, yang sudahdibeli sejak tahun 1968.Bahwa keberatankeberatan yang dilakukan oleh Penggugat agarTergugat1 segera menyerahkan tanah dan bangunan Obyek Sengketa telahmenemul jalan buntu, hal ini terlinat pada saat pertemuan yang dilakukan antarakuasa hukum Penggugat dengan pihak Pemerintah Propinsi Jawa Timur tanggal18 Januari 2006 di ruang rapat Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur tidak berhasilmenyelesaikan permasalahan

Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Pakai Nomor0040/Desa Candimulyo, tanggal 22 Oktober 2003, Surat Ukurtanggal 13 Agustus 2003 Nomor 00639/Candimulyo/2003, tercatatatas nama Pemerintah Propinsi Jawa Timur.3.

SUWANDIMELAWANKEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK

Bahwa kedudukan Termohon Keberatan Il adalah sebagai instansi BUMNyang memerlukan tanah yang mendapat penugasan khusus dari Menteri BUMNdengan surat Nomor : S729/MBU/2013 Tanggal 9 Desember 2013 (TK21)dan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.280 Tahun 2015tentang Penugasan Khusus kepada PT Angkasa Pura (Persero) dalamRangka Percepatan Proses Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bandar 20 Udara untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kulon Progo Propinsi DaerahIstimewa Yogyakarta tanggal 29 Mei

Termohon Keberatan II mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah dilengkapidengan Keputusan Penetapan Lokasi yang mempunyai kekuatan hukum tetapbeserta dokumen perencanaan pengadaan tanah, data awal pihak yang berhakdan obyek pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Udara InternasionalKulon Progo Yogyakarta kepada Termohon Keberatan (Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta) selakuKetua Pelaksana Pengadaan Tanah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakartadengan Surat Nomor

Bahwa usaha tambak yang digarap Pemohon Keberatan diganti rugi sebesarRp 0, (nol rupiah) atas penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttaqgin Bambang Purwanto Rozak Uswathun danRekan yang diumumkan dalam musyawarah di Balai Desa JangkaranKecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 21 Juli 2016, yangdilaksanakan oleh Termohon Keberatan selaku Ketua Pelaksana PengadaanTanah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dihadiri oleh PemohonKeberatan, Masyarakat

Bahwa terkait adanya Peraturan Daerah (PERDA) diajukan PemohonKeberatan yang mengatur tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Propinsi Daerah lstimewa Yogyakarta Tahun 20112030 yaituPERDA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2011 yangdalam Pasal 56 ayat (1) a menjelaskan arahan pengembangan Zona PerikananBudidaya dilakukan dengan Mengembangkan perikanan budidaya air payau diKecamatan Temon dan Galur Kab.

Foto copy Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.280 Tahun 2015tentang Penugasan Khusus kepada PT Angkasa Pura (Persero) dalamRangka Percepatan Proses Pengadaan Tanah bagi Pembangunan BandarUdara untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kulon Progo Propinsi DaerahIstimewa Yogyakarta, tanggal 29 Mei 2015, diberi tanda : TK22 ;3. Foto copy UndangUndang Nomor 13 Tahun 2012, diberitanda TK23 ;4. Foto copy Perda DIY Nomor 1 Tahun 2013, diberi tanda : TK24 ;5.

LUKMAN ASYIEK vs KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI BENGKULU

partai politik calon peserta pemilu dengan KPU,KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota; 2 Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI tetang Tata CaraPenyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu menyatakan SengketaTata Usaha Negara Pemilu adalah sengketa yang timbul antara: KPU,KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dariDaftar Calon Tetap sebagaimana dalam pasal 65 dan pasal 75 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012; 3

Bengkulu Nomor: 660/KPUProv007/V1/2013 tertanggal 25 Juli 2013 dan dikeluarkannyaKeputusan KPU Propinsi Bengkulu Nomo: 76/Kpts/KPUProv07/2013ditetapkan di Bengkulu, tanggal 22 Agustus 2013 tentang PenetapanDaftar Calon Tetap Anggota DPRD Propinsi Bengkulu dalam PemilihanUmum Tahun 2014, yang mana dalam surat Keputusan tersebut tidakditetapkan nama Penggugat sebagai Calon Tetap Peserta PemiluAnggota DPRD Propinsi Bengkulu; Bahwa Tergugat tanpa melalui konfirmasi kepada Penggugat telahmenerbitkan

Hal ini menunjukan adanya sikapdiskriminatif yang dilakukan oleh KPU Propinsi Bengkulu; mengapaKPU Propinsi Bengkulu bersikap diskriminatif pada Penggugat ataukarena ada upaya untuk menjatuhkan Penggugalt; Bahwa terhadap persyaratan yang tidak dipenuhi Penggugat menurutKPU Propinsi Bengkulu berdasarkan ketentuan terhadap tindak pidanayang diancam 5 (lima) tahun atau lebih, tidak bisa dijadikan dasar olehKPU untuk menerapkan pasal 51 ayat (1) huruf g Undang UndangNomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan KPU

BawasluPropinsi Bengkulu dengan surat tertanggal 15 Agustus 2013 yangtelah mengajukan permohonan pengaduan/laporan pelanggaran kodeetik oleh Bawaslu Propinsi Bengkulu;35 Bahwa Bawaslu Propinsi Bengkulu berdasarkan Keputusan SengketaNo. 01/SP22/Set.

/KPIProv07/2013 tanggal 22 Agustus 2013 tentang Penetapan DaftarCalon Tetap Anggata DPRD Propinsi Bengkulu dalam Pemilihan UmumTahun 2014; 3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan KPU PropinsiBengkulu No. 76/Kpts/KPUProv07/2013 tanggal 22 Agustus 2013 tentangPenetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Propinsi Bengkulu dalamPemilihan Umum Tahun 2014;4 Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Baru tentangDaftar Calon Tetap Anggota DPRD Propinsi Bengkulu dalam PemilihanUmum Tahun

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROPINSI JAMBI vs. Drs. SUBIANTO WALUYO

RAMILAHMELAWANKEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK

Bahwa kedudukan Termohon Keberatan Il adalah sebagai instansiBUMN yang memerlukan tanah yang mendapat penugasan khususdari Menteri BUMN dengan surat Nomor : S729/MBU/2013 Tanggal 9Desember 2013 (TK21) dan Surat Keputusan Menteri PerhubunganNomor : KP.280 Tahun 2015 tentang Penugasan Khusus kepada PTAngkasa Pura (Persero) dalam Rangka Percepatan ProsesPengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bandar Udara untukKepentingan Umum di Kabupaten Kulon Progo Propinsi DaerahIstimewa Yogyakarta tanggal 29 Mei 2015

Bahwa terkait adanya Peraturan Daerah (PERDA) diajukan PemohonKeberatan yang mengatur tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisirdan PulauPulau Kecil Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun20112030 yaitu PERDA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor16 Tahun 2011 yang dalam Pasal 56 ayat (1) a menjelaskan arahanpengembangan Zona Perikanan Budidaya dilakukan denganMengembangkan perikanan budidaya air payau di Kecamatan Temondan Galur Kab.

disebut TK. 3;Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta :a) Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta :: Nomor11/KPTSPPT/XV2015 tentang Pembentukan Satuan TugasPelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untukPengembangan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta,selanjutnya disebut TK. 4a;b) Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Angkasa Pura (Persero)dalam rangka percepatan proses pengadaan tanah bagipembangunan Bandar Udara untuk kepentingan umum di KabupatenKulon Progo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 29 Mei2015, selanjutnya disebut bukti TK.2 2;3. UndangUndang Nomor 13 Tahun 2012 tentang KeistimewaanDaerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut bukti TK.2 3;4.

Apakah Pemohon Keberatan berhak mendapatkan ganti kerugian atasusaha tambak miliknya di atas Tanah masingmasing seluas 3783 M2dan 2695 m2 yang terletak di Desa Jangkaran, Kecamatan Temon,Kabupaten Kulon Progo, Propinsi D. Yogyakarta,Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya makaPemohon Keberatan mengajukan bukti surat bertanda P1 sampai denganP8 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Muh.

SARKAMMELAWANKEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK

Daerah IstimewaYogyakarta tanggal 29 Mei 2015 (TK22) ;Termohon Keberatan Il mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah dilengkapidengan Keputusan Penetapan Lokasi yang mempunyai kekuatan hukum tetapbeserta dokumen perencanaan pengadaan tanah, data awal pihak yang berhakdan obyek pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Udara InternasionalKulon Progo Yogyakarta kepada Termohon Keberatan (Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta) selaku KetuaPelaksana Pengadaan Tanah di Propinsi

Foto copy Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.280 Tahun 2015tentang Penugasan Khusus kepada PT Angkasa Pura (Persero) dalam RangkaPercepatan Proses Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Bandar Udara untukKepentingan Umum di Kabupaten Kulon Progo Propinsi Daerah IstimewaYogyakarta, tanggal 29 Mei 2015, diberitanda : TK22 ;3. Foto copy UndangUndang Nomor 13 Tahun 2012, diberi tanda TK23 ;4. Foto copy Perda DIY Nomor 1 Tahun 2013, diberi tanda : TK24 ;5.

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dalam permohonannya mendalilkanbahwa alasan diajukan Permohonan Keberatan antara lain berdasarkan Pasal 56Ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16Tahun 2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau KecilProvinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 2030, serta Pasal 46 Ayat (3)huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 2032

Selain itupenggarapan tanah dalam bentuk pengelolaan tambak oleh Pemohon Keberatantidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan yangberlaku yakni berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah lstimewa YogyakartaNomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau PulauKecil Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 2030, serta PeraturanDaerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang 67 Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 2032

yang terletak di atas tanah PAG di DesaJangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo dibuat dengan mengacupada Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2011tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Provinsi DaerahIstimewa Yogyakarta Tahun 2011 2030, serta Peraturan Daerah Kabupaten KulonProgo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten KulonProgo Tahun 2012 2032, selanjutnya atas tambak dimaksud tidak diwajibkan untukmemiliki Izin

Menyatakan secara hukum perbuatan Terbanding, semulaPenggugatKonvensi/Tergugat Rekonpensi menguasai sebidang lahan seluas 23.034 M2 yang masuk areal lahan milik Pemda Propinsi Sulawesi Tenggara seluas 43.271 M2 dibuktikan dengan Sertifikat Hak Pakai No. 18 Tahun 1981, merupakan perbuatan melawan hukum ;5. Menghukum Terbanding, semulaPenggugatKonvensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi materi sebesar Rp 850.000.000.00,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;6.

- PEMBANDING : GUBERNUR PROPINSI SULAWESI TENGGARA- TERBANDING : KIKILA ADI KUSUMA

PUTUSANNomor : 22/PDT/2017/PTSULTRADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa danmemutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:GUBERNUR PROPINSI SULAWESI TENGGARA, berkedudukan di KantorGubernur Sulawesi Tenggara Kompleks Perkantoran Bumi PrajaKelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, dalam halini diwakili oleh kuasanya : EFFENDI KALIMUDDIN, SH, MH,YUSRIANTO, SH

Menyatakan secara hukum perbuatan Terbanding,semulaPenggugatKonvensi/Tergugat Rekonpensi menguasaisebidang lahan seluas 23.034 M2 yang masuk areal lahan milikPemda Propinsi Sulawesi Tenggara seluas 43.271 M2 dibuktikandengan Sertifikat Hak Pakai No. 18 Tahun 1981, merupakanperbuatan melawan hukum;5. Menghukum Terbanding, semulaPenggugatKonvensi/TergugatRekonpensi untuk membayar ganti rugi materi sebesar Rp850.000.000.00, (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;6.

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT PROPINSI JAMBI

Tanjung Permata RT. 33 No. 03Kelurahan Talang Bakung, Kota Jambi, Propinsi Jambi;Selanjutnya disebut sebagai .............. PENGGUGAT;MelawanBUPATI TANJUNG JABUNG BARAT PROPINSI: Jl. Jenderal Soedirman No. 182 Kuala Tungkal, KabupatenTanjung Jabung Barat, Propinsi Jambi; Halaman dari 44 halaman Putusan Nomor: 02/G/2015/PTUN.JBI.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/02/HK/2015 tanggal 19 Januari 2015, memberikan kuasa2. H. SUHARTO, S.H.;3. MUHAMMAD ANSORL, S.H. ;4. INDRA LESMANA, S.H.

YAYASAN KEBAKTIAN PROKLAMASI (YPK) Propinsi Bali ; DIREKTUR UTAMA PT.MARGARANA

PUTUSANNo. 2852 K/Pdt/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :YAYASAN KEBAKTIAN PROKLAMASI (YPK) Propinsi Bali,berkedudukan di Jalan Cempaka No.6 Denpasar, dalam hal inimemberi kuasa kepada : 1. WARSA T.BHUWANA, SH.MM, 2.NYM.PUTRA SELAMET, SH. 3.

Penggugat / Pembanding ;melawan:DIREKTUR UTAMA PT.MARGARANA, berkedudukan di JalanCempaka No.6 Denpasar ;Termohon Kasasi dahulu Tergugat/ Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan PengadilanNegeri Singaraja pada pokoknya atas dalildalil :Bahwa Yayasan Kebaktian Pancasila (YKP) Propinsi

permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No. 48 Tahun 2009,UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang No 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang No.3 Tahun 2009 dan serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : YAYASANKEBAKTIAN PROKLAMASI (YKP) PROPINSI

Pembanding/Tergugat : Gubernur Propinsi Jambi
Terbanding/Penggugat : RUSMIATUN

DITOMELAWANKEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK

NIKANOR SAGURUK,S.Th,M.Si vs GUBERNUR PROPINSI SUMATERA BARAT

,M.H; Masingmasing kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl.Bandung No. 7 Ulak Karang Selatan, Kota Padang,pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor A & aLAW FIRM, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12November 2013, selanjutnya disebut PENGGUGAT/PEMBANDING ; wenn nn anne nn nnnnnnnnnnnneennnnneenns MELAW ANHalaman 1 dari 8 halaman, Putusan No. 86/B/2014/PT.TUNMDNGUBERNUR PROPINSI SUMATERA BARAT, Tempat Kedudukan di Jl.Jendsudirman No. 51 Padang. Dalam hal ini telah memberikan kuasa1.