Ditemukan 2609 data
KEMENTERIAN PUPR DIREKTORAT JALAN BEBABS HAMBATAN SATKER PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH II
Termohon:
Usman
14 — 2
Pemohon:
KEMENTERIAN PUPR DIREKTORAT JALAN BEBABS HAMBATAN SATKER PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH II
Termohon:
Usman
KEMENTERIAN PUPR DIREKTORAT JALAN BEBABS HAMBATAN SATKER PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH II
Termohon:
Mustafa
27 — 3
Pemohon:
KEMENTERIAN PUPR DIREKTORAT JALAN BEBABS HAMBATAN SATKER PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH II
Termohon:
Mustafa
2.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tapanuli Tengah
183 — 54
Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 01-Pengadaan Barang/ Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2021
2.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tapanuli Tengah.,& REKAN, beralamat di JalanSei Rokan No. 32 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 16 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagaiee ee ee PENGGUGAT ;Halaman 1 Putusan Perkara No.19/ G/2021 /PTUNMDN MELAWANKELOMPOK KERJA PEMILIHAN 01 PENGADAAN BARANG/JASA DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR)KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN ANGGARAN2021, Beralamat di Jalan FL. Tobing No. 18 PandanKabupaten Tapanuli TengahBAG, dalam hal ini memberi kuasakepada :1. SYAHRUZAL, SH2. H.MULYADI, SH.,;MH3.
OBJEK GUGATANBahwa adapun yang menjadi Obyek Sengketa dalam Perkara ini adalah :> Keputusan yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja (POKJA) Pemilinan 01Pengadaan Barang/ Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang(PUPR) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2021 secaraelektronik (email) yang dikirimkan melalui Lembaga Pengadaan SecaraHalaman 3 Putusan Perkara No.19 / G/2021 /PTUNMDNPOElektronik (LPSE) Kabupaten Tapanuli Tengah dengan websitelpse.tapteng.go.id/eproc4/evaluasi/1558652/hasil, Tanggal
akibat hukum bagi seseorangatau badan hukum perdata.Bahwa berdasarkan definisi Pasal 1 angka 9 UndangUndang RI No. 51Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka KeputusanTergugat yang menjadi Objek Gugatan Penggugat adalah merupakan sebuahkeputusan yang berisi Penetapan (beschikking) dan langsung berlaku sejakdikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya (einmalig) dalam hal ini Tergugat.Bahwa Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 01Pengadaan Barang/ JasaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR
) Kabupaten TapanulliTengah Tahun Anggaran 2021 merupakan Lembaga Pemerintah NonKementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan Tugas dan Fungsidalam bidang Pengadaan Barang/ Jasa serta Pekerjaan Umum.Bahwa dengan demikian, sangatlah nyata bahwa Kelompok Kerja (POKJA)Pemilihan 01Pengadaan Barang/ Jasa Dinas Pekerjaan Umum danPenataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2021adalah badan atau pejabat tata usaha negara sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1 angka 8 UndangUndang No. 51
Sosorgadong denganKode Tender 1558652 Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tapanuli Tengah adalah pengadaanjasa untuk pekerjaan Rehabilitasi D.l Rogas Kec.
KEMENTERIAN PUPR DIREKTORAT JALAN BEBABS HAMBATAN SATKER PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH II
Termohon:
Bustami
14 — 3
Pemohon:
KEMENTERIAN PUPR DIREKTORAT JALAN BEBABS HAMBATAN SATKER PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH II
Termohon:
Bustami
KEMENTERIAN PUPR DIREKTORAT JALAN BEBABS HAMBATAN SATKER PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH II
Termohon:
Syaribanun
25 — 7
Pemohon:
KEMENTERIAN PUPR DIREKTORAT JALAN BEBABS HAMBATAN SATKER PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH II
Termohon:
Syaribanun
Asep Supritana
Tergugat:
Pemerintah RI cq Menteri PUPR cq PPT cq SKIPL Jalan tol Cisumdawu
56 — 26
Penggugat:
Asep Supritana
Tergugat:
Pemerintah RI cq Menteri PUPR cq PPT cq SKIPL Jalan tol Cisumdawu
KEMENTERIAN PUPR DIREKTORAT JALAN BEBABS HAMBATAN SATKER PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH II
Termohon:
Madhan
22 — 2
Pemohon:
KEMENTERIAN PUPR DIREKTORAT JALAN BEBABS HAMBATAN SATKER PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH II
Termohon:
Madhan
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional SUMUT pada Kementrian PUPR DIRJEN Bina Marga
Termohon:
PARDAMEAN SAGALA
87 — 0
Pemohon:
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional SUMUT pada Kementrian PUPR DIRJEN Bina Marga
Termohon:
PARDAMEAN SAGALA
266 — 251
kami,kadis PUPR makin besar kepala.
Pejabat harus bias meliharastatus sosial dengan ilmu yg di milikinya, jangan kamu makan semuapekerjaan di PUPR, apabila kadis PUPR serakah dan buaya seperti ini tidaktutup kemungkinan, PUPR lebih baik robohkan, karena kadis PUPR banyaksekali alasan, desasdesus di telinga kadis PUPR anti relawan dan timsesMJ, pekerjaan hampir ratusan miliar dirampoknya untuk kepentingankelompok dan pribadiny, manusia diberinya pekerjaan musuh politik kami,kadis PUPR makin besar kepala.
Pejabat harus bias melihara status socialdengan ilmu yg di milikinya, jangan kamu makan semua pekerjaan diPUPR, apabila kadis PUPR serakah dan buaya seperti ini tidak tutupkemungkinan, PUPR lebih baik robohkan, karena kadis PUPR banyaksekali alasan, desasdesus di telinga kadis PUPR antirelawan dan timsesMJ, pekerjaan hampir ratusan miliar dirampoknya untuk kepentingankelompok dan pribadiny, manusia diberinya pekerjaan musuh politikkami, kadis PUPR makin besar kepala.
(dibaca: Kalau Pak Kadis PUPR Kubu Raya masih serakah dan berperilakuseperti buaya, dan juga masih banyak alasan, lebih baik PUPR dirobohkan)dan (2) Kadis PUPR jangan merasa kebal hukum, sekali lagi kamu lakukan ini terhadap teman2 relawan dan timses Mu, artinya kamu yg mulai... (dibaca: Wahai Kadis PUPR KKR, jangan merasa kebal hukum...
KEMENTERIAN PUPR DIREKTORAT JALAN BEBABS HAMBATAN SATKER PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH II
Termohon:
Mulyadi
20 — 5
Pemohon:
KEMENTERIAN PUPR DIREKTORAT JALAN BEBABS HAMBATAN SATKER PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH II
Termohon:
Mulyadi
41 — 26
Dinas PUPR Kabupaten Kotabaru yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan Verstek;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp164.000 (seratus enam puluh empat ribu Rupiah);
Dinas PUPR Kabupaten Kotabaru
95 — 44
Penggugat:ABDUL HADITergugat:1.Din Saifuddin2.Ongen Laharni3.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Propinsi
KepalaDinasPekerjaanUmum dan Penataan Ruang (PUPR)Propinsi, berkedudukan di JI.
GugatanPenggugatObscur Libel (tidakjelas dan kabur);Bahwa pada poin 4 (empat) GugatanPenggugatmenyebutkanbahwamaterial tanah yangdikeruk/digarukdenganalatberattersebutkemudiandigunakanuntukCirtupembuatan/pembentukan badan jalansepanjang 2 km di desamilikTergugat III,padahalTergugat Ill yang dimaksud olehPenggugatadalahKepalaDinasPekerjaanUmum dan Penataan Ruang(PUPR) Propinsi yangnotabenenyatidakmemilikiDesasebagaimanadimaksud oleh Penggugat.Dari dalil yangdikemukakanpenggugattersebutjelaslahgugatanpenggugatmerupakangugatan
GugatanPenggugatObscur Libel (tidakjelas dan kabur);BahwaTergugat Ill = tidakmemilikiDesasebagaimanadimaksud olehPenggugat pada poin 4 (empat) positagugatan PenggugatkarenaTergugat IIIadalahKepalaDinasPekerjaanUmum dan Penataan Ruang (PUPR)sehinggagugatanPenggugatmerupakangugatan yangHalaman 18dari26PutusanNomor 15/Padt.G/2020/PNTtekaburkarenaPenggugattidakmengetahuidenganjelasatastanah yangdiklaemnyasebagaimiliknya;Menimbang, bahwaterhadapeksepsi Para Tergugattersebut, MajelisHakim mempertimbangkansebagaiberikut
Zuheldi
Tergugat:
Pemerintah Kabupaten Agam Cq Kepala Dinas PUPR Kabupaten Agam, Cq Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
62 — 6
Penggugat:
Zuheldi
Tergugat:
Pemerintah Kabupaten Agam Cq Kepala Dinas PUPR Kabupaten Agam, Cq Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
KEMENTERIAN PUPR DIREKTORAT JALAN BEBABS HAMBATAN SATKER PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH II
Termohon:
Siti Hasanah
67 — 12
Pemohon:
KEMENTERIAN PUPR DIREKTORAT JALAN BEBABS HAMBATAN SATKER PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH II
Termohon:
Siti Hasanah
Turut Tergugat:
Ketua DPRD Kab. Pelalawan
44 — 7
Pelalawan cq Dinas PUPR
Turut Tergugat:
Ketua DPRD Kab. Pelalawan
MUHAMMAD FIKRI, SH
Terdakwa:
AMIR Bin LAHUSENG alias ATONG
73 — 22
dan 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah lemari besi atau brangkas uang;
- 1 (satu) buah Roter Wifi warna putih bertuliskan tp-link;
- 1 (satu) buah kotak Video Recorder CCTV warna hitam;
Di kembalikan kepada Dinas PUPR
Kantor Dinas PUPR yang dirusak dengan cara di cungkil; Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Dinas PUPR Kab.Pasangkayu mengalami kerugian sekitar Rp.35.000.000, (tiga puluhlima juta rupiah);Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;2.
FIKRI yang juga merupakan pegawai cleaningservice pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)Kab.
) buahbrangkas milik Kantor Dinas PUPR yang dirusak dengan cara di cungkil; Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Dinas PUPR Kab.Pasangkayu mengalami kerugian sekitar Rp.35.000.000, (tiga puluhlima juta rupiah);Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;Saksi MUH.
memberitahukankejadian tersebut; Bahwa barang yang menjadi obyek pencurian tersebut adalah 1(satu) buah Recorder CCTV yang berada di ruang Kepala Dinas PUPR; Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan caraterdakwa merusak pintu Kantor Dinas PUPR dengan cara mencungkilpaksa, hingga beberapa pintu di Kantor Dinas PUPR mengalamikerusakan, selain itu juga terdapat kerusakan pada 1 (satu) buahbrangkas milik Kantor Dinas PUPR yang dirusak dengan cara di cungkil; Bahwa akibat dari kejadian tersebut
Pasangkayu; Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian di KantorDinas PUPR Kab. Pasangkayu tersebut adalah saksi bersamasamadengan saksi MASRUDIN dan terdakwa; Bahwa saksi bersama dengan terdakwa dari Kota Palu menujuke Kab. Pasangkayu dengan maksud untuk membongkar atau masukke Kantor Dinas PUPR Kab.
KEMENTERIAN PUPR DIREKTORAT JALAN BEBABS HAMBATAN SATKER PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH II
Termohon:
Syarifah Muhammad
29 — 12
Pemohon:
KEMENTERIAN PUPR DIREKTORAT JALAN BEBABS HAMBATAN SATKER PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH II
Termohon:
Syarifah Muhammad
129 — 79
Dra SINTHA L TOBING SMELAWAN1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KODYA DEPOK2.PT TRANSLINGKAR KITA JAYA3.Kementerian PUPR
PT.TRANSLINGKAR KITA JAYA, Kampung Pedurenan, Cimanggis,Jl.Gas Alam, Harja Mukti, Kota Depok, 16945, untuk selanjutnya disebutsebagai : Termohon Il;Kementerian PUPR, Jl.
444 — 240
Tergugat 1 : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPRTergugat 2 : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Dan Pengembangan Jabatan Fungsional
Jabatan Kepala BagianAdvokasi Hukum, Biro Hukum, SekretariatJenderal, Kementerian PUPR ;2. Lisniarti Munthe, S.T., M.Sc. Jabatan KepalaBagian Hukum, Kerjasama, dan Komunikasi Publik,Sekretariat BPSDM, BPSDM kementerian PUPR ;3. Lia Maulida, S.H., M.Si, Jabatan PejabatFungsional Analis Kepegawaian Madya, BPSDMselaku Koordinator layanan Hukum dan ReformasiBirokrasi BPSDM Kementerian PUPR ;4. Lina Anggraini, S.Psi., M.M.
Pada Tanggal 26 September 2019, Kepala Pusat Pendidikandan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan JabatanFungsional Kementerian PUPR mengeluarkan surat yang ditujukan Kepada Kepala Biro Kepegawaian Organisasi danTata Laksana Kementerian PUPR Nomor SM 03.03MF/1148perihal Penyampaian Rekomendasi Teknis InpassingJabatan Fungsional Bidang PUPR ;Dalam Surat Kepala Pusdiklat Kementerian PUPR, Point ke2,3dan 4 berbunyi sebagai berikut:2. Hasil Uji Kompetensi adalah :a.
(PAK) dan SURATKEPUTUSAN PENGANGKATAN~ dalam JabatanFungsional Bidang PUPR sesuai dengan ketentuanyang berlaku ;6.
., Kepada BapakMenteri PUPR tanggal 11 Maret 2020, perihal InformasiPengangkatan Jabatan Fungsional Bidang PUPR melaluiInpassing dan Pembangunan Rumah Khusus diKabupaten Belitung Timur (foto kopi sesuai dengan asli); Bukti P19:Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B1157/ Bukti P20 : Bukti P 21:KASN/4/2020 tanggal 15 April 2020, Perihal Jawabanatas Pengaduan ke Bapak Menteri PUPR terkaitKlarifikasi/Mediasi (foto kopi);Surat/disposisi Bapak Menteri PUPR ke SekretarisJenderal dan Inspektur Jenderal
., ke Komisi AparaturSipil Negara tanggal 19 Juni 2020, perihal LaporanPengaduan (foto kopi sesuai dengan asli); Bukti P 24 : Surat Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR tanggal24 September 2020, perihal PenyelenggaraanPerkantoran Kementerian PUPR di DKI Jakarta, BuktiPenyimpangan seorang Sekjen Kementerian PUPR yangsudah Pensiun (tanggal 01 Juli 2020 ) tetapi yangbersangkutan masih menjabat sebagai PLT SekjenKementerian PUPR sampai saat ini (foto kopi); Bukti P 25 : Surat Ir.
Karya Bin Ugih
Tergugat:
Pemerintah RI cq Menteri PUPR cq PPT cq SKIPL Jalan tol Cisumdawu
51 — 15
Penggugat:
Karya Bin Ugih
Tergugat:
Pemerintah RI cq Menteri PUPR cq PPT cq SKIPL Jalan tol Cisumdawu