) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidakmencapai kesepakatan maka perjanjian kerja bersama yang sedangberlaku, tetap berlaku untuk paling lama 1(satu) tahun;Bahwa apabila dilinat dari bunyi Pasal 123 Undang Undang No 13 tahun2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana disebutkan di atas (poin 40)maka melihat bukti hukum yang ada berupa buku Perjanjian Kerja Bersamasudah dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Kerja Bersama yang dijadikandasar hukum oleh Tergugat untuk memberikan sangsi

dan PemutusanHubungan Kerja terhadap Penggugat sudah tidak bisa dijadikan acuanmengingat masa berlakunya telah habis (daluwarsa), karena Perjanjian KerjaBersamatersebut berlaku periode 2011 sampai 2013 dan andaikan adakesepakatan perpanjangan masa berlakunya hanya bisa satu tahun sajahingga sampai tahun 2014;Tergugat dalam memberikan sangsi berupa surat peringatan kesatu,suratperingatan kedua,surat peringatan ketiga dan skorsingkepada Penggugatselalu. berlandaskan kepada Perjanjian Kerja Bersama

Putusan Nomor 117 K/Pdt.SusPHI/201743.Ad.45.46.47.48.49.berlakunya Perjanjian Kerja Bersama yang sudah daluwarsa;Bahwa karena dasar hukum pemberian sangsi oleh Tergugat kepadaPenggugat sebagaimana yang disebutkan dalam poin 42 diatas berdasarkanPerjanjian Kerja Bersama yang sudah tidak berlaku (daluwarsa) dan alasanTergugat dalam memberikan sangsi tersebut tidak pernah di muat dalamPerjanjian Kerja Bersama periode sebelumnya maka demi hukum seluruhsangsi tersebut dapat dinyatakan tidak sah dan cacat

hokum sertabatal demihukum;Bahwa berdasarkan faktafakta yang ada yaitu Perjanjian Kerja Bersamaperiode 2011 2013 sudah habis masa berlakunya dan alasan Tergugatdalam memberikan sangsi kepada Penggugat tidak diatur dalam PerjanjianKerja Bersama sebelumnya sehinggahal tersebut mengakibatkan pemberiansanksi kepada Penggugattidak sah dan cacat hukum serta batal demi hokummaka Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadapPenggugatadalah dinyatakan batal demi hukum;Bahwa dikarenakan Pemutusan

Menyatakan putusan provisi ini tidak dapat dilakukan upaya kasasi dan wajibdilakukan oleh Tergugat;Primair:Dalam Pokok Perkara:1.2.10.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan seluruh sangsi berupa Surat Peringatan kesatu,Surat Peringatankedua,Surat Peringatan ketiga dan Skorsing yang diberikan Tergugat kepadaPenggugat tidak sah dan cacat hukum serta batal demi hukum;Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadapPenggugat adalahbatal demi hukum;Menyatakan Hubungan

denganTermohon mulai goyah, tidak harmonis lagi, karena hampir 30 (tigapuluh)tahun belum memiliki keturunan dan Pemohon berkeinginan untuk menikahlagi agar memiliki keturunan, akan tetapi Pemohon malahan diusir olehTermohon dari rumah tempat tinggal tersebut diatas, serta Termohonmelaporkannya Pemohon pada dinas terkait, sehingga antara Pemohon denganTermohon hatinya sudah tidak bisa dipersatukan lagi ;Bahwa akibat dari laporan Termohon kepada dinas terkait tersebut diatas,akhirnya Pemohon dijatuhi sangsi

tanggal 09September2013 (terlampir) dan sekarangdalam proses ke Inspektorat Kabupaten Ponorogo maupun ke BadanKepegawaian Daerah Kabupaten Ponorogo untuk mendapat Ijin dari BapakBupati Ponorogo ;Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup bersama sebagai suamiTermohon, karena sudah tidak ada kecocokan lagi sebab Termohon tidak maumengerti dan tidak mau menghormati usaha Pemohon sebagai suami apabiladinasehati, bahkan berani melaporkan Pemohon pada dinas terkait danPemohon terlanjur mendapatkan sangsi

AGUS KUSYANTO Bin SAPARI, saksi tidak disumpah serta keterangan terdakwasesuai di dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, dan keteranganTerdakwa, maka terungkap fakta sebagaimana uraian dari Catatan Penyidik yaitu Terdakwatelah melakukan tindak pidana Melakukan kegiatan usaha hiburan karaoke ;Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya putusan sangsi pidana bagiterdakwa, Hakim wajib mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankan,yaitu

L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 7 Maret 2021 (bukti P-6/T-1 dan P-6A) sebagai sah dan berharga;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dan atau membayar ganti rugi material (kerugian pokok) kepada Penggugat sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar sangsi

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hendak bercerai untukmendapatkan izin dari atasannya atau Pejabat yang berwenang,selanjutnya sidang ditunda selamalamanya 6 bulan, dan jika yangbersangkutan tidak mendapatkan ijin maka majelis hakim harus memberiperingatan tentang adanya sangsi pemberhentian sebagai PNS.

;Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5Tahun 1984 tersebut berkenaan dengan petunjuk pelaksanaan PeraturanPemerintah No.10 Tahun 1983 yang mengatur tentang disiplin PegawaiNegeri Sipil (PNS) lagi pula sesuai maksud Surat Edaran tersebut majelishakim tingkat pertama telah memberi peringatan kepada yangbersangkutan tentang sangsi pemberhentian sebagai Pegawai NegeriSipil ( PNS) dan hal tersebut diabaikan oleh Pemohon Konvensi/TergugatRekonvensi/Terbanding, Kemudian dilanjutkan pemeriksaan

Namun Penggugattidak memperoleh surat ijin untuk bercerai dari pejabatyang berwenang, Dan majelis Hakim telah mengingatkanPenggugat akan akibat dan sangsi yang timbul.

NamunPenggugat tidak memperoleh surat ijin untuk bercerai daripejabat yang berwenang, Dan majelis Hakim telahmengingatkan Penggugat akan akibat dan = sangsi yangtimbul.

SUMARDIONO. 2.WAHYUHERLIYANTO dan AHMAD CHOIRUL NIAM saksi tidak disumpah serta keteranganterdakwa sesuai di dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, dan keterangan paraterdakwa, maka terungkap fakta sebagaimana uraian dari Catatan Penyidik yaitu Paraterdakwa telah melakukan tindak pidana PENCURIAN ;Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya putusan sangsi pidana bagi paraterdakwa, Hakim wajib mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankan

Menyatakan perbuatan Tergugat melakukan pemasangan Papan Nama diatas tanah milik Penggugat yang bertuliskan Tanah ini milik USMAN BIN IDRIS SHM 6287 seluas : 9430 M2 berdasarkan Putusan Incrah PTUN Pontianak Nomor 15/PTUN.PTK/2004 Jo Penetapan Eksekusi Nomor : 01/PEN-EKS/PTUN.PTK/2015, Dilarang memasuki tanah ini tanpa ijin dapat dikenakan sangsi Hukum Pidana sebagaimana dalam pasal 167 KUHPidana jo pasal 385 KUHPidana adalah merupakan perbuatan melawan hukum; ---------------------

DILARANG MEMASUKI TANAH INI TANPA IJIN PEMILIK DANBARANG SIAPAMEMASUKI TANPA IJIN DAPAT DIKENAKAN SANGSI HUKUMPIDANA SEBAGAIMANA DALAM PASAL 167 KUHPIDANA JO PASAL 385KUHPIDANA 4. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan Tergugatyang menyangkut obyek sengketa, dalam bentuk dan dengan caramaupun alasan apapun;DALAM POKOK PERKARA:1, Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2.

Atas nama Syarif Antonidan terakhir atas nama Tergugat; Bahwa benar diatas tanah tersebut telah dipasang Papan Nama olehTergugat yang bertuliskan Tanah ini milik USMAN BIN IDRIS SHM6287 seluas : 94380 M2 berdasarkan Putusan Incrah PTUN PontianakNomor 15/PTUN.PTK/2004 Jo Penetapan Eksekusi Nomor : 01/PENEKS/PTUN.PTK/2015, Dilarang memasuki tanah ini tanpa ijin dapatdikenakan sangsi Hukum Pidana sebagaimana dalam pasal 167KUHPidana jo pasal 385 KUHPidana ; 62Menimbang, bahwa diantara kedua belah pihak

terjadi perselisihanhukum tentang Pemasangan Papan Nama Tanah ini milik USMAN BINIDRIS SHM 6287 seluas : 9430 M2 berdasarkan Putusan Incrah PTUNPontianak Nomor 15/PTUN.PTK/2004 Jo Penetapan Eksekusi Nomor :01/PENEKS/PTUN.PTK/2015, Dilarang memasuki tanah ini tanpa ijin dapatdikenakan sangsi Hukum Pidana sebagaimana dalam pasal 167 KUHPidanajo pasal 385 KUHPidana, "= 0Menimbang, bahwa setelah memperhatikan halhal yang diakui danyang disangkal para pihak maka sekarang yang menjadi persoalan hukumuntuk

diajukan oleh Tergugatyang belum dipertimbangkan secara rinci satu persatu adalah tidakperlu/irrelevan lagi untuk dipertimbangkan;Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah terbukti melakukanperbuatan melawan hukum dengan melakukan pemasangan Papan Namayang bertuliskan Tanah ini milik USMAN BIN IDRIS SHM 6287 seluas :689430 M2 berdasarkan Putusan Incrah PTUN Pontianak Nomor15/PTUN.PTK/2004 Jo Penetapan Eksekusi Nomor : 01/PENEKS/PTUN.PTK/2015, Dilarang memasuki tanah ini tanpa ijin dapatdikenakan sangsi

~~ ~~~ nnn nnn nnn nnn nn enim nnn nnn nennmmnn nineTerhadap tuntutan point 5 (lima) yang menuntut agar menyatakanTergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimanadipertimbangkan diatas bahwa perbuatan Tergugat melakukanpemasangan Papan Nama yang bertuliskan Tanah ini milik USMANBIN IDRIS SHM 6287 seluas : 9430 M2 berdasarkan Putusan IncrahPTUN Pontianak Nomor 15/PTUN.PTK/2004 Jo Penetapan EksekusiNomor : 01/PENEKS/PTUN.PTK/2015, Dilarang memasuki tanah initanpa ijin dapat dikenakan sangsi

telah mengambil alin seluruh pertimbanganpertimbangan Jaksa Penuntut Umum, yang menyatakan bahwa perbuatanterdakwa Sahata Purba telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tanggayaitu melanggar Pasal 44 Ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. dan kamipenuntut umum tidak sependapat dengan penjatuhan hukuman(strachmaat) yang dijatuhnkan kepada Terdakwa Sahata Purba.Oleh sebab itu penjatuhan sangsi

pidana penjara selama 4 (Empat) bulanterhadap Terdakwa Sahata Purba sangatlah tidak mencerminkan rasakeadilan bagi Korban dan tidak melindungi hakhak asasi manusia danperlindungan terhadap tindakan diskriminasi yang dilakukan Terdakwaterhadap istri sah terdakwa, karena Terdakwa dengan korban belummelakukan upaya perdamaian dipersidangan secara tertulis, berdasarkantuntutan Jaksa Penuntut umum, bahwa sangsi pidana terhadap pasal yangdi tuntut oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 44 ayat (1) UU No

putusan tersebut haruslah dibatalkan.Dan dihubungkan dengan rasa keadilan terhadap masyarakat bahwapelaku dari tindak pidana Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tanggatersebut adalah seorang ASN (Aparatur Sipil Negara), yang seharusnyaseorang ASN harus mencerminkan seorang Aparat Sipil Negara yang baikdimata masyarakat maupun Negara Bukan melakukan perbuatanpelanggaran hukum yaitu terdakwa yang sebagai ASN melakukanKekerasan Fisik terhadap istri sah Terdakwa, maka dengan alasantersebut penjatuhan sangsi

pidana penjara terhadap Terdakwa haruslahmemenuhi rasa keadalian bagi korban yaitu seperti tuntutan jaksapenuntut umum pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan.Melihat dari rasa keadilan bagi masyarakat di Humbang Hasundutan atauwarga negara indonesia bahwa penjatuhan sangsi pidana terhadapterdakwa adalah tidak mencerminkan rasa keadilan karena tidakmelakukan kejujuran, kelurusan dan keikhlasan dan tidak berat sebelah,tidak memihak, tidak sewenangwenang terhadap putusan yang diberikanhakim

SETIAP PELANGGAR AKAN DIKENAKAN SANGSI PIDANA SESUAI PASAL: 335, 167, 389, DAN 408 KUHP.

M.CHAUDLOFUL ASFA Bin JAMILIN saksi tidak disumpah serta keterangan terdakwasesuai di dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, dan keteranganTerdakwa, maka terungkap fakta sebagaimana uraian dari Catatan Penyidik yaitu Terdakwatelah melakukan tindak pidana Bergelandangan tanpa pencarian ditempat umum ;Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya putusan sangsi pidana bagiterdakwa, Hakim wajib mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankan

AGUS YULIYONO, S.Psi Bin SARDI saksi tidak disumpah serta keteranganterdakwa sesuai di dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, dan keteranganTerdakwa, maka terungkap fakta sebagaimana uraian dari Catatan Penyidik yaitu Terdakwatelah melakukan tindak pidana Menjual minuman beralkohol tanpa yin ;Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya putusan sangsi pidana bagiterdakwa, Hakim wajib mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankan,yaitu

Apakah dibenarkan dan disahkan dalam system hukum ketenagakerjaanyang berlaku di Indonesia terkait Pasal 70 Perjanjian Kerja Bersama (PKB)sebagai implementasi dari Pasal 137 UndangUndang No.13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan;a Apakah dibenarkan dan disahkan dalam system hukum ketenagakerjaanyang berlaku di Indonesia mogok yang tidak sah harus dijatuhkan sangsi PHK;4.

yang nyata di dalam mengambilkeputusannya yang membenarkan tindakan PHK yang dilakukan oleh TermohonPeninjauan Kembali dengan didasarkan pada Pasal 65 ayat 14 Perjanjian KerjaBersama (PKB).3.1 Bahwa kalau pun mogok kerja yang dilakukan oleh PemohonPeninjauan Kembali dinyatakan tidak sah atau tidak sesuaidengan peraturan yang berlaku, maka seharusnya Yang MuliaMajelis Hakim Kasasi serta Yang Mulia Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KlasIA Bandung di dalam menerapkan sangsi

Pasal 65 ayat 14 tidak dapatditerapkan mengingat di dalam UU No. 13 Tahun 2003 Pasal142 ayat (2) bahwa sangsi mogok kerja yang tidak sah telahdiatur di dalam Keputusan Menteri yaitu Keputusan Menteri No.KEP. 232/MEN/2003 Pasal 6.4.

Apakah dibenarkan dan disahkan dalam system hukum ketenagakerjaanyang berlaku di Indonesia mogok yang tidak sah harus dijatuhkan sangsi PHK;4. Apakah dibenarkan dan disahkan dalam system hukum ketenagakerjaanyang berlaku di Indonesia terkait Pasal 70 dan Pasal 65 ayat 14 PerjanjianHal. 39 dari 49 hal. Put. No. 102 PK/Pdt.Sus/2012Kerja Bersama (PKB) yang bertentangan dengan peraturan perndangundangdapat digunakanmenjadi dasar PHK;Bahwa sebelumya, ijinkanlah saya untuk mengutip ajaran hukumProf.

Pemohon diberi sangsi atau peringatan apabila tidak memberi nafkahanak setiap bulan;Bahwa, Pemohon telah menyampaikan replik yang isi pokoknya tetapsebagaimana dalil permohonan Pemohon;Bahwa, Pemohon juga telah menyampaikan jawaban rekonvensi yang isipokoknya tidak keberatan dengan tuntutan Termohon mengenai hak asuh anakdan sanggup membantu kebutuhan anak semampunya;Bahwa, Termohon juga telah menyampaikan duplik dan replik rekonvensipada pokoknya tetap sebagaimana dalil jawaban dan gugat rekonvensiTermohon

Pemohon diberi sangsi atau peringatan apabila tidak memberi nafkah anaksetiap bulan;Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensidianggap telah dipertimbangkan dalam rekonvensi;Menimbang, bahwa mengenai gugatan hak hadilonah, TergugatRekonvensi tidak keberatan kKedua anak berada di bawah hadlonah PenggugatRekonvensi;Menimbang, bahwa kedua anak belum mumayiz atau belum berumur 12tahun, maka Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kedua anak lebih berhak untukmemelihara kedua anak tersebut

menghukum Tergugat Rekonvensiuntuk memberikan nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan TergugatRekonvensi minimal sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) setiap bulan;Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi berupabiaya sekolah anak dari TK sampai SMA ditanggung Pemohon, Majelismempertimbangkan bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut sudahtercakup dalam nafkah anak, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebihlanjut;Menimbang, bahwa mengenai tuntutan untuk memberikan sangsi

harihari sidang yang telah ditentukan Penggugat telahmenghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidakpula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/ kuasanya meskipun telah dipanggil secara patutdan sah, berdasarkan relaas panggilan tanggal 25 Juli 2008 dan tangga 15 Agustus 2008 pulaketidak hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;n Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon denganmenyampaikan beberapa ketentuan tentang sangsi

terdakwa menerangkan ketika terdakwa memasanguang diatas lapak jika angka yang terdakwa pasang keluar dengandadu yang diguncang berarti terdakwa yang menang dan sebaliknyamendasarkan pada pengharapan buat menang pada umumnya karenauntunguntungan saja dan jikalau menang besar itu karena kepinttaranmasingmasing dan kebiasaan masang masingmasing Bahwa benar terdakwa menerangkan judi dadu koprok tidakmendapatkan izin dari pemerintah dan hal tersbut bahkan dilarang olehpemerintah dan akan mendapatkan sangsi

terdakwa menerangkan ketika terdakwa memasanguang diatas lapak jika angka yang terdakwa pasang keluar dengandadu yang diguncang berarti terdakwa yang menang dan sebaliknyamendasarkan pada pengharapan buat menang pada umumnya karenauntunguntungan saja dan jikalau menang besar itu karena kepinttaranmasingmasing dan kebiasaan masang masingmasingBahwa benar terdakwa menerangkan judi dadu koprok tidakmendapatkan izin dari pemerintah dan hal tersbut bahkan dilarang olehpemerintah dan akan mendapatkan sangsi

terdakwa menerangkan ketika terdakwa memasanguang diatas lapak jika angka yang terdakwa pasang keluar dengandadu yang diguncang berarti terdakwa yang menang dan sebaliknyamendasarkan pada pengharapan buat menang pada umumnya karenauntunguntungan saja dan jikalau menang besar itu karena kepintaranmasingmasing dan kebiasaan masang masingmasingBahwa benar terdakwa menerangkan judi dadu koprok tidakmendapatkan izin dari pemerintah dan hal tersbut bahkan dilarang olehpemerintah dan akan mendapatkan sangsi

menambahnama pemohon dari Deborah Letizia menjadi Soumya Suman JanthalurDeborah Letizia;v Bahwa penambahan/pergantian nama tersebut adalah sudah tradisi/adat diIndia;v Bahwa hal mengenai dokumen yang lain tidak menjadi masalah;v Bahwa di india setiap perempuan menikah dengan seorang lakilaki, namapemphpniistrinya harus mengaikuti nama marga suaminya;v Bahwa penambahan nama pemohon dari Deborah Letizia menjadi SoumyaSuman Janthalur Deborah Letizia harus dilakukan, jika tidak dilakukanakibatnya berupa sangsi

Saksi3 : SUMAN BABU JANTHALUR, pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:vvBahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah istri saksi;Bahwa benar pergantian/oenambahan nama pemohon adalah sudahmerupakan tradisi/adat di India;Hal 4 dari 9 hal Penetapan No. 102/Pdt.P/2017/PN Dpsv Bahwa pergantian/penambahan tidak dilakukan maka sangnsinya adalahberupa sangsi sosial;v sakti tidak ada keterangan lain lagi;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukansesuatu apapun lagi melainkan

alasan yangsah menurut hukum; Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sebagai PegawaiNegeri Sipil belum memperoleh surat keterangan untuk melakukanperceraian dari Pejabat, maka Majelis Hakim memanggil Termohonuntuk hadir dipersidangan untuk memberi kesempatan kepadaTermohon memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraiandari Pejabat; Menimbang, bahwa setelah Termohon dipanggil secara sahdan patut Termohon tidak hadir dipersidangan, maka MajelisHakim tidak bisa memperingatkan Termohon akan sangsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonanPemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan jugasebagaimana ternyata dalam bukti Kutipan Akta Nikah bertanda P1 telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalamikatan perkawinan yang sah; Menimbang, bahwa setelah Termohon dipanggil secara sahdan patut Termohon tidak hadir dipersidangan, maka MajelisHakim tidak bisa memperingatkan Termohon akan sangsi sangsibagi Pegawai Negeri

pemeriksaan dilanjutkan denganmembacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetapdipertahankan oleh Pemohon; Menimbang, bahwa Pemohon yang berkedudukan sebagaiPegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian harusmemperoleh surat ijin tertulis terlebih dahulu daripejabat atasannya, untuk untuk itu Majelis Hakim telahmemberikan waktu yang cukup untuk memperoleh surat yangdi maksud, tetapi pemohon belum mendapatkannya dan mohonagar perkaranya dilanjutkan dengan sanggup menanggungsegala resiko atau sangsi

bahwa Majelis Hakim dan Mediator telahberusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namuntidak berhasil; Menimbang, bahwa Pemohon yang berkedudukan sebagaiPegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian harusmemperoleh surat ijin tertulis terlebih dahulu daripejabat atasannya, untuk untuk itu Majelis Hakim telahmemberikan waktu yang cukup untuk memperoleh surat yangdi maksud, tetapi pemohon belum mendapatkannya dan mohonagar perkaranya dilanjutkan dengan sanggup menanggungsegala resiko atau sangsi

Yunianti nantinyamelangsungkan perkawinan secara finansial dari keluarga siap membantuuntuk kebutuhan rumah tangga mereka sambil Kadek Ardikamenyelesaikan sekolahnya tapi di luar jam sekolah Kadek Ardika jugamembantu orang tuanya untuk bekerja yang menghasilkan uang;Bahwa Kadek Ardika merupakan orang yang pendiam namun iabertanggung jawab dan mau bekerja untuk mencari penghasilan;Bahwa peraturan di masyarakat apabila ada seseorang yang hamil di luarnikah dan tidak segera dikawinkan maka akan ada sangsi

Yunianti nantinyamelangsungkan perkawinan secara finansial dari keluarga siap membantuuntuk kebutuhan rumah tangga mereka sambil Kadek Ardikamenyelesaikan sekolahnya tapi di luar jam sekolah Kadek Ardika jugamembantu orang tuanya untuk bekerja yang menghasilkan uang; Bahwa Kadek Ardika merupakan orang yang pendiam namun iabertanggung jawab dan mau bekerja untuk mencari penghasilan; Bahwa peraturan di masyarakat apabila ada seseorang yang hamil di luarnikah dan tidak segera dikawinkan maka akan ada sangsi

Deni Yunianti nantinyamelangsungkan perkawinan secara finansial dari keluarga siap membantuuntuk kebutuhan rumah tangga mereka sambil Kadek Ardikamenyelesaikan sekolahnya tapi di luar jam sekolah Kadek Ardika jugamembantu Pemohon untuk bekerja yang menghasilkan uang;Bahwa Kadek Ardika merupakan orang yang pendiam namun iabertanggung jawab dan mau bekerja untuk mencari penghasilan;Bahwa peraturan di masyarakat apabila ada seseorang yang hamil di luarnikah dan tidak segera dikawinkan maka akan ada sangsi

dalam agama Hindukeseimbangan alam ini harus dijaga melalui konsep Tri Hita Karana, yaitukeseimbangan manusia dengan penciptanya, keseimbangan manusia denganalam dan keseimbangan manusia dengan manusia, perbuatan Anak KadekArdika yang telah menghamili Anak Ni Kadek Deni Yunianti tanpoa dikawini makaanggapan masyarakat telah merusak keseimbangan alam sebagaimana konsepTri Hita Karana tersebut, dan perbuatan Anak Kadek Ardika tersebut apabila tidakmengawini Anak Ni Kadek Deni Yunianti maka akan ada sangsi