Gapura Raya Penggugat juga sebagai GM seJawa Timur;Bahwa saksi membenarka bukti rekapitulasi hasil penjuan;Bahwa alasan Penggugat dan saksi keluar dari PT. Gapura Rayakarena sudah pensiun dan dipekerjakan lagi di PT. Gapura Raya23dengan sistim kontrak, lalu pindah ke PT. MPM milik Tergugat dengantidak ada perjanjian kontrak;e Bahwa PT. MPM sudah tahu kalau Penggugat sudah usia pensiun;e Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dipertahankan di PT.

Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa PandemiCorona Virus Disease 2019 (COVID 19), selanjutnya untuk prosespenetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2021 nilaiUpah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang direkomendasikan samadengan nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2020;Bahwa pada tanggal 2 November s.d 19 November 2020,Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat menerimaRekomendasi Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun2021 dari 27 Kabupaten/Kota seJawa

Rekomendasi Bupati/Wali Kota seJawa Barat tentang Penetapan UpahMinimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021;3. Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat perihalRekomendasi Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2021;4.

Berstatus PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur atauPemerintah Kabupaten/Kota seJawa Timur, diutamakan PNS Pemerintah Kota Malang ;Halaman 10 dari 73 halaman, Putusan Perkara Nomor : 115/G/2017/PTUN.SBY.b. Pangkat/Golongan Ruang sekurangkurangnya Pembina UtamaMuda (IV/c) ; c. Sedang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.b)dan sekurangkurangnya pernah menduduki 2 (dua) jabatan yangberbeda ; d. Usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun pada tanggal 31 juli2017 ; e.

Berstatus PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur atauPemerintah Kabupaten/Kota seJawa Timur, diutamakan PNSPemerintah Kota Malang ; Pangkat/Golongan Ruang sekurangkurangnya Pembina Utama Muda (IV/c) ;Sedang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.b)dan sekurangkurangnya pernah menduduki 2 (dua) jabatan yang berbeda ;Usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun pada tanggal 31 juli2017 ; Pendidikan minimal Sarjana (S1) atau yang sederajat ;Telah mengikuti dan lulus Diklat Kepemimpinan

Bahwa berdasarkan fakta hukum, sebelum diberlakukannya PP78/2015, Gubernur Jawa Timur telah memberikan bukti fakta hukumterkait penggunaan rumus/formula perhitungan upah minimum salahsatunya berdasarkan KHL (kebutuhan hidup layak) dalam suratnyayang bernomor 560/22524/031/2013 tertanggal 6 November 2013,perihal usulan UMK Tahun 2014 di Jawa Timur yang ditujukankepada Bupati/Walikota seJawa Timur (vide Bukti P19), dimanadalam surat tersebut memuat rumus/formula perhitungan upahminimum yaitu KHL +

Presiden Republik Indonesia Nomor 31/MTahun 2016 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalamkeanggotaan lembaga kerjasama tripartit nasional tertanggal 3 Mei 2016(Bukti P17);Fotokopi Hasil Rapat Internal Panja Pengupahan Komisi IX DPR RIdengan Tenaga Ahli Bidang Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI tentangpenolakan PP 78/2015 (Bukti P18);Fotokopi Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 560/22524/031/2013tertanggal 6 November 2013, perihal usulan UMK Tahun 2014 di JawaTimur yang ditujukan kepada Bupati/Walikota seJawa

Bank Pembangunan Jawa Tengah dengan modal berasal dari KeuanganDaerah Provinsi Jawa Tengah sebesar 66,68 %, keuangan Pemerintah Kota seJawa Tengah sebesar 5,41 % dan Keuangan Daerah Kabupaten se Jawa Tengahsebesar 27,91 %;2 Salah satu usaha PT. Bank Pembangunan Jawa Tengah Unit Syariah Semarangadalah pemberian pembiayaan kepada debitur dimana ketentuan mengenaipemberian pembiayaan kepada debitur ini diatur berdasarkan ketentuan antaralain :a.

Bank Pembangunan Jawa Tengah dengan modal berasal dari KeuanganDaerah Provinsi Jawa Tengah sebesar 66,68 %, keuangan Pemerintah Kota seJawa Tengah sebesar 5,41 % dan Keuangan Daerah Kabupaten se Jawa Tengahsebesar 27,91 %;2 Salah satu usaha PT. Bank Pembangunan Jawa Tengah Unit Syariah Semarangadalah pemberian pembiayaan kepada Debitur di mana ketentuan mengenaipemberian pembiayaan kepada debitur ini diatur berdasarkan ketentuan antaralain:a.

Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 800 /113 / 429.202 / 2013, tanggal 30 Mei 2013 tentang Perubahan AtasKeputusan Bupati Banyuwangi Nomor 800 / 035 / 429.202 / 2013tentang Penunjukan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas PemiluKabupaten Banyuwangi;1 (Satu) bendel foto copy Surat Keputusan Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor: 123 / SK / BAWASLUPROV / JTM / X / 2013, tanggal 24Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh oleh AMRU, S.Sos, M.Si tentangPenunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Panwaslu Kabupaten / Kota seJawa

Bupati Banyuwangi Nomor : 800 /113 / 429.202 / 2013, tanggal 30 Mei 2013 tentang Perubahan AtasKeputusan Bupati Banyuwangi Nomor 800 / 035 / 429.202 / 2013tentang Penunjukan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas PemiluKabupaten Banyuwangi;36. 1 (Satu) bendel foto copy Surat Keputusan Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor: 123 / SK / BAWASLUPROV / JTM / X / 2013, tanggal 24Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh oleh AMRU, S.Sos, M.Si tentangPenunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Panwaslu Kabupaten / Kota seJawa

Putusan Nomor 1889 K/Pdt/2014 Your complimentaryuse period has ended.Thank you for usingPDF Complete.dengan terbitnya bukti bertanda P1 sampai dengan P3 bie) Featuresdimaksud, Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur dengan Surat Nomor821.29/3093/101.1/2012, tanggal 2 April 2012, sifat segera, perihal SeleksiPengangkatan Bidan PTT tahun 2012, telah mengirimkan surat kepadaBupati/Walikota seJawa Timur yang materinya adalah:1.

KHOIRI HUDA(mediator dari Asosiasi Mediator Pengadilan Agama SeJawa Timur) denganPutusan Cerai Talak, nomor: 1436/Pdt.G/2019/PA. Trk.

Instansiinstansi terkait dengan pertahanan dan keamanan.Bahwa rencana aksi mogok yang akan dilakukan oleh Penggugat pada tanggal19 Agustus 2013 ditindaklanjuti oleh KEMENTRIAN KOORDINATORBIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIAmelalui Deputi V/Kamnas selaku Ketua Desk Penanganan Gangguan KeamananDalam Negeri dengan mengundang seluruh Pejabat yang terkait untuk bertemupada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2013 untuk membahas "PENYELESAIANSENGKETA INDUSTRIAL (PAGUYUBAN CREW MOBIL TANGKI SEJAWA

Subdesk Konflik Industrial di Kementrian KordinatorBidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia di Jakarta padatanggal 15 Agustus 2013.Dalam pertemuan tersebut Kemenkopolhukam RI telah mengundang:PEMOHON KASASI, TERMOHON KASASI I, TERMOHON KASASI II,TURUT TERMOHON KASASI (Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas),Kemenakertrans Republik Indonesia dan Para pejabatpejabat terkait denganpertanahan dan keamanan RI.d Rapat Penyelesaian Tuntutan Upah Lembur dari Paguyuban Solidaritas CrewMobil Tangki SeJawa

Asep Adipura bersama Nyi Satari (Istri Kedua) danNyi Rumnasih (Istri Ketiga) Semasa hidupnya memilki harta kekayaan yangtelah ditinggalkan baik yang berupa tanah darat maupun tanah sawah(harta warisan) yang berlokasi di Kabupaten Kota seJawa Barat.4. Disamping meninggalkan harta warisan, Almarhum Rd. Asep Adipurabersama Nyi Satari (Istri Kedua) telah pula meninggalkan para ahli warisyaitu4.1.Rd. H. Kosasih Adipura bin Rd. Asep Adipura (Telah meninggal duniapada tanggal 20 Oktober 1966):4.2.Rd.

uang hasil tukar guling yang seharusnya dimasukkan ke kas desa.Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dan menunjukkan hakim tidak jeli, tidak profesional,tidak membaca dan tidak mengerti aturan tentang Tetip penggunaanTanah Kas Desa untuk pembangunan padahal sudah ada aturan yangmengaturnya, yaitu Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa TimurNomor : 143/37037/013/1990 tanggal 2 Nopember 1990 yang ditujukankepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II SeJawa

Bahkan tindakan Tergugat tersebutbertentangan dengan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor541/0887 tanggal 30 April 2009 (bukti ada padaTergugat) dan Surat Menteri Dalam Negeri RI tanggal2 April 2009 Nomor 541/1131/SJ, Perihal Konversi45Minyak Tanah ke LPG Tahun 2009 (buki ada padaTergugat), sebagaimana disebutkan dalam SuratGubernur Jawa Tengah Nomor 9540/1593 tanggal 10Agustus 2009 kepada Bupati/Walikota seJawa Tengah ;7.

seolaholahsebagai Kuasa Pengguna Anggaran padahal yang bersangkutanbukanlah Kuasa Pengguna Anggaran ;Bahwa dalam kedudukan Terdakwa sebagai Kepala BagianOtonomi Daerah pada Biro Otonomi Daerah dan KerjasamaSekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa telahmenyalahgunakan kedudukannya dengan cara :1 Berawal dari pertemuan Terdakwa dengan YANUELVAETLIANA, SE.MT dimana Terdakwa telah memiliki itikadtidak baik dengan menawarkan pekerjaan Software Simadu(Sistem Informasi Manajemen Desa Terpadu) di desadesa seJawa

Bank PembangunanJawa Tengah yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)dengan modal berasal dari Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengahsebesar sekitar 67%, keuangan Pemerintah Kota dan Kabupaten seJawa Tengah sebesar sekitar 33% dan tidak ada penyertaan modaldari pihak lain ;e Bahwa salah satu usaha PT. Bank Jateng Koordinator Semarangadalah pemberian kredit kepada debitur yang diatur berdasarkanketentuan antara lain :a.

padahal yang bersangkutanbukanlah Kuasa Pengguna Anggaran ;Bahwa dalam kedudukan Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipilyang menduduki jabatan Kepala Bagian Otonomi Daerah pada BiroOtonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi JawaTengah telah memalsukan dokumendokumen dengan cara :1 Berawal dari pertemuan Terdakwa dengan YANUELVAETLIANA, SE.MT dimana Terdakwa telah memiliki itikadtidak baik dengan menawarkan pekerjaan Software Simadu(Sistem Informasi Manajemen Desa Terpadu) di desadesa seJawa

Bagian Tata Usaha (KasubagTU) dan Analis Kepegawaian atau Pegawai pada Kantor Kementerian Agama(Kantor Kemenag) Kabupaten/Kota seJawa Tengah untuk mengikutisosialisasi Surat Edaran (SE Menpan dan RB) Nomor 05 Tahun 2010 tentangPendataan Tenaga Kemenag Kabupaten Kebumen yang menghadirisosialisasi tersebut adalah saksi Suhartono, S.H., Bin H.

SPPLS No: 912/665/Keu, tanggal 15 Oktober 2012, perihalpembayaran tahap 1 (100%) pekerjaan Pengadaan TraktorRoda 2 (dua) dan Pompa Air berdasarkan SPK No :521.31/5595/SD, tanggal 30 Juli 2012 dalam rangkapembelian alsintan pra panen (80.63) sebesar15.748.692.080,e Bahwa saksi pernah menghadiri dan memberikan penjelasandalam kegiatan rapat koordinasi Dinas Pertanian Kota/Kabupaten seJawa Barat yang dilaksanakan di Kantor DinasPertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat pada sekitarbulan Mei 2012.

Disamping itu saksi juga dalam rapattersebut memberikan penjelasan kepada para petugas/pihakDinas Pertanian Kabupaten/Kota seJawa Barat tentang sarandan masukan pemanfaatan Alsintan berupa Traktor Roda 2(dua) dan Pompa Air, hal tersebut saksi lakukan atas perintahSaksi Ir. H. WAWAN WINTARASA, MM ;e Bahwa saksi telah membenarkan terhadap barang bukti yangditunjukan dipersidangan, terutama barang bukti yang adahubungannya dengan keterangan saksi ;1.

saksi yang tidak dilakukanpengetesan adalah untuk Traktor dan Pompa Air diKabuapten Cirebon dan Kabupaten Subang karena padasaat itu barang masih belum di setting/ dipasang (masihdalam kardus kemasan) ;Bahwa saksi menjelaskan pada saat penyerahan Traktorroda dua dan pompa air tersebut tidak disertai/tidak diisi bahan bakar/minyak pelumas, pihak penyediabarang dan jasa hanya mengirim Traktor Roda dua danPompa Air tersebut sampai pada gudang milik DinasPertanian di masingmasing Kota dan Kabupaten seJawa

Barat dengan DinasPertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, setelah rapatkordinasi pupuk subsidi selesai saksi IrWAWAN WINTARASAselaku Kabid Sumber Daya menjelaskan bahwa ada bantuanTraktor Roda Dua merk KUBOTA dan YANMAR, setelahmenjelaskan lalu menanyakan sama semua Kabupaten/ Kota dankebetulan Kab.Subang menjawab Traktor Roda Dua merkKUBOTA dan ditulis dengan pimpinan rapat setelah itu DinasPertanian Kabupaten/Kota seJawa Barat disuruh membuat SuratBatuan Hibah Alsintan yang isinya menjelaskan

Sukabumi ;e Bahwa Sdr.ISEP SAEPUDIN menjelaskan dalam pelaksanaanRapat Koordinasi yang diselenggarakan di Kantor DinasPertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat sekitar bulanMaret 2012 tersebut membahas adanya penerimaan136Traktor Roda Dua dan Pompa Air oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota seJawa Barat.

ZAIN SUDIGNO selaku KetuaYayasan Dana Setyakawan PGRI Sejawa tengah, yang bertempat di JL.Lontar (Sidodadi) Semarang sejak tahun 2004 dalam hubungan yangbersangkutan sebagai nasabah penyimpan PT Bank Rakyat Indonesia(persero) Tok. Bahwa nasabah penyimpan An. YADASPEN PGRI CQ Drs.HZ.

Pemasyarakatan termasuk LembagaPemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) diwilayah Provinsi Jawa Tengah.Bahwa UPT Lapas dan Rutan merupakan unit yang melaksanakan tugasteknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam bidangPemasyarakatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia yang dipimpin oleh seorang kepala, sehingga tidak benar apayang disampaikan Penggugat dalam gugatan huruf F angka 3 sub huruf cyang menyatakan bahwa Tergugat V mengepalai UPTUPT LAPAS danRUTAN seJawa

melakukan pencabulan terhadapanakanak didiknya lebih dari satu orang siswi perempuansecara berulangkali, padahal anakanak tersebut merupakanAnak Bangsa, Generasi Penerus Bangsa Indonesia, GenerasiYang Menentukan Indonesia Dimasa Yang Akan Datang tetapiakhirnya telah dirusak masa depannya, psikis kejiwaannyaserta harapannya oleh PENGGUGAT/PEMBANDING ADIWINARNO Alias PAK WIN Bin (Alm) SOEHADI.6) Karena tingginya kejahatan terhadap perempuan dan anakdi Kabupaten Wonogiri yang mendapat ranking teratas seJawa

Maka dengandemikin jawaban Termohon yang menyerang Pemohonsecara membabi buta bisa di maknai adalah hal yangmengadaada, sehingga haruslah dikesampingkan atauditolak;Bahwa sangat disayangkan dan tanpa mengurangi rasahormat kami kepada rekan sejawa kuasa hukum dariTermohon harusnya memahami posisi Termohon dalamperkara a quo yang ingin tetap mempertahankan rumahtangganya dengan Pemohon seperti statement Termohonpada saat di laksanakan Mediasai dan jawaban Termohonterdahulu di halaman 2 poin 7 yang

Bahwa pengadaan pengembangan alatalat peraga TKSD satu atap TahunAnggaran 2011 diperuntukan untuk 85 (delapan puluh lima) TKSD di 26 (duapuluh enam) Kabupaten/Kota seJawa Barat meliputi pengadaan barang berupaantara lain menara kubus, hammer set 6 pasak, kereta balok, wire game 3 line,geo 4 bentuk putar, maze 2 muka, puzzle aneka binatang stiker, puzzle anekabuah stiker, puzzle aneka transportasi S, puzzle aneka profesi, rambu lalindowell, geo sangkar, cityblock 42s, puzzle alphabet angka, belajar

Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2011 yangbertugas memfasilitasi seluruh kegiatan Revitalisasi saranaprasarana ; Bahwa benar Disdik Propinsi Jawa Barat mendapat danadari Pemda Propinsi Jawa Barat berupa APBD TahunAnggaran 2011 untuk kegiatan pengadaan pengembanganalat peraga TKSD satu atap yang besarnya + Rp. 2 Miliyardimana yang menjadi PPK dan KPA adalah Sdr Dede HasanKurniadi,M.Pd ; Bahwa benar saksi pernah mendapat perintah secara lisandari Sdr Dede Hasan Kurniadi,M.Pd untuk mendata TKSDsatu atap sejawa

Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa PandemiCorona Virus Disease 2019 (COVID 19), selanjutnya untuk prosespenetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2021 nilaiUpah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang direkomendasikan samadengan nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2020;Bahwa pada tanggal 2 November s.d 19 November 2020,Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat menerimaRekomendasi Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun2021 dari 27 Kabupaten/Kota seJawa

Rekomendasi Bupati/Wali Kota seJawa Barat tentang Penetapan UpahMinimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021;3. Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat perihalRekomendasi Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2021;4.