Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah dinasihati oleh keluargaPenggugat dan Kabag Sumda Polres Sanggau namun tidak berhasil;7. Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tanggabersama dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini;Berdasarkan dalildalil dan atau alasanalasan di atas, Penggugat mohonkepada Ketua Pengadilan Agama Sanggau c.q.

Sumda Polres Sanggau namun tidak berhasil,karena itulah Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tanggabersama dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;Hal. 10 dari 20 Put.

,MH.Pangkat/Nrp : IPTU /76100097, Jabatan : KSBG HUKUM BAG SUMDA Kesatuan :POLRESTA SURAKARTA Alamat: JI. Adi Sucipto No. 2 Surakarta,Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021PN.SktWAHYONO, SH. Pangkat/Nrp : AIPTU / 74100525 Jabatan :PAUR BANKUM SUBBAG HUKUM Kesatuan : POLRESTASURAKARTA , Alamat : JI. Adi Sucipto No. 2 Surakarta..,LILIKHARYANTO, SH. Pangkat/Nrp : AIPTU / 75110296, Jabatan:PAUR RAPKUM SUBBAG HUKUM, Kesatuan : POLRESTASURAKARTA, Alamat : Jl.

SIC/03/VII/Bag Sumda atas nama Penggugat,yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Paniai tertanggal 13 Agustus 2020,diberi tanda bukti P5;6.

, setiap pegawai negeri padaPolri yang akan melaksanakan perceraian wajib mengajukan surat permohonanizin cerai kepada Kasatker dengan melampirkan persyaratanpersyaratan yaitu,(i) Surat permohonan izin cerai yang disertai alasanalasannya, (il) fotokopi aktanikah, dan (ili) fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Polri/PNS Polri;Menimbang bahwa di persidangan Penggugat melampirkan SuratPermohonan Izin Cerai Penggugat tertanggal 13 Agustus 2020 (vide bukti P6)dan Surat Izin Cerai Nomor SIC/03/VIII/Bag Sumda

Sumda Polres, selanjutnya pihakcalon baik Polki maupun Polwan mendapatkan Nomor Testing, kemudianmengikuti beberapa tahapan Testing atau Seleksi secara bertahap sampaike Tingkat Polda.

Sumda Polres Sumedangberupa lampiran KEP Kapolres Sumedang Nomor : KEP/20/IV/2016,tanggal 30 April 2016 bahwa untuk penerimaan anggota Polri pada tahun2016 khususnya untuk penerimaan Brigadir adalah pada tanggal 07 April2016 sampai dengan 30 April 2016 bertempat di halaman URKES (UrusanKesehatan) Bag. Sumda Polres Sumedang yang beralamat di JIn.

Sumda Polres, selanjutnya pihakcalon. baik Polki maupun Polwan mendapatkan Nomor Testing, lalumengikuti beberapa tahapan Testing atau Seleksi secara bertahap sampaike Tingkat Polda.

Sumda Polres, selanjutnya pihak calonbaik Polki maupun Polwan mendapatkan Nomor Testing, lalu) mengikutibeberapa tahapan Testing atau Seleksi secara bertahap sampai ke TingkatPolda.

P.S Paur Bankum SubagHukum Sumda Polres Brebes, AIPDA TIMBULKUWATNO, S.H. Anggota Idik Sat Reskrimberdasarkan surat tugas nomorHalaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 10/Pdt.G /2020/PN BbsSprin/187/IVHUK.12.10/2021 tanggal 9 Maret 2021,selanjutnya disebut sebagai Tergugat IXNotaris Dan PPAT Imam Kusdarmanto, S.H., M.Kn, bertempattinggal di Jalan Agus Miftah Nomor 32 Brebes, dalamhalini memberikan kuasa kepada HERFARUK,S.H.

Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS / POLRI di Polres Kotabaru yangtelah mendapatkan izin untuk bercerai berdasarkan Surat ljin Cerai KepalaKepolisian Resort Kotabaru Nomor SIC/2/VII/2014/SUMDA tanggal 21 Juli2014;.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan TermohonNomor : 52/DUPKUA/PLU/2014, Tanggal 09092014 yang dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, KabupatenKotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkandengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketuadiparaf dan diberi tanda (P.2);Fotokopi Surat Ijin Cerai dari Kepolisian Negara Republik Indonesia DaerahKalimantan Selatan Resort Kotabaru, atas nama Pemohon Nomor SIC/2/VII/2014/Sumda

Bahwa berdasarkan saran hukum bag sumda Polres Pagar Alam selakupengembangan fungsi hukum yang menyarankan kepada Atasan HukumPenggugat agar melaksanakan sidang disiplin, bukan melaksanakan SidangKode Etik Profesi Polri dalam penyelesaian perkaraPenggugat ;Bahwa proses dan mekanisme pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polritingkat banding Penggugat mengandung cacat prosedural maupun administrasi yangbertentangan dengan Pasal 64 ayat (2) dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan KepalaKepolisian RI

Danlaporan hasil pelaksanaan sidang KKEP A.n Brigpol EVANMEISARDI, S.PSI NRP 84050700 BA BAG SUMDA Polres PagarAlam tanggal 16 Februari 2015e.

Brigadir Evan Meisardi, S.Psi NRP 840507000 Ba Bag Sumda PolresPagaralam (T10) yang mana Waktunya hanya (satu) bulan tidak sampaimelebihi 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yang dikatakan oleh PENGGUGATEVAN MEISARDI, S.PSI.

HARMAIN USMAN, SH ; Pangkat/NRP.Kompol/64090365, Jabatan Kabag Sumda PolresMuaro4. MARTINO ROY GINTING, SH ; Pangkat/Nip.Pembina/196918031998031002, Jabatan AdvocatMuda Bidkum Polda5. NURMAN SYAHDINI, SH.,MH; Pangkat/NRP.Kompol/66080111, Jabatan Kasubbid Bankum PoldaJambiHalaman 2 dari 9 halaman, Putusan No. 147/B/2016/PT.TUNMDNFormul02/Proksi01/KIM6. HENDRI SITOMPUL, SH ; Pangkat/Nip.

Roji Saputra Bin Husaini dan saksiMuhammad Ilham Bin Musdar, adalah positif Metamfetamina dan terdaftarHalaman 16 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Sab.dalam Golongan Nomor urut 61 Lampiran Undangundang RI Nomor 35tahun 2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensiksebagaimana Surat Keterangan Dokter Mitra Urkes Bag Sumda Polres SabangNomor SK/136/V/KES.3.1/2019/URKES tanggal 15 Mei 2019 dimana terhadaphasil pemeriksaan urine milik Terdakwa BAYU HENDRAWAN

BIN BASRI,adalah positif mengandung AMP (Amphetamin) terdaftar dalam Golongan Nomor urut 53 Lampiran UndangUndang RI Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Mitra UrkesBag Sumda Polres Sabang Nomor : SK/138/V/KES.3.1/2019/URKES tanggal 15Mei 2019 dimana terhadap hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa YUDHA DWISATRIA BIN NADARUDDIN, adalah positif mengandung AMP (Amphetamin)terdaftar dalam Golongan Nomor urut 53 Lampiran UndangUndang RINomor 35 tahun

2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Mitra UrkesBag Sumda Polres Sabang Nomor : SK/137/V/KES.3.1/2019/URKES tanggal 15Mei 2019 dimana terhadap hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa ROJISAPUTRA BIN HUSAINI, adalah positif mengandung AMP (Amphetamin)terdaftar dalam Golongan Nomor urut 53 Lampiran UndangUndang RINomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa Terdakwa diketahui telah menggunakan Narkotikajenis shabushabu sejak tahun 2010, Terdakwa II

Selain itu, pada tahun 2013 Pemohon dan Termohonjuga telah di Mediasi oleh Kabag Sumda tetapi tidak berhasil, dan surat ijincerainya belum keluar sampai sekarang;Saksi Il : Nama SAKSI Il, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Media Opsi,tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, didalam sidang saksi memberikanketerangan diatas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa Saksi adalah Sahabat Pemohon;Him.5 dari 14 hlm.

Selain itu, pada tahun 2013 Pemohon dan Termohonjuga telah di Mediasi oleh Kabag Sumda tetapi tidak berhasil, dan surat ijincerainya belum keluar sampai sekarang;Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohonmenyatakan tidak keberatan dan membenarkan;Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yangpada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya;Him.6 dari 14 hlm.

Bahwa Pemohon sebagai anggota Polri telah mendapat Surat izinPerceraian sesuai dengan Surat Izin Cerai NomorSIC/05/III/2016/Sumda dari Kepala Kepolisian Resort Tapin tanggal 30Maret 2016;10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Rantau c.q.

Fotokopi Surat Izin Cerai, Nomor SIC/05/III/2016/Sumda, yangdikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Tapin, tanpa taggal bulanMaret 2016, (bukti P.2) ;B. Saksi :1.Saksi 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Polri,bertempat tinggal di Jalan...,No17, Komplek...,Kelurahan...

Galaxy J5 warna putih tersebut danmembawa handphone tersebut ke Penginapan Bukit Tinggi yang berada di Jalan SiliwangiKecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan tanpa izin dari saksi korban,sesampainya di penginapan saksi AHMAD SULAIMAN MUNTHE dan saksi DEBI TANTRImenemui terdakwa dan mengatakan bahwa terdakwa dipanggil oleh Kasipropam ke Polresselanjutnya terdakwa langsung berangkat ke Polres Humbang Hasundutan dan sesampainya diPolres Humbang Hasundutan terdakwa bersamasama dengan Kabag Sumda

Polres HumbangHasundutan, saksi korban, saksi DEBI TANTRI langsung menuju ke Penginapan Bukit Tinggi yangberada di Jalan Siliwangi Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan setelahsampai di sana Kabag Sumda menanyakan kepada terdakwa dimana ianya meletakkan handphonetersebut dan terdakwa mengaku bahwa terdakwa meletakkan handphone tersebut di atas asbeskamar mandi selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Humbang Hasundutanuntuk pemeriksaan lebih lanjut.Bahwa akibat perbuatan

Bahwa Penggugat adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sejaktanggal 19 Juli 2006, pangkat Brigadir, Jabatan Brigradir URKES BAG SUMDA diKepolisian Resort Kota (POLRESTA) Medan dengan Nomor Register Pokok (NRP)87110303;2.

Menjatuhkan hukuman disiplin terhadap terhukum a.n TOMMYDANIEL PATAR HUTABARAT Pangkat BRIGADIR NRP 87110303,Jabatan Bintara Urkes Bag Sumda Kesatuan Polrestabes Medandengan hukuman Disiplinberupa:PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT SELAMA 1 TAHUNHalaman 8 Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUNMDN.2. Pengawasan hukuman selama 6 (enam) bulan terhitung mulaitanggal 05 Juli 2019 sampai dengan tanggal 05 Januari 2020;3.

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.10.Bahwa atas Putusan Sidang Disiplin tersebut Penggugat tidak mengajukanbanding ataupun keberatan;11.Bahwa setelah putusan Sidang Disiplin tersebut Penggugat kembali bertugasseperti biasa di bagian Urkes Bag Sumda Kesatuan Polrestabes Medan;12.Bahwa pada tanggal 15 Juli 2020 dibentuk Komisi Kode Etik Profesi (KKEP)oleh KAPOLRESTABES Medan sesuai Surat Keputusan Kapolrestabes MedanNomor: Kep/10/VII/2020, tanggal 15 Juli 2020 untuk menyidangkan perbuatanPenggugat

Anggota (cad) : KOMPOL JOHANIS SEJAHTERA, KasubbagSarpas Polrestabes Medan.Bahwa oleh karena Penggugat, Brigadir Tommy Daniel Patar P.Hutabarat bertugas sebagai Brigadir Urkes Bag Sumda PolrestabesMedan, berpangkat /golongan Bintara yang diberhentikan tidakdengan hormat maka yang berwenang untuk menerbitkan SuratKeputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinasPolri adalah Kapolda Sumut (ic.

KOMPOL BAGINDASITOHANG.SH,Jabatan Kasubbagkum Bag Sumda PolrestabesMedan dan IPDA D.P GINTING,.SH,Paur Subagkum PolrestabesMedan dengan Surat Perintah Nomor:Sprin/2568/VII/HUK 6.6/2020,tanggal 20 Juli 2020.Bahwa pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) untukmemeriksa pelanggaran Penggugat dilakukan di Ruang SidangPolrestabes Medan pada tanggal 20 Juli 2020 namun karena salahsatu. perangkat Sidang KKEP berhalangan maka sidang KKEPdilakukan pada tanggal 21 Juli 20120 dan tanggal 28 Juli 2020

Namun Tergugat dan keluarganyatidak berusaha mendamaikan melainkan mencari kekurangandan kesalahan Penggugat, terbukti dengan dibuatnya suratketerangan perjanjian yang telah ditanda tangani diatas materaioleh Tergugat, Setelah Tergugat dan Penggugat menjalanipembinaan di Polresta Banda Aceh, Kabag Sumda menanyakanapakah Tergugat masih mau membina rumah tangga, namunTergugat yang menjawab tidak mau lagi membina rumah tangga.Oleh karena itu, Tenggugat mengajukan gugatan cerai Jadi jelasbukanlah atas

Penggugat memohon kepada BapakKetua/Majelis Hakim yang Mulia berkenan untuk memberikan Putusan dalamperkara ini sebagai berikut:1.2.Penggugat tetap pada gugatan semula ;Mengabulkan gugatan Penggugat sesuai tuntutan Penggugat ;Menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Penggugat.Menetapkan anak dibawah asuhan Penggugat dan memberi izin Tergugatuntuk mencurahkan kasih sayang dengan ketentuan tersebut diatas ;Membebankan biaya perkara menurut hukum kepada Tergugat karenahasil mediasi pembinaan dibagian Sumda

Maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat;Bahwa, Penggugat sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia,telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk bercerai denganTergugat sesuai dengan Keputusan Kapolres Sukabumi, Nomor B/101/II/2016/Bag Sumda, tertanggal 03 Februari 2016;Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikanjawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil gugatanPenggugat;Bahwa, untuk meneguhkan

20Menimbang, bahwa secara formal, Majelis Hakim menilai gugatanPenggugat telah diajukan dengan formulasi yang benar dan memenuhipersyaratan sebagai suatu bentuk gugatan tertulis, oleh karena itu gugatanperkara a quo harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebihlanjut;Menimbang, bahwa sebagai anggota polri, Penggugat telah memperolehizin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang dengan terbitnyaRekomendasi dari Kepala Kepolisian Resor Sukabumi, Nomor B/101/II/2016/Bag Sumda

terbaikbagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauhmenyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untukmengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidanganPengadilan Agama Makassar.Bahwa Pemohon adalah seorang yang bekerja sebagai Anggota POLRI dantelah mendapatkan izin perceraian yang dikeluarkan oleh KEPOLISIANNEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN RESORTKOTA BESAR MAKASSAR, Nomor: 03/SICIII/2019/Sumda

denganNomor : KTA/276/X/2009, tertanggal 06102009 yang dikeluarkan10oleh Kepala Polisi Resort, Kabupaten Aceh Tenggara, oleh MajelisHakim telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan bunyi aslinya danbermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda Surat Permohonan Izin Cerai dari Pemohon kepada atasannyatertanggal 07 Maret 2011, Oleh Majelis Hakim selanjutnya diberitanda P.3 ;Surat Permohonan Cerai atas nama Pemohon kepada KepalaKepolisian Resor Aceh Tenggara Nomor : R/118/III/2011 yangdikeluarkan oleh Kabag Sumda

Polres Aceh Tenggara tertanggal 07Maret 2011, oleh Majelis Hakim selanjutnya diberi tanda P.4;Surat Nota Dinas dari Kabag Sumda Polres Agara kepada KapolresAceh Tenggara Nomor : B/ND620/I1/2011 perihal Permintaan IzinCerai atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kabag Sumda PolresAceh Tenggara tertanggal 30 Maret 2011, oleh Majelis Hakimselanjutnya diberi tanda P.5 ;Surat Izin Cerai atas nama Pemohon Nomor : SIC/04/II/2011, yangdikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Aceh Tenggara padatanggal 30

.> Bahwa setiap anggota POLRI yang ingin menikah harus melaporkebagian sumda (Bagian Sumber Daya) di polsek, kemudianbagian sumda tersebut, meneruskan ke polres. Setelah itu baru dilakukan sidang di internal Polres dengan keluarga anggota POLRIyang akan melangsungkan pernikahan tersebut.

., NRP. 62040093Jabatan Kasubagkum Bag Sumda sebagai Pendamping Terduga Pelanggarmengingat Kompol Sunyoto NRP. 60020609 berhaalangan ; Bahwa Polres Metro Jakarta Selatan sebelum pelaksanaan Sidang KKEPatas nama Bripka Riyadi dan Brigadir Topan Andi Sulaksono terlebih dahulumelakukan rapat koordinasi pada tanggal 27 Mei 2013 yang dihadiri olehWakapolres Metro Jakarta Selatan, Kabag Sumda, Kasi Propam,Kasubagkum, Kanit Paminal, Panit Provos yang hasilnya dituangkan dalamNotulen Rapat Persiapan Pelaksanaan

Sumda atas nama dr.Clara Meliana Oshinta Pangaribuan sebagai istri dari AKP Ricky Erickson, S.Sos.M.H. , tanggal 25 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala BagianSumberdaya Polres Cimahi, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P12;Halaman 4 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pat.G/2016./PN Blb13.14.15.16.17.18.19.20.21).22.23.24.25,26.27.Fotocopy surat hasil mediasi antara dr. Clara Meliana Oshinta Pangaribuandengan Riki Erickson, tertanggal 21 April 2016.

Tanggal 29 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala KepolisianResort Cimahi, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P25.a;Fotocopy surat Undang Krisis Rumah Tangga Nomor B.308/I/2016/Bag Sumda,tanggal 10 Februari 2016, yang ditujukan kepada Ny. Dr. Clara Meliana OPangaribuan Istri dari AKP Ricky Erikson, yang dikeluarkan oleh KepalaKepolisian Resor Cimahi, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P26;Halaman 5 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pat.G/2016.

/PN Blb28.29,30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.Fotocopy surat Undang Krisis Rumah Tangga Nomor B.273/I/2016/Bag Sumda,tanggal 13 Februari 2016, yang ditujukan kepada KAPOLSEK CIMAHI, yangdikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Cimahi, sesuai dengan aslinya, dibeirtanda P27;Fotocopy surat Undang Krisis Rumah Tangga Nomor B.126/IV/2016/Bag Sumda,tanggal 29 April 2016, yang ditujukan kepada Ny. Dr.

Clara Meliana OPangaribuan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Cimahi, sesuaidengan aslinya, diberi tanda P28;Fotocopy surat Undang Krisis Rumah Tangga Nomor B.977/VI/2016/Bag Sumda,tanggal 110 Mei 2016, yang ditujukan kepada Ny. Dr.