Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu = 90( sembilan puluh ) hari, sehingga sesuai ketentuanPasal 55 UndangUndang No. 5 tahun 1986. gugatanPenggugat harus ditolak.Bahwa pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwaPenggugat baru) mengetahui Tanah Hak Milik No.39/Bencongan milik Penggugat tumpang tindih dengantanah Hak Guna Bangunan No. 6957/Bencongan milikTergugat Il Intervensi adalah alasan yang mengadaada, karena Tergugat telah memberitahukan masalahterjadinya tumpang tindih tanah tersebut kepadaPenggugat

Bahwa Pengadilan Tata UsahaNegara ( PTUN ) tidak berwenang mengadili perkaraini, karena permasalahan tumpang tindih Tanah HakMilik No. 39/Bencongan milik Penggugat dengan TanahHak Guna Bangunan No. 6957/Bencongan milik TergugatIl Intervensi adalah murni' masalah hukum perdatakarena menyangkut dengan sengketa kepemilikan.

Jadi seolah olahtidak menghiraukan dan tidak mengangap lagi ;Menimbang, bahwa disamping itu) Tergugat menerangkandalam eksepsinya bahwa masalah tumpang tindih SertipikatHak Milik No. 39/Bencongan dengan Sertipikat Hak GunaBangunan No. 6957/Bencongan sebenarnya telah diketahui olehbernana ?

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa denganadanya fakta tumpang tindih diatas, Tergugat dalammenerbitkan objek in Jlitis bertentangan dengan UndangUndang dan melangar Asas asas Umum Pemerintahan Yang Baik,yaitu.

Lippo Karawaci Tbk.)terbukti diterbitkan diatas tanah yang telah bersertipikatmilik Penggugat dengan kata lain tumpang tindih,sehingga Pengadilan dalam mempertimbangkan pokokperkara ini mengacu kepada makna yang tersurat dantersirat pada Pasal 106 ayat 1 jo.

petawilayah Hak Guna Usaha Nomor 07/MUBA yang tumpang tindih (overlap)dengan area konsesi atau lahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tergugat IIIntervensi;Bahwa Penggugat didalam gugatannya ragu dalam menentukan benar atautidaknya lahan Hak Guna Usaha yang diakui miliknya tumpang tindih(overlap) dengan area konsesi atau lahan Izin Usaha Pertambangan (IUP)Tergugat I Intervensi;Bahwa dengan tidak disebutkannya batasan atau koordinat ataumencantumkan peta wilayah Hak Guna Usaha yang tumpang tindih(overlap

Putusan Nomor 338 K/TUN/201228Il.28Selain itu, Perda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2007 tentangPenetapan Kawasan Pertambangan Dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasinpada Pasal 2 ayat (3) mengatur bahwa apabila terjadi tumpang tindih lahan padakawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pertambangan maka kegiatanpertambangan harus diutamakan;Bahwa oleh karenanya, apabila benar terjadi tumpang tindih (quad non),hal itu tidak serta merta mengakibatkan batalnya UP milik Pemohon Kasasi I/Terbanding

Putusan Nomor 338 K/TUN/20123434koordinat mana dari tanah Hak Guna Usaha miliknya yang diklaim tumpang tindih(overlapping) seluas 1.134 Ha dari keseluruhan total luasan wilayah pertambanganyang diberikan dalam objek sengketa seluas 9.871 Ha;Bahwa berkaitan dengan titiktitik koordinat tanah Hak Guna Usaha yangdiklaim tumpang tindih seluas 1.134 Ha, Termohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat juga mengajukan buktibukti yang tidak valid, yaitu fotokopi legalisirdan nazegelend Peta Overlap lokasi operasi produksi

Dengan demikian, maka buktibukti tersebutmerupakan bukti yang tidak valid dan hanya bersifat sepihak;Bahwa berkaitan dengan lahan yang tumpang tindih (overlapping) tersebut,Judex Factie tingkat banding juga tidak menerapkan prosedur tata cara mengadiliyang sesuai dengan undangundang karena tidak pernah dilakukan sidangpemeriksaan setempat untuk membuktikan apakah benar terjadi tumpang tindih(overlapping).

(overlapping);Bahwa oleh karena halhal tersebut di atas, maka belum terbukti adanyatumpang tindih (overlapping) antara wilayah Hak Guna Usaha yang diklaim milikTermohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan wilayah IUP Operasi Produksimilik Pemohon Kasasi I/Terbanding II/ Tergugat I Intervensi.

BumiNikel Bungku terjadi tumpang tindih (overlapping) dengan wilayah Kontrak karya(KK) PT.

Penyesuaian IUP, apabila tumpang tindih kewenangan terkait batas wilayahadministratif kabupaten/kota atau provinsi;b. Penciutan WIUP, apabila sebagian WIUP tumpang tindih dengan WIUP lainyang sama komoditasnya;c. Penerapan sistem permohonan pertama pencadangan wilayah yang telahmemenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk diberikan IUP(first come first served), apabila seluruh WIUP tumpang tindth;d.

Pertimbangan diterbitkannya SK 541/2014 antara lain adalah karena IUPEksplorasi Bumi Nikel Bungku tumpang tindih dengan wilayah pertambanganKontrak Karya Tergugat II Intervensi yang sudah ada sejak 27 Juli 1968.4.

BNB tumpang tindih seluruhnya.Bahwa dalam koordinat SK tahun 2005 yang kami baca masih tumpang tindih.Bahwa saksi tidak mengetahui dibawah tahun 2010 ada penciutan wilayah KontrakKarya PT.

Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.010/DESDM/VIII/2010, tanggal 31Agustus 2010 wilayah pertambangan Penggugat tersebut telah terdapat kekeliruan yangberakibat tumpang tindih dengan wilayah PT.

Batubara Kalimantan dan tumpang tindih WIUPdengan PT.

Dalam putusan tersebut di atas oleh Majelis Hakim disebutsebut dan dipertimbangkan: Tumpang tindih WIUP dengan PT.Padang Mulia tidak dapat dijadikan alasan untuk menolakHalaman 14 dari 20 halaman. Putusan Nomor 175 PK/TUN/20162.4.Permohonan Pemohon.

Ketentuan tersebutmenyatakan:Pasal 12 ayat (1): Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yangdilakukan oleh Direktur Jenderal atau gubernurterdapat tumpang tindih WIUP dengan WIUPlain yang sama komoditas, Direktur jenderalatau gubernur melakukan:a. Penciutan WIUP, apabila sebagian WIUPtumpang tindih, atau;b.

Penerapan sistem permohonan pertamapencadangan wilayah yang telah memenuhipersyaratan, mendapat prioritas pertamauntuk diberikan IUP (first come first served),apabila seluruh WIUP tumpang tindih;Halaman 15 dari 20 halaman.

Sedangkan bila dikaitkan denganPeraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik IndonesiaNomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin UsahaPertambangan Mineral dan Batubara justru tumpang tindih WIUP itulahyang menjadi rasio legis penolakan permohonan yang diminta olehHalaman 17 dari 20 halaman.

alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, karenaPutusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku, terdapat kekhilafan Hakimatau kekeliruan yang nyata di dalamnya;Bahwa sikap Judex Juris atas eksepsi tentang tenggang waktupengajuan gugatan dapat dibenarkan, akan tetapi atas pertimbanganlainnya terdapat kekeliruan nyata pada Judex Juris, dengan pertimbangan: Bahwa pada pokoknya pertimbangan Judex Juris menyatakan bahwa IzinPenggugat tumpang tindih

dengan Izin Tergugat II Intervensi, akan tetapitidak menjelaskan secara rinci adanya tumpang tindih tersebut:; Bahwa penyelesaian masalah tunpang tindih antara wilayah Izin UsahaPertambangan (IUP) Eksplorasi Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dan wilayah IUP Eksplorasi Termohon Peninjauan kembaliIl/Tergugat Il Intervensi terkait erat dengan penentuan batas wilayahantara Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara; Bahwa wilayah IUP Eksplorasi Pemohon Peninjauan Kembali/ Penggugatterletak

di Desa Senyiur, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten KutaiTimur, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II Intervensiberada di Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara, sehinggauntuk memastikan adanya tumpang tindih wilayah IUP EksplorasiHalaman 5 dari 9 halaman.

Dengandemikian, Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidakdidasarkan pertinbangan yang memadai, karena belum ada kepastianadanya tumpang tindih IUP Eksplorasi Pemohon PeninjauanKembali/Penggugat dan Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat IIIntervensi: Bahwa berdasarkan Novum PK1 berupa Peta Informasi WilayahPertambangan tanggal 5 April 2012 tidak menunjukkan adanya tumpangtindin WIUP Penggugat dan WIUP Tergugat II Intervensi:Menimbang, bahwa Novum yang diajukan Pemohon PeninjauanKembali bersifat

, Surat Ukur Nomor: 03/2004 tanggal2 Agustus 2004, kemudian menjadi atas nama Tergugat pada sertifikattersebut sehingga terjadi tumpang tindih Sertifikat Hak Milik Nomor: 588/Desa Hative Besar atas nama Tergugat di atas sertifikat atas objeksengketa;Halaman 2 dari 24 Hal. Put. Nomor 1674 K/Pdt/20174.

Bahwa walaupun Tergugat telah mengetahui Sertifikat Hak MilikNomor: 588 miliknya bermasalah karena tumpang tindih di atas sertifikatatas objek sengketa, namun setelah penggabungan itu, Tergugat melakukan jualbeli tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 700miliknya itu kepada Tergugat II;6.

Bahwa atas permasalahan tumpang tindih Sertifikat Hak Milik Nomor: 588atas nama Tergugat di atas objek sengketa, yang menjadi tumpang tindihsebagian Sertifikat Hak Milik Nomor: 700 a/n.

Terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor: 588/Desa Hative Besar atasnama Tergugat : Sertifikat Nomor: 588 tumpang tindih di atas sertifikat atas objeksengketa milik Penggugat; Batas tanah pada sertifikat tersebut sebelah Utara berbatasdengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 472 atas nama Tergugat .

dalam objek sengketa haruslah dibatalkan atauditolak;Bahwa kalaupun terjadi tumpang tindih maka yang harus diperhitungkanapakah sertipikat milik siapa yang duluan diterbitkan oleh Tergugat III didalam objek sengketa tersebut?

Sumber Tirta Mas Abadi(Penggugat);Bahwa Penggugat menilai izin lokasi yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I untukTERGUGAT II tersebut di atas telah terjadi tumpang tindih atau overlappingdengan izin lokasi yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I untuk Penggugat.Sehingga pada tanggal 11 Juli 2012 Penggugat menggugat TERGUGAT I selakuTergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan nomor perkaraNo. 65/G/2012/PTUNBDG, guna pembatalan izin lokasi yang diberikan kepadaTERGUGAT II oleh TERGUGAT I selaku

Tergugat;Bahwa di dalam perkara tersebut, di muka persidangan TERGUGAT I selakuTergugat dan TERGUGAT II selaku Tergugat II Intervensi secara tegas dan nyatamengakui telah terjadi tumpang tindih atau overlap antara izin lokasi yangdiberikan kepada TERGUGAT II dengan izin lokasi milik Penggugat;Bahwa bahkan sebelum gugatan Penggugat tersebut di atas memperoleh putusandari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada tanggal 2 Oktober 2012TERGUGAT I selaku Tergugat telah melakukan perubahan terhadap

Atau dengan kata lain tidak adajaminan bahwa setelah dilakukan perubahan terhadap Izin Lokasi Tergugat IIterutama peta lampiran izin lokasi tersebut masih terjadi tumpang tindih atau tidaklagi.

Oleh karena perubahan peta lampiran izinlokasi tersebut tidak ada jaminan tidak terjadinya tumpang tindih lagi, terutamadengan izin lokasi milik Penggugat;Bahwa Tergugat II mengetahui adanya upaya hukum Penggugat guna melakukanpembatalan izin lokasi Tergugat II tersebut dengan mengajukan gugatan kePengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Tergugat II juga mengakui bahwa izinlokasi milik Tergugat II (Objek Segketa) telah terjadi tumpang tindih atau overlapdengan izin lokasi milik Penggugat.

di areal;Menimbang, bahwa untuk memastikan apakah terjadi tumpang tindih areal izinlokasi, Majelis tersebut sebelum menjatuhkan putusan telah melakukan pemeriksaansetempat sebagaimana termuat dalam Berita Acara;Menimbang, bahwa pada pemeriksaan setempat Penggugat tidak dapatmenunjukkan tumpang tindih areal yang dimaksud, oleh karena itu Majelis dapatmempersangkakan bahwa tidak dapatnya Penggugat menunjukkan areal yang tumpangtindih dihubungkan dengan terbitnya Keputusan Bupati Bekasi Nomor 591/Kep

Tumpang tindih antara sertifikat milik Penggugat III dan Penggugat dengan Sertifikat milik Tergugat adalah:a.

Kesalahan jenis hak;Terdapat tumpang tindih hak;a.bCcde. Kesalahan perhitungan luas;f.g. Data yuridis atau data fisik tidak benar, atauh. Kesalahan lainnya yang bersifat administratif.Halaman 29 dari 40 hal. Put.

Penggugat dengan sertifikatsertifikat tanahTergugat dan Tergugat II;Bahwa adapun sertifikatsertifikat yang bertumpang tindih tersebut adalah :a.

Milik atas nama Fifi Yulianti Salim, sampai gugatan inidiajukan penguasaan dan pemilikan tanah telah berusia 9 (Sembilan) tahun,dan juga Penggugat tidak pernah mengalihkan hak atas tanah a quo kepadapihak lain;Bahwa pada tanggal 18 Desember 2013, Penggugat mendengar informasibahwa tanah milik Penggugat telah terbit sertifikat atas nama orang lain danpada tanggal itu pula Penggugat mendapatkan foto copy objek gugatan, dankemudian setelah diteliti oleh Penggugat ternyata objek gugatan telahtumpang tindih

Dalam perkara ini, KeputusanTata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milikyang tumpang tindih hak atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Penggugat,sehingga harus dibatalkan karena bertentangan dengan peraturanperundangundangan.

Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administrasi;Bahwa dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentangPengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, yakni:Dalam hal di atas satu bidang tanah terdapat beberapa sertifikat hak atastanah yang tumpang tindih, BPN RI melakukan perbuatan hukumpertanahan berupa pembatalan dan/ atau penerbitan sertifikat hak atastanah, sehingga di atas tanah tersebut hanya ada satu sertifikat

hak atastanah yang sah;Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atasmaka perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan/menerbitkan ObjekSengketa yang tumpang tindih dengan hak atas tanah milik PenggugatHalaman 7 dari 12 halaman.

Padahal bidang tanah yang dimohonkansebelumnya telah diterbitkan sertifikat hak milik atas nama Penggugat,sehingga ketidakcermatan yang dilakukan Tergugat dalam melaksanakantugasnya telah berdampak terjadinya tumpang tindih sertifikat di atas bidangtanah yang sama;Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketadengan tidak menerapkan prosedur peraturan yang berlaku mengenaipendaftaran tanah serta tidak diterapbkannya Asasasas Umum PemerintahanHalaman 8 dari 12 halaman.

GUGATAN :Bahwa Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tergugat berdasarkan BeritaAcara Pemeriksaan Setempat dari Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin (Tergugat)tanggal 05 Oktober 2011 yang telah dilakukan pengukuran dan pemetaan ulang terhadapbatasbatas tanah sengketa SHM No.319 dan SHM No.132 dan Kantor PertanahanKota Banjarmasin telah membuat Laporan Pemeriksaan Setempat tertanggal 02November 2011 yang hasilnya menyatakan batasbatas bidang tanah oleh masingmasing pemegang hak tersebut terdapat tumpang tindih

dilakukan pemeriksaan ditempat, dalam pemeriksaan di tempat Majelis Hakimmeminta Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin) melakukan pengukuran danpemetaan ulang terhadap tanah milik Thio Joe King berdasarkan SHM No.319 dantanah milik Penggugat berdasarkan SHM No.132 ;Bahwa Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin (Tergugat) pada tanggal 02November 2011 membuat Laporan Pemeriksaan Setempat yang hasilnya menyatakan bahwa batasbatas bidang tanah oleh masingmasing pemegang hak tersebut terdapattumpang tindih

Maka ditarikkesimpulan bahwa terjadinya tumpang tindih batas atas tanah sengketa yang berdasarpada sertipikat hak milik dan gambar situasi/surat ukur yang diterbitkan oleh BadanPertanahan Nasional Kota Banjarmasin adalah merupakan kesalahan yang berawaldari Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin yakni pada saat pengukuran danpemetaan tanahtanah sengketa untuk diterbitkannya gambar situasi/surat ukur yangbersangkutan, sehingga terjadi tumpang tindih batas tanah tersebut sehingga merupakantanggung

jawab dari Badan Pertanahan Nasional sebagai penerbit sertipikat No.319Gambar Situasi No.2131/1993 dan sertipikat No.132 Surat Ukur No.21/PKMN/1999untuk menentukan gambar situasi/surat ukur mana yang benar ;Halaman 23 alinea pertama Menimbang, bahwaterjadinya tumpang tindih batasdalam gambar situasi No.2131/1993 dan surat ukur No.21/PKMN/1999, menimbulkankerancuan, gambar situasi atau surat ukur mana yang pengukuran dan pemetaannyadianggap benar, karena hal tersebut berhubungan dengan hak kepemilikan

, untukmenunjuk siapakah yang berhak atas batasbatas tanah sengketa tersebut ;Bahwa dengan telah dikeluarkannya laporan pemeriksaan setempat tanggal 02November 2011 oleh Tergugat, berakibat menimbulkan kerugian bagi Penggugat karenapraktis dengan laporan pemeriksaan setempat tersebut SHM No.132 SU No.21/PKMN/1999 milik Penggugat terjadi permasalahan tumpang tindih dengan SHMNo.319 GS No.2131 / 1993 milik Thio Joe King, padahal diketahui SHM No.132 SUNo.21/PKMN/1999 milik Penggugat proses penerbitannya

Jalan Gatot Subroto, Senayan, JakartaPusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September2017;Para Turut Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan NegeriNunukan untuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:1.Memerintahkan Tergugat atau siapapun juga untuk tidak memasuki wilayahtumpang tindih

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukangugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepadaPengadilan Negeri Nunukan untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.Menerima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi PT Sebakis IntiLestari untuk seluruhnya;2.Menyatakan sah perjanjian yang timbul dari hasil rapat tanggal 14 Desember2006 antara Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dan TurutTergugat dan Surat Tergugat Rekonvensi Nomor AHOO/X/ 049/2006,Perihal Areal Tumpang Tindih

merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusanini, Pemohon Kasasi meminta agar:1.Mengabulkan dan memeriksa Permohonan Kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi:2.Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 108/PDT/2018/PT.SMR tanggal 31 Oktober 2018 juncto Putusan PengadilanNegeri Nunukan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Nnk tanggal 12 Februari 2018.Mengadili SendiriDalam Konvensi:Dalam Gugatan Provisi:1.Memerintahkan Termohon Kasasi/Tergugat atau siapapun juga untuk tidakmemasuki wilayah tumpang tindih

tidak salahmenerapkan hukum, pertimbangan dan putusan judex facti telah tepat danbenar, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa dari buktibukti dipersidangan dan hasil pemeriksaan setempatdapat dibuktikan telah terjadi tumpang tindin antara areal perkebunanTergugat dan areal HPH TI Penggugat; Bahwa Tergugat terbukti memiliki izin lokasi dan izin usaha perkebunanyang sampai saat ini masih berlaku, dengan demikian Tergugatmempunyai hak usaha perkebunan di atas lahan yang kemudiandiketahui tumpang tindih

dengan hak pengusahaan hutan tanamanindustri Penggugat: Bahwa untuk mengatasi tumpang tindih tersebut telah disepakatidengan permohonan tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunankelapa sawit atas nama Tergugat:Halaman 8 dari 10 hal.

Karenanya, Tergugat berkewajiban untuk meneliti apakah wilayahyang dimohonkan oleh pemohon tersebut adalah merupakan wilayahyang bebas dari pihak ketiga ataukah bertumpang tindih dan atau bagiandari wilayah pihak ketiga lain;bahwa adanya fakta bahwa wilayah pertambangan batubara yangditetapkan berdasarkan Keputusan Tergugat selanjutnya diketahuibertumpang tindih sebagian dengan wilayah Penggugat, adalahmerupakan bukti pelanggaran dari aspek prosedur oleh Tergugat, yangdisebabkan karena Tergugat tidak

QUOD NON Peta itu dapat dijadikan ACUAN untuk menyatakanadanya "Tumpang Tindih" antara areal pertambangan milikPenggugat dengan areal pertambangan milik Tergugat Il Intervensi/Terbanding Il Intervensi/Pemohon Kasasi, akan tetapi berdasarkanpeta tersebut tidak menentukan secara pasti berapa luas lahanyang tumpang tindih dan pada titik koordinat yang mana. Makabukti P17 berikut lampirannya TIDAK DAPAT DNADIKANSEBAGAI BUKTI untuk menyatakan adanya Tumpang Tindihdimaksud.

No. 381 K/TUN/200813.14.15.16.17.teranda TB.04 DESPR 139 tersebut ternyata sebagian wilayahnyaberada dalam wilayah Penggugat berdasarkan Peta SK Dirjen 95,dimana Penggugat telah ditetapkan terlebih dahulu sebagai pemeganghak yang sah atas wilayah tersebut";FAKTA HUKUM tersebut pada angka 7 diatas, membuktikan bahwaQUOD NON terjadi tumpang tindih, maka tumpang tindih itu tidak atasseluruh wilayah penambangan milik Tergugat Il Intervensi yaitu seluas60,2 Ha, melainkan hanya sebagian (QUOD NON);Bahwa

;Bahwa dalam gugatan Penggugat sama sekali TIDDAK MENYEBUTKANBERAPA LUAS AREAL PERTAMBANGAN MILIKNYA YANGTUMPANG TINDIH DENGAN AREAL PERTAMBANGAN MILIKTERGUGAT Il INTERVENSI;Bahwa adalah merupakan kesalahan dalam menerapkan hukum apabilaSurat Keputusan Bupati Tanah Bumbu (obyek gugatan) tentangpemberian hak Kuasa Pertambangan Eksploitasi kepada Tergugat IlIntervensi seluas 60,2 Ha dibatalkan, dikarenakan QUOD NON terjaditumpang tindih atas SEBAGIAN dari seluas 60,2 Ha wilayahPenambangan Tergugat

Il Intervensi dengan Penggugat/Pembanding.Terlebih lagi tidak disebutkan secara jelas mengenai berapa luaswilayah penambangan yang tumpang tindih;Dari uraian tersebut pada angka 12 s/d angka 16 diatas, maka telahternyata bahwa Judex Facti nyatanyata telah melampaui bataswewenangnya dan telah melanggar hukum Acara Perdata yang berlaku,Hal. 32 dari 34 hal.

Benua Etam yang terletak Dahulu Kelurahan Handil Bakti Sekarang Simpang Pasir, Kecamatan Palaran,Kota Samarinda Adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Graha Benua Etam;

Bahwa sekitar tahun 2018, penggugat baru mengetahui adaoverlap/tumpang tindih 5 sertifikat hak guna bangunan atas nama PT.Graha Benua Etam /penggugat, dengan Sertifikat HGB No 11 B atasnamaPT.

Foto copy sesuai aslinya gambar denah tumpang tindih, yang selanjutnyapada foto copy bukti tersebut diberi tanda P 5;6.

dengan Para Tergugat hanyasebagaian saja, dan Sertifikat Hak Guna Banguna milik Penggugat yangtumpang tindih dangan Para Tergugat yaitu : Sertifikat Hak Guna Bangunan No 828, Atas nama PT.

, ) sehingga terjadi overlap/tumpang tindih sertifikat HGB No 11B Atas nama tergugat 1, terhadap, sertifikat Hak Milik No 139, 157, 163,156,118 ,sekarang HGB No 828,832,831, 830, 823 atas nama PT.

, Atas nama INHUTANI Berkedudukan di Jakarta yang overlap/tumpang tindih dengan Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor No 830, 831,832, 828, 823 atas nama PT. GrahaBenua Etam;5.

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan batal:

1.1. Tindakan Pemerintahan Berupa Perbuatan Tidak Bertindak (Omission) Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia terhadap Keputusan Satuan Tugas Percepatan Investasi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Tumpang Tindih

Daya Sumber Mining Indonesia, untuk selanjutnya diterbitkan oleh Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Diktum Kesatu angka 5 Keputusan Satuan Tugas Percepatan Investasi Nomor 2 Tahun 2022, tentang Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Tumpang Tindih Wilayah Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah;

3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat

atasnama PT Talenta Anugerah Pratama telah dinyatakan tumpang tindih(overlap) dengan objek sengketa;B. Bahwa adanya pernyataan tumpang tindih dengan objek sengketatersebut maka Penggugat menjadi tidak dapat melakukan pembebananHalaman 5 dari 40 halaman. Putusan Nomor 30 K/TUN/2017Hak Tanggungan Peringkat Tujuh terhadap tanah SHGB Nomor 1524/Gembor.

Bukankah untuk dapat menyatakan suatu tanahtelah tumpang tindih dengan tanah lainnya Tergugat harus terlebihdahulu melihat data fisik tanah tersebut terlebih dahulu yang dalam hal iniadalah surat ukur/gambar situasi?

;Bahwa pernyataan tertulis Tergugat yang menyatakan SHGB Nomor1524/Gembor milik Penggugat telah tumpang tindih dengan obyeksengketa, menunjukkan bahwa Tergugat telah membuat keputusan yangbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, baiksecara material/substansial maupun procedural/formal, yaitu:1.

Apabila benar SHGB Nomor 1524/Gembor milikPenggugat tumpang tindih dengan objek sengketa maka sudah dapatdipastikan tidak lama lagi usaha tersebut akan tutup. Dapatdibayangkan bagaimana kelak nasib para pekerja tersebut. Akan adaberapa ratus keluarga yang nasibnya akan terlantar ?;4.

Putusan Nomor 30 K/TUN/2017Perbuatan Tergugat yang menyatakan SHGB Nomor 1524/Gembor tumpang tindih/overlap dapat diindikasikan termasukdalam penyalahgunaan kewenangan;7.

Umai maka saksi langsung mencoba mengambil ataumenangkis parang dengan cara memegang mata parang dengan tangan kiri.Bahwa saksi kemudian saling berebut parang dengan terdakwa hingga kemudian parangtersebut berhasil saksi kuasai akan tetapi saat saksi hendak membawa parang tersebutpergi terdakwa meninju bahu kanan dan bagian kepala saksi.Bahwa saksi juga berusaha membalas dengan cara menampar bagian dagu terdakwasebanyak (satu) kali.Bahwa kemudian terjadi perkelahian saling tindih antara saksi dengan

Setelah ituterjadilah perkelahian saling tindih dan bergulingan.e Bahwa ketika perkelahian dilerai, saksi Edi Wibowo Pgl Edi Kumbu ikutmemukul terdakwa.Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap padaketerangannya;2Saksi NURMAINI Pgl UMAT;Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan suami dari cucu dari saudaraperempuan saksi.Bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap saksi Ruspi Karman Pg Iruk yang dilakukanoleh terdakwa dengan menggunakan parang.Bahwa penganiayaan

Bahwa kemudian terjadi perkelahian saling tindih dan bergulingguling antara saksiRuspi Karman Pg Iruk dengan terdakwa.e Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Edi Wibowo Pgl Edi Kumbu meleraiperkelahian.e Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Ruspi Karman Pel Iruk mengalami sakit danluka pada tangan kiri dan mengalami sakit pada kepala sehingga tidak dapatmelaksanakan aktifitas seharihari sebagai supir.Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatannyayakni sebagai berikut

Setelah ituterjadilah perkelahian saling tindih dan bergulingan.e Bahwa ketika perkelahian dilerai, saksi Edi Wibowo Pgl Edi Kumbu ikutmemukul terdakwa.Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap padaketerangannya;3Saksi EDI WIBOWO Pgl EDI KUMBU;Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan suami dari keponakan saksi.Bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap saksi Ruspi Karman Pg Iruk yang dilakukanoleh terdakwa dengan menggunakan parang.Bahwa penganiayaan tersebut

Gadang Diateh KabupatenSolok Selatan.Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian penganiayaan atau perkelahiantersebut.Bahwa saksi ketika itu sedang saksi dengan berada di sebuah warung dekat pos rondauntuk membeli rokok yang berjarak sekitar 40 (empat puluh) meter dari tempat kejadian.Bahwa saksi kemudian mendengar suara ributribut dari arah rumah terdakwa.Bahwa saksi langsung menuju ke arah tersebut dan mendapati terdakwa sedang berkelahidengan saksi Ruspi Karman Pg Iruk dengan saling tindih

(overlapping), tanpa menjelaskanluasnya yang tumpang tindih apakah keseluruhan dari tanah tersebutyang tumpang tindih, oleh karena luas dari masingmasing tanahPenggugat dan Tergugat adalah berbeda dimana luas tanah SertifikatHak Milik Penggugat 2.700 M2, sedangkan luas tanah Sertifikat HakPakai No. 16 atas nama Tergugat 8.000 M2 ;3.Bahwa oleh karena tidak jelasnya dalil gugatan Penggugat atas luas tanahyang tumpang tindih, sehingga obyek gugatan penggugat tidak jelas ;4.Bahwa gugatan Penggugat prematur

, sebagaimana dalil gugatanPenggugat yaitu upayaupaya mediasi, sebagaimana dalil gugatan angka12 dimana dalam perjanjian pilihan alternatif penyelesaian sengketa No.PPS/01/XI/2012 tanggal 20 November 2012 dalam alternatif 2 diaturpahwa pihak pertama menerima dan memohon tanah kosong disebelahbarat daya tanah yang tumpang tindih seluas 1.630 m2 sebagaipengganti tanah pihak pertama yang tumpang tindih dengan tanah pihakkedua, dengan ketentuan pihak kedua mepelas sebagian tanah yangdengan lebar 6 meter

Universitas Udayana (Tergugat ) adalah tumpang tindih (overlipping) ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1.

(overlapping) tanpa menjelaskanluasnya yang tumpang tindih, apakah leseluruhan dari tanah tersebut yangtumpang tindih, oleh karena luas dari masingmasing tanah Penggugat danTergugat adalah berbeda dimana luas tanah Sertifikat Hak Milik Penggugat2.700 m2 sedangkan luas tanah Sertifikat Hak Pakai No. 16 atas nama Tergugat 8.000 m2 ;Menimbang, bahwa pihak Penggugat menuntut agar Sertifikat HakPakai No. 16/Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atasnama Tergugat tertanggal 26 November

1997 dengan gambar situasi No.2325/1996 tanggal 26 November 1997 yang sebagian tumpang tindih(overlapping) dengan tanah milik Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukumtetap yang didahului oleh perbuatan melawan hukum oleh para Tergugat ;Menimbang, bahwa dari surat bukti T.I.1., T.II.8.

.> Adapun keadaan tanah yang tumpang tindih (Overlapping)sesuai SKPT yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan KabupatenSerang tertanggal 12 Juni 2012 sebagai berikut:a. SHGB No. 4 dengan luas 430 M* tumpang tindih denganSHGB No. 11 / Tanjung Manisb. SHGB No.5 dengan luas 895 M? tumpang tindih denganSHGB No. 11 / Tanjung Manisc. SHGB No. 6 dengan luas 2.320 M? tumpang tindih denganSHGB No. 11 / Tanjung Manisd. SHGB No.12 dengan luas 2.480 M? tumpang tindih denganSHGB No. 11 / Tanjung Manise.

tumpang tindih denganSHGB No. 11 / Tanjung Manisf. SHGB No. 11 dengan luas 116.128 M? tumpang tindihsebagian dengan SHGB No. 4, 5, 6, 12, 13 / Tanjung Manis, danSHGB No. 272 (Seb), SHGB No. 317 / Cikonengg. SHGB No. 20 dengan luas 6.705 M? tumpang tindihsebagian dengan SHGB No. 12 / Anyarh. SHGB No. 22 dengan luas 2.250 M* tumpang tindih denganSHGB No. 12 / AnyarHalaman 6 dari 30 Putusan Nomor 101PDT/2021/PT BTNi. SHGB No. 23 dengan luas 3.480 M* tumpang tindih denganSHGB No. 12 / Anyarj.

Jayamulia Mandiri Permaikepada Penggugat yang pada pokoknya menjelaskan bahwa telahditemukan tumpang tindih atas Sertifikat HGB dan dulu sebelum jualbeli dilaksanakan Tergugat merasa tidak diberikan akses untukmemverifikasi asset PT. Jayamulia Mandiri Permai sehingga Tergugat dalam hal ini dirugikan.14.

serta tidak mempersoalkan kondisi tumpang tindih tersebut kepada Penggugat.C.

Pada pokoknya,Penggugat menyampaikan bahwa sejak awal tidakmengetahui tumpang tindih dan SKPT tertanggal 12 Juni2012, dan transaksi dilakukan pada tanggal 18 Juni 2012yang dihadiri oleh Tergugat dan Tergugat II serta TurutTergugat. Kemudian Tergugat II telan menerima + 9 MilyarRupiah dari Penggugat atau sebesar 70% (tujuh puluhpersen) saham yang dimiliki Tergugat II di PT.

bersertifikat terpecahn jadi dua bidangberukuran 41.4 m x 60m dan 41.4 mx 190 m;Bahwa, sedang Para Penggugat membersihkan tanah SHM 2215,SHM 2216 dan tanah belum bersertifikat, tibatiba muncul Para Tergugatmengklaim tanah yang sedang dibersihkan oleh Para Penggugat adalah milikTergugat bersertifikat SHM 715 dan melapor pengrusakan kebun di PolsekSungai Kakap tanggal 24 Desember 2010;Bahwa, Turut Tergugat pada tanggal 14 April 2011 di Polsek Sungai Kakapmemberikan keterangan Tidak Terjadi Tumpang Tindih

antara SHM 715dengan SHM 2215 dan SHM 2216 maka dengan keterangan tersebutBuang Kaliman @ Abu (Penggugat II) pada tanggal 14 Juni 2011 di jadikanTersangka pengrusakan kebun;Bahwa, Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas SHM 1769 nomorBA/49/BA PBTS/SPP/V/2017 dan Peta Bidang Tanah nomor 224/2017tanggal 16 Nov 2017, menerangkan SHM 1769 Terindikasi Tumpang Tindihdengan SHM 715 dan Skets Indikasi tumpang tindin melebar ke tanahSHM 2215 dan SHM 1770.Bahwa, Tumpang Tindih yang melebar ketanan SHM

2215 benarbenarmembingungkan Para Perggugat knususnya Penggugat II karena keputusanTurut Tergugat tidak konsisten dan tidak bersesuaian dengan keteranganHalaman 3 dari 16 PutusanNomor 58/PDT.G/2017/PN Mpw10.11.12.13.sebelumnya bahwa Tidak Terjadi Tumpang Tindih antara SHM 715 denganSHM 2215 dan SHM 2216 yang mengakibat Penggugat II jadi Tersangka;Bahwa, Para Penggugat menduga indikasi tumpang tindih di karenakan adakomplain dari Para Tergugat tentang SHM 715.

Oleh karena indikasi Tumpang Tindih tidak benar dan alasanPoint 11, Point 12,dan Point 13 menunjukan letak tanah SHM 715 adalah ditempat lain, maka seharusnya Berita Acara Pengukuran dan Peta BidangTanah Pengembalian Batas Nomor 224/.2017 tanggal 16 Nov 2017tentangIndikasi Tumpang Tindih di batalkan dan tidak sah;Bahwa, secara diamdiam tanah Penggugat bersertifikat SHM 2216 dantanah yang belum bersertifikat di jual olen Tergugat dan kawankawan (Dkk).Perbuatan Tergugat Dkk telah di laporkanolen Para

Indikasi Tumpang Tindih melebar kearah Utara masuk ketanahSHM 2215 milik Penggugat I, Nurisa Safitri NIB 01334 SU1211/2009 sedangkan jelas dinyatakan sebelumnya, tidak terjaditumpang tindih dengan SHM 2215, selanjutnya diberi tanda P.110a,b. Indikasi SHM 715 menerangkan sebelah selatan berbatasandengan Sungai Alam, sama sekali tidak bersesuaian dengan SketsSurat Ukur shm 715 yang menunjukkan berbatasan dengan TN,selanjutnya diberi tanda P.110b;c.