Ditemukan 4271 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 04-10-2018 — Upload : 14-03-2019
Putusan PT PADANG Nomor 116/PID.SUS/2018/PT PDG
Tanggal 4 Oktober 2018 — Elvy Madreani, S.H. Pgl. Evi;
134119
  • ) tanggal 12 Mei 2014;-1 (satu) lembar kwintasi prores ke 4 pembelian 1 (satu) unit rumah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 23 November 2014;- 1 (satu) lembar kwitansi kekurangan DP pembelian 1 (satu) unit rumah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 4 Maret 2015;- 1 (satu) lembar kwitansi DP ke 5 pembelian 1 (satu) unit rumah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 30 Maret 2015;- 1 (satu) Perjanjian Pendahuluan tentang Jualbeli (PPJB
    sepuluh juta rupiah) tanggal 23 November 2014; -1 (satu) lembar kwitansi kekurangan DP pembelian 1 (satu) unit rumah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 4 Maret 2015; -1 (satu) lembar kwitansi DP ke 5 pembelian 1 (satu) unit rumah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 30 Maret 2015, (Sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 573 / P.VIII / Pen.Pid / 2017 / PN PDG tanggal 9 Agustus 2017 );-1 (satu) Perjanjian Pendahuluan tentang Jualbeli (PPJB
    PgL EVI menjual sebuah rumah seluas 36M2 dengan luas tanah 74 M2 Kavling Nomor 29 di Komplek PerumahanPondok Indah Balai Baru terletak di Jalan Wisma Indah VI RT. 03 RW. 07Kelurahan Gunung Sariak Kecamatan Kuranji Kota Padang kepada saksiJUFRIZAL dengan harga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh jutarupiah) sesuai dengan perjanjian Pendahuluan tentang Pengikatan Jual Beli PPJB No. 029 tanggal 28 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh PihakPertama ELVY MADREANI, SH., dan oleh Pihak Kedua JUFRIZAL.Bahwa
    lima juta rupiah) tanggal 12 Mei 2014;1 (satu) lembar kwintasi prores ke 4 pembelian 1 (satu) unit rumahsejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 23 November2014;1 (satu) lembar kwitansi kekurangan DP pembelian 1 (satu) unit rumahsejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 4 Maret2015;1 (satu) lembar kwitansi DP ke 5 pembelian 1 (satu) unit rumahsejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 30 Maret2015;1 (satu) Perjanjian Pendahuluan tentang Jualbeli (PPJB
    Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 23 November2014;1 (satu) lembar kwitansi kekurangan DP pembelian 1 (satu) unit rumahsejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 4 Maret2015;1 (satu) lembar kwitansi DP ke 5 pembelian 1 (satu) unit rumah sejumlahRp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 30 Maret 2015, (Sesuaidengan Penetapan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 573 / P.VIII /Pen.Pid / 2017 / PN PDG tanggal 9 Agustus 2017 );1 (satu) Perjanjian Pendahuluan tentang Jualbeli (PPJB
    prores ke 4 pembelian 1 (satu) unit rumahsejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 23 November2014;Halaman 21 dari 27 halaman, putusan nomor 116/PID.SUS/2018/PT PDG.1 (satu) lembar kwitansi kekurangan DP pembelian 1 (satu) unit rumahsejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 4 Maret2015;1 (satu) lembar kwitansi DP ke 5 pembelian 1 (satu) unit rumahsejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 30 Maret2015;1 (satu) Perjanjian Pendahuluan tentang Jualbeli (PPJB
Putus : 29-03-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 132 K/Pdt/2017
Tanggal 29 Maret 2017 — VIVA HANDAYANI vs Hj. R.A.Y. HARTINI H. TJONDRONEGORO, Dkk
10570 Berkekuatan Hukum Tetap
  • terletak di JalanPemuda, Kaveling Nomor 17, RT 011, RW 05, Kelurahan Rawamangun,Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, oleh Tergugat dan Tergugat Ilkepada Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan TergugatVil yang oleh Penggugat dinyatakan sebagai perobuatan melawan hukumyang berakibat pada telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriilbagi Penggugat;Bahwa Tergugat VIII adalah seorang Notaris/PPAT yang dalam melakukanpembuatan dan penerbitan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB
    )Nomor 48 tanggal 18 Januari 2012 bertindak dalam kedudukan selakuNotaris Pejabat Pembuat Akta (Bukti T VIII 1);Bahwa Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat olehTergugat Vill menurut sifatnya belum mempunyai kekuatan hukum yangdapat mengalinkan hak kepemilikan atas objek jual beli in casu adalahberupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pemuda, KavelingNomor 17, RT 011, RW 05, Kelurahan Rawamangun, KecamatanPulogadung, Jakarta Timur, karena sebuah akta PPJB hanya memuatjanjijanji
    yang akan dipenuhi para pihak yang akan melakukan suatu transaksijual beli terhadap suatu benda atau barang tertentu, jadi PPJB hanyaberupa suatu perikatan pendahulu sebelum dibuatnya Akta Jual Beli (AJB);Bahwa PPJB hanya memuat tentang syaratsyarat tertentu yang harusdipenuhi terlebih dahulu oleh para pihak agar dapat ditingkatkan menjadiHalaman 18 dari 34 hal.
    dapat beralinnya objek perikatan jual beli dari penjual kepadapembeli, oleh karenanya suatu Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)tidak dapat berakibat hukum pada beralinnya hak kepemilikan atasbenda/barang objek jual beli sehingga tidak dapat digunakan sebagai bu ktihak peralihan kepemilikan atas benda/barang objek jual beli dari penjualkepada pembeli;Bahwa Tergugat VIII selaku Pejabat Pembuat Akta (yang membuat danmenerbitkan Akta PPJB) berdasarkan hukum tidak dapat dimintaipertanggungjawaban
    hukumnya atas perbuatan hukum Tergugat Ill sampaidengan Tergugat VIl yang mengambil alih hak kepemilikan atas objekperikatan jual beli dari Tergugat dan Tergugat Il termasuk perbuatanhukum Tergugat Ill sampai dengan Tergugat VIl yang melakukanpengrusakan, pembongkaran dan penyerobotan atas tanah dan bangunanyang oleh Penggugat diklaim telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;Bahwa dalam pembuatan dan penerbitan Akta PPJB, Tergugat VIII adalahbertindak selaku Pejabat Pembuat Akta, karenanya Tergugat
Putus : 18-05-2020 — Upload : 04-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 279 K/Pid/2020
Tanggal 18 Mei 2020 — VALENT YUSUF
336162 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Brahma Adiwidiya (PT Brahma), selanjutnya antara PT KMPdengan PT Brahma membuat dan menandatangani 2 (dua) PerjanjianPengikatan Jual Beli (PPJB) untuk pembelian lantai 7 dan lantai 8pada tanggal 28 November 2011;" Bahwa sesuai perjanjian dalam 2 (dua) Perjanjian PengikatanJual Beli (PPJB), pihak PT Kemuliaan Megah Perkasa (KMP) telahmenerima uang penjualan lantai 7 dan 8 Gedung Lumina Tower danpihak PT Brahma telah menerima kedua lantai gedung tersebut padatanggal 7 Februari 2012 dan 22 April 2013
    Putusan Nomor 279 K/Pid/2020barang atau lantai 7 dan 8 apa adanya ketika pertama kali disepakatipembeliannya;' Bahwa kedua pihak telah memaraf tiap lembar PerjanjianPengikatan Jual Beli (PPJB) dan menandatangani di akhir yangmenunjukkan setuju atas isi perjanjian, oleh karenanya tidak adaalasan pada tahun 2017 pihak PT Brahma menuduh Terdakwa telahmelakukan penipuan atau membuat surat palsu; Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut,maka alasan kasasi Penuntut Umum tidak beralasan
Putus : 31-10-2018 — Upload : 11-01-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 304/Pdt/2018/PT SMG
Tanggal 31 Oktober 2018 — SOEIRYANI WINOTO dkk lawan - PT. Jaya Perkasa Investama dkk
10243
  • Bahwa atas perjanjian kerjasama dimaksud serta adanya tugas dantanggungjawab TERGUGAT sebagamaimana diatur dalam perjanjian,kemudian TERGUGAT mengadakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli(selanjutnya disebut PPJB) dengan TERGUGAT Il, TERGUGAT III,TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V sebagaimana dapat dibuktikandengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagai berikut:1) PPJB Antara PT. MERDEKA GRAHA INDO dengan SOEIRYANIWINOTO Tertanggal 04 Mei 2011;2) PPJB Antara PT.
    MERDEKA GRAHA INDO dengan SANTOSODJIPTO WIDJOJO Tertanggal 20 Mei 2011;3) PPJB Antara PT. MERDEKA GRAHA INDO dengan EKOARTININGSIH HARTONO Tertanggal 17 Maret 2012;Halaman 2 Putusan Nomor 304/Pdt/2018/PT SMG4) PPJB Antara PT. MERDEKA GRAHA INDO dengan LYLYPUSPITA WIBOWO tanpa tanggal dan tahun;.
    Tergugat uraikan di angka 3 (tiga) bahwasanyaTergugat sepanjang pengetahuan Tergugat belum menerimaPembayaran atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 1 Juli 2011dan Perjanjian Jual Beli tertanggal 26 September 2012 dimaksud dariTergugat Il, Tergugat Ill sehingga berdasarkan bagian B RumusanHukum Kamar Perdata, Perdata Umum angka 7 Surat EdaranMahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016, sebagaimana Tergugat kutipketentuan dimaksud;Peralinan hak atas tanah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli(PPJB
    MERDEKA GRAHA INDO Tertanggal 24 Mei 2011 (untukselanjutnya disebut PERJANJIAN KERJA SAMA);Posita halaman (2) angka (3) yang menyebutkan :Bahwa atas penanjian kerjasama dimaksud serta adanyatugas dan tanggungjawab TERGUGAT sebagaimana diaturdalam perjanjian, kemudian TERGUGAT mengadakanPerjanjian Pengikatan Jual Beli (selanjutnya disebut PPJB)dengan TERGUGAT Il, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IVsebagaimana dapat dibuktikan dengan Perjanjian PengikatanJual Beli sebagai berikut :1) PPJB Antara PT.
    MERDEKA GRAHA INDO denganSOEIRYANI WINOTO Tertanggal 04 Mei 2011;2) PPJB Antara PT. MERDEKA GRAHA INDO denganSANTOSO DJIPTO WIDJOJO Tertanggal 02 Mei 2011;3) PPJB Antara PT. MERDEKA GRAHA INDO dengan LYLYPUSPITA WIBOWO tanpa tanggal dan tahun.Posita halaman (3) angka (8) yang menyebutkan :Halaman 21 Putusan Nomor 304/Pdt/2018/PT SMG8. Bahwa selanjutnya atas Perbuatan TERGUGAT !
Register : 16-11-2015 — Putus : 07-06-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan PN SUMEDANG Nomor 35/Pdt.G/2015/PN.Smd
Tanggal 7 Juni 2016 — SUSILO sebagai Penggugat dan KAHAR MULYANI dkk Sebagai Tergugat
10796
  • diKantor Tergugat 2 disaksikan oleh pejabat Bank Syariah,setelah penandatanganan PPJB maka terbitlah AKADPEMBIAYAAN MURABAHAH No. 10 tanggal 14 Juni 2013,antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2, dalam AKAD tersebutPenggugat/SUSILO sebagai pihak ketiga yang ditunjuk ataudisetujui oleh pihak BANK sebagai Penyedia barang atauPEMASOK BARANG;.
    Menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No : 7 Tanggal 14Juni 2013, No. 8 Tanggal 14 Juni 2013, dan No. 9 Tanggal 14 Juni2013 yang dibuat oleh Tergugat 3;. Menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat Akta Jual Beli Nomor : Akta Jual Beli (AJB) No. 159/2013tanggal 10 Juli 2013, No. 165/ 2013, No. 166/2013 yang dibuat olehTergugat 3;.
    ) yang dilaksanakanantara Penggugat dengan Tergugat 1, dihadapan Tergugat3, antara lain:Akta PPJB Nomor 7 Tanggal 14 Juni 2013.ii.
    Akta PPJB Nomor 8 Tanggal 14 Juni 2013.ili.
    ) Nomor 7 tanggal14 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Tergugat 3 antara Penggugatdengan Terguggat 1, yang diberi tanda P4 A ;.Fotokopi Pengikatan Perjanjian Jual Beli ( PPJB) Nomor 8 tanggal14 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Tergugat 3 antara Penggugatdengan Tergugat 1, yang diberi tanda P4 B ;12.Fotokopi Pengikatan Perjanjian Jual Beli ( PPJB) Nomor 9 tanggal14 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Tergugat 3 antara Penggugatdengan Tergugat 1, yang diberi tanda P4 C ;13.Print Out Peraturan Bank Indonesia Nomor
Register : 12-04-2021 — Putus : 28-10-2021 — Upload : 17-11-2021
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 300/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt
Tanggal 28 Oktober 2021 — Penggugat melawan Tergugat
262104
  • MENGADILI :

    Dalam Eksepsi:

    • Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

    Dalam Pokok Perkara:

    1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
    2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No.11 tertanggal 26 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat;
    3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat atas Perjanjian Pengikatan
    Jual Beli (PPJB) No.11 tertanggal 26 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat;
  • Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk melakukan penandatanganan Akta Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) dan menerima sisa pelunasan pembayaran sebesar Rp.2.567.345.045,00 (Dua milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat puluh lima rupiah) paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan apabila lewat
    tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, ternyata Para Tergugat tetap tidak mau melaksanakan penandatanganan Akta Jual Beli dengan alasan apapun juga, maka Penggugat diizinkan dan/atau diperkenankan bertindak untuk dan atas nama Para Tergugat selaku Penjual untuk menandatangani Akta Jual Beli (AJB) atas obyek sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanpa perlu adanya surat kuasa ataupun persetujuan terlebih dahulu dari Para
Register : 02-10-2018 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 09-07-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 758/Pdt.G/2018/PN Tng
Tanggal 25 Juni 2019 — Penggugat:
1.MINAH
2.arsih
3.MURSAN
4.SANIH
5.NASAN
6.MANIH Binti OSAN
7.Moch Darip Ahli waris SELIH Bin OSAN almarhum
8.OMAH Binti OSAN
Tergugat:
1.Aminuddin
2.Kumar Efendi
3.H. M Manyur
4.Leonard Tulus Simangunsong, SH.,MKN Notaris
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan
6313
  • tahu sudah dibagiatau tidak, yang kena tol 2000an ;Bahwa orang ngomong dibeli Rp. 500.000, / M2 di tahun 2014 Sisa2000an M2 masih dikuasai oleh ahli waris;Bahwa Aminudin tidak menguasai tanah 2000 M2 hanya jual beli saja;Bahwa Tol tidak dibayar, ahli waris tidak bayar ke Kumar diganti dengantanah Sebesar 800 M2 Dari Yang sisa 2000 M2 Karena sisa 1665 M2aminudin 800 M2 maka sisa untuk ahli waris 800 lagi Yang disengketakan800 M2 Yang 1200 M2 tidak masalahBahwa tanah yang dijual 400 M2 tetapi di PPJB
    800 M2 karenadigabung dalam 1 PPJB sebesar 1650 M2, 800 M2 sebagai penggantianuangnya Tergugat ;Bahwa tanah yang 850 M2 belum dibayar sama Tergugat Yang sudahditerima Tergugat 150 juta yang dipermasalahkan 850 M2 dalam PPJBtetapi tidak dibayarkan bukan dari sisanya yang 2200 M2Bahwa PPJB dikantor Tergugat IV ada kuasa waris clan ahli waris untukmembuat PPJB Yang tanda tangan PPJB, yaitu Kumar (memegangkuasa waris, Omah, Manih Cuma waktu itu belum dibayar Tergugat ;Bahwa Tergugat Ill adalah bapaknya
    Tergugat waktu transaksi ituadalah lurahnya, ada urusan dengan Tergugat Ill waktu pengurusketerangan waris dan perbedaan antarapernyataan waris terdahuludengan pernyataan waris waktu PPJB;Bahwa yang tidak ikut hanya adeknya Kumar, yaitu Darip tapi belumdibayar;Halaman 20 dari 33, Putusan Nomor 758/Pdt.G/2018/PN TngBahwa Saat tanda kuasa jual saksi tau ada Jual bell Tergugat II selakupenjual dengan Tergugat selaku pembeli yang dijual 802 M2 harga Rp.500.000,Bahwa Saksi melihat ada pembayaran dari
    Sebelah Timur berbatasan dengan tanah miliktanah Bintaro Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Osan;Bahwa tahun 2014 jual beli, tahun 2016 pembebasan tol dan terkenasemua 802 M2 Tol Tangerang, harga pembebasan Rp. 1.700.000, /M2Bahwa ahli waris yang terima sedangkan pak Aminudin tidak hadir dalamproses pembuatan akta;Bahwa saksi hadir untuk mengamankan uang Aminudin, karena waktuTergugat menagih uang kepada Tergugat II tapi uang Tergugat II sudahhabis (tidak bisa bayar) maka dibuatkanlah PPJB
    secara lisan (tidaktertulis) karena sebelumnya uanguang yang diambil Tergugat Il dariTergugat dihitung sebagai uang pembelian tanah oleh Tergugat denganharga 450 M2 dengan batasbatas yang saksi tidak tahu seharga500.000 / M2 W Rp. 225.000.000 kemudian karena pada tahun 2017 adapembebasan tol maka Tergugat harus menyerahkan uang kepadaTergugat sebesar uang pembebasan tol yaitu 450 M2 x Rp. 1.700.000,(Rp. 756.000.000, karena uang sejumlah itu tidak diserahkan olehTergugat kepada Tergugat maka di PPJB
Register : 09-04-2019 — Putus : 22-08-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 404/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 22 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
ERNI PRAMOTI, SH
Terdakwa:
BENEDICTA SUSETYAWATI
14968
  • Solusi Mandiri Propertindo membeli rumah tersebut sejakbulan Oktober 2013, pada saat PPJB Lunas didepan Notaris Irfansyah,S.H.Bahwa harga yang telah disepakati dengan Terdakwa terkait pembelianrumah tersebut adalah sebesar Rp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah);Bahwa dalam pembelian rumah tersebut diatas NJOP pada saat itu;Bahwa yang menjual rumah tersebut adalah Terdakwa sendiri dengandatang ke PT. Solusi Mandiri Propertindo menawarkan rumah yangterletak di Komp.
    Solusi Mandiri Properti sebagai direktur yangbergerak dibidang property, jual beli;Bahwa saksi ditawarkan rumah di daerah Kelapa Gading;Bahwa sertifikat rumah tersebut bukan atas nama Terdakwa;Bahwa harga yang ditawarkan dari Rp.3.000.000.000, (tiga milyarrupiah) jadi Rp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah), kKemudian pergi kenotaris setelah selesai baru PPJB , kemudian uang tersebut diserahkanke Terdakwa dengan perjanjian dalam waktu 1,5 bulan untukmengosongkan;Bahwa Terdakwa mengulur waktu dan saksi
    Jual Beli Nomor 17 / 2014 PPAT DEWI SUGINAHalaman 13 dari 20 Putusan Nomor 404/Pid.B/2019/PN Jkt.UtrMULYANI,SH, yang dipelinatkan oleh penyidik adalah sesuai denganaslinya di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) DEWI SUGINAMULYANI, SHe Bahwa, saksi dapat memperlinatkan MINUTA Akta Jual Beli Nomor: 17 /2014 yang saksi keluarkan , dan saksi menjelaskan bahwa denganterbitnya Akta Jual Beli tersebut berdasarkan APHB, yang ditandatangani oleh para ahli waris dari Kantor Notaris SAMSUL HIDAYAT, SHdan Akta PPJB
    Januari 2013 1(satu) Surat Somasi pada tanggal 20 Maret 2015. 1(satu) Surat Pernyataan, tanggal 05 Januari 2015Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, dikaitkan dengan barang bukti,Terdakwa membenarkan sebagian;Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 404/Pid.B/2019/PN Jkt.UtrMenimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan, yangpada pokoknya sebagai berikut :Bahwa, pada awalnya Terdakwa butuh dana, dan ingin meminjam ke PT.Solusi Mandiri Propertindo, tetapi tidak bisa;Bahwa, kemudian dibuat PPJB
    Solusi Mandiri propertindo, karena katanyarumah Terdakwa dinilai aprizal harganya Rp.4.500.000.000,00 (empat milyarlima ratus juta rupiah), sedangkan Terdakwa pinjam uangRp.2.000.000.000,00 (dua milyarrupiah) oleh karena itu Terdakwa maudibuat PPJB di Notaris;Bahwa, kemudian dibuat AJB No.17/2014, tanggal 19 Desember 2014 atasrumah di Kelapa Gading tersebut yang telah diturunkan haknya menjadiHGB No.6752/Kelapa Gading Timur, dengan Penjual seluruh ahli waris dariRaden Agustinus Soewardji (Salah satunya
Putus : 10-04-2019 — Upload : 09-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 208 K/Pdt.Sus-BPSK/2019
Tanggal 10 April 2019 — DESWITA IBRAHIM VS ELIZABETH RETNO WURI
568390 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan tidak memiliki kKekuatan hukum Pasal 16 ayat 3.2Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 032/PPJB/DWTCTA/XI/2013tanggal 20 November 2013;. Menyatakan secara hukum Tergugat melakukan ingkar janjji(wanprestasi);.
    tidakmengajukan kontra memori kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah menelitisecara saksama memori kasasi tanggal 2 November 2018 dihubungkandengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Negeri Bekasitelah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan TermohonKasasi adalah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor032/PPJB
Register : 23-05-2018 — Putus : 09-08-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 9 Agustus 2018 — Penggugat:
ADE FITRIA NINGRUM
Tergugat:
PT. DUTA SENAWIJAYA MANDIRI
9728
  • Dalam hal ini penggugat dipanggil untuk menanyakan mengenaipekerjaan yang penggugat kerjakan seharihari serta menanyakanpekerjaan lama yang sudah diserahkan penggugat kepada anak baru(staff admin PPJB) dan dokumen dokumen yang dipegang penggugat.Bahwa penggugat menjelaskan kegiatan seharihari penggugat danHalaman 2 dari 18 Putusan Nomor 156/Pdt.SusPHI.G/2018/PN.JKT.PST.10.11.12.13.14.15.memberitahukan letak dokumen yang penggugat simpan, namun secaratibatiba Deputy Manager HRD (bapak Suratman) mengeluarkanpemecatan
    sebelumnya owner atau pemilik perusahaan meminta penggugatuntuk menggantikan pekerja yang akan resign (menundurkan diri) padaposisi atau jabatan Staff Finance.Bahwa Penggugat secara sepihak diberhentikan (PHK) secara sepihak olehperusahaan dimana selama penggugat bekerja belum sekalipun pernahmendapatkan Surat Peringatan (SP) baik I, Il, ataupun III.Bahwa pada tanggal 11 Desember 2107 merupakan hari terakhir penggugatmasuk kerja dan pengugat diwajibkan melakukan serah terima pekerjaandengan staff Admin PPJB
    Suratman) di ruang meeting dan disaksikanoleh bapak Taufik dan Bapak Wena untuk menanyakan mengenai pekerjaanyang Penggugat kerjakan seharihari serta menanyakan pekerjaan lamayang sudah diserahkan Penggugat kepada anak baru (Staff Admin PPJB)dan dokumendokumen yang dipegang Penggugat. Kemudian Tergugat(Deputy Manager HRD Bpk.
    Suratman) yaitu hubungan antaraPenggugat dan Perusahaan sudah tidak 1 (Satu) visi lagi;Menimbang, bahwa Penggugat pada tanggal 11 Desember 2017merupakan hari terakhir Penggugat masuk kerja dan Penggugat di wajibkanmelakukan serah terima pekerjaan dengan staff Admin PPJB, dan padatanggal 12 Desember 2017 Tergugat (lewat Deputy Manager HRD Bpk.Suratman) menjanjikan kepada Penggugat akan memberikan pesangonsetelah serah terima pekerjaan selesai.
    Kemudian pada tanggal 12Desember 2017 Penggugat hadir ke Perusahaan untuk mengajari staffAdmin PPJB yang baru dan melakukan serah terima pekerjaan denganstaff Accounting sampai pukul 19.30 Wib. yang disaksikan oleh Saudar!
Register : 04-02-2021 — Putus : 23-03-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 12/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 23 Maret 2021 — Pemohon:
TITI SUMAWIJAYA EMPEL
Termohon:
DITRESKRIMSUS POLDA METRO JAYA
272977
  • Dalam BAP DitReskrimum tanggal 2 September 2019 , saksiTimmy Juwono pertnyaan no 29 menerangkan bahwa tujuan merubahakta No 02 th 2018 : PPJB bertahap dan Akta no 01 tahun 2018 :Investasi Bersama yang kedua akta tersebut adalah produk dari NotarisSiti Djubaedah SH diganti dengan cara memalsukan akta melalui jasapegawai Notaris Fadli Zam Zami yang kemudian akta palsu tersebutdibuat menjadi tahun mundur yaitu : akta No 51 th 2017: PPJB Lunasakta No 52 th 2017 :Kuasa Menjual yang kedua akta tersebut
    ,MKN, kemudian Draft Surat Perjanjian UsahaBersama dan Draft Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang sudahdikoreksi tersebut dipelajari kembali. Notaris yang dimaksud ini adalahNotaris yang akan membuat akta No.01 ttg Akta Perjanjian KerjasamaInvestas dan Akta No.02 tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).d.
    proses pembuatan PPJB Palsu sampai dengan baliknama menjadi atas nama Susanto Tjiputra. dan terlapor melakukan AJB Ruko dengan SHGB 01541tersebut langsung dari Sdr.
    ) No.02 ASLI NotarisSIT DJUBAEDAH hingga pembuatan PPJB Palsu) sampai denganmendamping!
    Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No.02 ASLI Notaris SITIDJUBAEDAH4. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 51 tertanggal 09Nopember 2017 PALSU;5. Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 52 tertanggal 09 PALSU,6. Akta Jual Beli (AJB) Nomor 166/2018 tanggal 29 Nopember 2018, dibuatatas dasar dokumen palsu ;7.
Register : 13-06-2013 — Putus : 12-11-2013 — Upload : 17-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 284/PDT.G/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 12 Nopember 2013 — LINAWATY >< NY. SUTIATY,Cs
10012
  • Bahwa Tergugat dengan Penggugat telah mengadakan Perjanjian PengikatanJual Beli (PPJB) yang dituangkan dalam akta tanggal 9 Januari 2006 nomor 20,yang dibuat dihadapan Dr. lrawan Soerodjo, SH, MSi, Notaris di Jakarta, bahwayang menjadi obyek Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) (Bukti P5), antaraPenggugat dengan Tergugat adalah sebidang tanah dan bangunan denganSertipikat Hak Milik 134/Kebon Kosong dengan luas 66m2, Gambar Situasi tanggal30 Nopember 1975 nomor 116/853/1975, atas nama Ichsan Handjaja
    Bukti Surat P9penelitian terhadap peralihan hak atas bidang tanah SHMnomor 134/Kebon Kosong j0n0nn renner nnn: Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanggal 9 Januari2006 nomor 20 yang dibuat dihadapan Dr. lrawan Soerodjo,SH, MSi, menerangkan bahwa Tergugat /Ny. Sutiaty telahmelakukan perjanjian pengikatan jual beli dengan Penggugatterhadap tanah dengan SHM 134/Kebon Kosong dengan luas66m2, Gambar Situasi tanggal 30 Nopember 1975 nomor 116/853/1975 yang terletak di JI.
    Tergugat II, tetapi tahu dan kenal dengan TurutTergugat III/Kantor Pertanahan Jakarta Pusat ; Bahwa saksi tahu dipanggil sebagai saksi sehubungan adanya gugatanPenggugat kepada penjual, karena ada kendala saat balik nama sertipikatpekerjaan saksi mengurus suratsurat ke BPN 5 Bahwa saksi pekerjaannya adalah mengurus surat surat ke BPN/Turut Tergugat Ill ; nn nme nnn nner nnn nnn ne nc nnn ne ncn nnn ncn nnnnncns Bahwa benar telah terjadi jual beli antara Penggugat denganTergugat I, yang diikat dengan PPJB
    nen nnne Bahwa pada prinsipnya jualbeli sudah terjadi, pembayaran sudahdilakukan oleh Penggugat telah lunas, dan penyerahan tanah dan bangunan sudahdilakukan oleh Tergugat I, dan surat keterangan waris tersebut hanyalah masalahadministrasi yang harus dilengkapi, dan Penggugat telah melengkapi dengan suratdari Turut Tergugat sebagai pengganti Surat keterangan waris yang sudah rusaktermakan rayap dan tidak bisa dibaca lagi ; Bahwa jual beli tetap bisa dilanjutkan prosesnya karena Penggugatsudah ada PPJB
    sebenarnya antaraPenggugat dengan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusatselaku Turut Tergugat Ill dimana sesuai bukti P.12 Jo P.13 pihakPenggugattelah menyurati Turut Tergugat III untuk melakukan proses balik nama karenamenganggap telah memenuhi syaratsyarat balik nama Sertifika Hak MilikNo.134 atas nama ICHSAN HANDJAJA yang semula telah di jual TergugatI,I,IV,V dan VI kepada Tergugat dan dibuatkan Akta Jual Beli danselanjutnya oleh Tergugat telah diikat dengan Perikatan Perjanjian Jual Beli(PPJB
Register : 26-08-2022 — Putus : 19-09-2022 — Upload : 03-10-2022
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 937/Pdt.P/2022/PN Jkt.Brt
Tanggal 19 September 2022 — Pemohon:
YULI ISNAWATI
465
  • Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
  • Untuk menjual 1 ( satu ) Unit Apartemen di Tanglin Tower Supermal Mansion, Lantai 28, Unit 22 lokasi di daerah Surabaya, sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor: 0214/PP/PPJB-TANGLIN/IX/2013 antara PT. Pakuwon Permai dengan atas nama Alm.

Register : 23-08-2016 — Putus : 22-02-2017 — Upload : 22-03-2017
Putusan PN CIANJUR Nomor 31/Pdt.G/2016/PN Cjr
Tanggal 22 Februari 2017 — Penggugat: Ny Euis Suminar Tergugat: Ade Janwar Turut Tergugat: 1.Notaris PPAT Frieda Russa Yuni SH MKn 2.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cianjur 3.Ny Ginawati SPd
10713
  • Euis Suminar seluas 697 m2 (enam ratus sembilan puluh tujuhmeter persegi berdasarkan Akte PPJB No. 2139 tanggal 21 April 2014;2. Oleh Sdr.
    Ade Janwar seluas 115 m2 (seratus lima belas meter persegi)berdasarkan Akte PPJB No.2140 tanggal 21 April 2014;Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2014 telah ditanda tangani 2 (dua)Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas nama para pihakpihakdiatas tersebut dihadapan pihak Notaris & PPAT yang disaksikan olehpenjual dan pembeli serta pihakpihak Keluarga ahli waris yang hadirdikantor Notaris;Bahwa setelah proses terjadi Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)selanjutnya akan diproses
    (lima ratus juta rupiah);3.2 Bahwa sebelum proses pembuatan Akta Jual Beli Nomor : 470/2014,tanggal 23 Desember 2014 antara Tergugat dengan Turut Tergugatlll telah dibuatkan terlebin dahulu Perjanjian Pengikatan Jual BeliNomor: 2140 tanggal 21042014, dimana dalam PerjanjianPengikatan Jual Beli (PPJB) tersebut antara Tergugat dengan TurutTergugat Ill pada pokoknya menyepakati :3.2.1.
    Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukumdengan menguasai tanah milik Penggugat yang dibeli berdasarkan AktePerjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 2139 atas nama Ny. EuisSuminar seluas 697 m2 (enam ratus sembilan puluh tujuh meter persegi)pada hari Selasa tanggal 21042014 dihadapan Notaris dan PPATFrieda Russa Yuni, SH. M.Kn;4.
    Fotocopy sesuai dengan asli Salinan Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli(PPJB) Nomor 2139 yang ditanda tangani pada hari Selasa tanggal 21 April2014 oleh Notaris Frieda Russa Yuni, SH.MKn, selanjutnya pada fotokopibukti surat tersebut diberi tanda P9;10.Foto copy sesuai dengan fotocopy Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli(PPJB) Nomor 2140 yang di tanda tangani pada hari Selasa tanggal 21 April2014 oleh Notaris Frieda Russa Yuni, SH.MKn, selanjutnya pada fotokopibukti surat tersebut diberi tanda P10
Register : 16-05-2018 — Putus : 28-06-2018 — Upload : 21-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 232/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 28 Juni 2018 — Pembanding/Penggugat : D. Jamaludin Diwakili Oleh : Rikrik Kurniawan SH
Terbanding/Tergugat III : Rini Ritri, SH.,MKn
Terbanding/Tergugat I : Koperasi Serba Usaha Diwakili Oleh : Yotha Boedy Harfaito SB SH
Terbanding/Tergugat II : H.Tan Wirawan Pemilik KSU Lexi Mitra Guna Diwakili Oleh : Yotha Boedy Harfaito SB SH
4450
  • No.02 ditandatangani oleh parapihak;Bahwa Tergugat Il menolak dengan tegas dalil Penggugatsebagaimana dinyatakan pada posita gugatan halaman 4 (empat) angka16 (enambelas), yang pada pokoknya menyatakan jika proses balik namasertipikat oleh Para Tergugat dilakukan tanpa membuat akta terlebihdahulu, karena fakta yang sesungguhnya terjadi adalah akta jual beli telahdibuat 1 (Satu) tahun setelah ditandatanganinya PPJB No.02 oleh parapihak sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli No.39 tertanggal29
    Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2014 telah dibuat suatu perjanjian antaraPenggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi untuk melakukanpengikatan jual beli sebagaimana tercantum dalam PPJB No.02 atas tanahdan bangunan yang terletak di Kampung Cikaret Desa Buniara, KecamatanTanjungsiang, Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat, dengan luas362 m?
    Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi secarabersamasama telah setuju dan sepakat untuk melakukan jual beli atastanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi segera setelah nama padaSHM No.98 diganti dari atas nama Juaeni (nama Tergugat RekonvensiHalaman 27 dari 38 Putusan Nomor 124/PDT/2018/PT BDG.terdahulu) menjadi atas nama Tergugat Rekonvensi, sebagaimanatercantum pada Pasal 1 PPJB No.02;.
    (seratus limapuluh jutarupiah) kepada Tergugat Rekonvensi, sebagaimana tercantum pada Pasal2 PPJB No.02;. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi masih memiliki sejumlahkewajiban pembayaran kepada beberapa pihak lainnya, makademi kelancaran pelaksanaan proses jual beli antara PenggugatRekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telahmenyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran Tergugat Rekonvensidengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.169,582,150.
    Bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan TergugatRekonvensi telah setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalammelakukan jual beli atas sebidang tanah dan bangunan sebagaimanatercantum dalam PPJB No.02 dan Perjanjian Pengosongan No.3, makaperjanjian tersebut berlaku sebagai undangundang bagi mereka yangtelah mengikatkan diri, sehingga adalah sah dan berdasar hukum apabilaMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo menyatakansah dan berharganya Perjanjian Pengikatan Jual Beli
Putus : 05-01-2016 — Upload : 19-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.SBY
Tanggal 5 Januari 2016 — H.R. IBNU ARLY, SH., MK melawan LUCAS, SH Dkk
10717
  • Bahwa dalam Gugatan a quo, Penggugat mendasarkan pada PPJB Nomor 52sebagai bukti untuk mendukung dalilnya;4. Bahwa akan tetapi, akta PPJB Nomor 52 tersebut bukanlah Akta peralinan hak.Tidak ada satu hurufpun dalam akta PPJB Nomor 52 yang menyatakan bahwaPenggugat adalah pemilik yang sah atas tanah atau memperoleh hak kepemilikanatas tanah pada saat akta PPJB Nomor 52 tersebut ditandatangani;5.
    Bahwaakta PPJB Nomor 52 bukanlah Akta Jual Beli yang mengalihkan kepemilikanhak atas tanah dari Musrifah BH Sidik kepada Penggugat. Akta PPJB Nomor 52merupakan pengikatan dan harus ditindaklanjuti dengan perbuatan hukum jual belisetelah dipenuhinya syaratsyarat dan harganya telah dibayar lunas;6. Bahwaselain akta PPJB Nomor 52, Penggugattidak menunjukkan adanya bukti lainyang diwajibkan oleh hukum tanah yang berlaku di Republik Indonesia.
    Bahwa dalam PPJB Nomor 52 juga dinyatakan bahwa pada saat menandatanganiAkta, Penggugat bertindak dalam kapasitasnya sebagai karyawan PT. IndokisarJaya, berkedudukan di Jakarta, bukan dalam kapasitasnya sebagai pribadi. Olehkarenanya Gugatan a quo seharusnya juga diajukan oleh Penggugat dalamkapasitasnya sebagai karyawan PT.
    Nomor 52, akan tetapidalam dalil lainnya Penggugat menyatakan bahwa sebidang tanah tersebutterdaftaratas namaorang lain yaitu Musrifah BH Sidik;20.Bahwa di dalam akta PPJB Nomor 52 tidak dinyatakan bahwa Penggugat adalah21pemilik yang sah atas sebidang tanah tersebut.
    Gugatan Penggugat Obscuur Libel dengan alasanalasan sebagai berikut:80 Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemilik atas sebidang tanahsebagaimana tercantum dalam PPJB Nomor : 52 akan tetapi dalam dalillainnya Penggugat menyatakan bahwa sebidang tanah tersebut terdaftaratas namaorang lain yaitu : Musrifah Bin H.Sidik ; Bahwa Akta PPJB No.52 tersebut bukan merupakan Akta Peralihan Hak/Pengalihan Kepemilikan dari Musrifah Bin H.Sidik kepada Penggugat ; Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut terobukti
Register : 11-04-2018 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 294/Pdt.G/2018/PN Tng
Tanggal 16 April 2019 — Penggugat:
DANIEL SUWANDI
Tergugat:
RUDI TEN
8221
  • dapat pinjaman dari Penggugat; Bahwa uang dipinjamkan Penggugat adalah uang temannya yangbernama Yunny Raharja; Bahwa uang Yunny sudah dijinkan kata Penggugat kalau ibu Yunny mintajaminan untuk syarat property; Bahwa 2 sertifikat rumah yang dijaminkan; Bahwa saksi pernah melihat sertifikatnya tetapi belum linat rumahnya; Bahwa rumah yang dijaminkan terletak di Regensi Villa Melati MasSerpong Utara Jelupang; Bahwa yang tanda tangan di Notaris saksi dikasih tahu secara lisan olehPenggugat katanya PPJB
    yaitu bentuk pinjaman uang nanti surat katanyarumah bisa dibeli kembali; Bahwa saksi tahu mengenai PPJB; Bahwa saksi tahu PPJB dari Penggugat yaitu bisa dibeli kembali; Bahwa saksi pinjam uang ke Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) tetapi tidak ada perjanjian; Bahwa awalnya saksi mau bikin perjanjian tetapi Penggugat tidak mau; Bahwa uang dan sertifikat dikasihkan saat di Notaris dan di Notaris saat ituHalaman 26 dari 34 Putusan Nomor 294/Pat.G/2018/PN Tngada Notaris Udin,
    mempunyai bukti penjualan sedangkan tunai si pembeli ada danayang dibayarkan kepada Penjual ;Bahwa PPAJB perlu dicantumkan;Bahwa surat autentik dibuat oleh Pejabat yang berwenang jika dibuat tidakdihadapan Pejabat yang berwenang maka sebagai akta dibawah tangan;Bahwa kewajiban Penjual dan Pembeli harus terang dan tunai dan harusada pajak yang dikenakan kepada Penjual dan Pembeli;Bahwa pembeli harus membayar PBHTP;Bahwa bekerja sebagai dosen dan pernah berpendidikan kenotariatan;Bahwa tidak benar PPJB
    karena menyangkut UU pokok agrarian;Bahwa si pembeli tidak boleh memakai uang milik orang lain;Bahwa PPJB bisa saja leveringnya belum kalau PPAJB leveringnya sudah;Bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang menimbulkankerugian bagi orang lain;Bahwa unsur perjanjian diatur dalam Pasal 1320 yaitu terdapat 2 unsur,unsur subyektif dan unsure obyektif;Bahwa unsur subyektif terdiri dari orangnya dan sepakat atau tidak adatekanan sedangkan Objektif adanya hal tertentu dan klausal yang halal;Bahwa
    dengan Penggugat sejak tahun 2009teman seminar dan kenal kepada Tergugat karena satu kampung, kemudiansaksi Nathalia Chendra butuh uang lalu meminjam uang kepada Penggugat,Penggugat mau meminjamkan uang kepada saksi Nathalia Chendra denganada jaminan, lalu Tergugat memberikan jaminan 2 Sertifikat Hak Milik No060882/ jelupang tanah seluas 66 m2 dan Hak Milik 06084/ Jelupang tanahseluas 6 m2, tanah dan bangunan rumah Tergugat di Regensi Villa Melati MasSerpong Utara Jelupang; Bahwa kemudian dibuat PPJB
Register : 21-12-2011 — Putus : 14-08-2012 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 676 / Pdt.G / 2011 / PN.Jkt.Sel
Tanggal 14 Agustus 2012 — SANTOSA WIDJAJA , Wiraswasta, beralamat di Jalan Buni No.22 Kel. Jati Pulo, Kec.Palmerah, Tomang, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hotbin M. Manurung, SH. dan Priyo Koesdarmadi, SE., SH., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum PERISAI LAW FIRM, beralamat di Jalan Industri Raya No.09-11 Unit TK I Griya Kemayoran Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2011, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ; M e l a w a n MUHAMMAD ISA Bin H. ABDUL RAHIM , Swasta, bertempat tinggal di Jl. Tanah Koja Rt.011/10 Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT ;
165121
  • IV seluas + 1300 M2 tercatat atas nama Derahim bin Madali yang terletak di jalan Masjid An Nur, tanah Koja, kebon Nanas, RT 011/10 kelurahan Grogol Utara, kecamatan kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan pembayaran harga tanah pada saat perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) sebesar Rp. 1.000.000.000,- dipotong dengan uang muka/ Down Payment yang sudah diterima Tergugat sebesar Rp 325.000.000,- dan sisanya akan dibayarkan pada saat selesainya masa pengumuman di kelurahan setempat dan tidak ada sanggahan
    telah dijaminkan kepada PihakKetiga, sepanjang penjaminannya bukan merupakan Jaminan atas dasarHak Tanggungan atau Gadai atau jaminan lain yang bersifat preferen,Penggugat tetap berkeinginan untuk melanjutkan kesepakatan untuk jualbeli atas objek tanah secara notaril di hadapan PPAT, akan tetapiTergugat selalu menunda nunda dengan berbagai alasan dan permintaanTergugat akan harga tanah yang berubah dari waktu ke waktu, padahalsebelumnya melalui kuasa hukum Tergugat telah setuju untukdilakukannya PPJB
    terlebih dahulu dengan pembayaran Rp. 1 (satu)Milyard pada saat penandatanganan PPJB dipotong dengan DownPayment/Uang Muka yang sudah diterima sebelumnya sebesar Rp.325.000.000, sisanya kemudian dibayarkan pada saat selesainya masapengumuman di kelurahan setempat dan tidak ada sanggahan dari pihakketiga ;Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berulangkali melakukannegosiasi akan tetapi belum menghasilkan kesepakatan untuk penentuanpenandatanganan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) secaranotaril
    dilakukan pada tanggal 4 Agustus2011, dan lambatnya penyerahan berkasberkas yang diperlukanPenggugat serta adanya dualisme pengurusan dari pihak Tergugat ;Bahwa kesepakatan atau Perjanjian di antara Penggugat denganTergugat, menurut hukum merupakan UndangUndang bagi para pihakyang membuatnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 KUHPerdata, sehingga untuk memenuhi kewajibannya Penggugat telahbeberapa kali memperingatkan Tergugat untuk segera dapat dilakukanPerjanjian Pengikatan Untuk Jual Beli (PPJB
    tanggal 14 November 2011, surat tertanggal 06Desember 2011, dan melalui surat tertanggal 15 Desember 2011 akantetapi Tergugat tidak pernah mengindahkannya;11.Atas tindakan Tergugat yang dengan sengaja menundanundapelaksanaan penandatanganan PPWJB atas objek tanah di hadapan PPATsangatlah merugikan Penggugat oleh karenanya sudah sepatutnyaapabila Tergugat dihukum untuk melaksanakan prestasinya kepadaPenggugat yaitu dengan melaksanakan penandatanganan PPJBdihadapan PPAT dan pada saat penandatanganan PPJB
    M2 yang mana menurut Tergugat juga akan dibebaskan ;Bahwa meskipun ada permasalahan, Penggugat tetap bermaksud inginmelanjutkan kesepakatan jual beli atas tanah tersebut melalui Notariil dandihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), namun Tergugat selalumenunda nunda waktu, Penggugat sudah beberapa kali mengingatkanmelalui surat Penggugat, Tergugat tidak mengindahkan ;Bahwa Penggugat menuntut supaya Tergugat segera melaksanakanprestasinya dengan menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli(PPJB
Register : 25-05-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 228 K/TUN/2021
Tanggal 22 Juli 2021 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASER VS MUHAMMAD NUR, DKK., DAN PT. TRIA PARAGON REALTY;
11165 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tria Paragon Realty; Bahwa Masalah hukum yang lahir dari PPJB merupakan persoalanperdata. Namun demikian apabila tidak ada fakta yang dipersoalkan makaformal dapat dikonstruksi oleh otoritas administrasi negara atau otoritasyang dapat menguji tindakan administrasi negara. Konsekuensi dari suatuPPJB berdasarkan Lampiran 1, angka IX Keputusan Menteri NegaraHalaman 5 dari 8 halaman.
    Putusan Nomor 228 K/TUN/2021Perumahan Rakyat Nomor 09/KPTS/M/1995 tentang PedomanPengikatan Jual Beli Rumah (Kepmenpera Nomor 09/KPTS/M/1995)diatur bahwa PPJB dapat dibatalkan oleh penjual dengan ketentuanapabila pembeli tidak dapat memenuhi dan/tidak sanggup meneruskankewajibannya untuk membayar harga jual rumah sesuai dengan yangdiperjanjikan atau pembeli tidak mampu memenuhi kewajibannya untukmembayar cicilan ke bank pemberi KPR.
Register : 05-10-2018 — Putus : 07-02-2019 — Upload : 19-03-2019
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 72/Pdt.G/2018/PN Srp
Tanggal 7 Februari 2019 — JOK HAN Vs I NENGAH SETAR
11971
  • Bahwa kedua belah pihak selanjutnya mengikatkan diri dalam suatuikatan Akta Perjanjian Pengikatan JualBeli (PPJB) Nomor: 04,tertanggal 01 Desember 2014 di Notaris/PPAT Gusti Nyoman Rupini,SH., yang beralamat di Jalan Gunung Rinjani No. 5 SemarapuraKlungkung, yang dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat;3.
    Bahwa dalam Pasal 2 Akta PPJB tersebut disepakati bahwa hargatanah per are sebesar Rp 50.000.000, /are (lima puluh juta rupiah perare), sehingga harga keseluruhan sebesar Rp 9.150.000.000,(sembilan milyar seratus lima puluh juta rupiah);4.
    Bahwa dalam Pasal 2 PPJB tersebut juga diatur tata cara pembayaranyang harus dilakukan oleh Pihak Il (Tergugat) kepada Pihak (Penggugat) yaitu sebagai berikut1) Pembayaran tahap pertama yaitu tanggal 1 Desember 2014 (satuDesember dua ribu empat belas), sebesar Rp 500.000.000,.
    (duamilyar lima ratus juta rupiah);3) Pembayaran tahap ketiga yaitu tanggal 23 Juli 2015 (dua puluhtiga Juli dua ribu lima belas), sebesar Rp 6.150.000.000,(enammilyar seratus lima puluh juta rupiah).Bahwa dalam pelaksanaan pembayarannya Tergugat membayarsesuai Akta PPJB tahapan pembayaran hanya pada Tahappertama dan Tahap kedua saja yaitu sebesar Rp 500.000.000, (limaratus juta rupiah) dan Rp 2.500.000.000,.
    ) Nomor: 04,tertanggal 01 Desember 2014 di Notaris/PPAT Gusti Nyoman Rupini,SH., yang beralamat di Jalan Gunung Rinjani No. 5 SemarapuraKlungkung, yang dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat;Bahwa dalam Pasal 2 Akta PPJB tersebut disepakati bahwa hargatanah per are sebesar Rp 50.000.000, /are (lima puluh juta rupiah perare), sehingga harga keseluruhan sebesar Rp 9.150.000.000,(sembilan milyar seratus lima puluh juta rupiah);Bahwa dalam Pasal 2 PPJB tersebut juga diatur tata cara pembayaranyang