Sugiran no. rek 56300100607 2523;Bahwa selanjutnya saksi langsung pergi menemui teman saksi yangbernama Sugiran yang ada di kantor Demokrat daerah Sipin Kota Jambi.Setelah bertemu dengan Sugiran saksi minta tolong kepada Sugiranuntuk menarik uang sebanyak Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) yangdikirim oleh Widi;Bahwa selanjutnya saksi bersama Sugiran pergi ke ATM BRI daerahSipin Kota Jambi dam menarik uang sebanyak Rp. 2.000.000, (dua jutarupiah) dengan pecahan Rp. 100.000, (Seratus ribu rupiah). selesaisholat

anggota rapat menjadi 25 orang, masih tidakkorum dan akhirnya rapat ditunda 3 hari kemudian yaitu tanggal 22 Februari 2017yang dipimpin oleh MUHIDI, jumlah anggota yang hadir waktu itu 18 orang, masihtidak korum;Bahwa hasil rapat yang kedua itu juga tidak korum maka pimpinan rapatmenyatakan rapat selesai da tidak dilanjutkan lagi sesuai tartib pasal 148 PeraturanDPRD Nomor 01 Tahun 2015;Bahwa ada interupsi dari yang hadir pada saat paripurna satu berlangsung darifraksi PPP yaitu MAHESA dan Ketua Demokrat

Penyitaan sejumlah barang bukti sebagaimana diurai dan termaktubdalam Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 06Agustus 2014.Bahwa sebagai akibat adanya penetapan Pemohon sebagai tersangkaoleh Termohon telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon, antara lainberupa hilangnya hak politik Pemohon karena harus mengundurkan dirisebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan dan tidak dapatmencalonkan diri pada berbagai jabatanjabatan politik dan publik lainnya.Juga telah terjadi pemblokiran rekening

Bahwadengan bukti dan fakta tersebut di atas membuktikan bahwa berkatkerjasama antara PDAM Kota Makassar dengan PT.Traya tidakhanya telah memberikan keuntungan yang besar tetapi juga telahmemperoleh sejumlah penghargaan seperti tersebut di atas.Bahwa sebagai akibat adanya penetapan Pemohon sebagai Tersangkaoleh Termohon telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon, antara lainberupa hilangnya hak politik Pemohon karena harus mengundurkan dirisebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan dan tidak

Faktanya, Termohon sama sekali tidak pernah menyampaikansurat yang berisikan perintah, anjuran, atau usulan agar Pemohondiberhentikan dalam kedudukannya pada jabatan tertentu termasuksebagai Ketua DPD Partai Demokrat ataupun jabatanjabatan politiklainnya;49.Bahwa mengenai pemblokiran rekening Pemohon, Termohonmelaksanakannya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkanPasal 12 ayat (1) huruf (UU KPKyang menyatakan:Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutansebagaimana

KpgBahwa saksi sebelumnya adalah Anggota DPR RI pada periode 20092014dan periode 20142019 dari Partai Demokrat dengan Daerah Pemilihan NTT 2dan saksi saat itu menduduki komisi X yang membawahi bidang Pendidikan,dan salah satu tugas dan kewenangan saksi adalah melakukan pengawasanterhadap kinerja Pemerintah termasuk dengan pengawasan terhadap programBantuan Siswa Miskin (BSM) tahun 2013 ;Bahwa Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi X denganKementrian Pendidikan RI, dijelaskan oleh Pemerintah

Jero Wacik, SE, Partai Demokrat daerah pemilihan Bali; 2) Drs. H. Mohammad Idham Samawi, PDI Perjuangan daerah pemilihan diYogyakarta; 3) Ir. Herdian Koosnadi, PDI Perjuangan daerah pemilu Banten III; Bahwa Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 mengatur:Pasal 76(2) Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan Presiden. Bahwa Tergugat I adalah pemegang kekuasaan eksekutif dimana Tergugat Imemegang kekuasaan menjalankan UndangUndang.

Sekwan bilang suruh mereka ganti,sehingga pada waktu ada pencairan untuk dana perjalanan dinasmaka dana perjalanan dinas mereka dipotong untuk menggantipinjaman dari Stefanus Wodhe.e Bahwa menurut Stefanus Wodhe ada tanda terima yang dibuat olehStefanus Wodhe.e Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada permohonan/proposalpeminjaman dari para anggota DPRD kepada Stefanus Wodheataupun kepada Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Ende.e Bahwa yang meminjam dana tersebut adalah :a) Haji Pua Saleh dari Partai Demokrat

Rp. 15.000.000e) (Alm) Rengus Sirilus meminjam sebesar Rp. 30.000.000,f) Abdul Kadir Hasan dari Partai PKB meminjam sebesar Rp.15.000.000,e Bahwa dana yang dipinjam oleh para anggota DRPD KabupatenEnde tersebut digunakan untuk dana perjalanan Dinas karena saatitu uang perjalanan Dinas DPRD belum dicaikan, dan ketika adapencairan perjalanan dinas saya diminta untuk mengganti pinjamantersebut.e Bahwa dana pinjaman tersebut telah dikembalikan seluruhnyadengan rincian :a) Haji Pua Saleh dari Partai Demokrat

Masykuri, MM yang diusulkan PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa,Halaman 5 dari 57 Putusan Sela Nomor 84/Pdt.G/2015/PN.GprPartai Demokrat, Partai Golongan Karya dan Partai Bulan Bintang. Di saksikan dandi awasi oleh Panwaslih Kabupaten Kediri (TERGUGAT IID.

Duren Sawit Jakarta Timur mau dijualnya denganharga Rp.30.000.000.000, namun tidak dapat segera terjual dan saksiRAMADHAN POHAN mengatakan bahwa saksi RAMADHAN POHANmendapat dukungan dari Partai Demokrat dan mendapat bantuan dari paraJendral termasuk Pak SBY, lalu saksi RAMADHAN POHAN menambahkan: kalau tidak percaya lihat saja data harta kekayaan saya di KPU sajamencapai Rp. 14.000.000.000, (empat belas milyar rupiah), yangdibenarkan oleh terdakwa SAFITA LINDA MORA PANJAITAN yang ikutmeyakinkan

Abidin, SE yang nyatanyata telahdilarang oleh ketentuan pasal 5 angka 4 UndangUndang Nomor 28tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebasdari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan pelanggaran terhadapPelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat;Bahwa dalam tahap verifikasi pasangan calon Tergugat telah nyatanyata melanggar UndangUndang No. 32 tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah yang dalam dasarnya memuat UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan UndangUndangnomor 28 tahun

Sulbar/Demokrat) : 2 Paket diMajene dan H. HARUN (Wakil Ketua DPRD/PAN) : Majene : 5 Paket danPolman : 1 Paket, berdasarkan BAP saksi A. Tamma tanggal 20 Agustus 2017;Berdasarkan BAP saksi Saleh tanggal 19 September 2017 mengerjakan paketdari PokokPokok Pikiran Munandar Wijaya di Kabupaten Mamasa;BAP saksi Yusuf tanggal 19 September 2017 bahwa : Pak Hasanuddin Suardidatang ke Dinas PU bersama H.

MIDIN AMAD selaku Ketua Fraksi Manunggal, JONAIDI SPselaku Ketua Fraksi PNBK, JON KENIDI selaku Ketua Fraksi Demokrat,MARTHONI selaku Ketua Fraksi PBKI dan KHAIRI YULIAN selaku KetuaFraksi PKPI. Dalam pertemuan tersebut H. MURMAN EFFENDImenyampaikan rencana program proyek multi years untuk mempercepatpembangunan Kabupaten Seluma, guna mengatasi kemiskinan dan inginmenjadikan Kabupaten Seluma sebagai contoh dalam pelaksanaan proyekmultiyears yang berhasil di Propinsi Bengkulu. Selanjutnya H.

., M.Si danYakob Weremba, SPAK yang telah mendaftarkan atau didaftarkan sebagaiBakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati danWakil Bupati Kabupaten Boven Digoel periode 2020, melalui jalur partalpolitik yakni diusung/direkomendasikan oleh Partai Demokrat, PartaiGerindra, dan Partai Perindo dengan jumlah 7 (tujuh) kursi.Bahwa pada tanggal 22 September 2020, KPU Kabupaten Boven Digoelmelakukan rapat hasil perbaikan dokumen syarat calon dan tidak terdapatcatatan maupun rekomendasi

Sutan hanya memimpin masalah rapat diluar anggaran.Silahkan dilihat dalam daftar pembahasan anggaran beda dengananggaran rutin tiap komisi.Bahwa penghematan itu adanya dilembaga eksekutif.Bahwa saksi kenal sdr Sutan sejak adanya Partai Demokrat pada tahun2001 karena sesama deklarator.

TUROECHANASY'ARI (BB 137 / BB II35);391) Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRDProvinsi Riau Fraksi Demokrat, Nomor 09/ND/FDP/IV/2012, dari Ketua FraksiDemokrat, kepada Yth. Ketua DPRDProvinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihalPenundaan Rapat Paripurna Dewan,ditandatangani Rita Zahara (BB I38 / BBIl36);392) Asli 1 (Satu) lembar Nota Dinas DPRDProvinsi Riau Fraksi Gabungan, Nomor 15/ND/FGB/IV/2012, dari Ketua FraksiGabungan DPRD Provinsi Riau, kepadaYth.

Ketua DPRDProvinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihalPerpindahan (Rolling) Anggota Komisi danBadan di DPRD Provinsi Riau dari FraksiPDI Perjuangan, ditandatangani Drs.TUROECHAN ASY'ARI (BB I37 / BBI35);391) Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRDProvinsi Riau FraksiDemokrat, Nomor 09/ND/FDP/IV/2012, dariKetua Fraksi Demokrat, kepada Yth.

TUROECHAN ASY'ARI (BB I37 / BB II35);391) Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Provinsi Riau FraksiDemokrat, Nomor 09/ND/FDP/IV/2012, dari Ketua Fraksi Demokrat,kepada Yth. Ketua DPRD Provinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihalPenundaan Rapat Paripurna Dewan, ditandatangani Rita Zahara (BBI38 / BB II36);392) Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Provinsi Riau FraksiGabungan, Nomor 15/ND/FGB/IV/2012, dari Ketua Fraksi GabunganDPRD Provinsi Riau, kepada Yth.

Ketua Fraksi Demokrat DPRDProvinsi Riau, tanggal 03 April 2012, perihal Minta PenjelasanKetidakhadiran Paripurna Rolling Komisi dan Alat KelengkapanDewan. Ditandatangani Drs. H.M.Johar Firdaus, M.Si.

DEMOKRAT).3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA. 2009.4. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA. 2009.5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD DPPKAD) Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2009.6.

DEMOKRAT).Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang PenjabaranAnggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA. 2009.Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009 tentang PenjabaranPerubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan BelanjaDaerah TA. 2009.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah ( SKPD DPPKAD ) Kabupaten Lombok Barat TahunAnggaran 2009.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah ( SKPD DPPKAD ) Kabupaten LombokBarat

MALIKI, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa benar, saksi sebelumnya pernah memberikan keteranganpada penyidik Kejaksaan Tinggi NTB dan keterangan saksi benar ;Pengetahuan saksi sehubungan dengan Perkara Terdakwa iniadalah bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan dana BantuanSosial tahun 2009 ;Dapat saksi jelaskan, pada tahun 2009 saksi sebagai anggotaDPRD Kabupaten Lombok Barat dari Partai Demokrat ;lya benar, saksi pernah mengajukan proposal dana bantuan sosialtahun 2009

NUR. di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa benar, saksi sebelumnya pernah memberikan keteranganpada penyidik Kejaksaan Tinggi NTB dan keterangan saksi benar ;Pengetahuan saksi sehubungan dengan Perkara Terdakwa iniadalah bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan dana BantuanSosial tahun 2009 ;Dapat saksi jelaskan, pada tahun 2009 saksi sebagai anggotaDPRD Kabupaten Lombok Barat dari Partai Demokrat ;lya benar, saksi pernah mengajukan proposal dana bantuan sosialtahun 2009 pada

KabupatenLombok Barat ;Saksi tidak mengetahui sumber uang yang saksi terima tersebut ;Saksi tidak mengetahui stempel palsu yang dibuat oleh JuandiSetiawan namun saksi hanya mendengar dan melihat melaluimedia massa dan saksi tidak pernah melihat bentuk fisik stempelyang dipalsukan oleh Juandi Setiawan tersebut ;Tidak ada anggaran di DPRD Kabupaten Lombok Barat untukpembelian hewan kurban ;Setelah saksi menerima uang sebesar Rp. 25.000.000, tersebutsaksi langsung membagikan ke anggota Fraksi Partai Demokrat

DEMOKRAT).3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang PenjabaranAnggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA. 2009.4. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009 tentang PenjabaranPerubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentangPenjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA. 2009.5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah( SKPD DPPKAD) Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2009.6.

Asir (FPDIP).Bahwa tugas pokok saksi sebagai Ketua dari Fraksi Demokrat Amanat Bangsamengkoordinir anggota dari Demokrat Amanat Bangsa yang ada di komisikomisi.Bahwa saksi selaku anggota Komisi A dan Ketua Fraksi DAB mengetahui kasuspenggunaan dana bantuan hukum pada bagian hukum dari dana APBD tahun 2005oleh Pemkab Jember setelah membaca dari Masmedia Koran Radar Jember danMEMO pada bulan Juni 2006 adanya dugaan penyelewengan dana bantuan hukumEksekutif karena bunyinya Bantuan Hukum Pemkab.Bahwa

HASNA adalah lstri dari SARIPADA;Bahwa pekerjaan SARIPADA saksi kurang jelas tetapi terkhir adalahpengurus dari salah satu partai yaitu partai Demokrat;Bahwa saksi mengetahui jika SARIPADA pernah berganti nama padasaat saksi menjadi saksi pada persidangan kurang lebih 1 (satu) tahunyang lalu;Bahwa saksi tidak tahu soal perjanjian peminjaman tersebut;Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat dan ParaTergugat menerangkan akan menangapinya dalam kesimpulan;2.

Sugiran no. rek 563001006072523;Bahwa terdakwa langsung pergi menemui teman Terdakwa yangbernama SUGIRAN yang ada di kantor Demokrat daerah Sipin KotaJambi.

Kepulauan Mentawaisebagai Pengadu Il; MelkiSapolenggu, Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten KepulauanMentawai sebagai Pengadu Ill; Fernando Sabajou, Ketua DPKPKPI Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai Pengadu IV; JanWinen Sipayung, Ketua DPC PDI Perjuangan KabupatenKepulauan Mentawai sebagai Pengadu V; Suniarto Saogo, KetuaDPC Gerindra Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai Pengadu VI;Kortanius Sabeleleake, Ketua DPD Partai Golkar KabupatenKepulauan Mentawai sebagai Pengadu VII; Semseri, Ketua DPCPartai Demokrat

Contohnya bahwa sesuai data iklankampanyekampanye Pileg dan Pilpres 2004 partai yang paling banyakiklannya adalah Hanura, kemudian Demokrat dan PAN, kenyataannyapartai pemenang adalah PDIP, kemudian GOLKAR sedangkan HANURAberada diururan 10; Bahwa menurut data yang saksi miliki, biaya iklan Pilpres yang paling besaradalah dari pasangan Prabowo Hatta sebesar Rp. 1,86 milyar,kenyataannya pemenang Pilpres adalah pasangan Jokiwi Yusuf Kalla;Halaman 57 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor :454/Pdt.G/