Ditemukan 3405 data
471 — 220 — Berkekuatan Hukum Tetap
Prodi Tergugat dengan Nomor 151/A/F08/UAI/VIII/2014, hal: Ucapan Terima Kasih, tanggal 18 Agustus 2014sebagaimana dimaksud pada angka 22 di atas, merupakan surat yangbermaksud untuk menyampaikan Pemutusan Hubungan Kerja (PHkK)kepada Penggugat;Bahwa Pasal 42, Peraturan Perusahaan Tergugat, menegaskan:Yang termasuk jenis pelanggaran berat antara lain:1) Mengabaikan sangsi yang dijatuhkan pada pelanggaran sedang;2) Memiliki, menggunakan dan atau memperdagangkan minumminumankeras dan penyalah gunaan
Nizar Umar tidaklah berarti sebagai sangsi sedangsebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan Tergugat;Bahwa tindakan Sdri. Damayanti Wardyaningrum, S.E., M.Si., selaku Pjs.Halaman 16 dari 34 hal. Put. Nomor 358 K/Padt.SusPHI/201639.40.At,Dekan/Careteker Ka.
25 — 15
Terdakwa yangberulang ulang kali.Menimbang, dari uraian pelanggaran/kejahatan serta hukumanyang telah dijatuhkan terhadap diri Terdakwa diatas serta pengaruhterhadap Pribadi Terdakwa maupun dampaknya di lingkungan TNI,Majelis menilai Terdakwa sudah tidak patut lagi dipertahankansebagai militer, karena apabila Terdakwa kembali ke kesatuansetelah menjalani pidana penjaranya saja, maka dikhawatirkan bagiprajurit TNI AD lainnya akan~ menilai bahwa pelanggaran yangberulang ulang karena tidak mendapatkan sangsi
19 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
berlaku dimasingmasing wilayah Desa Pekraman di seluruh Bali.Bahwa Awigawig Desa Adat yang berlaku di masingmasing Desa Pekramanmemegang peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan wargadalam masyarakat, oleh karena fungsi daripada Awigawig Desa Adatmempunyai peranan ganda, disatu sisi mempunyai peranan ganda, disatusisi mempunyai peranan yang bersifat prepentive yaitu dapat mencegahterjadinya pelanggaran hukum oleh warga masyarakat, disisi lain mempunyaiperanan represife dengan penjatuhan sangsi
82 — 27
sehingga dengan demikian Anak terbuktisebagai subjek hukum yang sempurna;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/actus reus/perbuatanpidana maupun syarat subjektif/mens rea/pertanggungjawaban pidana, oleh karena ituAnak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telahmelakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya danharusmempertanggungjawabkan perbuatannya itu berupa sangsi
372 — 8
Propinsi Lampung;e Bahwa perbuatan terdakwa merambah / menebangi pohon yang berada didalamhutan kawasan adalah tidak dibenarkan karena pohon yang berada didalam hutankawasan tersebut seharusnya dijaga dan dipelihara tidak diperbolehkan dirusakdalam bentuk apapun;e Bahwa lokasi tempat terdakwa merambah hutan tersebut termasuk kedalam kawasanhutan lindung dalam regsiter 24 Bukit Punggur Dusun Sinar Ogan Desa DwikoraKecamatan Bukit Kemuning Kabuapten Lampung Utara dan perbuatan terdakwatersebut ada sangsi
13 — 1
Sudah mendapatkan sangsi / hukuman dari ibu Walikota Surabaya berupapenurunan pangkat dari golongan ruang II/c menjadi II/b karena ulah penggugatsendiri;f.
25 — 16
Bahwa perbuatan Terdakwa ini akan dapat berpengaruhkepada disiplin satuan, apabila tidak segera diambiltindakan dan sangsi.5. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa ini adalahmenunjukan rendahnya sikap dan sifat sapta margais padadiri Terdakwa dan Terdakwa cenderung meremehkan aturanyang ada dan berlaku di lingkungan TNI.6.
28 — 19
danbanyak dilakukan oleh prajurit NI di wilayah Jawa Barat, danperbuatan ini banyak berakibat pada harmoni kehidupan prajuritTNI serta mempengaruhi tatanan disiplin prajurit, oleh karena ituagar memberikan efek jera bagi Terdakwa dan efek cegah bagiprajurit TNI lainnya, Majelis perlu) memberikan sangsi yang tegasatas perbuatan yang demikian.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orangorang yang ber salah melakukan tindak pidanatetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik
Jan Maswan Sinurat, SH
Terdakwa:
Erwin Syahputra Alias Ewin
23 — 2
KisMenimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
209 — 56
eletronik adalah satu atausekumpulan data elektronik yang telah diolah dan memiliki arti atau dapatdipahami oleh orang yang mampu memahaminya dan dokumen elektronik adalahsetiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim , diterima yang dapatdilinat/ditampilkan melalui computer atau sistem sistem elektronik ;Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki muatan yang melanggarkesusilaan menurut UU ITE mengacu kepada perundangundangan yangmengatur kesusilaan dan terhadap pelanggarnya dikenakan sangsi
Clara H. Siregar, SH
Terdakwa:
Heri Syahputra
24 — 9
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif pertama dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
69 — 31
Bahwa agar peristiwa seperti ini tidak terulang lagi dan tidak ditiru oleh prajurit TNIyang lain, maka Majelis Hakim akan memberikan sangsi yang tegas dan keras terhadappelanggaran yang demikian.Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah sematamata hanya memidana orang yangbersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yangbersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurityang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.
17 — 7
bersama Penggugat( berdasarkan pengakuan Penggugat ke TERGUGAT pada saat itu ), masih dibulan November 2011 TERGUGAT diminta oleh PENGGUGAT untukdatang ke Anambas/Tarempa untuk dapat menenangkan Kati dan perasaanserta untuk mendampingi PENGGUGAT menghadap ke KEPEGAWAIANKABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUANRIAU.Bahwa fakta sebenarnya PENGGUGAT menghadap ke KEPEGAWAIANKABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUANRIAU yang tujuannya agar permasalahan PENGGUGAT tidak dilanjutkandan mendapatkan sangsi
Sri Widiastuti, SH. MH.
Terdakwa:
Edi Rizky Suryadi
103 — 44
Bahwa agar perbuatan Terdakwa yang menginggalkan dinasbegitu lama tidak ditiru dan mempengaruhi pola pembinaan disatuannya serta terulang pada Prajurit yang lain maka Terdakwaharus diberikan sangsi yang tegas.Bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapatdengan Oditur Militer bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagiHalaman 13 dari 15 Putusan Nomor : 83K/PM.II09/AU/VI/2020dipertahankan sebagai prajurit TNI AU dan harus dipisahkandengan prajurit lain dengan cara dipecat dari dinas Militer.Menimbang
76 — 31
atau mengunakan SIUP, SIPI , dan SIKPI Palsumelanggar pasal 94A Jo pasal Jo Pasal 102 UU No 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan serta menetapkanbarang bukti kapal KM BV 9980 TS untuk dirampas untuk dimusnahkan dandibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu tupiah) sesuai dengan apayang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggah17Desember 2015; QRU ;Menimbang, bahwa walaupun Jaksa Penuntut Um gajukanbanding hanya terhadap penjatuhan sangsi
305 — 213 — Berkekuatan Hukum Tetap
dibayar olehTergugat adalah sebesar Rp190.339.255,00 (seratussembilan puluh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu duaratus lima puluh lima rupiah);Bahwa berdasar Pasal 8 ayat (3) SPPP, Tergugat wajibmembayar denda keterlambatan sebagai akibat tidak dapatmenyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yangdisepakati;Pasal 8(3) Jika terjadi keterlambatan Pelaksanaan yakni melampauiWaktu Pelaksanaan yang telah ditetapkan pada Pasal 6SPPP ini maka atas keterlambatan ini Pihak kedua dapatdikenai sangsi
45 — 11
dalamperkara ini bahwa terdakwa MUMUH MUNAJAT alias KOYEN binMARTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmenurut hukum melakukan tindak pidana Memberi kesempatankepada khalayak umum untuk bermain = judi yangsebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 303ayat (1) ke 2 KUHPidana dan tidak ditemukan adanya alasanpembenar atau alasan pemaaf sehingga terhadap terdakwaMUMUH MUNAJAT alias KOYEN bin MARTA harus dapatmempertanggungjawabkan perbuatannya dan terhadap terdakwapatut dijatuhi sangsi
69 — 26
Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan perzinahan dengan istrisesamd...sesama istri anggota TNI AD yang sedang melaksanakan tugas Pamtas MalaysiaIndonesia hal ini tidak sesuai dengan norma dasar kehidupan prajurit yaitu SaptaMarga, Sumpah Prajurit, Delapan Wajib TNI dan wajib saling melindungi kehormatankeluarga TNI, oleh karena sifat dan hakekat serta akibat perbuatan Terdakwa ini sangatmembahayakan harmoni kehidupan militer maka sangsi bagi perbuatan seperti iniharus dijatuhi pidana tambahan berupa
14 — 2
saat ini terbawaemosi dan sudah tidlak mencintai penggugat lagimaka tentulah sudah Tergugat laporkan kepihakkepolisian atas fitnah tersebut pada poin 4.1halaman 1 dalil gugatan penggugat, sebab ti dakmungkin Tergugat mengkonsumsi narkoba karenaselaku Pegawai tergugat haruslah mempunyaidedikasi yang kuat dan terhormat lagi pula setiapbulannya pasti diberikan urine dan tes darah olehsatuan departe men dimana Tergugat berkerja saatini, dan andai kata hal itu terjadi tentulahTergugat akan mendapatkan sangsi
87 — 28
waktu yang diminta oleh Tergugat tersebutPenggugat mengirimkan surat peringatan pertama Nomor 072/611/DJBB/2012 tanggal 29Maret 2012 perihal peringatan pertama, sebagaimana surat bukti P7 yang isinya antara lainpada pokoknya menolak perpanjangan waktu yang diajukan Tergugat dan supaya Tergugatmemperpanjang jangka waktu jaminan pelaksanaan sekurangkurangnya sampai dengan 30April 2012, dan untuk keterlambatan pengiriman material / barang sesuai jadwalpelaksanaan perjanjian maka Tergugat dikenakan sangsi