Ditemukan 1420 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 26-07-2011 — Putus : 08-12-2010 — Upload : 26-07-2011
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 106/Pid.B/2010/PN.Kray
Tanggal 8 Desember 2010 — Handoko Mulyono
9124
  • Tony Haryono da sdr.Rina Iriani;2) Untuk keperluan Pilkada pasangan calon RinaParyono yakni;3) Diberikan kepada = partai partai PDIP, PKS, PAN,Partai Demokrat , PKB, PPP, Partai Pelopor,Gerindra, PNBK;4) Biaya kampanye pasangan Rina Paryono sepertipesanan Banner, baliho, PIN, Kaos, Iklan di mediacetak dan elektronik;Bahwa biasanya yang mengambil uang subsidi yang ada diKSU Sejahtera untuk keperluan sdr.
    Kepentingan Rina Iriani pribadi dan kepentinganRina Iriani dalam menyukseskan kemenangan PilkadaKab.Karanganyar pasangan calon Bupatidan Wakil Bupati Rina Paryono sebesar lebih kurangRp.11.130.998.000, , seperti digunakanDiberikan kepada = partai partai PDIP, PKS, PAN,Partai Demokrat, PKB, PPP, Partai Pelopor,Gerindra, PNBK.Biaya kampanye pasangan Rina Paryono sepertipesanan Binner, baliho, PIN, Kaos, Iklan darimedia cetak dan elektronik.Pemberian Bantuan langsung kepada masyarakat (BLM)saat persiapan
Register : 22-06-2020 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 30-11-2020
Putusan PN BINJAI Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Bnj
Tanggal 2 September 2020 — Pemohon:
LAZUARDI
Termohon:
1.KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2.KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA
3.KEPOLISIAN RESOR BINJAI
18156
  • adalah warganegara inidonesia salah satu bakal calon anggota DPRD Kota Binjai padapemiilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuanganyang disingkat PDIP bukti P12 dan Ryan Wijaya, SE salah satu bakal calonanggota DPRD Kota Binjai pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari PartaiDemokrasi Indoensia perjuangan yang disingkat PDIP bukti P13 ;Menimbang, bahwa ternyata Ryan Wijaya, S.E dilaporkan keBawaslu Binjai oleh Pemohon Lazuardi karena Ryan Wijaya, S.E adalahpengurus partai Nasional Demokrat
Putus : 19-05-2011 — Upload : 29-09-2011
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 9/G/2011/PTUN-SMD
Tanggal 19 Mei 2011 — - PENGGUGAT : ASMIN LAURA HAFID, SE, KAREL; - TERGUGAT : KETUA KOMISI PEMILU KAB. NUNUKAN
14656
  • Dasar/Alasan Diajukannya Gugatan Tata Usaha Negara =;Bahwa adapun yang menjadi dasar dan/atau alasandiajukannya gugatan Tata Usaha Negara ini adalahberdasarkan uraian sebagai berikutBahwa Penggugat adalah calon pasangan peserta pemilihanumum kepala daerah dan wakil kepala daerah KabupatenNunukan Tahun 2011 yang didukung oleh gabungan partaipolitik yaitu Partai Bulan Bintang (PBB), Partai AmanatNasional (PAN) dan Partai Demokrat ;Bahwa selain Penggugat, terdapat pasangan calon pesertapemilihan umum
Putus : 21-02-2011 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 112 PK/PID.SUS/2010
Tanggal 21 Februari 2011 — MUNANDAR, SH., DKK VS JAKSA PENUNTUT UMUM
6241 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tertanggal 31 Mei2007 beserta lampirannya terdiri dariFotocopi Kartu) Anggota Partai Demokrat atas namaDIDIN ;SPPT PBB Tahun 2007 Nomor 32.16.011.003.016 0020.0atas nama Didin bin Raip tanggal 22 Januari2007 ;SPOP tanggal 2 September 2000 atas nama Didin binRaip ;2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor12/DS/2003/111/2007 tanggal 2 Mei 2007 ;Surat Pernyataan Kepemilikan tertanggal 2 Mei 2007Surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 2 Mei 2007beserta salinannya ;3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Melepaskan
    No. 112 PK/Pid.Sus/2010311Fotocopi Kartu) Anggota Partai Demokrat atas namaDIDIN ;SPPT PBB Tahun 2007 Nomor 32.16.011.003.016 0020.0atas nama Sididn bin Raip tanggal 22 Januari 2007SPOP tanggal 2 September 2000 atas nama Didin binRaip ;2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor12/DS/2003/111/2007 tanggal 2 Mei 2007 ;Surat Pernyataan Kepemilikan tertanggal 2 Mei2007 ;Surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 2 Mei 2007beserta salinannya ;(tiga) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak atasTanah a.n = JAENUDIN
Register : 20-11-2017 — Putus : 04-04-2018 — Upload : 21-06-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 145/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 4 April 2018 — Penggugat:
H M UDIN KAMALUDIN
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
Intervensi:
Puti Melati S S N MBA
10672
  • Guberbur Jawa Barat dalammengeluarkan objek gugatan aquo adalah karena adanyapermohonan dari Bupati Bandung untuk meresmikan penggantianantar waktu Anggota DPRD Kabupaten Bandung, permohonantersebut didasarkan pada adanya Surat Ketua Dewan PimpinanCabang Partai Demokrat Kabupaten Bandung tersebut di atas,maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 194 UndangUndangNomor : 23 Tahun 2014, yang pada pokoknya menyebutkan bahwaPemberhentian Anggota DPRD kabupaten/kota diusulkan olehpimpinan partai politik kepada
Register : 13-04-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 09-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 229/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 12 Nopember 2015 — HONING SANNY. Lawan 1. Dr. Andreas Hugo Pareira, 2. Dr. Andreas Hugo Pareira, 3. Kornelis Soi, S.H. 4. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP), 5. Komisi Pemilihan Umum Pusat, 6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, 7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 10. Dewan Pimpinan Daerah PDIP Provinsi Nusa Tenggara Timur, 11. Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 12. Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 13. Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Ende, Provinsi Nusa tenggara Timur, 14. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur, 15. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 16. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Ende, Provinsi Nusa tenggara Timur, 17. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
9533
  • Saksi ABDUL KADIR YAHYA, dibawah sumpah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa saksi menjadi saksi pada Pemilu legislative tahun 2014,sebagai saksi dari Partai Demokrat ; Bahwa baik saksi dari PDIP maupun saksi dari partai yang laintidak pernah mempersoalkan atau menyampaikan keberatanterhadap hasil pleno di KPUD Kabupaten Folres Timur ;e Bahwa setelah penghitungan suara pleno di KPUD KabupatenFlores Timur, dilanjutkan di Propinsi saksi tidak tahu ada keberatandari saksi
Register : 24-09-2018 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT
Tanggal 2 April 2019 — PATMINAH NULARNA : BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
233167
  • Bahwa Saksi pernah melaporkan Patminah dan Supirman ke Polda Pekanbarusekitar bulan 9 atau 10 tahun 2017 kekerasan anak dalam rumah tanggapenyebabnya karena adanya perselingkuhan tetapi di P19 kan dengan alasansudah dipanggil saksi cuma keterangan saksi tidak mencukupi untuk dijadikanbukti;Bahwa Saksi tidak ada diberikan salinan BAPnya;Bahwa Supirman atau Suami Saksi aktif di partai, aktif di HMI dan aktif diasosiasiasosiasi dulunya ketua Kadin 3 periode, ketua Aspekindo 2 atau 3periode, sekretaris Demokrat
Register : 21-02-2016 — Putus : 06-03-2013 — Upload : 26-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 13/PID/TPK/2014/PT.DKI
Tanggal 6 Maret 2013 — SIMON GUNAWAN TANJAYA
248159
  • 5371 51 (satu) buah kartu member Sounds Rewards Club atas namaDe@VIAIUI ; ono nnn nnn nnn nnn nnn cnn nnn cen enn nnn cnn1 (satu) buah copy dokumen bukti penyetoran dana kerekening No. 0188126213 atas nama Silvia Desy di Bank BNIsebesar Rp14.000.000, (empat belas juta rupiah) tanggal 2AQuUStUS 20183 5n5 ono nnn nnn nnn nnn nen nnn con nnn nen nee enn1 (satu) buah KTP atas nama Deviardi dengan NIK31740413107200038 ;1 (satu) buah Kartu NPWP atas nama Deviardi ;1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota Parta Demokrat
Register : 05-10-2011 — Putus : 22-03-2012 — Upload : 19-06-2012
Putusan PN SAMARINDA Nomor 27/Pid.Sus/2011/PN.Smda
Tanggal 22 Maret 2012 — ARNA EFFENDI
5312
  • Aidil Fitri, SH.Selaku Manager Tim Persisam Putra Samarindamengajukan proposal bantuan dana ke Pemkot Samarindaselanjutnya proposal tersebut diteruskan ke bagian sosialkemudian diadakan pertemuan antara eksekutif yangdiwakilkan oleh saksi, legislatif yang diwakilkan antara lainAhmad Fanansyah (Anggota dewan PDIP), Untung(Anggota dewan PDIP), Arifin (Anggota dewan Golkar),Alfian (anggota dewan Demokrat), Anhar (Anggota dewanPAN), dan manager tim Persisam AIDIL FITRI, SH, dalampertemuan tersebut dibicarkan
Register : 24-10-2013 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 08-01-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 12 Maret 2014 — HM. RUSLI ZAINAL
652215
  • Ketua Fraksi Demokrat DPRDPropinsi Riau, tanggal 03 April 2012, perihal Minta penjelasanketidakhadiran Paripurna Rolling Komisi dan Alat KelengkapanDewan. Ditandatangani Drs. H.M.Johar Firdaus, M.Si.
    (BB 1415 / BB II235);Fotokopi legalisir 1 (satu) Jlembar Nota Dinas Nomor04/ND/FPD/IIV2012, tanggal 7 Maret 2012, perihal penyampaiannamanama anggota yang duduk dalam Panitia Khusus PON2012, dari Ketua Fraksi Demokrat kepada Ketua DPRD PropinsiRiau.
    (BB 37 / BB II35); Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi Demokrat,nomor 09/ND/FDP/IV/2012, dari Ketua Fraksi Demokrat, kepada Yih.Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal penundaanrapat paripurna dewan, ditandatangani Rita Zahara.(BB I38 / BB Il36);Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi Gabungan,nomor 15/ND/FGB/IV/2012, dari Ketua Fraksi Gabungan DPRDPropinsi Riau, kepada Yth.
    Ketua Fraksi Demokrat DPRD PropinsiRiau, tanggal 03 April 2012, perihal Minta penjelasan ketidakhadiranParipurna Rolling Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan.Ditandatangani Drs. H.M.Johar Firdaus, M.Si.
    (BB I415/BB Il235);Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor04/ND/FPD/IIV2012, tanggal 7 Maret 2012, perihal penyampaiannamanama anggota yang duduk dalam Panitia Khusus PON 2012,dari Ketua Fraksi Demokrat kepada Ketua DPRD Propinsi Riau.
Putus : 10-05-2012 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN KUPANG Nomor 4/PID.SUS/2012/PN.KPG
Tanggal 10 Mei 2012 — ADRIANUS ADU, S.T ALIAS ADI
10474
  • KUPANGNOMOR 04/PID.SUS/2012/PN.KPG(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao mewakili Partai Demokrat yang diresmikandengan keputusan Gubernur NTT Nomor PEM.172.1/793/2009 tanggal 18Nopember 2009;bahwa Terdakwa, sebelum terpilih menjadi Anggota DPRD Kabupaten RoteNdao, adalah wiraswasta dengan kedudukan sebagai Direktur CV ValeryKontraktor berdasarkan Akta Notaris Nomor 59 tanggal 19 Januari 2007 yangdibuat di hadapan Notaris Emmanuel Mal, S.H, Kupang, NTT;bahwa Terdakwa selaku Direktur
Register : 28-04-2016 — Putus : 16-09-2015 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 16 September 2015 — Pidana - WARYONO KARNO
311240
  • Anggota : A095 Komisi VII tanggal 14 Juni 2012 untukmelakukan kunjungan panja RUU Migas Komisi VII DPRRI keMexico. 50.1 (satu) buah buku kwitansi merek sinar dunia berwarna biru dengangaris kuning dengan halaman pertama tertulis Telah terima dari H TRIYULIANTO SH Uang sejumlah Rp. 2.500.000 untuk pembayaran bantulaunching buku demokrat .tanggal 3 Maret 2005. 51.1 (satu) lembar tindasan berwarna biru dengan tulisan COPY buktisetoran bank BCA dengan nomor rekening 0940585422 atas nama HTRI YULIANTO
    Psi pada Desember 2012. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor : 0008/POKSI VII/FPD/III/13Perihal : Daftar Nama Tim Kunjungan Luar Negeri Panja KEN Komisi VII DPR RIkepada Pimpinan Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang ditoleh Ketua Poksi VII Fraksi Partai Demokrat H TRI YULIANTO SH A449 tanggal 19 Maret 2013. 1 (satu) bundel copy Laporan Kunjungan Kerja Tim Panja RUU Migas Komisi VII DPR RIke Negara Meksiko tanggal 18 Juli 2012 pada Masa Persidangan IV tahun 20112012.
    IRYANTOG 4 (empat) lembar copy dokumen Keputusan Sekretaris JenderalDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia NOMOR: 781/SEKJEN/T.A.Atanggal 2 Januari 2013 Tentang Penetapan Tenaga AhliAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A421,Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaTahun Anggaran 2013 atas nama Ir.
    IRYANTOCc. 4 (empat) lembar copy dokumen Keputusan Sekretaris JenderalDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia NOMOR: 781/SEKJEN/T.A.Atanggal 2 Januari 2013 Tentang Penetapan Tenaga AhliAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A421,Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaTahun Anggaran 2013 atas nama Ir.
    IRYANTO MUCHYI. 4 (empat) lembar copy dokumen Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ReptIndonesiaNOMOR : 373/SEKJEN/T.Ass/2013 tanggal 4 Januari 2013 Tentang Penetapan AsistenAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A421, Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2013atas nama MELKY D.
Register : 12-03-2012 — Putus : 19-09-2012 — Upload : 01-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 151/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel
Tanggal 19 September 2012 — SINAMBELA, SH, ANWARSYAH NASUTION, SH dan ROMULO NAPITUPULU, SH dari Dewan Pimpinan Pusat Badan Advokasi Hukum Nasional Demokrat beralamat di Jalan RP. Soeroso No. 44 Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/SKK-Per/DPP-BAHU Nasdem/V/12 tanggal 9 Mei 2012 ;
11532
  • SINAMBELA, SH, ANWARSYAH NASUTION, SH dan ROMULO NAPITUPULU, SH dari Dewan Pimpinan Pusat Badan Advokasi Hukum Nasional Demokrat beralamat di Jalan RP. Soeroso No. 44 Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/SKK-Per/DPP-BAHU Nasdem/V/12 tanggal 9 Mei 2012 ;
Register : 03-10-2011 — Putus : 22-03-2012 — Upload : 07-11-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 27/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda
Tanggal 22 Maret 2012 — ARNA EFENDI
12412
  • Selaku ManagerTim Persisam Putra Samarinda mengajukan proposal bantuan dana kePemkot Samarinda selanjutnya proposal tersebut diteruskan ke bagiansosial kemudian diadakan pertemuan antara eksekutif yang diwakilkanoleh saksi, legislatif yang diwakilkan antara lain Ahmad Fanansyah(Anggota dewan PDIP), Untung (Anggota dewan PDIP), Arifin (Anggotadewan Golkar), Alfian (anggota dewan Demokrat), Anhar (Anggotadewan PAN), dan manager tim Persisam AIDIL FITRI, SH, dalampertemuan tersebut dibicarkan mengenai
Putus : 07-11-2012 — Upload : 20-06-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 73/Pdt.G/Arb/2012/PN.Smda
Tanggal 7 Nopember 2012 — WALIKOTA SAMARINDA melawan - PT. NUANSACIPTA REALTINDO - GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR - BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)
298116
  • Rusman Yacub, SPd); (ix) Fraksi Demokrat (Alfiannur, S.Pd)yang pada pokoknya menyatakan :4.Bukti T4Surat Berita Acara Rapat Mediasi (BAN 1), No. 431/XV/ARBBANI/2011, dengan Mata Acara Rapat Mediasi ke2 (dua) UpayaPenyelesaian Perkara Gugatan Arbitrase PT. NuansaCipta RealtindoNo. 431/XVARBBANV/2011 di BANI Jakarta pada tanggal 11 April2012 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum PT. NuansaCiptaRealtindo (Rianald C. Mouw, S.H.) dan Kuasa Hukum PemerintahKota Samarinda (H.
Register : 21-01-2013 — Putus : 12-06-2013 — Upload : 06-11-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 1/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 12 Juni 2013 — - Drs. H. AHMAD SHOLIHAN, M.Si
1141646
  • DEMOKRAT).3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA. 2009.4. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA. 2009.5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD DPPKAD) Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2009.6.
    DEMOKRAT).Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang PenjabaranAnggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA. 2009.Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009 tentang PenjabaranPerubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan BelanjaDaerah TA. 2009.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah ( SKPD DPPKAD) Kabupaten Lombok Barat TahunAnggaran 2009.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah ( SKPD DPPKAD ) Kabupaten LombokBarat
    MALIKI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa benar, saksi sebelumnya pernah memberikanketerangan pada penyidik Kejaksaan Tinggi NTB~ danketerangan saksi benar ;Pengetahuan saksi sehubungan dengan Perkara Terdakwa iniadalah bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan dana BantuanSosial tahun 2009 ;Dapat saksi jelaskan, pada tahun 2009 saksi sebagai anggotaDPRD Kabupaten Lombok Barat dari Partai Demokrat ;lya benar, saksi pernah mengajukan proposal dana bantuansosial tahun 2009
    NUR. di bawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :lya benar, saksi sebelumnya pernah memberikan keteranganpada penyidik Kejaksaan Tinggi NTB dan keterangan saksibenar ;Pengetahuan saksi sehubungan dengan Perkara Terdakwa iniadalah bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan dana BantuanSosial tahun 2009 ;Dapat saksi jelaskan, pada tahun 2009 saksi sebagai anggotaDPRD Kabupaten Lombok Barat dari Partai Demokrat ;lya benar, saksi pernah mengajukan proposal dana bantuansosial tahun 2009 pada pemerintah
    DEMOKRAT).2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentangPenjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja DaerahTA. 2009.3. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009 tentangPenjabaran Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran PendapatanDan Belanja Daerah TA. 2009.4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah ( SKPD DPPKAD) Kabupaten LombokBarat Tahun Anggaran 2009.5.
Putus : 06-01-2014 — Upload : 30-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 127/PID/SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG.
Tanggal 6 Januari 2014 — MUCHLIS Alias H. MUCHLIS IBRAHIM Bin MAD KASAN
4810
  • Banyumas daritahum 1989 s/d tahun 2007 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kepala DaerahTingkat II Banyumas No. 141/101/1989 tanggal 13 Pebruari 1989 dan Surat KeputusanBupati Daerah Tingkat II Banyumas No. 141/413/1999 tanggal 29 April 1999 tentangPengangkatan Kepala Desa dari Desadesa Dalam Wilayah Kabupaten Dati IIBanyumas ; 2 22222222 2222 e Bahwa sejak tanggal 27 Juli 2009, terdakwa sebagai Anggota Komisi A dari FraksiPartai Demokrat pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas sejaksesuai
    Banyumas daritahum 1989 s/d tahun 2007 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah TingkatII Banyumas No. 141/101/1989 tanggal 13 Pebruari 1989 dan Surat Keputusan BupatiDaerah Tingkat II Banyumas No. 141/413/1999 tanggal 29 April 1999 tentangPengangkatan Kepala Desa dari Desadesa Dalam Wilayah Kabupaten Dati IT Banyumas ;Bahwa benar sejak tanggal 27 Juli 2009, terdakwa sebagai Anggota Komisi A dari FraksiPartai Demokrat pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas sejaksesuai dengan
Register : 30-08-2019 — Putus : 08-01-2020 — Upload : 14-02-2020
Putusan PTUN JAMBI Nomor 20/G/2019/PTUN.JBI
Tanggal 8 Januari 2020 — Penggugat:
Hendri Novriza, S. Sos
Tergugat:
2.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo
3.GUBERNUR JAMBI
Intervensi:
ALFIAN, S.M
215142
  • dalam pemeriksaanpersidangan yang termuat dalam Putusan Badan PengawasPemilihan Umum Provinsi Jambi NomorHalaman 27 dari 89 halamanPutusan Nomor : 20/G/2019/PTUN.JBI05/ADM/BWSL/PEMILU/ PROV/V/2019, Tanggal 21 Mei 2019)mengajukan saksisaksi, yaitu :(a) Salman Alfarisi, SH / saksi Pelapor(b) Saksi Dani Artika / saksi PelaporBahwa kedua orang saksi tersebut pada intinya menerangkan halhal sebagai berikut : Bahwa saksi Salman Alfarisi, SH adalah merupakansaksi mandat yang diajukan oleh Partai Nasional Demokrat
Register : 08-01-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 17-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 13/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 1 Juni 2015 — H. UCU KUSWANDI, SH., M.Si. bin (alm) NAZMUDIN
8614
  • Fraksi Demokrat : H. Cecep Rustandi dengan jumlah kursi 12.2. Fraksi PKS : Masrokhan dengan jumlah kursi 7.3. Fraksi Golkar : Winarsa Gunawan dengan jumlah kursi 6 dan 1 kursi dariPBB4. Fraksi PDI Perjuangan : Achmad Gunawan dengan jumlah kursi 4 dan 2kursi dari PKB dan 1 kursi dari Pelopor5. Fraksi Ampera (Amanat Pembangunan Reformasi) : Drs. Dedi Kuswandi,dengan jumlah kursi 3, dan 2 kursi dari PPP dan 1 kursi dari PBR6.
    Fraksi Demokrat : H. Cecep Rustandi2. Fraksi PKS : Masrokhan3. Fraksi Golkar : Winarsa Gunawan4. Fraksi PDI Perjuangan : Achmad Gunawan5.6.Wakil KetuaI : Ir. Ahmad Zulkarnaen, MTWakil Ketua II : Drs. Sudiarto, SE.AK kemudian diganti oleh H.
    olehsekretariat DPRD Kota Cimahi dengan menggunakan pihak ketiga/ jasatravel.Bahwa benar Pihak ketiga/travel yang pernah digunakan untukmemfasilitasi kegiatan perjalanan dinas DPRD Kota Cimahi, setahu saksiyaitu Edi Surya Titan Travel Novi TravelBahwa benar untuk menentukan pihak ketiga/travel dalampelaksanaan perjalanan dinas anggota DPRD Kota Cimahi untukmemfasilitasi transportasi dan akomodasi pada tahun 2011 sudahkebiasaan kalau Titan Travel dipegang Cecep Rustandi sebagaiAnggota dewan dari Fraksi Demokrat
    Fraksi Demokrat : H. Cecep Rustandi dengan jumlah kursi 12.2. Fraksi PKS : Masrokhan dengan jumlah kursi 7.3. Fraksi Golkar : Winarsa Gunawan dengan jumlah kursi 6 dan 1 kursidari PBB (H. Redi Hidayat)4. Fraksi PDI Perjuangan : Achmad Gunawan dengan jumlah kursi 4 dan2 kursi dari PKB (Yahya Abdul Azis) dan 1 kursi dari Pelopor (EndangSahri)5. Fraksi Ampera (Amanat Pembangunan Reformasi) : Drs.
    Nana Supriatna PPTK Rapat Persidangan dan Risalah yaitu Erlis Ekafitriana, S.Sos Jumlah fraksi yang ada di DPRD Kota Cimahi sebanyak 6 (enam) fraksiterdiridari : Fraksi Demokrat Fraksi PKS Fraksi Golkar Fraksi PDIP Fraksi Ampera (Fraksi gabungan) Fraksi Hanura.Bahwa benar saya selaku Kabag Persidangan, Rapat, Risalah dan Perundangundangan selalu mendapat laporan dari sub bag Erlis Ekafitriana selaku PPTKbaik itu dari persiapan berupa bahanbahan materi yang akan di rapatkansampai dengan anggaran yang
Putus : 11-05-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 202 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 11 Mei 2015 — H. R A N U, S.H
10144 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DEMOKRAT);Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang PenjabaranAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 2009;Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009 tentang PenjabaranPerubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentangPenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2009.Hal. 42 dari 285 hal.
    DEMOKRAT);Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang PenjabaranAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2009;Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009 tentang PenjabaranPerubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentangPenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2009;Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD DPPKAD) Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran2009;Hal. 121 dari 285 hal. Putusan Nomor 202 PK/Pid.Sus/20146.
    DEMOKRAT);Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang PenjabaranAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2009;Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009 tentang PenjabaranPerubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentangPenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2009;Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD DPPKAD) Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran2009;Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD DPPKAD) Kabupaten Lombok BaratTahun