selaku Kuasa Pemegang Saham Kabupaten Cilacapmengadakan Rapat Uinum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)dan memberhentikan Penggugat dari jabatan Direktur Utama danTurut Tergugat dari jabatan Direktur Pemasaran PD BPR BKKCILACAP TENGAH melalui RUPSLB yang dibuat oleh KurniaArmunanto, S.H.

BKK) diPropinsi Jawa Tengah mengatakan, bahwa Anggota Direksi dapatdiberhentikan oleh RUPS karena :30a. Permintaan sendiri,b. Melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR. BkK,c. Melakukan tindakan atau mempunyai' sikap yang bertentangandengan kepentingan Daerah atau Negara dan atau PemegangSaham,d.

Foto copy Notulen RUPS LB, tertanggal 20 Juli 2010, di Cilacap(Bukti Tl, Il, Ill, TT I 9) ;Foto copy Surat Nomor 581/536/01/BPR BKK/IX/2010, tertanggal 3September 2010, yang dibuat oleh Yayat Sumaryoto, Direktur UtamaPD BPR BKK Cilacap Tengah Kab.

Membuka kantor cabang atau pelayanan kas berdasarkan persetujuanBupati atau RUPS atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkanperaturan perundang undangan yang berlaku ;f. Membeli, menjual atau. dengan cara iain mendapatkan = ataumelepaskan hak atas aktiva tetap dan inventaris milik PD BPR BKKCilacap Tengah berdasarkan' persetujuan Bupati atau RUPS ataspertimbangan Dewan Pengawas dan ketentuanketentuan lain yangberlaku ;g.

Menggadaikan aktiva tetap dan inventaris milik PD BPR BKK CilacapTengah berdasarkan persetujuan Bupati atau RUPS atas pertimbanganDewan Pengawas ;h. Mengadakan pinjaman atau perjanjian lainnya dengan lembagakeuangan/perbankan serta lembaga lainnya atas nama PD BPR BKKCilacap Tengah yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1(satu) tahun berdasarkan persetujuan Bupati atau RUPS ataspertimbangan Dewan Pengawas ;i.

Zaenal Abdi, csdalam RUPS secara sirkulir oleh YSPT sebagai pemegang saham Mayoritas(99,99%) dan Tuan Gunanda (0,01% ) adalah sbb:a.

SPM (tidak cukuphanya melalui organ perseroan RUPS saja), sebagaimana diatur dalam AD danART. Bagaimana jika kenyataannya bahwa Direksi dan Komisaris PT SPM tidakbersedia untuk menyetujui pengalihan saham tersebut? (karena tidak maudiberhentikan sebagai Direksi dan Komisaris PT SPM ?)

Terpaksa dalam keadaan force majeure, YSPT sebagai pemegang sahammayoritas hanya dan harus menggunakan persetujuan melalui RUPS saja,karena mustahil mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Direksi danKomisaris (Zaenal Abdi, cs) yang tidak mau diberhentikan sebagai organperseroan/ PT SPM. Dipanggil untuk menghadiri RUPS pun Zaenal Abdi cstidak mau datang, maka terpaksa RUPS diadakan secara sirkuler.Berdasarkan Anggaran Dasar PT.

Padahal UUPT tidak mengatur demikian;Oleh karena itu, Pengalinan Saham dari Nyonya Tri Ekorini Prasetio kepadaTuan Gunanda terpaksa dilakukan melalui RUPS secara Sirkuler karenadengan cara apapun Zaenal Abdi, CS selaku Direksi dan Komisaris PT.SPM tidak mau menandatangani Surat Persetujuan Pengalihan satu lembarSaham dari Nyonya Tri Ekorini Prasetyo kepada Tuan Gunanda.Mengapa hal ini tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yangMengadili dan Memeriksa Perkara ini baik di Tingkat Pengadilan

Menurut Pasal iniDireksi dapat diberhentikan oleh Pemegang Saham karena Pemegang Sahammempunyai Kewenangan melalui Organ RUPS dan hal ini merupakanKekuasaan yang melekat secara "Inherent" dan tidak dapat dicabut olehsiapapun;Oleh karena itu sangat beralasan jika YSPT memberhentikan Zaenal Abdi, Csselaku Direksi dan Komisaris PT. SPM karena Zaenal Abdi cs telah melakukanhalhal sebagai berikut:1. Melakukan Tindakan yang merugikan Perseroan/PT. PSM;2.

Fitnessindo Jayalestari (Tergugat IX) berkedudukan di Jakarta Utara;(ii) Menyatakan segala keputusan yang diambil dalam RUPS, RUPS tahunandan RUPSLB maupun rapat direksi yang diadakan sejak didaftarkannyagugatan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (tanggal 5 Januari 2004)serta keputusan yang diambil dalam RUPS Tahunan dan/atau RUPSLBpada tanggal 6 Januari 2004 tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah;(ili) Memerintahkan Tergugat , Il, Ill, IV dan V tidak melakukan transaksiapapun seperti mengalihkan

Fitnessindo Jayalestari (Tergugat IX) berkedudukan di Jakarta Utara;Menyatakan segala keputusan yang diambil dalam RUPS, RUPS tahunandan RUPSLB maupun rapat direksi yang diadakan sejak didaftarkannyagugatan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (tanggal 5 Januari 2004)serta keputusan yang diambil dalam RUPS Tahunan dan/atau RUPSLBpada tanggal 6 Januari 2004 tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah;Memerintahkan Tergugat , Il, Ill, IV dan V tidak melakukan transaksiapapun seperti mengalihkan/menjual

Segala dan setiap tindakan yang diambil oleh Tergugat I, II, Ill, IV dan Vsebagai akibat kepemilikan saham secara melawan hukum padaTergugat IX, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyelenggaraanRUPS tahunan dan/atau RUPS luar biasa atau pengangkatan penguruspada Tergugat IX;. Menyatakan status hukum dan keberadaan PT.Fitnessindo Jayalestari(Tergugat IX) kKembali seperti semula berdasarkan: Akte Pendirian/anggaran dasar PT.

Segala dan setiap tindakan yang diambil oleh Tergugat I, II, Ill, IV dan Vsebagai akibat kepemilikan saham secara melawan hukum padaTergugat IX, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyelenggaraanRUPS tahunan dan/atau RUPS luar biasa atau pengangkatan penguruspada Tergugat IX;5. Menyatakan status hukum dan keberadaan PT.Fitnessindo Jayalestari(Tergugat IX) kembali seperti semula berdasarkan: Akte Pendirian/anggaran dasar PT.

Tahun 1995 mereka tidak dapathadir dalam rapat Pendiri atau RUPS, sehingga karena itu pula notulen rapatpendiri PT. Fitnessindo Jayalestari tanggal 20 Maret 2002 dan Tambahankeputusan rapat pendiri PT.

KARYA CAHAYA SUKSES sebanyak 1 (satu) lembar sahamtersebut telah memperoleh persetujuan dari RUPS, yang manadidalamnya juga PENGGUGAT bertanda tangan, sebagaimanadimaksudkan dalam C/RCULAR RESOLUTION IN LIEU OFEXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER OF PT.INDOKOMAS BUANA PERKASA pada tanggal 30 Januari 2009, yangmelekat pada akta jual beli sahamnya (BuktiT.1.&T.IL2) ;1.d.

Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT.

KARYA CAHAYASUKSES, yaitu LEONARD MAMAHIT selaku direktur, yangtelah memperoleh persetujuan dari RUPS, yang mana didalamnya juga PENGGUGAT bertanda tangan, sebagaimanadimaksudkan dalam C/RCULAR RESOLUTION IN LIEU OFEXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDEROF PT. CEGELEG pada tanggal 27 Maret 2009, yang melekatpada aktaakta jual beli sahamnya (vide Bukti T.1 & T.II2) ;13.3.5.

., dan 13.3.5. di atas, menjadi pertanyaan bagi PARATERGUGAT adalah, bagaimana PENGGUGAT menjelaskansemua tanda tangan yang dibuatnya, baik dalam perjanjianpengalihan hak atau jual beli atas sahamsahamnya tersebutmaupun dalam dokumen persetujuan RUPS, yang kesemuanyasetidaknya ada 6 (enam) buah dokumen yang telah nyatanyataditanda tangani oleh PENGGUGAT? ;13.3.7.

Indokomas, milikasing atau local ;Bahwa saksi pernah ikut RUPS pemegang saham;e Bahwa saksi tidak ingat pada Tahun 1999 di PT. Indokomas adapenilaian saham;. Saksi OYO SUNARYOe Bahwa saksi di PT. Indokomas sebagai Karyawan ;Bahwa saksi bekerja di PT.

Pasal 88 ayat (1) UndangUndang Nomor 40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan:e Pasal 86 ayat (1)RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari %(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ataudiwakili, kecuali UndangUndang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlahkuorum yang lebih besar;e Pasal 88 ayat (1) RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkanjika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruhsaham dengan hak

suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalahsah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yangdikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atauketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar;dan Pasal 10 ayat (1) dan (4) Anggaran Dasar perseroan terbatas PT Alam IntiEnergi (Tergugat I), yang menyatakan ayat 1 RUPS dapat dilangsungkan apabilakuorum kehadiran sebagaimana diisyaratkan dalam UndangUndang tentangPerseroan

Terbatas; ayat 4 RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkanmusyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dan jumlah suara yangdikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam UndangUndang,Dengan demikian telah jelas bahwa RUPSLB tanggal 20 Desember 2012 tersebuttelah diselenggarakan dengan tidak memenuhi kuorum yaitu harusnya dihadiri 2Hal 17 dari 142 hal.

Pasal 119 UndangUndang Nomor 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan Pasal 105 ayat 1 anggotadireksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkan keputusan RUPS denganmenyebutkan alasannya; ayat 2 Keputusan untuk memberhentikan anggotadireksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutandiberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS, dan Pasal 119 yangmenyatakan Ketentuan mengenai pemberhentian anggota Direksi sebagaimanadimaksud pasal 105 mutatis mutandis

Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.1.3,1.4.DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU baik dalam Anggaran DasarTERGUGAT I maupun UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas maka seadainya ada pemegang saham yang tidak setujudengan tindakantindakan TERGUGAT I sebagaimana yang biasanyadimasukan ke dalam agenda RUPS maka berlaku ketentuan mekanismevoting dengan menghitung prosentase antara suarasuara yang pro dan kontrapada RUPS tersebut;Bahwa termasuk dalam tindakan sebagaimana tersebut pada angka

Permasalahan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar BiasaNo. 10 tertanggal 16 Juli 2020;d. Pemanggilan RUPS;e. Perubahan susunan Pengurus PT Unilink Prima;.RUPS Luar Biasa PT Unilink Prima tertanggal 04 Juni 2020;Tidak mengagendakan Penetapan Waris;RUPS Luar Biasa tertanggal 14 Juli 2020 dilaksanakan tidaksesuai dengan Kaidah Hukum yang berlaku;I. RUPS Luar Biasa tertanggal 14 Juli 2020 dilaksanakan tidakmencapai kuorum;j.

Rapat Umum Pemegang Saham itu bisaterselenggara biasanya pemegang paham seper sepuluh itu bisamengajukan kepada Direktur kemudian akan diadakan RUPS tentu sajadengan syarat pemanggilan untuk pengumuman tentang adanya RUPSminimal 14 hari kemudian untuk pemanggilan 21 Hari Sesuai UndangUndang PT.

;Halaman 68 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUNJKT.Bahwa menurut ahli RUPS itu bisa dikatakan sah jika sesuaipanggilannya , pengumumannya sesuai UU PT yang hadir bisapemegang saham sendiri ataupun kuasanya ada di UndangundangNomor 40 Tahun 2007;Bahwa menurut ahli Perseroan wajib melaksakan RUPS kalau TahunanWajid tapi kalau sewaktuwaktu tergantung kebutuhan perusahaanseperti apa;Bahwa menurut ahli jika pemegang saham telah meninggal duniapemanggilan untuk RUPS saham itu keperdataan ada

Karena di sangkal oleh tergugat maka Mahkamah Agungmemutuskan pasal 163 HIR berlaku maka penggugat dimintamendalilkan tentang eksistensi atau keberadaan dari akta Yayasan tri rajiyang dia dalilkan itu.jadi siapa yang mendalilkan dia wajid membuktikanitu yang ahli pahami;Bahwa menurut ahli Pertama yang berhak menyelenggarakan RUPS itudireksi, Kedua yang mengatur aturan bagaimana tata tertib RUPS itudireksi,Lalu yang berhak untuk hadir di dalam RUPS direksi tinggalmengacu kepada ketentuan di dalam

Akta tentang RUPS, akta keputusan pemegang saham di luarRUPS atau dokumen lainnya tentang ganti nama pemegang saham; dan2. Keputusan instansi terkait menganai perubahan nama pemegangsaham badan hukum atau orang perseorangan.c. Perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/ataudewan komisaris berupa akta tentang RUPS atau akta keputusanpemegang saham di luar RUPS tentang perubahan susuanan direksidan/atau dewan komisaris;d.

ANDALAN BUMI SEMESTA, selainitu tidak ada RUPS/RUPSLB PT. ANDALAN DUNIA SEMESTA yangmenyatakan bahwa Tergugat telah melakukan kesalahankesalahanHal 8 dari22 hal Put Nomor 172/PDT/2016/PT.DKIsebagaimana yang didalilkan Penggugat terkait dengan tindakantindakanTergugat dalam kapasitasnya sebagai Direkrtur pada PT.

ANDALAN DUNIA SEMESTA) tersebutmengalami kemajuan bahkan mendapatkan nilai keuntungan denganbertambahnya modal dan aset hingga pada tahun 2009 Tergugatmenyerahkan kembali perusahaan tersebut melalui RUPS pada tanggal 2Desember 2009 sebagaimana termaktuob dalam Akta Nomor 5 Berita AcaraPerseroan Terbatas PT. ANDALAN DUNIA SEMESTA, tertanggal 2 Desember2009, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris ESTHER DANIAR ISKANDAR,SH. Penyerahan mana disaksikan oleh Bapak SURYA (selaku owner/pemilikPT.

Halini membuktikan bahwasanya Penggugat berupaya cuci tangan denganmenuduh Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum,karenanya Tergugat mensomir Penggugat atas dalilnya point 3 dan point4 tersebut di atas. 20520 222 02 son one nanoBahwa fakta hukum tidak ada RUPS yang menyatakan bahwa Tergugattelah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yangdidalilkan Penggugat terkait dengan tindakantindakan Tergugat dalamkapasitasnya sebagai Direktur Utama pada Penggugat, dan terlebih lagiTergugat

Bahwa dalil Penggugat point 6 tersebut di atas adalah dalil yangmengadaada karena tidak berdasar hukum karena tidak ada hasil auditdari akuntan publik independen yang menyatakan perusahaan(Penggugat) menderita kerugian sebesar Rp 184.568.963.904, (seratusdelapan puluh empat milyar lima ratus enam puluh delapan juta sembilanratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus empat rupiah) dan tidak adapula pernyataan keputusan rapat dalam RUPS perusahaan yangmenyatakan kerugian bagi perusahaan akibat perbuatan

Dengan kata lain, untuk menentukan adanya suatu kerugian harusdisahkan terlebih dahulu melalui RUPS dan audit akuntan publik.Bilamana Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatanmelawan hukum atau sebaliknya tidak ada kerugian akibat langsung yangtimbul dari perbuatan melawan, maka sudah selayaknya Gugatan a quoditolak karena tidak berdasarkan hukum.

Mahkamah Agung RI dan menyatakan akanmemeriksa RUPS LB PT CTPI tanggal 17 Maret 2005 dan 18 Maret 2005dalam pemeriksaan Perkara BANI Nomor 547/2013 (vide PertimbanganHalaman 28 dari 82 hal.

Nomor 42 PK/Pdt.SusArbt/2017Bahkan di RUPS tanggal 28 Mei 2008, Akta Notaris Nomor : 22tanggal 28 Mei 2008 tersebut di atas (Vide Bukti P.Int8) yangmengangkat Mohamad Jarman (Pemohon) sebagai Direktur dariPT. CTPI dalam RUPS PT. CTPI adalah PT. MNC Tbk selakupemegang saham mayoritas PT. CTPI. Jadi menjadi sangat tidakmasuk di akal apabila sekarang ini Mohamad Jarman (Pemohon)tidak mengakui keabsahan 75% saham milik PT.

MNC Tbk, dan Mohamad Jarman(Pemohon) hadir dan ikut menandatangani minuta berita acaraRUPS Tahunan (Vide Bukti P.Int7) dan RUPS Luar Biasa (VideBukti P.Int8) tersebut;Maka terbuktiMohamad Jarman (Pemohon) mengakui bahwa yang berhakmengangkat Direksi dari PT. CTP! adalah RUPS yang dihadiri olehPT. MNC Tbk sebagai pemegang 75% saham dan Ny. SitiHardiyanti Rukmana dkk sebagai Pemegang Saham 25% saham diPT. CTPI;1.4.

MNC Tbk dalam forum RUPS PT. CTPIyang didalamnya termasuk 75 % saham yang dimiliki oleh PT. MNCTbk. sehingga konsekuensi logisnya adalah direksi PT. CTPI yangberwenang memberikan kuasa kepada Advokat untuk hadir dalamperkara di BANI ini adalah direksi yang ditunjuk RUPS PT. CTPIdimana di dalamnya termasuk PT. MNC Tbk. sebagai pemilik 75 %saham di PT. CTPI;Seluruh kepemilikan saham 75 % dari PT. MNC Tbk. di PT.

MNC Tbk. selakuPemegang Saham mayoritas di RUPS berhak sepenuhnya untukmenunjuk Direksi PT. CTPI melalui forum RUPS);c. Surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat NomorW10.U1.8616.VIII.2014. 03 tanggal 7 Agustus 2014 (Vide bukti P.Int21) jauh lebih tinggi kedudukannya dari surat Menteri Hukum danHak Asasi Manusia sebab apabila Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia menyebutkan bahwa direksi sekarang PT.

Bank Pembangunan DaerahIstimewa Aceh menyatakan bahwa RUPS merupakan pemegang kekuasaantertinggi. Selanjutnya pada ayat (2) ditegaskan RUPS terdiri atas RUPS Tahunandan RUPS lainnya. Jadi pemberhentian Para Penggugat bukan dilakukan olehTergugat I, akan tetapi atas dasar Keputusan RUPSLB. Dengan demikian makaseharusnya Para Penggugat menarik seluruh Para Peserta Rapat/Para PemegangSaham sebagai Tergugat dalam perkara ini.

pemberhentian dengan hormat Tuan Mirza Tabranidari Jabatannya sebagai Komisaris Independen pada PT Bank5 Menyetujui pemberhentian dengan hormat Tuan Muhammad Jamildari Jabatannya sebagai Komisaris Independen pada PT BankAceh ; 6 Menyetujui pemberhentian dengan hormat Tuan Husaini Ismaildari Jabatannya sebagai Komisaris Independen pada PT Bank7 Menyetujui besarnya pembagian keuntungan jasa produksi akanditentukan oleh Gubernur Aceh selaku Pemegang SahamPengendali;Bahwa berdasarkan fakta di atas, menunjukan RUPS

Bank PembangunanDaerah Istimewa Aceh menyatakan bahwa RUPS merupakan pemegangkekuasaan tertinggi. Selanjutnya pada ayat (2) ditegaskan RUPS terdiri atasRUPS Tahunan dan RUPS lainnya. Dengan demikian kebijakan Tergugat I tidakbertentangan dengan hukum atau tidak adanya perbuatan melawan hukum karenapemberhentian Para Direksi dan Komisaris dilakukan berdasarkan RUPSLB padaPT.

Bank Pembangunan Daerah Istimewa Acehmenyatakan bahwa RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Selanjutnyapada ayat (2) ditegaskan RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. Jadipemberhentian Para Penggugat bukan dilakukan oleh Tergugat I, akan tetapi atas dasarKeputusan RUPSLB.

Surveyor Indonesia (Persero), melainkan hanyasebatas usulan Pemegang Saham kepada RUPS PT.

untuk mengangkat Direksi PT.Surveyor Indonesia (Persero), sehingga yang berhak mengangkat Direksi PT.Surveyor Indonesia (Persero) adalah RUPS ;Bahwa keputusan RUPS sebagaimana dimaksud Pasal 94 ayat (1) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 merupakan mekanisme korporasi yang dilandaskankepada ketentuan yang mengatur bidang hukum perdata/hukum korporasi.

Surveyor Indonesia (Persero)kepada RUPS PT. Surveyor Indonesia (Persero) dalam rangkapemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi PT. Surveyor Indonesia(Persero). ;b Bahwa Menteri BUMN selaku pemegang saham PT. Surveyor Indonesia(Persero) tidak berhak untuk memberhentikan dan mengangkat Direksipada PT. Surveyor Indonesia (Persero), sehingga yang berhakPAGEmemberhentikan dan mengangkat Direksi PT. Surveyor Indonesia (Persero)adalah RUPS PT. Surveyor Indonesia (Persero).

secara fisik maupunkeputusan seluruh pemegang saham diluar RUPS bagi Persero yang tidaakseluruh sahamnya dimiliki oleh Negara ; Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Menteri Badan Usaha MilikNegara Republik Indonesia Nomor : S412/MBU/2013, tanggal 26 Juni 2013, hal :usulan pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi PT.

Surveyor Indonesia hanya mengesahkan, sehinggaberdasarkan pertimbangan hukum tersebut menurut hemat Pengadilan Obyek Sengketasudah bersifat final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukumperdata, karena RUPS hanya mempunyai sifat melegalkan tindakan dari M.

Ronald Rigen Tambunan;20. 1 (satu) eksemplar asli majalah Angkasa No.12 September 2000 Th.XIX terbitan Kompas Gramedia21. 4 (empat) lembar asli Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dicoret silang bertuliskan batal!!, Hari Rabu tanggal 28 Juli 2010 ditandatangani diatas materai;Dikembalikan kepada Saksi Caleb Napitupulu .22. 1 (satu) bundel dokumen asli rekap pembayaran bukti bukti-bukti pengeluaran kas PT. Trinitas Air untuk penggunaan dana milik sdr. Caleb H.

RonaldRigen Tambunan sebesar Rp. 1.942.400.000,2 (dua) lembar Aircraft Bill of Sale tertanggal 19 Agustus 2009 atas nama Mr.Ronald Rigen Tambunan;1 (satu) eksemplar asli majalah Angkasa No.12 September 2000 Th.XIX terbitanKompas Gramedia4 (empat) lembar asli Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dicoretsilang bertuliskan batal!!

TRINITAS AIR banyakmenanggung hutang kepada pihak ketiga,atas dasar temuan tersebut sehingga saksiCALEB HABONARAN NAPITUPULU alsCALEB bersama saksi WIDISAKSONOdan saksi HOFMAN SIHALOHOmembatalkan Berita Acara RUPS yang telahditandatangani tersebut dengan caramencoret dengan tanda silang danmenuliskan katakata BATAL, kemudianBerita Acara RUPS yang dibatalkan tersebutdikirim kepada Terdakwa melalui Pos Kilat,dimana sebenarnya PT.

saaksi mencoret dan menulis BATAL karena saksi yang khawatirbahwa BA RUPS tersebut didaftarkan di Notaris dan disyahkan menjadi akta PT.Trinitas yang baru.e Bahwa benar saksi pernah diperlihatkan alat latih penerbangan milik PT.

Trinitas Air hadir :terdakwa, CALEB HABONARAN NAPITUPULU als CALEB, HOFMAN(komisaris), WIDIAKSONO (investor) hadir dan sepakat untuk membuat danmenandatangani RUPS yang isinya menyepakati bahwa saham PT. Trinitas Airmilik terdakwa sebanyak 21% dan 14% saham sdr.

No. 333 K/Pdt/2009Bahwa penyelenggaraan kedua RUPS di atas dilakukan secara bertentangandengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UndangUndang No.1 tahun 1995tentang Perseroan Terbatas, oleh karenannya Lim Tji Bin dalam kapasitasnya selakupemegang saham perseroan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan hukum untukmembatalkan kedua RUPS yang tidak sah tersebut pada Pengadilan Negeri Jakarta UtaraRegister Perkara Nomor : 168/Pdt.G/2003/PN.

Jkt.Ut tersebut telah memberikan putusannya pada tanggal 2 Maret2003 yang pada pokoknya telah membatalkan kedua RUPS tersebut ;Bahwa walaupun kedua RUPS tersebut sedang dalam proses sengketamenyangkut keabsahannya, ternyata sebagai upaya lanjutan untuk menyingkirkanketerlibatan Lim Tji Bin secara menyeluruh dalam pengelolaan bahkan pengawasankegiatan operasional perseroan, maka Tergugat I khususnya melalui wakilnya yang telahditunjuk sebagai salah satu anggota Komisaris Perseroan yakni Tergugat IV

Terhadap penyelenggaraan kedua RUPS Luar Biasa tersebut Lim Tji Bindalam kapasitasnya selaku Pemegang Saham Perseroan telah mengajukan GugatanPerdata pula sebagaimana telah terdaftar dengan Register Perkara No 271/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Ut, yang mana Majelis Hakim perkara tersebut pada tanggal 28 Juli 2004 telahmemutuskan dengan isi putusannya adalah membatalkan kedua RUPS Luar Biasatersebut.Bahwa disamping upaya hukum berupa pengajuan gugatan perdata padaPengadilan Negeri Jakarta Utara sebagaimana yang

perseroan, telah mengajukan GugatanPerbuatan Melawan Hukum untuk membatalkan kedua RUPS yang tidak sah tersebutpada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dimana Gugatannya tersebut telah dikabulkanberdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. : 168/Pdt.G/2003/PN.Jkt.

No. : 162 K/Pdt/2007 tanggal 16 Mei 2007 ;Bahwa setelah dilaksanakan RUPS LB secara sepihak oleh Tergugat I /Termohon Kasasi I, maka Penggugat / Pemohon Kasasi tidak dapat memasuki arealpabrik dan/atau kantor PT.

Lintas Jeram Nusantara, walaupun menurut putusan PengadilanAgama Jakarta Selatan sahamnya itu bukan merupakan harta gono gini;Bahwa oleh karena berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas peralihan saham harus mendapat persetujuan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS), maka Penggugat dan Tergugatmenyampaikan kepada para pemegang saham PT.

Lintas Jeram Nusantaradalam forum RUPS tanggal 1 Oktober 2014 tentang kesepakatan adanyaperalihan saham milik Tergugat sebesar 20% (duapuluh persen) kepadaPenggugat sebagai imbalan atau kompensasi penarikan kembali pemberianTergugat untuk Penggugat unit Rumah Susun Campuran Apartemen TamanRasuna dimaksud di atas;Bahwa RUPS memutuskan menyetujui peralihan saham milik Tergugatsebesar 20% tersebut kepada Penggugat, yaitu ekwivalen atau samadengan sebanyak 32.480 (tigapulun dua ribu empatratus delapanpuluh

sertifikat Rumah SusunCampuran Apartemen Taman Rasuna dari Penggugat kepada Tergugat;Bahwa akan tetapi ternyata kemudian Tergugat secara paksa mengambilsertifikat dimaksud tanpa bersedia menandatangi akta hibah.Setelah sertifikat dikuasainya, Tergugat mengingkari adanya kesepakatanHalaman 5, Putusan Perkara No.770/PDT/2016/PT.DKI12.20.21.22.23.24.25.untuk memberikan saham 20% miliknya kepada Penggugat;Bahwa Tergugat tidak saja mengingkari kesepakatan dengan Penggugatyang telah disampaikan dalam RUPS

Lintas Jeram Nusantara) untuk membiayai nafkah ketigaanak kandungnya, sehingga sejak saat itu kewajiban Tergugat diambil alihdan ditanggung oleh Penggugat;Bahwa setelah Tergugat merampas secara paksa sertifikat dimaksud yaitusetelah RUPS PT.

hibah saham tidak ditandatanganinya, sertamenyebar berita tidak benar dan memojokkan Penggugat sehinggamencemarkan nama baik Penggugat sebagai public figure yang selama inimemiliki kredibiltas baik;Bahwa dengan demikian telah sepatutnya dan oleh karena itu Penggugatmohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengadili dan memutusKesepakatan Bersama 25 Oktober 2013 antara Penggugat dan Tergugatdan kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat yangdisampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

SITIAISYAH kemudian 2 (dua) orang persero pasif tersebut melayangkan suratmelalui Tiki dengan maksud mengundang ahli waris untuk hadir dalam RUPS(rapat umum pemegang saham) pada tanggal 16 Maret 2011 yang tempatpelaksanaan RUPS tersebut di kantor Notaris SUJAYANTO, SH., MH, akantetapi para Terdakwa tidak menanggapi surat dari persero pasif yang jugasebagai saksi dalam berkas perkara atas nama para Terdakwa;e Bahwa selanjutnya surat Somasi tersebut dibuat dan ditandatangani olehTerdakwa I. Hj.

SITIAISYAH kemudian 2 (dua) orang persero pasif tersebut melayangkan suratmelalui Tiki dengan maksud mengundang ahli waris untuk hadir dalam RUPS(rapat umum pemegang saham) pada tanggal 16 Maret 2011 yang tempatpelaksanaan RUPS tersebut di kantor Notaris SUJAYANTO, S.H., M.H., akantetapi para Terdakwa tidak menanggapi surat dari persero pasif yang jugasebagai saksi dalam berkas perkara atas nama para Terdakwa;Bahwa selanjutnya surat Somasi tersebut dibuat dan ditandatangani olehTerdakwa I. Hj.

pada 3 (tiga) tempat pengelolaan parkir sesuaikeputusan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dengan No. 824.21 / 38 /404.3.6 / 2006 tanggal 12 Juni 2006 dengan tempat pengelolaan yaitu pada PasarSepanjang Pasar Krian dan Pasar Gedangan.Bahwa dari pihak persero pasif sampai saat ini belum pernah menerimapembagian keuntungan dari pengelolaan perusahaan tersebut selama 3 (tiga)tahun terakhir dari perbuatan mana usaha tersebut dikelola oleh Terdakwa I Hj.YATIK ARINI bersama keluarga tanpa keputusan RUPS

Expo Indomas Perkasa No:01/EIPPD/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 perihal Permohonan IzinPrinsip yang ditandatangani oleh Johannes Rondonuwu.q. 1 (satu) berkas fotocopy Salinan Akta RUPS mengenai pemilikSaham dan Perubahan Susunan Pengurus PT. Expo IndomasPerkasa dengan No : 07 tanggal 24 Januari 2014 dari Kantor Notarisdan PPAT DASMAN, SH, MKn.Barang bukti p, q dikembalikan kepada saksi NURHELMI, SH, Msipanggilan EMI.4.

Nomor 474 K/Pid.Sus.LH/2018r. 1 (satu) berkas fotokopi Salinan Akta RUPS mengenai PemilikSaham dan Perubahan Susunan Pengurus PT. Expo IndomasPerkasa dengan No.07 tanggal 24 Januari 2014 dari Kantor Notarisdan PPAT DASMAN SH.Mkn;Dikembalikan kepada Saksi NURHELMI, S.H., M.Si Panggilan EMI;6.

Expo Indomas Perkasa No. 01/EIPPD/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 perinal Permohonan IzinPrinsip yang ditandatangani oleh Johannes Rondonuwu;18. 1 (satu) berkas fotokopi Salinan Akta RUPS mengenai PemilikSahamdan Perubahan Susunan Pengurus PT. Expo Indomas Perkasadengan No.07 tanggal 24 Januari 2014 dari Kantor Notaris dan PPATDASMAN SH. MkKn.

Expo Indomas Perkasa; Bahwa sesuai Akta RUPS Nomor 07 tanggal 24 Januari 2014Terdakwa telah mengundurkan diri dari kepbengurusan PT. Expo IndomasPerkasa. Sekarang sebagai Dirut PT. Expo Indomas Perkasa adalahArnolda Eka Putra, SH. Dalam melakukan kegiatan usaha penambanganpasir, batu dan kerikil di aliran Sungai Batang Anai di Pelayangan LubukAlung, fernyata PT. Expo Indomas Perkasa telah memiliki IUP denganNomor 300/43/KEP/BPP2014 tanggal 8 Agustus 2014: Bahwa sedangkan sebelum IUP PT.

Asia Pasific Mining Resources jarangmengadakan RUPS Tahunan atfaupun RUPS Luar Biasa,sehingga Penggugat secara tidak langsung tidak mengetahuiperkembangan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukanoleh PT. Citra Lampia Mandiri;e PT. Citra Lampia Mandiri setelah didirikan yang mayoritassahamnya oleh PT.

Permohonan Perpanjangan Terhadap Objek Sengketa AquoBertentangan dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas:halaman 23 dari 75 Putusan Perkara Nomor : 82/G/2018/PTUN.MKS1.Bahwa sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas berdasarkanPasal 78 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT.Citra Lampia Mandiri memiliki kewajiban menyelenggarakan RUPSTahunan dan RUPS Lainnya (Luar Biasa) ;Pasal 78 UU No. 40/2007 :1. Ayat (1): RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya;2.

Ayat (2): RUPS Tahunan wajib diadakan dalam wakut palinglambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir ;3. Ayat (3): Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumendari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalamPasal 66 ayat (2) ;4.

Ayat (4): RUPS lainnya dapat diadakansetiap waktuberdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan;Bahwa RUPS Lainnya (Luar Biasa) walaupun tidak memiliki jangkawaktu kapan harus dilaksanakan, akan tetapi menurut Pasal 78 ayat(4) UU No. 40 Tahun 2007, penyelenggaraannya tetap harusdilaksanakan apabila perseroan akan melakukan tindakanhukum yang berkaitan dengan kebutuhan untuk kepentinganperseroan.Bahwa pengajuan permohonan' perpanjangan Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi Nikel (objek sengketa

Citra Lampia Mandiri yang menurut UU No. 40 Tahun 2007 melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)..."; Bahwa dalildalil Penggugat di atas yang bermuatan tuduhan Penggugatatas tindakan Perseroan (PT.

Bahwa berdasarkan Pasal 92 ayat (5), UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan "Dalam halDireksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugasdan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkanberdasarkan keputusan RUPS";3.

Indocentral Megah Garment untuk mengajukan gugatan dalamperkara ini" atas dasar pertimbangan hukum pada halaman 6 putusannyayaitu "Tuan Suprapto Tjioe (Penggugat) tidak dapat membuktikan bahwa iayang ditunjuk oleh anggota sebagai Anggota Direksi yang berhak mewakiliPersero untuk mengajukan gugatan a quo di Pengadilan dan adapunTerbanding semula Penggugat berdalin bahwa RUPS tidak bisa dilakukankarena Anggota Direksi yang lain sudah tidak aktif adalah dalih yang tidakdapat diterima karena dalam hal

demikian maka tentunya bisa sajadilakukan RUPS dengan cara dan prosedur yang telah ditentukan olehUndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas akantetapi upayaupaya ini tidak pernah dilakukan oleh Tuan Suprapto Tjioesebagai salah seorang anggota Direksi PT.

IndoceniralMegah Garment berhak dan berwenang untuk mewakili PT.Indocentral Megah Garment mengajukan gugatan dalam perkara aquo tanpaharus ditunjuk oleh Anggota Direksi lainnya maupunmelalui RUPS untuk dapat mewakili perseroan, apalagi dalamanggaran dasar PT. Indocentral Megah Garment tidak menentukanadanya salah satu anggota direksinya mewakili perseroan tersebut.Sehingga setiap anggota direksi PT.

Dengan demikian Putusan Judex Facti yang "menyatakan TuanSuprapto Tjioe tidak mempunyai kwalitas sebagai mewakili PT.Indocentral Megah Garmen untuk mengajukan gugatan dalamperkara ini" dengan alasan harus ada penunjukkan dari anggotadireksi lainnya maupun melalui RUPS sebagai putusan yang salah/keliru dan melanggar hukum yang berlaku sebagaimana ketentuanPasal 98 ayat 1 jo. Pasal 98 ayat 2, UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;2.

Hal ini sangat dirasakan tidak obyektif karena peminjaman danpenjualan kendaraan milik Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah perbuatanperdata yang kelak dapat diperhitungkan dalam RUPS.

Fakta yangsesungguhnya terjadi adalah perselisinan antara para pengurus dan parapemegang saham perihal Pengauditan keuangan dalam rangka PraRUPS, namun permintaan Direktur Utama agar Komisaris Utama (saksiPelapor) & suami Komisaris Utama tidak bersedia memberikan datapemakaian uang perusahaan sehingga RUPS belum dapat terlaksana;Oleh karenanya sesuai uraian di atas Terdakwa berkeberatan atasHal. 5 dari 9 hal. Put.

Al Husein Putra Mandiri (bukti persidangan) tentang Tugas &Kewenangan Direksi dalam mengurus dan mewakili kepentingan Perseroan.Berdasarkan ketentuan UndangUndang No.40 Tahun 2007, Pasal 102 ayat(1) tentang Perseroan Terbatas, menegaskan sebagaimana Direksi wajibmeminta persetujuan RUPS untuk :a. Mengalinkan kekayaan Perseroan, ataub.

., dan telahdisahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RepublikIndonesia (sekarang Menteri Hukum dan HAM);Bahwa berdasarkan akta tersebut Saksi Adipurna Sukarti sah menjadisalah satu pemegang saham sehingga sesuai Akta Perubahan Anggaranpada butir 16 tentang kourum rapat dan persyaratan sahnya keputusanhuruf c RUPS untuk mengalihkan/menjaminkan sebagian besar atauseluruh kekayaan perseroan kourum dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dan disetujui

Putusan Nomor 1073 K/Pid/2018Bahwa dengan tidak hadirnya Saksi Adipurna Sukarti selaku pemegangsaham dan Para Terdakwa memaksakan kehendak dan menyuruh SaksiRustianah, S.H., M.Kn., selaku Notaris untuk tetap membuat Akta RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT Selembaran Jatimulia,maka menjadikan akta tersebut cacat yuridis karena tidak sempurnanyakehadiran pemegang saham, sehingga mengakibatkan Saksi AdipurnaSukarti mengalami kerugian;Bahwa namun demikian putusan judex facti tersebut harus

kepada Para Terdakwa,karena terdapat fakta relevan yang memberatkan Para Terdakwa yangbelum cukup dipertimbangkan judex facti sebagaimana dimaksud dalamPasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP dengan pertimbangan sebagai berikut:= Bahwa dalam perkara a quo yang berinisiatif membuat akta adalahPara Terdakwa dengan cara memberikan informasi yang keliru kepadaNotaris dan menjamin kehadiran Saksi Adipurna Sukarti, tetapi padakenyataannya Saksi Adipurna Sukarti tidak pernah hadir, ParaTerdakwa memberitahukan RUPS

memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidakmengajukan kontra memori kasasi:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti memori kasasi tanggal 9 Juli 2019 dan dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Kendari telan salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut:1.Bahwa Pemohon Kasasi bukan direktur yang diangkat berdasarkan RUPS

,karena tidak ada alat bukti yang menguatkan adanya RUPS oleh pemegangsaham yang memutuskan Pemohon Kasasi selaku Direktur Utama TermohonKasasi, maka Pengadilan Hubungan Industrial berwenang mengadili;Bahwa sesuai alat bukti P5 dinubungkan dengan P4 sejak 1 April 2014Pemohon Kasasi menjabat Manager Kebun PT Tor Ganda, kemudian sejak1 Juni 2016 ditugaskan pada jabatan baru selaku Direktur Utama TermohonKasasi berdasarkan surat keputusan Direktur Utama PT Tor Ganda,sehingga tidak ada PHK terlebih dahulu

dengan PT Tor Ganda danpenugasan atau pengangkatan selaku Direktur Utama Termohon Kasasibukan berdasarkan RUPS.