Ditemukan 2284 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 03-05-2021 — Putus : 31-05-2021 — Upload : 31-05-2021
Putusan PN PELAIHARI Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Pli
Tanggal 31 Mei 2021 — 1.MUHAMMAD SAHRUL Als ARUL Bin HULAIMI 2.AHMAD ATTI JANI Als TEJA Bin MARZUKI
5828
  • UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, telah ditentukan bahwa Narkotika serta barangbarang atau peralatanyang digunakan untuk melakukan tindak pidana Nakotika haruslah dinyatakandirampas untuk negara, yang lebih lanjut dapat dimaknai bahwa untuk barangbarang yang tidak memiliki nilai ekonomis khusus dalam perkara yangmenyangkut tindak pidana Narkotika, dapat dilakukan pemusnahansebagaimana diatur dalam Buku II pada bagian Pedoman Teknis Administrasidan Teknis Peradilan Pidana Khusus Bab II subbagian
Register : 21-10-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 497/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 18 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat : ABRAR NAWAWI SIMATUPANG Diwakili Oleh : DEVI ANGGRAINI SIAHAAN, SH
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDIMPUAN
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk. KANTOR CABANG KC SIBOLGA
6324
  • . : Kepala Subbagian Bantuan Hukum Ill B BiroAdvokasi, Kementerian Keuangan;2.5 Emmi Br.
Register : 08-01-2020 — Putus : 19-05-2020 — Upload : 19-05-2020
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 1/G/2020/PTUN.GTO
Tanggal 19 Mei 2020 — Penggugat:
MUHYIN TAHIR IYABU, S.E.
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN BOALEMO
304134
  • melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD)Kabupaten Boalemo, Penggugat yang secara arogansi seringmendatangi Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) KabupatenBoalemo dengan menuntut untuk segera melakukan suatu tindakanyang mengakibatkan ketidaknyamanan aktifitas kantor akibat tindakantindakan yang selalu Penggugat lakukan sehingga sampai pada saathari dimana Surat Keputusan tersebut akan diserahkan, Penggugatsebelumnya sudah mendatangi Badan Kepegawaian Daerah (BKD)Kabupaten Boalemo akan tetapi Kepala SubBagian
Putus : 12-05-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 411 K/PID.SUS/2015
Tanggal 12 Mei 2016 — MUKADAS PILA, Bc Ku
3938 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 411 K/Pid.Sus/2015pengeluaran dan bantuan untuk perorangan diberikan melalui bendaharapengeluaran yang ada di Biro keuangan, bendahara di Gubernur danBendahara di Sekda Propinsi Sulawesi Tengah;Bahwa Terdakwa MUKADAS PILA, Bc, Ku menjabat selaku Kepala SubBagian Pengeluaran pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah PropinsiSulwesi Tengah yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan GubernurSulawesi Tengah Nomor : 821.24/07/ BKPPDG.ST/2009 tentangPengangkatan Dalam Jabatan Struktural tanggal 21 Januari
Register : 16-09-2021 — Putus : 08-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN AMBON Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 8 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.PRASETYO PURBO WAHYONO, SH
2.MELIYAN MARANTIKA, SH
3.YERI TRI MULYANA, SH
4.DENNY REYNOLD OKTAVIANUS, SH
5.Ngurah A.A.Pradewa A,SH
Terdakwa:
SYAHID RUSMIN, S.Sos
15478
  • ABDUR RASID KOEDOEBOEN, SE (Kepala Subbagian Tata Usaha)3 Drs. MOHAMMAD JAFAR SARLUF (Kepala SeksiPemberitaan)4. DJERY MARIOLKOSU, S.PtIr TRINCE ROLINA ETWIORY (Kepala Seksi Siaran)6.
    ABDUR RASID KOEDOEBOEN, SE, Kepala SUBBAGIAN Tata Usaha JabatanSekretaris merangkap Anggota .3. JON ALDREN MIRU, S.Sos, Kepala Urusan Umum, Jabatan Anggota Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemenang tender pengadaan TransmisiPemancar FM KW 5 + Antena + Coaxial + Instalasi sebanyak 1 (Satu) unit, T.A. 2019di LPP RRI Tual, saksi baru mengetahui pemenang tender adalah CV. ASLAH REALkarena saksi diberitahu oleh PPK, yakni Saudara SYAEFUDDIN, S.Sos. MM.
    ABDUR RASID KOEDOEBOEN, SE, Kepala SUBBAGIAN Tata Usaha ,JabatanSekretaris merangkap Anggota.3.
    (Kepala Stasiun RRI Tual)ABDUR RASID KOEDOEBOEN, SE (Kepala Subbagian Tata Usaha)Drs.
    (Kepala Stasiun RRI Tual) ABDUR RASID KOEDOEBOEN, SE (Kepala Subbagian Tata Usaha) Drs.
Putus : 03-09-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 410 K/TUN/2015
Tanggal 3 September 2015 — PARTAP SINGH vsBUPATI PURWAKARTA
6825 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ari Samsurizal, SH.MKn Nip. 197101212003121006Jabatan Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada BagianHukum Kabupaten Purwakarta ;Halaman 1 dari 38 halaman. Putusan Nomor 410/K/TUN/20157. lwan Ridwan Nip. 197210162006041001 Jabatan KepalaSeksi Pengusahaan Pada Dinas Energi dan Sumber DayaMineral (ESDM ) Kabupaten Purwakarta ;8.
Register : 14-05-2014 — Putus : 22-10-2014 — Upload : 20-01-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 45/G/2014/PTUN-BDG
Tanggal 22 Oktober 2014 — PARTAP SINGH VS BUPATI PURWAKARTA
8648
  • Ari Samsurizal, SH.MKn Nip. 197101212003121006Jabatan Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada BagianHukum Kabupaten Purwakarta ;57. lwan Ridwan Nip. 197210162006041001 Jabatan KepalaSeksi Pengusahaan Pada Dinas Energi dan Sumber DayaMineral (ESDM ) Kabupaten Purwakarta ;8.
Register : 05-08-2020 — Putus : 08-10-2020 — Upload : 12-10-2020
Putusan PN BREBES Nomor 102/Pid.B/2020/PN Bbs
Tanggal 8 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
ARDIANSYAH, SH
Terdakwa:
LOLO OCTORA BINTI TOMI HARJADINATA
17638
  • Permata Insani dihitung selama satu bulan, sedangkan PPH21 yang berkaitan dengan penghasilan tenaga medis yaitu Dokter RSIAPermata Insani selama 1 (satu) bulan dan setelah Terdakwa hitungsemua dalam 1 (satu) bulan tersebut Terdakwa meminta uang kepadabagian keuangan dengan alasan untuk membayar PPH 25, 23 dan 21tersebut;Bahwa Terdakwasebagai bukti yang menerangkan bahwa bagiankeuangan sudah menyerahkan uang pembayaran pajak, limbah dan PMIkepada Terdakwa tidak ada, karena bagian keuangan merupakan subbagian
    PPH21 yang berkaitan dengan penghasilan tenaga medis yaitu Dokter RSIAPermata Insani selama 1 (satu) bulan dan setelah Terdakwa hitungsemua dalam 1 (satu) bulan tersebut Terdakwa meminta uang kepadaHalaman 55 dari 71Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Bbsbagian keuangan dengan alasan untuk membayar PPH 25, 23 dan 21tersebut;Bahwa Terdakwasebagai bukti yang menerangkan bahwa bagiankeuangan sudah menyerahkan uang pembayaran pajak, limbah dan PMIkepada Terdakwa tidak ada, karena bagian keuangan merupakan subbagian
Register : 22-08-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 86/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 11 Desember 2019 — Penggugat:
JIMMY SUGITO GUNAWAN
Tergugat:
KEPALA KANTORKANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR
Intervensi:
Apus Tandaputra, Dkk
17185
  • Pemerintah No.10 Tahun 1961Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015tentang Kementrian Agraria dan Tata Ruang.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015tentang Badan PertanahanNasional. 222 2 eeePeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran TanahPeraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Subbagian
    merupakan pelaksanaan dari fungsi AdministrasiPelayanan Pertanahan berupa dalam proses penerbitan Sertipikat dan tata carapersuratan hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 tanggal 25 Juni 2008 tentang UraianTugas Subbagian
Register : 22-01-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 20-05-2019
Putusan PA SUNGAI PENUH Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.Spn
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
4016
  • Poin 5.4 (bagian 1, 2, 3);2.5.Poin 5.5 (bagian a (sub bagian 1, 2, 3, 4) dan bagian b (subbagian 1, 2, 3);2.6. Poin 6.1 (bagian b);2.7.Poin 7 (bagian 7.1, bagian 7.2 , bagian 7.3, bagian 7.4, bagian7.5);Hal 30 dari 91 hal Putusan No. 33/Pdt.G/2019/PA.Spn2.8. Poin 8 (bagian 8.1, bagian 8.2, bagian 8.3, bagian 8.4, bagian 8.5,bagian 8.6, bagian 8.7);2.9. Poin 9 (bagian 1, bagian 2);2.10. Poin 10;2.11. Poin 11;3.
    Poin 5.4 (bagian 1, 2, 3);5.5.Poin 5.5 (bagian a (sub bagian 1, 2, 3, 4) dan bagian b (subbagian 1, 2, 3);5.6. Poin 6.1 (bagian b);5.7.Poin 7 (bagian 7.1, bagian 7.2, bagian 7.3, bagian 7.4, bagian7.5);5.8. Poin 8 (bagian 8.1, bagian 8.2, bagian 8.3, bagian 8.4, bagian 8.5,bagian 8.6, bagian 8.7);5.9. Poin 9 (bagian 1, bagian 2);5.10. Poin 10;5.11.
Register : 19-04-2010 — Putus : 16-08-2010 — Upload : 17-10-2011
Putusan PTUN PALU Nomor 5/G.TUN/2010/PTUN.PL
Tanggal 16 Agustus 2010 — P.T. SINAR PUTRA MURNI SEBAGAI PENGGUGAT WALIKOTA PALU SEBAGAI TERGUGAT
13267
  • ., Kepala SubBagian Bantuan Hukum, HAM dan Pembinaan PPNSpada Bagian Hukum dan Perundang Undangan,Sekretaris Daerah Kota PaluKeduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Kantor Walikota Palu,alamat Jalan Balai Kota Nomor 1, Palu, SulawesiTengah, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 28April 2010;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGATPengadilan Tata Usaha Negara tersebut;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Palu tanggal 21 April 2010, Nomor05/PEN DIS/
Register : 20-08-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 14-02-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 P/HUM/2018
Tanggal 18 Oktober 2018 — DEWAN PENGURUS KABUPATEN ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA GRESIK (DPK APINDO GRESIK) (diwakili oleh ANDHI SUPRIHARTONO, S.S., M.B.A) VS GUBERNUR JAWA TIMUR;
183156 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., jabatan Kepala SubBagian Non Litigasi pada Bagian Bantuan Hukum, BiroHukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;Cholik Hidayat, S.H., M.PSDM, jabatan Kepala Sub BagianNon Litigasi pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum,Pemerintah Provinsi Jawa Timur:Hadid Manggala S, S.H., jabatan Staf Bagian BantuanHukum, Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur:Faishol Riza, S.H., jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum,Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor181.4/3086/013.2/2018
Register : 30-09-2020 — Putus : 11-02-2021 — Upload : 15-02-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 78/G/2020/PTUN.Smg
Tanggal 11 Februari 2021 — Penggugat:
HERIN PURWANTO
Tergugat:
KEPALA DESA PEJOGOL KEC CILONGOK
340236
  • ., jabatan Kepala SubBagian Perundangundangan pada Bagian Hukum SeidaKabupaten Banyumas;6.
Register : 05-05-2017 — Putus : 30-08-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 96/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 30 Agustus 2017 — NICO INDRA SAKTI, S.H., M.Kn. bin BURHANUDIN ; OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
185138
  • gugatan dalamperkara a quo, yang pada pokoknya menyatakan keberadaanPelayanan Konsumen maupun Direktur Pelayanan Konsumenyang tidak didasari Peraturan Dewan Komisioner adalah ilegalatau tidak berwenang;Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas adalah dalil yang keliru,karena berdasarkan Peraturan Dewan Komisioner Nomor12/PDK.02/2015 Tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangandalam Lampiran XXXiIll huruf B, diatur mengenai Fungsi DanTugas Pokok Unit Kerja (Direktorat/Grup, Deputi Direktur,Bagian, dan Subbagian
Putus : 06-02-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5 K/TUN/2017
Tanggal 6 Februari 2017 — WIYATI,dkk vs DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH CITRA MANDIRI JAWA TENGAH,
4329 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum SekretariatDaerah Propinsi Jawa Tengah, beralamat di JalanPahlawan Nomor 9, Semarang;5. KABUL SUTRIYONO, S.H., Jabatan Kepala Sub BagianHak Asasi Manusia pada Biro Hukum Sekretariat DaerahPropinsi Jawa Tengah, beralamat di Jalan Pahlawan Nomor9, Semarang;6. ILHAM PRIBADI, S.H., jabatan Staf Biro Hukum SekretariatDaerah Propinsi Jawa Tengah, beralamat di JalanPahlawan Nomor 9, Semarang;7.
Putus : 20-06-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 92 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 20 Juni 2016 — JANTJE TAEK, S.E., M.M., alias JANTJE, dkk
8844 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) yang telah disiapkan oleh Subbagian Perbendaharaan dan Pihak ketigasesuai nama yang tercantum dalam SP2D mengambil sendiri SP2D padaTerdakwa I, JOHANIS BERE, A.Md. lalu menukarkan SP2D dengan cek tunaipada ESAU SINO selaku petugas pembantu Kuasa BUD, cek tunai tersebutkemudian ditukarkan dengan uang tunai oleh Penerima Bantuan pada bank yangtelah ditunjuk yaitu Bank NTT atau Bank Rakyat Indonesia akan tetapi dalamkenyataannya Terdakwa I, JANTJE
    Keuangan seharusnya melaksanakan tugasnya dengan membuat danmenandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) lalu) menyiapkanadministrasi berupa dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diserahkankepada Terdakwa I, JANTJE TAEK,S.E., M.M., selanjutnya Terdakwa I,JANTJE TAEK, S.E., M.M., selaku Kuasa Pengguna Anggaran menandatanganidokumen SPM kemudian selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Terdakwa I,JANTJE TAEK, S.E., M.M., menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) yang telah disiapkan oleh Subbagian
Register : 27-06-2011 — Putus : 13-12-2011 — Upload : 05-10-2014
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 36/G.TUN/2011/P.TUN.Mks
Tanggal 13 Desember 2011 — Ny Luciana Melawan 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR (TERGUGAT) 2. KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA
11650
  • ., Jabatan Kepala SubBagian Administrasi Umum Akpar Makassar KementerianKebudayaan dan Pariwisata, alamat di Jalan Gunung RinjaniKota Mandiri, Tanjung Bunga, Makassar, berdasarkan SuratKuasa Khusus, tanggal 22 Agustus 2011, yang selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT Il INTERVENSI,;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;Telah membaca surat gugatan Penggugat yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 36/G.TUN/2011/P.TUN.Mks, tanggal 27 Juni 2011 ;Telah
Putus : 13-01-2010 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 217 K/TUN/2009
Tanggal 13 Januari 2010 —
4515 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Naibaho, S.H, Kewarganegaraan Indonesia, JabatanPenelaah Keberatan Direktorat Keberatan dan Banding.Priya Sutiarsa, S.E, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan AccountRepresentative Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.Yaser Zain, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Pelaksana SubBagian Bantuan Hukum dan Pelaporan, Kanwil DJP Jawa Barat I,masingmasing menggunakan alamat Kantor Pelayanan Pajak PratamaHal. 3 dari 44 hal. Put.
Putus : 19-02-2014 — Upload : 08-05-2014
Putusan PT JAKARTA Nomor 02/PID/TPK/2014/P.T.DKI
Tanggal 19 Februari 2014 —
13885
  • Bahwa Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administasi Jakarta Baratmengeluarkan Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota AdministrasiJakarta Barat nomor 85/2010 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SukuDinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat yang menunjuk Kepala SubBagian Tata Usaha Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat yaituTerdakwa WALMAN SIMANJUNTAK selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)SKPD Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran2010 yang mempunyai
Register : 11-12-2019 — Putus : 06-04-2020 — Upload : 06-04-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 65/G/KI/2019/PTUN.SRG
Tanggal 6 April 2020 — Pemohon:
Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan
Termohon:
1.JUPRI NUGROHO
2.SUHENDAR
18795
  • (III/d)Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha padaKantor Pertanahan Kota TangerangSelatan.2: Nama : RIDUAN, S.H., M.SiNIP : 19650910 198703 1 004Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalahdan Pengendalian Pertanahan padaKantor Pertanahan Kota TangerangSelatan.3. Nama : KUSUMAYADI, S.HNIP : 19650812 198603 1 008Pangkat/Golongan : Penata Tk. (III/d)Jabatan : Kepala Urusan Umum dan Kepegawaianpada Kantor Pertanahan KotaTangerang Selatan.4.