Ditemukan 1279 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : zeni zeri zesi zega zaki zeki zeli zemi
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Perikanan
Register : 24-05-2017 — Putus : 15-06-2017 — Upload : 07-07-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN Dps
Tanggal 15 Juni 2017 — CHRISTIYA AGUSTINA
102 — 31
  • ZEEI; danc. sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahanpembudidayaan ikan yang potensial di wilayahRepublik Indonesia.5) Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan Permen Kelautan danPerikanan RI Nomor 18 / PERMENKP / 2014 tentang WILAYAHPENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAtanggal 14 April 2014:Pasal 1 : Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RepublikIndonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI merupakan wilayahpengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus
Register : 16-10-2017 — Putus : 24-11-2017 — Upload : 23-08-2021
Putusan PN RANAI Nomor 70/Pid.Sus-PRK/2017/PN Ran
Tanggal 24 Nopember 2017 — Penuntut Umum:
1.MUHAMMAD BAYANULLAH
2.RIESKI FERNANDA, SH
3.NATANIA OKTARIANI ZULIROYANA, SH
Terdakwa:
LY VAN DE
102 — 0
  • Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini ;

    M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan terdakwa Ly Van De tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (ZEEI
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Ketenagakerjaan
Register : 14-08-2018 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 11-04-2019
Putusan PN AMBON Nomor 318/Pid.Sus/2018/PN Amb
Tanggal 28 Februari 2019 — 1. Nama lengkap : TRI HARSO WAHYUDI, S.Pi 2. Tempat lahir : Cirebon 3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 24 Nopember 1978 4. Jenis kelamin : Laki-laki 5. Kebangsaan : Indonesia 6. Tempat tinggal : Jakarta Garden City Cluster Alamanda No. 33 E RT.07 RW014 Kel. Cakung Timur Jakarta Timur 7. Agama : Islam 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
602 — 472
  • kami masih saja diproses oleh Satgas 115 danberbeda dengan kesepakatan dalam forum resmi saat itu ;Bahwa penggunaan Dahsuskim untuk ABK Asing diatas kapalkapaltersebut berlaku umum (Universal) atau dengan kata lain perusahaanperusahaan perikanan lainnya yang memiliki ABK Asing dengan jinDahsuskim diatas kapal ikan yang juga tidak memiliki IMTA dan ABKAsing tersebut bekerja dan tinggal diatas kapal ikan kami dan beroperasimelakukan penangkapan ikan hanya di perairan Zona Ekonomi EksklusifIndonesia ZEEI
Pengadilan PN KOTABARU Pidana Khusus Perikanan
Register : 06-11-2013 — Putus : 02-12-2013 — Upload : 27-01-2014
Putusan PN KOTABARU Nomor 354/Pid.Sus/2013/PN.Ktb
Tanggal 2 Desember 2013 — H. HOSAIRI Als. H. O’OK Bin JUHRI,dkkk
55 — 12
  • ZEEI; danc.
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
2963 — 1556
  • Tentang : Cipta Kerja
  • PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 125 Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnyadisingkat ZEEI adalah jalur di luar dan berbatasandengan laut teritorial Indonesia sebagaimanaditetapkan berdasarkan undangundang yang berlakutentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut,tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batasterluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garispangkal laut teritorial Indonesia.Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidaktermasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia
    dan kriteriayang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikankapal penangkap ikan berbendera asing yangdigunakan untuk melakukan penangkapan ikan diZEEI wajib memenuhi Perizinan Berusaha dariPemerintah Pusat.(3) Setiap...SK No 050630A(3) PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 130 Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkapikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaanperikanan Negara Republik Indonesia ataumengoperasikan kapal penangkap ikan berbenderaasing di ZEEI
    Pemerintah.Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:(1)(2)(3)Pasal 38Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yangtidak memenuhi Perizinan Berusaha untukmelakukan penangkapan ikan selama berada diwilayah pengelolaan perikanan Negara RepublikIndonesia wajib menyimpan alat penangkapan ikan didalam palka.Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yangtelah omemenuhi Perizinan Berusaha untukmelakukan penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenisalat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentudi ZEEI
    PRESIDENREPUBLIK INDONESIA141Pasal 49Setiap orang asing yang mendapat Perizinan Berusahauntuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI dikenaipungutan perikanan.Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:Pasal 89Setiap orang yang omelakukan penanganan danpengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidakmenerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan,sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanansebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) yangmenimbulkan korban terhadap kesehatan manusiadipidana
    tidak memenuhi PerizinanBerusaha untuk melakukan penangkapan ikanselama berada di wilayah pengelolaan perikananNegara Republik Indonesia tidak menyimpan alatpenangkapan ikan di dalam palka sebagaimanadimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dipidana denganpidana denda paling banyak RpsS00.000.000,00 (limaratus juta rupiah).(2) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikanberbendera asing yang telah memenuhi PerizinanBerusaha dengan 1 (satu) jenis alat penangkapanikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Ketenagakerjaan
Register : 14-08-2018 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 11-04-2019
Putusan PN AMBON Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN Amb
Tanggal 28 Februari 2019 — 1. Nama lengkap : HENGKY 2. Tempat lahir : Pasaman 3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 09 Maret 1979 4. Jenis kelamin : Laki-laki 5. Kebangsaan : Indonesia 6. Tempat tinggal : Jl.Mandar No.38 Rt/Rw 005/005 Kel.Pondok Jya Kec. Cipayung Kota Depok Jawa Barat 7. Agama : Islam 8. Pekerjaan : Direktur PT. Jaring Mas
353 — 244
  • tersebut semuanya berjeniskapal penangkap ikan dengan ukuran diatas GT (grosse tonnage) 100 ;Bahwa sesuai Pasal 35 A ayat (1) UndangUndang RI No. 45 tahun 2009tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan menyebutkan bahwa kapal Perikanan berbendera Indonesiayang melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan PerikananRepublik Indonesia wajib menggunakan Nakhoda dan Anak buah kapalberkewarganegaraan Indonesia dan untuk ayat (2) kapan bendera asingjika menangkap ikan di ZEEI
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Umum
Register : 01-04-2019 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 12-05-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 636/Pid.Sus/2019/PN Tng
Tanggal 23 April 2019 — Penuntut Umum:
1.JAMES EDY SADIKIN, SH
2.BAMBANG SUBIYANTO, SH, MH
Terdakwa:
1.RAHMAT HIDAYAT alias DAYAT
2.DHONNY NUFTIAR DWI
64 — 12
  • Wilayah pengelolaan perikanan RI adalah ; Perairan Indonesia,ZEEI dan Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yangdapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensi diWilayah RI; Bahwa ahli menjelaskan lobster termasu jenis Ikan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 dalam UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentangPerubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa ikanadalah sejenis Organisme yang seluruh atau sebagaian dari siklusnyaberada dalam lingkungan perairan; Bahwa Ahli
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Umum
Register : 01-04-2019 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 12-05-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 635/Pid.Sus/2019/PN Tng
Tanggal 23 April 2019 — Penuntut Umum:
1.JAMES EDY SADIKIN, SH
2.BAMBANG SUBIYANTO, SH, MH
Terdakwa:
FERI FITRAYANA als. NANDO
70 — 22
  • Wilayah pengelolaan perikanan RI adalah ; Perairan Indonesia,ZEEI dan Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yangHalaman 24 dari 94 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2019/PN Tngdapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensi diWilayah RI; Bahwa ahli menjelaskan lobster termasu jenis Ikan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 dalam UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentangPerubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa ikanadalah sejenis Organisme yang seluruh atau sebagaian dari
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus
Register : 30-05-2017 — Putus : 24-11-2017 — Upload : 23-08-2021
Putusan PN RANAI Nomor 13/Pid.Sus-PRK/2017/PN Ran
Tanggal 24 Nopember 2017 — Penuntut Umum:
1.WAHER T.J. TARIHORAN, SH.MH
2.DAVID JOHNIE. SH
3.AFRINALDI, SH
Terdakwa:
NGUYEN THANH VAN
140 — 0
  • Pasal 102 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

    M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan terdakwa Nguyen Thanh Van telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana mengoperasikan kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki
Pengadilan PN BITUNG Pidana Khusus
Register : 22-07-2019 — Putus : 26-08-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN BITUNG Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2019/PN Bit
Tanggal 26 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
Arif Yuli Haryanto, SH
Terdakwa:
Rudy Delacruz
93 — 0
  • N G A D I L I

    1. Menyatakan Terdakwa Rudy Delacrus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, ikan Tidak memiliki SIUP dan Mengoperasikan kapal Perikanan berbendera asing di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus
Register : 08-03-2018 — Putus : 23-07-2018 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN RANAI Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2018/PN Ran
Tanggal 23 Juli 2018 — Penuntut Umum:
1.WAHER T.J. TARIHORAN, SH.MH
2.DAVID JOHNIE. SH
3.AFRINALDI, SH
Terdakwa:
HUYNH CUC
38 — 0
  • bersalah melakukan tindak pidana : Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 29-09-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 204/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 23 Juni 2016 — PT. S&T MITRA MINA INDUSTRI ; MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
132 — 72
  • kewajiban memeriksa dan menelitidokumen administrasi Pemerintahan, serta membuka aksesdokumen Administrasi Pemerintahan kepada warga masyarakat,kecuali ditentukan lain oleh UndangUndang, bahwa faktaPenggugat melakukan kegiatan penangkapan ikan sebagaimanaterbukti dengan adanya :Izin Usaha Perikanan yang diperoleh dari Direktorat JenderalPerikanan Tangkap sudah 5 (lima) kali direvisi sejak September2005;KapalKapal penangkap ikan yang dimiliki oleh Penggugatmelakukan kegiatan penangkapan di wilayah ZEEI
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus
Register : 13-03-2018 — Putus : 23-07-2018 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN RANAI Nomor 21/Pid.Sus-PRK/2018/PN Ran
Tanggal 23 Juli 2018 — Penuntut Umum:
1.WAHER T.J. TARIHORAN, SH.MH
2.DAVID JOHNIE. SH
3.AFRINALDI, SH
Terdakwa:
NGUYEN THANH TU
36 — 0
  • em>Secara bersama-sama mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus
Register : 13-03-2018 — Putus : 23-07-2018 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN RANAI Nomor 20/Pid.Sus-PRK/2018/PN Ran
Tanggal 23 Juli 2018 — Penuntut Umum:
1.WAHER T.J. TARIHORAN, SH.MH
2.DAVID JOHNIE. SH
3.AFRINALDI, SH
Terdakwa:
NGUYEN VAN HOA
42 — 0
  • em>Secara bersama-sama mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus
Register : 13-03-2018 — Putus : 23-07-2018 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN RANAI Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2018/PN Ran
Tanggal 23 Juli 2018 — Penuntut Umum:
1.WAHER T.J. TARIHORAN, SH.MH
2.DAVID JOHNIE. SH
3.AFRINALDI, SH
Terdakwa:
NGUYEN MINH VUONG
31 — 0
  • em>Secara bersama-sama mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI
Pengadilan PTUN JAKARTA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 21-01-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 09-05-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 15/G/LH/2016/PTUN-JKT
Tanggal 16 Maret 2017 — 1. KESATUAN NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA, 2. YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA;1. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 2. PT. JALADRI KARTIKA PAKCI
714 — 795
  • Putusan Nomor 15/G/LH/2016/PTUNJKT.38.BuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiP 37VP 38AP 38BP 38CP 38DP 38EP 38FP 38GP 38H: Siaran Pers Penggugat berjudul "Gagal Kelola ZEEI,Kerugian Negara Capai Rp 360 Triliyun, Armada Perikanan diPerairan Kepulauan Kian Padat" tertanggal 1 Juni 2014(fotokopi sesuai dengan print out).: Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 36/KMA/SK/I/2013 Tentang Pemberlakuan PedomanPenanganan Perkara Lingkungan Hidup (fotokopi sesuaidengan fotokopi)
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-08-2015 — Putus : 17-12-2015 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 91/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 17 Desember 2015 — Pidana Korupsi - HUSKE DWI GUSTIAN
107 — 29
  • COC). 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Kualifikasi Hasil Pengumpulan DataPerkembangan Produksi Pelaut Indonesia tahun 2009 2012 tanggal 16Agustus 2013. 1 (satu) lembar fotocopy Data perkembangan peserta Iulusan UKP tahun2009 s/d 2011 PUKP Wil10 Sorong. 1 (satu) lembar fotocopy data jumlah lulusan Diktat Ketrampilan KhususPelaut (DKKP) Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran SorongTahun 2010. 1 (satu) buku fotocopy laporan penerbitan sertipikat BST khusus kapalperikanan dan kapal layar motor ZEEI
Pengadilan PN MERAUKE Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 24-05-2012 — Putus : 07-12-2011 — Upload : 23-05-2012
Putusan PN MERAUKE Nomor 70/PID.B/2011/2011
Tanggal 7 Desember 2011 — EDY SUTIONO
152 — 72
  • WANTHEE WICHA CHEEP,secara bersamasama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanperbuatan kegiatan ekonomi berupa mentranfer marine diesel oil/solar di laut ZonaEkonomi Eklusif Indonesia (ZEEI) dengan tanpa izin dari Pemerintah RepublikIndonesia ;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. MULYADI dan terdakwa II. WANTHEWICHA CHEEP dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000. (dua ratus jutarupiah) secara bersama ;Menetapkan agar barang bukti berupa :e 1 (satu) buah Kapal MT.
Pengadilan PN MERAUKE Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 24-05-2012 — Putus : 07-12-2011 — Upload : 23-05-2012
Putusan PN MERAUKE Nomor 71/PID.B/2011/PN.MRK
Tanggal 7 Desember 2011 — SUPARNO, SH, M HUM
124 — 42
  • WANTHEE WICHA CHEEP,secara bersamasama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanperbuatan kegiatan ekonomi berupa mentranfer marine diesel oil/solar di laut ZonaEkonomi Eklusif Indonesia (ZEEI) dengan tanpa izin dari Pemerintah RepublikIndonesia ;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. MULYADI dan terdakwa II. WANTHEWICHA CHEEP dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000. (dua ratus jutarupiah) secara bersama ;Menetapkan agar barang bukti berupa :e 1 (satu) buah Kapal MT.