Ditemukan 3405 data
Urut Berdasarkan
Register : 13-07-2017 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 04-10-2017
Putusan PN BREBES Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN Bbs Tanggal 26 September 2017 — - NOFAN ARIF TRIYONO Alias JUNOT Bin JASMANI.
82 — 15
82 — 15
keadaran, tremor, badan terasa sakit semuakarena rangsang nyeri mulai menghilang yang lebin membahayakan lagidapat menyebabkan kematian;Bahwa yang berhak mengadakan, menyimpan, mengolah,memprosmosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiatadalah apotek;Bahwa terhadap penjual atau pengedar obat heximer dan obat lain yangdilakukan tidak memiliki kKeahlian dan kewenangan dibidang sediaanfarmasi atau dibidang obat kesehatan atau yang dilakukan olehperorangan, maka terhadap penjual dapat dikenakan sangsi
Register : 28-11-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 1165/Pid.Sus/2018/PN Kis Tanggal 9 Januari 2019 — Penuntut Umum:
Roi Baringin Tambunan, SH
Terdakwa:
Ahmad Jubaidi Pranoto Alias Jube
26 — 4
Roi Baringin Tambunan, SH
Terdakwa:
Ahmad Jubaidi Pranoto Alias Jube
26 — 4
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Putus : 21-11-2006 — Upload : 29-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 216-K/PM.II-09/AD/XI/2006 Tanggal 21 Nopember 2006 — Koptu ABDUL MANAN.
41 — 25
41 — 25
Bahwa perbuatan poligami banyak ditiru) dan dilakukan olehprajurit TNI di wilayah Jawa Barat, dan akibat perbuatan inibanyak berpengaruh pada harmoni kehidupan keluarga prajurit TNIserta mempengaruhi tatanan disiplin prajurit TNI, oleh karena ituagar memberikan efek jera bagi Terdakwa dan efek cegah bagiprajurit TNI lainnya, Majelis perlu) memberikan sangsi yang tegasbagi pelanggaran yang demikian.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orangorang yang ber salah melakukan
Register : 07-05-2019 — Putus : 26-08-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PA KAB MALANG Nomor 2813/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg Tanggal 26 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 8
9 — 8
Pencemaran nama baik Tergugat yang dilakukan di media massa olehmenantu tiri Tergugat: IBU TIRI PENGGUGAT harusmempertanggungjawabkannya/membayar sangsi kepada Tergugat sebesarRp100.000.000, (Seratus juta rupiah) karena telah memprovokasi anakPenggugat dan Tergugat (ANAK 2) untuk mengatakan katakata yang tidakpantas didengarkan/yang tidak pernah dilakukan oleh Tergugat kepada anakPenggugat dan Tergugat;Jika tiga tuntutan Tergugat tersebut tidak bisa dipenuhi maka Tergugatmenolak dengan tegas perceraian
Register : 13-11-2018 — Putus : 16-01-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 1124/Pid.Sus/2018/PN Kis Tanggal 16 Januari 2019 — Penuntut Umum:
Essadendra Aneksa, SH
Terdakwa:
Eddy Sutrisno Als No
21 — 3
Essadendra Aneksa, SH
Terdakwa:
Eddy Sutrisno Als No
21 — 3
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2465 K/PDT/2009 EDDI KOSTRAD; PT/ MULTI ANUGERAH LESARI TEXINDO
82 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
82 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
dapat dimintakan oleh pengusaha dariburuh bila terjadi kerusakan barang atau kerugianlainya baik milik pengusaha maupun milik pihak ketigaoleh buruh karena kesengajaan atau kelalaian ;2 Ganti rugi demikian harus diatur terlebin dahulu dalamsuatu perjanjian tertulis atau peraturan perusahaandan setiap bulannya tidak boleh melebihi 50 % dariupah ;Memperhatikan Peraturan Pemerentah No. 8 tahun 1981 jelasseharusnya Termohon Kasasi harus punya peraturan perusahaan atauperjanjian kerja dalam membuat sangsi
Register : 25-08-2015 — Putus : 01-10-2015 — Upload : 16-10-2015
Putusan PA MOJOKERTO Nomor 1852/Pdt.G/2015/PA.Mr Tanggal 1 Oktober 2015 — PEMOHON DAN TERMOHON
8 — 0
8 — 0
Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto, untukmengurus Surat Ijin Melakukan Perceraian kepada pejabat yang berwenang,namun Penggugat belum memperoleh Surat Izin Untuk Melakukan Perceraiantersebut, selanjutnya Penggugat menyatakan tetap melanjutkan perkara denganmenyerahkan surat pernyataan bersedia menerima sangsi tertanggal 28 Agustus2015 dan bermeterai cukup;Bahwa, oleh karena Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikanPenggugat dan Tergugat, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada keduabelah pihak
Putus : 19-07-2005 — Upload : 22-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 141-K/PM.II-09/AD/VII/2005 Tanggal 19 Juli 2005 — Serka SUKIMAN
23 — 15
23 — 15
Bahwa perbuatan poligamy banyak ditiru) dan dilakukan olehprajurit TNI di wilayah Jawa Barat, dan akibat perbuatan inibanyak berpengaruh pada harmoni' kehidupan prajurit INI sertamempengaruhi tatanan disiplin prajurit, oleh karena itu agarmemberikan efek jera bagi Terdakwa dan efek cegah bagi prajuritTNI lainnya, Majelis perlu) memberikan sangsi yang tegas bagiperbuatanMenimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang ber salah melakukan tindak pidana tetapijuga
Register : 09-01-2020 — Putus : 24-03-2020 — Upload : 02-04-2020
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 7-K/PM.II-09/AD/I/2020 Tanggal 24 Maret 2020 — Oditur:
Sri Widiastuti, SH. MH.
Terdakwa:
Abdul Kadir
100 — 51
Sri Widiastuti, SH. MH.
Terdakwa:
Abdul Kadir
100 — 51
meninggalkandinas sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25September 2019 atau selama 66 (enam puluh enam) hari secaraberturutturut dan sampai dibuka sidang belum kembali di satuan halini menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagimenjadi prajurit yang baik dan bertanggung jawab.Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 7K/PM.II09/AD/I/2020Menimbang : Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajuritlainnya dan merusak pola pembinaan disatuannya maka Terdakwaharus diberikan sangsi
Register : 13-07-2016 — Putus : 15-09-2016 — Upload : 27-03-2019
Putusan PA MUARA BULIAN Nomor 0155/Pdt.G/2016/PA.Mbl Tanggal 15 September 2016 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 8
15 — 8
Bahwa Tergugat pernah dijatuhi sangsi adat oleh masyarakat sekitar karenaTergugat terbukti berselingkuh dengan wanita lain;4.
Putus : 08-03-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 59 K/Pdt.Sus-PHI/2016 Tanggal 8 Maret 2016 — ABU HASAN, VS PT. INDOLAMPUNG PERKASA
68 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 59 K/Pdt.SusPHI/2016yang menjadi dasar Mediator memeriksa dan mengeluarkananjurannya, sehingga sangat tidak beralasan apabila Majelis Hakimmenyatakan Anjuran Mediator Nomor 560/170.1/PPHI/Il.12/TB/2015tanggal 1 April 2015 dan Risalah Mediator cacat hukum;Bahwa, Mediator terikat dengan Pasal 15 UU Nomor 2 Tahun 2004,Mediator akan terkena sangsi apabila tidak menyelesaian Mediasidalam 30 hari, sehingga Mediator akan memproses dan akanmengeluarkan anjuran apabila ada buktibukti upaya perundinganBipartite
Register : 31-10-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 838/Pid.Sus/2019/PN Kis Tanggal 18 Desember 2019 — Penuntut Umum:
T. Fitri Hanifah, SH
Terdakwa:
Yoki Hari Bima Als Kucing
82 — 19
T. Fitri Hanifah, SH
Terdakwa:
Yoki Hari Bima Als Kucing
82 — 19
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif pertama dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Register : 24-10-2017 — Putus : 23-11-2017 — Upload : 09-02-2018
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 112-K/PMT.III/BDG/AD/X/2017 Tanggal 23 Nopember 2017 — SUGIONO Kopka, NRP 31940578441175;
128 — 53
128 — 53
Tingkat Bandingyang saya muliakan.Berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, demikebenaran dan keadilan yang hakiki, kami mohon Pengadilan MiliterTinggi Ill Surabaya untuk memeriksa kembali Putusan PengadilanMiliter Ill 12 Surabaya Nomor : 131K/PM.II12/AD/V1V/2017 tanggal18 Oktober 2017 dengan putusan membebaskan pembanding darisegala Dakwaan dan Tuntutan, namun apabila tetap menjatuhkansanksi pidana kepada diri pembanding mohon agar kiranya MajelisHakim Tingkat Banding untuk menjatuhkan sangsi
Putus : 12-02-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1600 K/PID/2013 Tanggal 12 Februari 2014 — DAHLIA ZEIN, SH., MH. Binti AMIRUDIN ZEIN
168 — 276 — Berkekuatan Hukum Tetap
168 — 276 — Berkekuatan Hukum Tetap
diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa PEMOHON KASASI mengajukan permohonon kasasi karenaJudex Facti dalam putusan a quo berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP telahsalah dengan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidaksebagaimana mestinya, yakni dengan uraian keberatan dan alasan sebagaiberikut ;Bahwa perbuatan Terdakwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umumtelah terbukti secara sah dan menyakinkan sehingga Terdakwa harusdikenakan sangsi
Register : 31-01-2019 — Putus : 25-03-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg Tanggal 25 Maret 2019 — Penuntut Umum:
AJI RAHMADI, SH.
Terdakwa:
SRIYONO, S.Sos bin SUGIMAN TARNOTIYOSO Alm
149 — 205
AJI RAHMADI, SH.
Terdakwa:
SRIYONO, S.Sos bin SUGIMAN TARNOTIYOSO Alm
149 — 205
Merekomendasikan kepada Bupati agar memerintahkan KepalaDispermades untuk memberikan sangsi sesuai ketentuan kepadaKepala Desa Jotangan atas penggunaan ADD dan DD untukkepentingan pribadi.2. Merekomendasikan kepada Bupati agar memerintahkan KepalaDispermades untuk menginstruksikan kepala Desa Jotanganmenyetor DD dan ADD sebesar Rp 306.531.000, ke Kas Desa.Hal 48 dari 126 halaman, Putusan Tipikor Nomor 14/Pid. SusTPK/2019/PNSmg3.
Merekomendasikan Bupati untuk memerintahkan Camat Bayatmemberikan sangsi sesuai ketentuan kepada Kepala Desa Jotanganatas pengguanaan BKK untuk kepentingan pribadinya.4. Merekomendasikan Bupati untuk memerintahkan camat Bayatmengintrusikan Kepala Desa Jotangan menyetor dana BKK sebesarRp 70.000.000, ( Tujuh puluh juta) ke Kas Daerah.5.
Bupati untuk memerintahkan Camat Bayatmemberikan sangsi sesuai ketentuan kepada Kepala Desa Jotanganatas pengguanaan BKK untuk kepentingan pribadinya.4) Merekomendasikan Bupati untuk memerintahkan camat Bayatmengintrusikan Kepala Desa Jotangan menyetor dana BKK sebesarRp 70.000.000, ( Tujuh puluh juta) ke Kas Daerah.5) Merekomenadikan kepada Bupati untuk memerintahkan CamatBayat menginstruksikan Kepala Desa Jotangan dan Kepala DesaTalang untuk segera menyetor penerimaan PPN dan PPH darikegiatan
Merekomendasikan kepada Bupati agar memerintahkan KepalaDispermades untuk memberikan sangsi sesuai ketentuan kepadaKepala Desa Jotangan atas penggunaan ADD dan DD untukkepentingan pribadi.b. Merekomendasikan kepada Bupati agar memerintahkan KepalaDispermades untuk menginstruksikan kepala Desa Jotanganmenyetor DD dan ADD sebesar Rp 306.531.000, ke Kas Desa.c.
Merekomendasikan Bupati untuk memerintahkan Camat Bayatmemberikan sangsi sesuai ketentuan kepada Kepala Desa Jotanganatas pengguanaan BKK untuk kepentingan pribadinya.d. Merekomendasikan Bupati untuk memerintahkan camat Bayatmengintrusikan Kepala Desa Jotangan menyetor dana BKK sebesarRp 70.000.000, ( Tujuh puluh juta) ke Kas Daerah.Hal 56 dari 126 halaman, Putusan Tipikor Nomor 14/Pid.
Register : 04-10-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Utr Tanggal 30 Oktober 2019 — Pemohon:
SUTEJA SETIAWAN
Termohon:
BEA DAN CUKAI
211 — 120
SUTEJA SETIAWAN
Termohon:
BEA DAN CUKAI
211 — 120
mencarialat buktinya atau membuat pembuktian berdasarkan norma hukumyang sudah dicantumkan; Bahwa mengenai surat panggilan wajib dilakukan supaya orangyang dipanggil mengetahui bahwa dia akan diperiksa dimana danHal 67 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN JKt.Utr.oleh siapa dia akan diperiksa dan KUHAP memberikan batasan 3(tiga) hari sebelum diperiksa untuk menyampaikan surat panggilan; Bahwa jika sudah muncul Pulbaket maka sebenarnya sudah adakesimpulan dari ranah Pulbaket berupa sangsi
administratip maupunkeperdataan, jika tidak mempan/efektif maka masuk sangsi pidana; Bahwa penentuan tindak pidana kepabenanan adalah halpenyelundupan telah di simpulkan berdasarkan Pulbaket sehinggadiberikan sangsi administratip, dan jika Sangsi administratip tersebuttidak ditaati maka bisa masuk ranah pidana;Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil permohonan Pemohontersebut, Termohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut: No Titel Nama Jenis1.
Putus : 16-02-2005 — Upload : 21-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 15-K/PM.II-09/AD/II/2005 Tanggal 16 Februari 2005 — Kapten Cba ROMADHON
34 — 14
34 — 14
Bahwa perbuatan poligamy banyak ditiru) dan dilakukan olehprajurit TNI di wilayah Jawa Barat, dan akibat perbuatan inibanyak berpengaruh pada harmoni' kehidupan prajurit NI sertamempengaruhi tatanan disiplin prajurit, oleh karena itu agarmemberikan efek jera bagi Terdakwa dan efek cegah bagi prajuritTNI lainnya, Majelis perlu) memberikan sangsi yang tegas bagiperbuatanMenimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang ber salah melakukan tindak pidana tetapijuga mempunyai
Register : 18-01-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 04-04-2019
Putusan PA BANYUMAS Nomor 162/Pdt.G/2018/PA.Bms Tanggal 30 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 0
18 — 0
Soal yang lain tergugat harus ada surat dari BUPATI yangbelum turun.UNTUK MENANGGULANG SANGSI DARIPEMERINTAH.3. Beban biaya, tergugat tidak mengetahui siapa yangdibebani.
Register : 03-09-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PTUN MATARAM Nomor 47/G/2020/PTUN.MTR Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat:
A B D U L L A H
Tergugat:
Kepala Desa Usar Kecamatan Plampang
215 — 106
A B D U L L A H
Tergugat:
Kepala Desa Usar Kecamatan Plampang
215 — 106
tersebut tidak pernah dilakukan teguran atau peringatanterhadap PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT tidak tahu dan tidakmengerti tentang pelanggaran dan/atau kesalahan yang telah dilakukan olehPENGGUGAT;Sehingga dari uraian diatas, menurut hemat PENGGUGAT, tindakanTERGUGAT telah melanggar dan/atau melalaikan ketentuan yang termuatdalam pasal 52 ayat (1) Undangundang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desayang berbunyi : "perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimanayang dimaksud dalam pasal 51 dikenakan sangsi
Register : 19-12-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 21-03-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 183/PDT/2018/PT KPG Tanggal 14 Februari 2019 — -. ALFONSIUS GILBERTUS NITU vs -. IRWAN CUNDAWAN, DKK
64 — 24
64 — 24
melawanhukum yang dilakukan para Tergugat sejak tahun 2008 sampai dengansekarang, walaupun dilakukan larangan larangan dari Penggugatsecara lisan, namun tidak dihiraukan oleh para tergugat denganmembangun Kios dan kos kosan untuk kepentingan diri sendiri danorang lain tanpa seijin penggugat;Bahwa atas tindakan para Tergugat sebagaimana diuraikan diatasjelas jelas merupakan perbuatan yang sangat bertentangan denganhukum dan hal ini merugikan Penggugat, sehingga para Tergugatsepantasnya dikenakan sangsi